<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/anggaran-pembangunan-gedung-baru-dpr-diketok-ini-angkanya_m_164695.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan gedung baru DPR yang selama ini diinginkan oleh mayoritas kalangan Anggota Dewan, kini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/23/164298/mau-tahu-berapa-anggaran-pilkada-serentak-2018-pasti-geleng-geleng" target="_blank">APBN</a>) 2018.&nbsp; Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, setelah palu diketok dalam rapat paripurna itu, anggaran mengenai pembangunan gedung baru itu sudah resmi masuk ke dalam nomenklatur Kesetjenan DPR. "Sudah masuk ke dalam nomenklatur kesetjenan DPR," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10). Sementara mengenai desain dan fasilitas dari gedung DPR baru itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sebab, dalam hal ini DPR tidak berwenang untuk mencampuri hal itu. "Jadi itu DPR serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). DPR sudah tidak berkecimpung dalam konteks hal teknis," katanya. Sebelumnya, rapat paripurna DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 menjadi undang-undang.&nbsp; Mayoritas anggota DPR menyetujui RAPBN 2018 itu. Pada rapat paripurna hari ini, hanya Fraksi &lrm;Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang melakukan penolakan. Sekadar informasi, pada bulan Agustus, Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional DPR tahun anggaran 2018.&nbsp; Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan, anggaran itu dirincikan dengan Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun dan &lrm;Rp 1,7 triliun untuk Kesetjenan DPR. Dari Rp 1,7 triliun itu, sebesar Rp 500 miliar untuk pembangunan gedung baru.&lrm;&nbsp;

Anggaran Pembangunan Gedung Baru DPR Diketok, Ini Angkanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/banggar-dpr-sepakati-rapbn-2018-fraksi-gerindra-konsisten-menolak_m_164578.jpeg" alt="Ilustrasi Rapat Paripurna" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rapat Paripurna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai partai non pendukung pemerintah yang konsisten berada di garis &lsquo;oposisi&rsquo;, Gerindra dengan tegas menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018. RAPBN itu dibahas dalam rapat pleno di Badan Anggaran (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/25/146571/ajukan-ganti-rugi-lumpur-ke-banggar" target="_blank">Banggar</a>) DPR, Selasa (24/10) malam dan akan disetujui di rapat paripurna DPR, Rabu (25/10). &ldquo;Gerindra menyatakan RAPBN yang diputuskan malam ini di Banggar kami tolak. Kami persilakan pemerintah jika meyakini angka-angka yang diajukan di RAPBN dijalankan, dan kami tidak akan menghambat,&rdquo; kata Ketua Fraksi <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/24/164561/perppu-ormas-disahkan-jadi-uu-gerindra-bakal-tagih-ini-ke-pemerintah" target="_blank">Partai Gerindra</a> di DPR Ahmad Muzani didampingi sejumlah anggotanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10) sore. Bukan tanpa alasan Fraksinya menolak RAPBN 2018, pasalnya menurut Muzani, pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1600 triliun. Sebab, kata dia, saat ini saja pemerintah baru mendapatkan pajak Rp 1472 triliun lebih.&nbsp;&ldquo;Tentu Kami merasa waswas karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara,&rdquo; jelasnya. Muzani mengatakan, kalau itu terjadi maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara sehingga menjadi beban keuangan. Utang akan ditempuh untuk menutupi celah defisit anggaran dan membiayai pembangunan. Menurut Muzani, hingga Agustus 2017 ini saja utang negara sudah mencapai hampir Rp 3825 triliun. &ldquo;Sampai akhir tahun diperkirakan Rp 4000 triliun. Tahun ini saja, untuk membayar pokok utang dan bungan Rp 514 triliun, atau 33 persen dari total APBN,&rdquo; katanya. Dia jelaskannya, untuk mengatasi kekurangan anggaran di APBN, pemerintah juga mengurangi dana di pos yang bisa membuat kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pertanian dan lainnya berkurang.&nbsp; Di sektor pertanian saja, kata dia, kemampuan pemerintah membayar utang baru sekitar Rp 2,5 triliun. Menurut Muzani, ini akan membuat kemampuan pertanian mengalami kemerosotan. &ldquo;Kemampuan produksi pertanian, pangan, menurun. Stok pangan akan berkurang sehingga akan terjadi impor. Ini akan merugikan para petani,&rdquo; katanya. Diketahui, dari 10 fraksi yang hadir menyampaikan pandangan dalam rapat tersebut. Hanya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/24/164431/gerindra-tetap-konsisten-tolak-perppu-ormas-disahkan-jadi-uu" target="_blank">fraksi Partai Gerindra</a> yang menolak pengajuan RUU tentang APBN 2018 ke rapat paripurna. Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2018 dibawa ke Rapat Paripurna pada Rabu untuk disepakati menjadi undang-undang. "Dengan segala hormat sesuai asas demokrasi, setelah mendengar pendapat mini fraksi dan pendapat pemerintah, RUU APBN 2018 dapat disetujui ," kata Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin dalam rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Selasa (24/10) malam. Postur RAPBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Target pendapatan negara tersebut akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 275,4 triliun. Belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp 766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian lembaga disepakati Rp 847,44 triliun dan belanja non-kementerian lembaga Rp 607,06 triliun. Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, maka defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp 326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap PDB. Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (neto) Rp 414,52 triliun dan pinjaman (neto) Rp 15,5 triliun. Postur RAPBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS. Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Banggar DPR Sepakati RAPBN 2018, Fraksi Gerindra Konsisten Menolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pemerintah-diminta-pakai-formula-baru-tetapkan-cukai-tembakau_m_163922.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen dianggap terlalu besar oleh Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Semestinya angka kenaikan itu dapat ditekan lagi. Menurut Ketua Departemen Media Center AMTI Hananto Wibisono, <a href="https://warta.jawapos.com/news/163922/Pemerintah Diminta Pakai Formula Baru Tetapkan Cukai Tembakau" target="_blank">kenaikan cukai</a> tembakau sebesar 10,04 persen seharusnya bisa ditekan lagi. Caranya dengan meminta pemerintah untuk mencoba formulasi baru dalam perhitungan kenaikan tarif cukai rokok. Dia mengusulkan kenaikan tarif cukai rokok hanya dengan mempertimbangkan angka inflasi. Sebab pada tahun lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi menggunakan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen ditambah target inflasi 4 persen sebagai basis perhitungan kenaikan alamiah tarif cukai rokok. Kedua proyeksi tersebut merujuk pada asumsi dasar makro ekonomi yang diajukan pemerintah ke DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2017). "Pak Dirjen Bea Cukai (Heru Pambudi) pernah bilang bahwa kenaikan cukai rokok rata-rata 8,9 persen. Angka sebesar itu asumsinya diperoleh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu terlalu besar, kenapa tidak dari inflasi saja hitungnya?," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (21/10). Alasan Hananto Wibisono menyarankan pemerintah menggunakan formulasi baru, karena saat ini lesunya sektor industri juga diikuti oleh adanya penurunan daya beli masyarakat. Dia memperkirakan hingga akhir tahun ini produksi rokok akan mengalami penurunan hingga 10 miliar batang. Sampai saat ini saja penurunan produksi sudah mencapai 8 miliar batang.

Pemerintah Diminta Pakai Formula Baru Tetapkan Cukai Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pelemahan-rupiah-hanya-sementara-rapbn-2018-tak-perlu-dirombak_m_160992.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan perombakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dengan alasan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir dianggap tidak relevan. Sebab menurut Anggota DPR Fraksi PDIP Darmadi Durianto, pelemahan rupiah hanya sementara. Karena itu, dia tidak setuju dengan perombakan itu. "Enggaklah. Pelemahan rupiah hanya sementara. Fundamental perekonomian Indonesia kuat kok," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Kamis (5/10). Bendahara Megawati Institute itu yakin, mata uang rupiah akan menguat kembali. "Data menunjukan bahwa inflasi saat ini masih di bawah 4 persen, suku bunga mulai turun, pasar saham bagus, FDI meningkat, adanya peningkatan riil konsumsi masyarakai sekitar 5 persen," jabarnya. Selain itu, keyakinan tersebut juga ditopang oleh data-data yang menunjukkan peningkatan. "Jadi, enggak ada dasar kita harus takut. Tidak ada alasan untuk pesimis dan takut. Dan kalau dilihat dari indikator ekonomi saat ini, susah bisa tembus 14.000, Kecuali faktor eksternal," tegas Darmadi. Perihal adanya ritel-ritel yang tutup, kata dia, itu bukan karena terdampak kondisi perekonomian saat ini. Namun lebih dikarenakan adanya salah kelola di internal ritel-ritel itu sendiri. Satu hal lagi, sambung Darmadi, pelemahan rupiah juga tidak akan berefek pada program infrastruktur. "Ritel yang tutup hanya segelintir dan itu akibat mis-management, dan pembiayaan proyek infrastruktur pun masih aman. Kan sudah direncanakan semua," pungkas anggota Komisi VI DPR itu.

Pelemahan Rupiah Hanya Sementara, RAPBN 2018 Tak Perlu Dirombak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/usulkan-beli-alusista-di-2018-pemerintah-ajukan-anggaran-segini_m_159232.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah telah menyiapkan porsi utang untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Kementerian Pertahanan, dan alat material khusus (alumatsus) untuk Kepolisian Republik Indonesia. Sejumlah peralatan itu nantinya akan dibeli dari dalam dan luar negeri. Alokasi anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. "Pengadaan ada dari luar dan dalam negeri," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9). Kementerian Pertahanan dapat alokasi anggaran sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembelian alutsista. Sementara untuk Kepolisian hanya sebesar Rp 3,3 triliun untuk alumatsus. Utang sebesar Rp 11,7 triliun itu akan digunakan untuk pembelian Kapal PKR, ASW Helikopter, Korvet, Kapal Selam, Roket, pesawat Multipurpose Amphibious, rantis khusus Armed AVRMD dan AVFCU, radar GCI, dan Kapal Mine Counter Measure. Sedangkan anggaran Rp 3,3 triliun Kepolisian akan digunakan untuk pembelian helikopter, labfor Mabes Polri, peralatan service, siskom di Indonesia bagian Timur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Usulkan Beli  Alusista di 2018, Pemerintah Ajukan Anggaran Segini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-asumsi-makro-rapbn-2018-misbakhun-minta-pemerintah-konsisten_m_155896.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Misbakhun" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Misbakhun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR meminta pemerintah konsisten dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dipatok sebesar 5,4 persen. Legislator Golkar itu mengingatkan pemerintah agar berupaya keras dalam menjaga kredibilitas APBN. Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan pasar. Segala perhitungan dalam RAPBN juga haruslah rasional. &ldquo;APBN yang kredibel berarti bisa diterima pasar dan rasional menurut perhitungan mereka,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (8/9). Lebih lanjut, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menargetkan perekonomian nasional tahun depan tumbuh 5,4 persen. Merujuk target itu, katanya, pemerintah perlu mendalami upaya-upaya menguatkan pasar. "Saya berharap pemerintah lebih fokus agar pasar lebih didalami dan ada penguatan untuk membangunnya," tegasnya. Kendati demikian, Misbakhun tetap optimistis bahwa ada peluang untuk mencapai target pertumbuhan. Misalnya melalui dukungan penerimaan pajak. Saat ini, lanjutnya, pertumbuhan pajak masih 9,3 persen. Padahal, sebelumnya menyentuh angka 10-12 persen. Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan, jika penerimaan negara dari perpajakan besar maka defisit bisa ditekan dan pemerintah tak perlu melakukan pemangkasan anggaran. "Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking (menahan pencairan angggaran, red) dan pemotongan anggaran," terangnya. Merujuk nota keuangan pemerintah dalam RAPBN 2018, target pertumbuhan ekonomi dipatok pada angkat 5,4 persen. Sementara laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,5 persen. Lebih lanjut Misbakhun juga menyoroti mengenai inflasi. Menurutnya, pemerintah harus optimistis dalam mengendalikan laju inflasi. &ldquo;Pertumbuhan yang tinggi tanpa pengendalian inflasi tidak menghasilkan apa pun,&rdquo; tuturnya. Sedangkan untuk menjaga nilai tukar rupiah, Misbakhun mendorong pemerintah dan BI lebih tegas terhadap perusahaan yang mengeruk sumber daya alam (SDA) di Indonesia tapi justru memarkir dana di luar negeri. &ldquo;Jadi ini perlu dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar,&rdquo; cetusnya. Hal terakhir yang tak luput dari sorotannya adalah perihal bunga dari surat utang. Dalam asumsi RAPBN 2018, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sekitar 5,3 persen. Dia meminta pemerintah menurunkan suku bunga SUN. &ldquo;Selama ini belum pernah kita menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi kita untuk terbitkan surat utang dengan yield (bunga) yang lebih rendah,&rdquo; pungkasnya.

Soal Asumsi Makro RAPBN 2018, Misbakhun Minta Pemerintah Konsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dpr-kenaikan-cukai-tembakau-jangan-sampai-matikan-industri-rokok_m_153041.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam RAPBN 2018, pemerintah mengusulkan pendapatan dari cukai mencapai Rp 155,4 triliun. Rinciannya, Rp 148,23 triliun dari tembakau, kemudian etil alkohol sebesar Rp 170 miliar dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 6,5 triliun. Khusus cukai hasil tembakau, target penerimaan pemerintah naik dari target APBNP 2017 yang dipatok sebesar Rp 147,4 triliun. Kenaikan yang hanya berkisar Rp 800 miliar itu dianggap masih terlalu rendah. Beberapa praktisi menilai jika pemerintah masih bisa menaikkan lagi tarif cukai hasil tembakau. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menilai apakah kenaikan tersebut sudah layak atau tidak. Sebab, kenaikan cukai selalu mempertimbangkan hasil konsultasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan industri rokok. "Itu kan hasil konsultasi mereka berdua antara industri rokok dan cukai. Jadi itu konsensus. DPR tidak ikut campur. Kalau masih terlalu rendah ya tanyakan mereka berdua," ujarnya kepada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (24/8). Ia menambahkan, jika memang pemerintah ingin mematikan industri rokok, tarif tersebut terhitung rendah. Hanya saja, potensi kehilangan yang besar juga akan merugikan pemerintah. Disisi lain, pemerintah harus menyiapkan kompensasi atas hilangnya penghasilan petani tembakau akibat matinya industri rokok. Kendati demikian, dirinya tidak setuju jika pemerintah harus membunuh industri rokok. Menurutnya, banyak cara menekan penikmat rokok tanpa membunuh industrinya. "Kalau pengen rokok mati, ya itu memang terlalu rendah. Tapi saya mendukung petani tembakau, saya tidak setuju terlalu tinggi. Harus gradual. Dan tentu harus ada kompensasi. Kalau mau mematikan itu harus ada kompensasi profesi," pungkasnya.

DPR: Kenaikan Cukai Tembakau, Jangan Sampai Matikan Industri Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/siap-siap-bila-dpr-setuju-pengguna-kantong-plastik-akan-kena-cukai_m_152735.jpeg" alt="Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana memperluas obyek pengenaan cukai tahun depan. Dalam RAPBN 2018 yang telah disampaikan ke DPR, pemerintah mengusulkan tambahan target dari cukai plastik sebesar Rp 500 miliar. Bila disetujui DPR, untuk pertama kalinya, kantong plastik akan dikenakan cukai, mengikuti rokok dan minuman beralkohol. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Kusuma&nbsp;Sundari mengatakan, kebijakan ini nantinya juga akan dibebankan kepada masyarakat. Sebab, melalui kebijakan ini, masyarakat akan dibiasakan untuk menggunakan kantong yang ramah lingkungan. "Konsumen (pasti) kena. Misalnya nanti tidak boleh lagi gratis, harus beli," ujarnya kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu&nbsp;(22/8). Ia menambahkan, meskipun nantinya akan menjadi polemik di masyarakat, namun kebijakan ini diyakini akan membuat masyarakat secara tidak langsung menyesuaikan diri. "Ini pasti akan berubah. Kayak di Eropa gitu lho. Kamu kemana-mana plastik dikenakan biaya tinggi. Ini untuk kepentingan bersama," jelas dia. Lanjutnya, DPR tidak bisa memastikan berapa beban cukai yang diterima masyarakat terhadap kantong plastik kresek. Ia hanya memastikan jika kebijakan ini sepenuhnya merupakan komitmen dalam mendukung Indonesia yang ramah lingkungan. "Tunggu kalkulasi aja dari bea cukai. Ini kan policy fiscal. Komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar. Ada pain dan gain. Masa Indonesia menjadi masyarakat yang anti penyelamatan lingkungan ?," pungkasnya.

Siap-Siap! Bila DPR Setuju, Pengguna Kantong Plastik Akan Kena Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/asyik-tidak-ada-rencana-kenaikan-bbm-lpg-dan-listrik-tahun-2018_m_152311.jpeg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan siap menggelontor subsidi lumayan besar. Kebijakan ini diharapkan dapat menghindari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquid Petroleum Gas (LPG) dan tariff listrik yang bisa memberatkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah mengcovernya dalam subsidi energi yang dialokasikan sebesar Rp 103,4 triliun dalam RAPBN 2018. Demikian dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Senin (21/8). &ldquo;Subsidi energi adalah Rp103,4 triliun. Untuk (subsidi) BBM dan LPG adalah Rp51,1 triliun dan subsidi listrik Rp52,2 triliun. Asumsi yang sangat eksplisit adalah tidak ada kenaikan BBM tidak ada kenaikan LPG dan tidak ada kenaikan listrik. Jumlah pelanggan 900 VA barangkali yang akan dibatasi karena sesuai dengan alokasi Rp52,2 triliun tadi,&rdquo; jelasnya. Sri Mulyani menambahkan, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata juga akan didukung baik dari sisi sektornya yang strategis maupun dari sisi infrastruktur pendukungnya. Hal itu sesuai dengan fokus pemerintah dalam RAPBN 2018 yang menyasar untuk pemerataan ekonomi &ldquo;APBN tetap memihak sektor-sektor unggulan. Pertanian, perikanan, pariwisata adalah tiga sektor yang selama ini memiliki fungsi luar biasa strategis dari sisi food security atau ketahanan pangan, dari sisi employment atau penciptaan kesempatan kerja dari sisi kemampuan meng-generate kesejahteraan rakyat sampai ke grass root (akar rumput)," kata dia. "Oleh karena itu, kita memberikan anggaran kepada sektor itu maupun infrastruktur yang mendukungnya. Jadi, 409 (triliun) dari infra (infrastruktur) itu juga banyak untuk mendukung pertanian, perikanan dan pariwisata. Jalan raya, airport, seaport, kemudian irigasi, electricity power itu semua tujuannya untuk membantu tiga sektor unggulan ini,&rdquo; terangnya.

Asyik! Tidak Ada Rencana Kenaikan BBM, LPG dan Listrik Tahun 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kein-rapbn-2018-fokus-membangun-dari-pinggiran_m_151954.jpeg" alt="Arif Budimanta (kanan)" width="100%">
<figcaption>Arif Budimanta (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai postur dalam RAPBN 2018 fokus dalam penyelesaian dan percepatan dalam keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Wakil ketua KEIN Arif Budimanta menilai, melalui postur dalam RAPBN pemerintah fokus membangun Indonesia dari pinggiran. "Secara overall RAPBN 2018 fokusnya adalah penyelesaian dan percepatan ekonomi. Masalah keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Corak Indonesiasentris keliatan dalam APBN ini. Serta komitmen yang tinggi membangun Indonesia dari pinggiran," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/8). Lanjutnya, ada banyak tantangan agar pemerintah bisa mewujudkan pembangunan tersebut. Salah satunya adalah dengan menjaga penerimaan pajak agar bisa tercapai. Hanya saja, dirinya agak pesimis target penerimaan pajak di 2018 bisa tercapai 100 persen. Dia memperkirakan serapan penerimaan pajak di 2018 hanya disekitar 70-80 persen. Untuk tahun ini saja, realisasi penerimaan pajak selama semester pertama baru sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1.307,7 triliun. "Tantangan terbesar di 2018 adalah bagaimana cara untuk mencapai target penerimaam dari sisi perpajakan. Sampai semester 1 baru 40 persen (biasanya penerimaan pajak tinggi itu di Maret dan April). Jadi kalau kt buat tabel, kt optimis 70 persen, lebih optimis lagi 85 persen," tandasnya. (Cr4)

KEIN: RAPBN 2018 Fokus Membangun Dari Pinggiran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapbn 2018

Berita Terkini