<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/JKT_Rapat-Paripurna-Pengesahan-RUU-Pilkada-Ditunda_Salman-Toyibi-5JPG-2524871473.jpg" alt="Suasana rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, yang di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Kamis (19/9). Jumlah kementerian negara pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bisa lebih dari 34 kementerian/lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menanyakan apakah RUU tentang Kementerian Negara dapat disahkan menjadi Undang-Undang. "Kami menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Lodewijk saat memimpin Rapat Paripurnas DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota dewan yang diikuti dengan ketukan palu pengesahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna tingkat II, Anggota Baleg dari fraksi PKS Amin AK menyatakan, perubahan UU Kementerian Negara merupakan satu keharusan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 79/PUU -IX/2019.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fraksi PKS berpendapat penambahan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yaitu; Pasal 6 A, sehingga berbunyi sebagai berikut, dalam hal tertentu pembentukan kementerian tersendiri dapat ditentukan dengan sub pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan, sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan presiden dan penyelenggara pemerintahan yang baik," ucap Amin AK saat rapat Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, Pemerintah mencatat dua substansi utama perubahan pada UU Kementerian Negara. Pertama, penghapusan penjelasan Pasal 10 yang mengatur mengenai wakil menteri. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, perubahan Pasal 15 yang mengatur mengenai batasan jumlah kementerian. Jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34, diubah menjadi sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan Undang-Undang Kementerian Negara sejatinya bertujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, tidak selalu berarti satu urusan dikerjakan oleh satu kementerian. Sebaliknya, satu kementerian bisa mengemban lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Spirit dari perubahan dalam UU Kementerian Negara tentu untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan pembangunan nasional,&rdquo; ungkap Anas saat rapat dengan Baleg DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan, pada prinsipnya pembentukan kementerian diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi Presiden pada masa pemerintahannya. Pemerintah sepakat bahwa secara regulasi, pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden, yang tentu menyesuaikan kebutuhan Presiden dalam mencapai visi-misinya dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga perlu ditambahkan penjelasan pada Pasal 15 RUU Kementerian Negara, yakni kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden adalah memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian dan mempertimbangkan ketentuan pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, saat ini pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini pemerintah fokus pada bagaimana tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik dan berdampak ke rakyat. Intinya berdampak, bisa dirasakan rakyat, seperti berulangkali disampaikan Presiden Jokowi," pungkasnya</div> </div> </div> </div>

Jumlah kementerian negara pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bisa lebih dari 34 kementerian/lembaga.

DPR Sahkan RUU Kementerian Negara jadi UU, Prabowo Bisa Angkat Menteri Lebih dari 34 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/49_makan-2243449069.jpg" alt="PROGRAM BARU: Siswa SDN Tugu Jebres, Solo, menyantap paket uji coba makan siang gratis di sekolah mereka, Kamis (25/7). (M. IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>PROGRAM BARU: Siswa SDN Tugu Jebres, Solo, menyantap paket uji coba makan siang gratis di sekolah mereka, Kamis (25/7). (M. IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Secara detail dan terperinci, program makan bergizi gratis belum dijelaskan masuk sektor mana dalam RAPBN 2025. Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membentuk sebuah badan baru, yakni Badan Gizi Nasional. Badan tersebut merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.</p> <p>Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024. Pembentukan badan tersebut sebagai pintu program makan bergizi gratis yang merupakan gagasan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Semasa kampanye, Prabowo berkali-kali mengungkapkan program prioritas makan siang gratis. Belakangan berganti menjadi program makan bergizi gratis. Sebanyak 62 pasal dalam perpres mengakomodasi ide tersebut.</p> <p>Pada pasal 2 disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab kepada presiden. Pada pasal 4 dinyatakan Badan Gizi Nasional bertugas untuk mengoordinasikan, merumuskan, hingga membuat kebijakan terkait pemenuhan gizi nasional.</p> <p>Dijelaskan pula bahwa para pegawai ASN di Badan Gizi Nasional merupakan peralihan dari Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal itu tertuang dalam pasal 56 ayat 1.</p> <p>&rdquo;Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Gizi Nasional,&rsquo;&rsquo; tulis beleid itu.</p> <p>Kemudian, dalam ayat 3, seluruh pengalihan pegawai ASN, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang kerawanan gizi di lingkungan Bapanas tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak perpres itu berlaku.</p> <p>Pembentukan Badan Gizi Nasional tersebut dibenarkan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Dia memastikan dua program unggulan, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari pemerintahan Presiden Joko Widodo serta program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. &rdquo;Ini akan dilanjutkan dua-duanya, tidak ada yang akan dinomorduakan, kira-kira begitu,&rdquo; ujar Thomas dikutip melalui laman resmi Kemenkeu kemarin (17/8).</p> <p>Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program MBG sebesar Rp 71 triliun dan nanti akan dikelola oleh badan baru, yaitu Badan Gizi.</p> <p>Pemerintah saat ini belum mau memerinci terkait eksekusi program-program yang tersusun dalam APBN 2025. Meski begitu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapatkan alokasi anggaran untuk eksekusi program MBG. Total alokasi anggaran pendidikan untuk Kemendikbudristek mencapai Rp 722,6 triliun pada 2025. Dari anggaran tersebut, ada juga yang digunakan untuk alokasi program MBG.</p> <p class="class-paragraph">Mendikbudristek Nadiem Makarim membenarkannya. Namun, dia belum dapat memerinci dari pos mana akan diambil untuk melaksanakan program tersebut.</p> <p>Nadiem hanya menjabarkan, anggaran pendidikan akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas presiden terpilih, yaitu peningkatan sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah bulan. &rdquo;Itu akan didistribusi ke beberapa kementerian. Patut diingat bahwa alokasi kepada Kemendikbudristek tahun 2025 adalah sekitar 11,5 persen dari total anggaran tersebut sebesar Rp 83,19 triliun,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Anggaran tersebut juga akan berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.</p> <p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, detail program MBG masih terus disempurnakan. Meski begitu, Ani menggarisbawahi bahwa dirinya tak memiliki kewenangan untuk memberikan perincian program itu. Pemerintahan baru yang akan memberikan penjabaran terkait MBG. <strong>(dee/lyn/c17/fal)</strong></p>

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan itu mengeksekusi program program makan bergizi gratis (MBG). Aparaturnya dari Bapanas.

Badan Gizi Eksekusi Makan Bergizi Gratis, Aparaturnya dari Sebagian ASN Bapanas, Pemerintah Anggarkan Alokasikan Rp 71 T

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/bahlil-lahadalia-3340379636.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar Rp 875 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menyartakan bahwa pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kementerian Investasi/BKPM dalam RAPBN sebesar Rp 1.226 Triliun dianggap tidak sesuai. Terlebih pada tahun mendatang, pihanya ditargetkan untuk mencapai target investasi yang lebih besar mencapai Rp 1.600 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01795076/kemendikbudristek-akan-bantu-mahasiswa-yang-kampusnya-dicabut-izinnya">Kemendikbudristek Akan Bantu Mahasiswa yang Kampusnya Dicabut Izinnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di tahun 2024 itu target investasi kami mencapai Rp1.600 triliun. Rp1.600 triliun tapi uangnya nggak tambah-tambah, saya juga nggak ngerti," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menambahkan, untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5,3 persen rumusnya dari Bappenas dan Kemenko Perekonomian adalah investasi riil di luar hulu migas sebesar Rp 1.600 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tugas saja yang dikasih, uang nya nggak dikasih. Jadi kalau nggak nyampe jangan salahkan Kementerian Investasi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01795073/23-pts-dicabut-izinnya-kemendikbudristek-akan-bantu-mahasiswa-pindah-kampus">23 PTS Dicabut Izinnya, Kemendikbudristek Akan Bantu Mahasiswa Pindah Kampus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Bahlil juga menyatakan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan sistem Online Single Submission (OSS). Di mana di dalamnya, menghimpun kebijakan Omnibus Law yang terdiri dari 79 Undang-undang gabungan, sekitar 44 Peraturan Pemerintah (PP), 9 Peraturan Presiden (PP) dan sekian puluh Peraturan Menteri (Permen) dan ada sekitar 15 ribu halaman. Namun, kata dia, OSS ini hanya dibangun dengan Rp 30 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau kita ibaratkan mobil, OSS ini seperti mobil Avanza yang sudah rusak. Tetapi diharapkan publik seperti mobil Mercy. (Sementara) Negara kasih ke kami hanya untuk membeli Avanza seken. Jadi kalau ada kekurangannya, memang nggak ada barang bagus itu harganya murah," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01795072/kemendikbudristek-tegaskan-sanksi-terhadap-52-pts-bermasalah-agar-mahasiswa-tak-dapat-ijazah-tak-sah">Kemendikbudristek Tegaskan Sanksi Terhadap 52 PTS Bermasalah Agar Mahasiswa Tak dapat Ijazah Tak Sah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau kita mau bagus pimpinan (Komisi VI) harus juga sama dikasih juga anggaran yang bagus, tapi kalau kita sepakat untuk jalan apa adanya. Tidak perlu ditambah pun tidak apa-apa. Tapi kami jangan ditanya-tanya, fair aja," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.226 triliun yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 416 triliun dan Program Penanaman Modal sebesar Rp 810 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/01795067/persiapan-libur-sekolah-ini-rekomendasi-destinasi-wisata-cantik-tersembunyi-di-indonesia">Persiapan Libur Sekolah, Ini Rekomendasi Destinasi Wisata Cantik Tersembunyi di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara usulannya, sebesar Rp 875 Miliar dengan rincian Rp 64 juta untuk Program Dukungan Manajemen dan Rp 811 juta untuk Program Penanaman Modal. Sehingga total pagu indikatif yang diusulkan Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp 2,1 triliun.</div>

Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran pagu indikatif yang dialokasikan dalam RAPBN 2024 sebesar Rp 875 miliar.

Bahlil Keluhkan Sistem OSS yang Seperti Mobil Avanza Rusak Tapi Diharapkan Seperti Mercy

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Menkeu-Sri-Mulyani-2831742043.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Mulai dari patokan harga minyak mentah hingga inflasi pada tahun akhir kepemimpinan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01665323/tambah-daya-gedor-persik-datangkan-mantan-top-skorer-afc-cup">Tambah Daya Gedor, Persik Datangkan Mantan Top Skorer AFC Cup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada dalam kisaran 5,3 &ndash; 5,7 persen. Adapun inflasi dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya, nilai tukar rupiah pada tahun depan ditargetkan berada di kisaran Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per dolar Amerika Serikat (AS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun antara 6,49 persen hingga 6,91 persen. Sri Mulyani melanjutkan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di rentang USD 75 &ndash; USD 85 per barel dan lifting minyak di level 597.000 hingga 652.000 barel per hari. Adapun, lifting gas ditargetkan mencapai 999.000 &ndash; 1.054.000 barel setara minyak per hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01665416/pendapat-anya-geraldine-soal-seramnya-pernikahan-tuai-perdebatan-netizen">Pendapat Anya Geraldine Soal Seramnya Pernikahan Tuai Perdebatan Netizen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan mencermati risiko dan dinamika global serta dalam negeri, agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna di DPR, Jumat (19/5/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal pada tahun depan akan ditempuh melalui tiga fungsi APBN, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Selain itu, Menkeu mengatakan kebijakan mobilisasi pendapatan negara ke depan akan dijaga keseimbangannya, antara penerimaan negara dengan iklim investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01665303/deretan-sepeda-motor-listrik-hadir-di-pevs-2023-ketahui-harga-dan-keunggulannya">Deretan Sepeda Motor Listrik Hadir di PEVS 2023, Ketahui Harga dan Keunggulannya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB. Di samping itu, untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur defisit direncanakan pada kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01665335/menpora-ungkap-alasan-arak-arakan-atlet-sea-games-pakai-bandros">Menpora Ungkap Alasan Arak-arakan Atlet SEA Games Pakai Bandros</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Demikian pengantar dan keterangan pemerintah atas KEM PPKF tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan serta dinamika ekonomi global dan domestik. Tantangan dan resiko yang harus tetap kita hadapi, dan di satu sisi sasaran pembangunan yang harus terus kita ikhtiar untuk dicapai,&rdquo; tandas Sri Mulyani.</div>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Sri Mulyani Beberkan Asumsi Dasar Penyusunan RAPBN 2024, Dari Harga Minyak Mentah hingga Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kementerian-pupr-siap-lelang-paket-barang-dan-jasa-senilai-rp-3128-t_m_.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.</figcaption>
</figure><p><strong>Jawapos.com</strong> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan 2019. Pelelangan dini akan dimulai pada November 2018 dengan jumlah paket yang siap dilelang sebanyak 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun atau 36 persen dari total nilai paket lelang di Kementerian PUPR.&nbsp;</p><br /> <p>Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun dimana sekitar 80 persen atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.&nbsp;</p><br /> <p>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Pertama dengan mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Harus direncanakan dengan baik. Kita ingin pada semester 2 tahun anggaran sudah selesai tidak ada proses tender lagi,&rdquo; ujarnya beberapa waktu lalu.</p><br /> <p>Kedua, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menteri Basuki mengatakan, keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Basuki berpesan kepada para anggota ULP/Pokja untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal dan sesuai harga pasar.&nbsp;</p><br /> <p>Ketiga, para anggota ULP/Pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang. &ldquo;Terakhir, Pokja harus kredibel, profesional, dan dapat dipercaya. Hilangkan subjektivitas untuk kepentingan pribadi. Dalam bekerja yang terpenting hanya dua, yakni loyalitas dan kepercayaan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p><br /> <p>Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/Pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan. &ldquo;Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10 hingga 30 persen. Jika dari anggaran Rp 100 triliun, maka kita bisa hindari kerugian sebesar 10 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,&rdquo; ujar Menteri Basuki.</p><br /> <p>Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Presiden sudah mengeluarkan PP No. 43 tahun 2018 yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan tindak korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur kita juga didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dari Kejaksaan. Saya juga berharap berikutnya, ULP yang membentuk Pokja dapat melakukan pengawasan melalui sistem e-monitoring, sehingga kalau ada indikasi keterlambatan lelang bisa dideteksi dini,&rdquo; ujarnya.</p><br /> <p>Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka yang hadir sebagai pembicara mengatakan, TP4P berusaha menghadirkan paradigma baru dalam upaya penegakan hukum dengan memadukan upaya preventif dan represif secara paralel dan beriringan.&nbsp;</p><br /> <p>"Mengoptimalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif mencegah kerugian keuangan negara. Sinergi mewujudkan pembangunan tepat waktu, mutu, dan sasaran, dengan mengawal mulai dari tahap perencanaan,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p><br /> <p>Rakor yang dihadiri oleh 34 ULP dari setiap provinsi dan 670 Pokja ini bertujuan untuk membangun koordinasi antar ULP dan Pokja agar terdapat satu kesatuan langkah serta kesepahaman dalam pengelolaan ULP dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.&nbsp;</p><br /> <p>Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligua Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH dan pejabati tinggi madya dan pratama lainnya.&nbsp;</p>

Kementerian PUPR Siap Lelang Paket Barang dan Jasa Senilai Rp 31,28 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sri-mulyani-naikkan-anggaran-pemilu-jadi-rp-248-triliun_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang sebesar Rp 24,8 triliun. Angka itu naik dibanding Pemilu 2014 yang sebesar Rp 24,1 triliun.&nbsp;</p><br /> <p>Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2019 di JCC, Jakarta, Kamis (16/8).</p><br /> <p>"Untuk pemilu tahun depan kita akan mengalokasikan anggaran Rp 24,8 triliun. Tahun ini untuk pilkada 172 daerah itu 16 triliun," ujarnya.&nbsp;</p><br /> <p>Anggaran itu, lanjutnya, sudah termasuk persiapan yang dilakukan sejak tahun ini. "Itu termasuk persiapan sekarang," tambahnya.&nbsp;</p><br /> <p>Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut anggaran sektor pendukung lainnya juga akan naik. Sayang, tidak dijelaskan detil kenaikannya.</p><br /> <p>"Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.</p>

Sri Mulyani Naikkan Anggaran Pemilu Jadi Rp 24,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10044_27636_Fahri-Hamzah-HL.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.Com - </strong>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dengan Menteri BUMN Rino Soemarno. Fahri beralasan, ketidaktahuan Jokowi -sapaan beken sang presiden- terhadap manuver Rini bisa menuntun pada persoalan serius.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dalam pengamatan Fahri, selama ini Rini beranggapan bahwa program kerja BUMN murni bisnis. Termasuk dalam kerja sama usaha, kata Fahri menambahkan, Rini menegaskan bahwa BUMN bekerja murni<em> bussines to bussines </em>alias B to B.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Padahal, konstitusi mengamanatkan BUMN merupakan bagian negara yang bukan entitas bisnis murni. Namun, Fahri justru melihat selama ini Rini melakukan hal sebaliknya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Jokowi harus mengerti dan menyadari karena kalau tidak dia akan jadi korban dari sebuah skandal besar. Apalagi Jokowi sudah berani menadatangani kepres-kepres yang diajukan menteri BUMN yang sebenarnya tidak disetujui oleh menteri-menteri lainnya karena dianggap bertentangan dengan konstitusi,&rdquo; ujar Fahri di gedung DPR Jakarta, Selasa (10/11).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas menyebut dua kebijakan yang kontoversial menyangkut BUMN. Yang pertama adalah terbitnya peraturan presiden (Perpres) tentang kereta api cepat Jakarta Bandung, serta keputusan Pelindo II memperpanjang konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok kepada perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Fahri menyebut dua kebijakan itu bisa jadi skandal besar. &rdquo;Dua kebijakan ini bisa jadi skandal besar karena kementerian terkait belum memberikan persetujuan,&quot; tegasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Fahri menegaskan, Rini mestinya taat pada konstitusi bahwa BUMN tak bisa bertindak seperti layaknya perusahan swasta. Karenanya, ada undang-undang yang terkait langsung dengan BUMN. Misalnya, UU BUMN, UU Perbendaharaan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Makanya auditnya pun dilakukan oleh BPK.Jadi segala macam deal-deal yang dilakukan BUMN tidak bisa mekanisme bisnis B to B seperti yang dipraktekkan oleh menteri BUMN,&rdquo; tegasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Selain itu Fahri menambahkan, Jokowi mestinya juga memahami usul Rini tentang penyertaan modal negara (PMN) yang berkali-kali ditolak DPR. Bahkan, 10 fraksi di DPR kompak menolak PMN usulan Rini dalam RAPBN.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Fahri pun menegaskan bahwa pernyataanya itu sebagai upaya membantu Jokowi. &quot;Apa pun situasinya, saya serius membantu presiden untuk menjalankan tugas-tugasnya. Beliau (Jokowi, red) kan terbilang orang baru di panggung nasional dan banyak hal yang Jokowi belum tahu,&quot; katanya.<strong>(ara/JPG)</strong></p>

Pesan Fahri ke Jokowi: Hati-Hati dengan Bu Rini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8867_26387_INN.jpg" alt="Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy dan politikus PDIP, Maruarar Sirait dalam diskusi tentang hasil survei setahun Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (8/10)." width="100%">
<figcaption>Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy dan politikus PDIP, Maruarar Sirait dalam diskusi tentang hasil survei setahun Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (8/10).</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.Com -</strong> Keinginan pemerintah menyuntik BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) sempat membuat RAPBN 2016 terancam buntu. Untuk mensiasatinya, PMN akan dibahas dalam APBN Perubahan 2016, sehingga RAPBN 2016 bisa disetujui untuk disahkan, Jumat (30/10).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Namun, masih adanya keinginan pemerintah menyuntik BUMN dengan modal besar-besaran tetap mengundang kritik keras. Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy bahkan menyebut BUMN tidak semestinya mendapat suntikan modal besar-besaran dari negara.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Berbicara dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10), Ichsanuddin mengatakan, selama ini BUMN tak pernah berpihak ke rakyat. Karenanya manfaat PMN untuk BUMN pun patut dipertanyakan.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Perusahaan Listrik Negara (PLN) harusnya menolong rakyat dengan menyediakan listrik murah. Tapi pada kenyataanya, PLN malah menjual produk dengan harga pasar yang memberatkan kalangan ekonomi lemah,&quot; kata Noorsy dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Dia curiga PMN sejatinya bukan untuk BUMN. Sebab, bisa-bisa PMN justru jadi bancakan bos-bos BUMN dan pemerintah.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;PLN yang terima (PMN) berapa puluh triliun, siapa yang nikmati? Malah bebani rakyat,&quot; sindirnya.<strong>(dil/JPNN/JPG)</strong></p>

BUMN Disuntik PMN, Rakyat Dapat Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8777_26293_Fadli-Zon.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.Com -</strong> Rapat paripurna DPR untuk mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) RAPBN 2016 yang digelar Jumat (30/10) ini sepertinya bakal alot. Sebab, Fraksi Partai Gerindra masih belum menyetujui RUU itu.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Wakil ketua DPR yang politikus Gerindra, Fadli Zon menyatakan&lrm;, RAPBN 2016 tidak pro-rakyat. Sebab, ada alokasi penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN dengan total Rp 39 triliun.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Menurutnya, &lrm;BUMN seharusnya menghasilkan dana untuk kemakmuran rakyat. Anehnya, justru BUMN meminta uang dari APBN.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kalau terus berulang, untuk apa ada BUMN? BUMN harus nyumbang APBN bukan menggerogoti&lrm;,&quot; tegasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Karenanya &lrm;Gerindra meminta agar pasal-pasal tentang PMN dalam RAPBN 2016 dihapus. &quot;Itu akan mempercepat proses&lrm;,&quot; imbuhnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Hingga sejauh ini, Gerindra masih menolak untuk menyetujui RAPBN&nbsp; 2016. Namun, kata Fadli, pihaknya tak menutup kemungkinan adanya lobi-lobi.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kita tentu ingin ada musyawarah mufakat. Tapi itu untuk kebaikan masyarakat. Anggaran harus pro-rakyat,&quot; sebutnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dia pun menyarankan agar pemerintah meninjau kembali pandangan-pandangan fraksi yang diberikan semalam. &lrm;&quot; Masing-masing fraksi punya penilaian. Sah saja mau menerima, menerima dengan catatan, menolak, ini masih proses belum selesai. Kita lihat sampai tuntas&lrm;,&quot; tandasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 9.30, akhirnya ditunda. Rapat akan kembali dimulai&nbsp; pada pukul 15.30 WIB.<strong>(dna/JPG)</strong></p>

Fadli Zon Tegaskan Gerindra Tak Mau Ada Dana PMN di RAPBN 2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8058_25524_Misbakhun.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun.</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.Com -</strong> Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun membantah tudingan bahwa fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyandera pengambilan keputusan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang sedianya dilakukan Kamis (22/10). Dia juga membantah bahwa RUU APBN 2016 tertunda karena ada upaya menyusupkan usulan &lrm;program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi ke dalam dana alokasi khusus (DAK).&nbsp;&lrm;<br /><br /> &lrm;<br /><br /> &quot;Kami tak ingin, itu meloloskan UP2DP, tidak pernah dibicarakan. Saya sebagai wakil ketua tim UP2DP menyadari keterbatasan pemerintah sehingga kami tidak memaksa apalagi menyandera.&nbsp;Tidak ada keinginan sedikitpun dari kami untuk melakukan sandera dan menyandera,&quot;&nbsp;katanya di Jakarta, Jumat (23/10)&lrm;.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sebelumnya tudingan adanya penyanderaan RAPBN 2016 itu datang dari Politikus NasDem Johhny G Plate. Menurutnya, ada upaya mengganjal RAPBN 2016 agar DPR bisa meloloskan dana aspirasi.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Namun, Misbakhun menegaskan, UP2DP juga tidak pernah tercantum di RUU APBN 2016. Sedangkan mekanisme DAK, kata anggota Komisi XI DPR itu, berasal dari keinginan dari pemerintah yang mendapat dukungan DPR.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&quot;Masa pemerintah gak kita dukung kalau itu bagus? Kita dukung karena melihat prorgam itu bagus. Kita dukung karena pemerintah ingin ada mekanisme yang memang keinginan masyarakat diserap dengan baik. Tapi itu prosesnya dari pemerintah,&quot; &lrm;tandasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Karenanya Misbakhun menilai pernyataan Johnny sebagai bentuk provokasi. &lrm;Padahal, Johnny hadir dalam pembahasan DAK.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Misbakhun pun menuding Johnny malah menebar pernyataan yang membuat suasana tidak kondusif.&nbsp; &quot;Jangan buat situasi tidak kondusif.&nbsp;Pernyataan tersebut terlalu tendensius dan tidak membangun sebuah upaya politik yang kondusif,&quot; ucapnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Misbakhun juga menilai&nbsp; tudingan Johnny terhadap KMP buah hasil kekecewaan terhadap pemerintah. Kekecewaan itu karena rangkaian peristiwa hukum yang menjerat kader-kader NasDem.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Mungkin ada peristiwa hukum yang membuat mereka terkejut.&nbsp;Kalau NasDem kecewa dengan pemerintah, jangan melempar ke partai lain,&quot; tegasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Misbakhun justru berharap RAPBN 2016 bisa diputuskan tepat pada waktunya. &quot;&lrm;Kita bangun situasi yang kondusif antara Menkeu dan DPR. Sehingga 30 Oktober disetujui untuk disahkan jadi UU APBN 2016,&quot; tandasnya.<strong>(dna/JPG)</strong></p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Misbakhun Tuding Politikus NasDem Bikin Gaduh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapbn

Berita Terkini