<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DPRD-TUBAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Pemkab Tuban, Jawa Timur, kembali macet. Rapat paripurna gagal digelar pada Rabu (2/11). Hanya dihadiri 21 anggota. Tidak memenuhi kuorum. Padahal, bupati sudah datang.  Seluruh anggota Fraksi PKB tidak hadir. Termasuk Ketua DPRD Tuban Miyadi dan Wakil Ketua Imam Sutiyono juga absen. Sebetulnya, dua wakil ketua dewan lainnya, yakni Andik Hartanto dan Sugiantoro hadir. Namun, tidak berani membuka sidang.  Sebetulnya, sidang paripurna dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Namun, karena mayoritas anggota dewan belum memenuhi kuorum, akhirnya sidang ditunda hingga pukul 11.00 WIB. Nah, sekitar pukul 10.45 WIB, Bupati Aditya Halindra Faridzky masuk ke ruang rapat paripurna.  Tapi, saat bupati masuk, dari 50 kursi anggota dewan, separo lebih kursi terlihat melompong. Seluruh anggota fraksi dari PKB yang berjumlah 18 orang tidak tampak. Adapun Fraksi Partai Golkar hadir lengkap, sembilan orang. Partai Golkar tidak lain parpol asal bupati.  Sementara itu, empat fraksi lain masing-masing PDIP, Gerindra, Demokrat Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan, sebagian anggotanya hadir. Tapi tidak lengkap.  Ditunggu sampai pukul 12.45 WIB, wakil rakyat yang hadir masih belum juga memenuhi kuorum. Akhirnya, Ketua Fraksi Golkar Suratmin keluar ruang rapat paripurna. ‘’Kami itukan diundang oleh pimpinan untuk mengikuti rapat paripurna. Tetapi malah pimpinan tidak hadir. Lha la terus mau apa lagi, kami pulang saja,’’ ungkapnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Tuban (3/11).  Sebelum memutuskan untuk pulang, Suratmin mengaku telah mengonfirmasi ketua DPRD Tuban Miyadi. Namun, ternyata tidak direspons. Dikatakan, meski di dalam ruang paripurna ada dua pimpinan DPRD, tapi mereka tidak mendapat delegasi untuk memimpin sidang. ‘’Kalau kami melaksanakan rapatkan salah,’’ tegasnya.  Wakil Ketua DPRD Tuban Andik Hartanto menegaskan, tidak tergelarnya rapat paripurna karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari daftar hadir, anggota yang datang hanya 21 anggota dewan yang hadir. Sebanyak 29 orang lainnya absen. ‘’Kurang dari 50 persen plus satu sebagai syarat agar memenuhi kuorum,’’ terangnya.  Setelah batal digelar, lanjut Andik, paripurna akan dijadwal ulang. Kapan? ‘’Masih menunggu jadwal dari banmus (badan musyawarah),’’ ujar politikus yang juga ketua DPC PDIP Tuban itu.  Sementara itu, Bupati Aditya Halindra Faridzky mengatakan, pihaknya sebagai eksekutif diundang dewan untuk menghadiri rapat paripurna dengan agenda pembahasan RAPBD 2023. Selain itu,  laporan badan anggaran, serta nota penjelasan empat raperda inisiatif DPRD dan tiga raperda dari eksekutif. ‘’Kami juga sudah datang tepat waktu, tapi kemudian rapat tidak jadi diselenggarakan,’’ terangnya.  Dia mengaku tidak mengetahui alasan batalnya paripurna tersebut. Yang jelas, mantan anggota DPRD Jatim itu mengatakan, dalam rapat paripurna kemarin itu hampir semua fraksi sudah hadir. Hanya satu fraksi yang tidak hadir.  Disinggung apakah karena belum dibahasnya anggaran tambahan Rp 800 miliar sebagaimana permintaan DPRD? Bupati memastikan, ketika membahas APBD, tentu akan membahas hal itu juga. Bupati juga memastikan, selama ini tidak ada masalah dengan legislatif. Buktinya, fraksi lain datang dan hanya satu fraksi yang absen.  Lindra menegaskan, masalah pemerintahan jangan dicampuradukkan dengan masalah lain. ‘’Kasihan rakyat. Ini untuk kepentingan mereka (rakyat, Red) bukan pejabatnya,’’ tegasnya. Fraksi yang hadir itu juga memiliki komitmen untuk kepentingan rakyat. ‘’Tapi untuk yang tidak hadir saya tidak tahu,’’ lanjutnya.  Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tuban Miyadi mengatakan, ketidakhadiran seluruh anggota fraksi PKB itu bukan tanpa alasan. Sebab, eksekutif belum merinci penggunaan penambahan anggaran Rp 800 miliar dari dana bagi hasil nigas dan lainnya. ’’Kami juga belum terima dalam bentuk buku APBD 2023. Ini sebagai bentuk kedisiplinan dalam pembahasan anggaran,’’ ungkapnya.  Miyadi juga menyampaikan kekecewaannya atas pencopotan neon sign bertuliskan Tuban Bumi Wali, di bundaran Patung Letda Sucipto. Demikian juga neon sign dengan tulisan Asmaul Husna. Sebagai kader yang menciptakan tagline itu, pihaknya tentu prihatin pencopotan itu tanpa ada koordinasi dan komunikasi terlebih dulu.

Gara-Gara Ini Anggota FPKB DPRD Tuban Kompak Absen di Rapat Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PIMPINAN-DPRD-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kalangan DPRD Gresik memberikan pandangan umum terkait nota keuangan rancangan APBD (RAPBD) 2023 dalam rapat paripurna kemarin (31/10). Sektor pendapatan dan belanja menjadi perhatian khusus dari setiap fraksi. Khususnya berkaitan dengan fokus pemerintah dalam pembangunan isu strategis pada tahun depan.  Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Fraksi Gerindra DPRD Gresik menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan keseriusan. Khususnya pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Di antaranya, dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana transfer yang berkurang.  ’’Apalagi, dana insentif daerah (DID) yang semestinya kami dapat setiap tahun, pada 2023 diprediksi nol,’’ ucap Ketua Fraksi Gerindra Lutfi Dhawam.  Penyebabnya, lanjut Dhawam, ketidakseriusan pemerintah melakukan lobi serta pendekatan kepada pemerintah pusat. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan. Karena itu, diperlukan keseriusan dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). ’’Sehingga kita tidak lagi mengandalkan dana dari pusat sebagai pendapatan yang utama,’’ harapnya.  Demikian halnya dengan program peningkatan infrastruktur. Yang dikhususkan pada pembangunan jalan. Banyaknya kondisi jalan yang rusak menimbulkan kesan pembangunan tidak maksimal pada satu titik prioritas. Namun, semua diakomodasi hingga banyak yang tidak terealisasi.  ’’Sehingga strategi apa yang akan dipakai dalam peningkatan jalan dan berapa target persentase jalan baik pada 2023? Mohon penjelasan,’’ tanya politikus asal Bawean itu.  Demikian halnya dengan pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan. Partai dengan enam kursi di legislatif itu mempertanyakan inovasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil. ’’Terutama dalam menggali potensi pendapatan banyak yang belum maksimal,’’ ujar juru bicara partai Achmad Kusrianto Pujiantoro.  ---  NOTA KEUANGAN RANCANGAN APBD 2023  Pendapatan daerah: Rp 3,911 triliun <ul> 	<li>Pendapatan asli daerah (PAD): Rp 1,461 triliun</li> 	<li>Pendapatan transfer: Rp 2,433 triliun</li> 	<li>Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp 17,100 miliar</li> </ul> Belanja daerah: Rp 4,190 triliun <ul> 	<li>Belanja operasi: Rp 2,555 triliun</li> 	<li>Belanja modal: Rp 745,530 miliar</li> 	<li>Belanja tidak terduga: Rp 10 miliar</li> 	<li>Belanja transfer: Rp 879,563 miliar</li> </ul> Sumber: DPRD Gresik

RAPBD Gresik 2023 Dinilai Belum Tunjukkan Prioritas Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1DF90753-22BA-48AE-A352-5B401F5B220E-1.jpg" alt="Ketua DPRD Surabaya Adi Sutrwijono menghadiri acara TPQ di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Surabaya Adi Sutrwijono menghadiri acara TPQ di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendukung usul kenaikan honor guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA), Sekolah Minggu, dan PAUD, yang selama ini sebesar Rp 500 per bulan menjadi Rp 600 per bulan. Saat ini, usul itu masih pembahasan dalam RAPBD 2023.  ”Usul tersebut merupakan apresiasi DPRD bersama Pemkot Surabaya atas jerih mereka, mendedikasikan diri mendidik anak-anak di Kota Pahlawan,” kata Adi Sutarwijono seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (1/11).  Dia mengimbau pemkot agar mengkaji besaran kenaikan honor guru TPQ, Sekolah Minggu, dan insentif bunda PAUD, berdasar kemampuan keuangan daerah. ”Karena guru TPQ dan Sekolah Minggu sudah cukup lama tidak naik honornya,” ujar Adi.  Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya sebelumnya mengusulkan honorarium guru TPA/TPQ, guru Sekolah Minggu, bunda PAUD PPT (Pos PAUD Terpadu), dan guru TK, dinaikkan pada 2023.  ”Mereka punya peran penting membangun karakter anak-anak di Surabaya,” ujar Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.  Dalam Rancangan APBD 2023, lanjut Khusnul, honor guru TPA/TPQ, guru Sekolah Minggu, bunda PAUD, yang jumlahnya sekitar 12 ribu orang, akan dinaikkan sebesar Rp 100 ribu. Saat ini, sebesar Rp 500 ribu, sehingga menjadi Rp 600 ribu tanpa dipotong PPN.  ”Sedangkan untuk guru TK, yang sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” kata Khusnul.

Ketua DPRD Surabaya Dukung Usul Kenaikan Honor Guru TPQ pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MUSA-DPRD-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kalangan anggota legislatif kembali menyoroti kinerja Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2023. Sebab, banyak perencanaan anggaran yang dinilai belum matang. Bahkan, tidak disertai data pendukung untuk mengukur prioritas alokasi anggaran.  Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Yang direncanakan dalam bentuk kegiatan maupun proyek pembangunan. ’’Sumbernya berasal dari pemerintah pusat. Namun, nilainya harus dimasukkan dalam APBD Gresik,’’ ucap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad.  Politikus PKB itu menyayangkan pemotongan dana tersebut. Itu, jelas dia, akan berdampak pada kinerja pemerintah pada tahun depan. ’’DAK yang dikepras tidak bisa dialihkan ke kegiatan atau pembangunan lainnya. Dengan demikian, sisa anggaran yang dikepras wajib dikembalikan ke pemerintah pusat,’’ ujarnya.  Politikus asal Cerme tersebut mencontohkan anggaran kegiatan dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan (KBPP) sebesar Rp 560 juta dalam dokumen rencana KUA-PPAS 2023.  Namun, anggaran dikepras setengahnya oleh Timang Pemkab Gresik. ’’Sangat disayangkan. Apalagi, sektor pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum maksimal untuk membiayai pembangunan daerah,’’ jelasnya.  Hal senada dikatakan anggota Badan Anggaran DPRD Gresik Musa. Politikus Nasdem itu menilai ada komunikasi yang buruk di internal pemkab. Alhasil, itu menjadi polemik ketika pembahasan draf KUA-PPAS 2023 dalam pendalaman di komisi-komisi DPRD Gresik.  ’’Timang Pemkab Gresik hanya menganalisis kegiatan nonfisik yang dianggap tidak penting. Tujuannya untuk efisiensi. Sehingga banyak yang dikepras tanpa mempertimbangkan sumber anggarannya,’’ jelasnya.  Sementara itu, pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) APBD 2022 juga terpaksa ditunda. Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir menyatakan, pembahasan sebenarnya sudah dimulai. Namun, terpaksa ditunda lantaran ketidaksiapan pihak pemerintah. ’’Belum menyediakan datanya,’’ ujarnya.

Soal KUA-PPAS 2023, Musa: Komunikasi Internal Pemkab Gresik Buruk

RAPBD 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RAPBD 2023

Berita Terkini

Gara-Gara Ini Anggota FPKB DPRD Tuban Kompak Absen di Rapat Paripurna

RAPBD Gresik 2023 Dinilai Belum Tunjukkan Prioritas Pembangunan

Ketua DPRD Surabaya Dukung Usul Kenaikan Honor Guru TPQ pada 2023

Soal KUA-PPAS 2023, Musa: Komunikasi Internal Pemkab Gresik Buruk

Download Aplikasi JawaPos.com