<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210219-WA0020.jpg" alt="Eri Cahyadi dan Armuji dalam acara Penetapan Paslon Terpilih pada Jumat (18/2). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi dan Armuji dalam acara Penetapan Paslon Terpilih pada Jumat (18/2). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar rapat pleno terbuka, Penetapan Paslon Eri Cahyadi-Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2021–2024. Rapat tersebut digelar di Hotel Wyndham Surabaya pada Jumat (19/2).  Penetapan itu dilaksanakan seusai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak menerima gugatan pasangan calon Machfud Arifin-Mujiaman. Sebelumnya, Machfud menggugat Eri-Armuji atas dugaan kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Selasa (16/2).  Dengan demikian, MK menegaskan kemenangan Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilkada Surabaya adalah sah. Rencananya, Eri Cahyadi-Armuji dilantik pada akhir Februari secara virtual.  Atas penetapan itu, Eri mengungkapkan bahwa kemenangan itu merupakan amanah yang telah diberikan warga kepada dirinya untuk memimpin Kota Surabaya.  ”Amanah ini harus kita emban. Kami berharap seluruh warga Kota Surabaya dan semua stakeholder bisa bergandengan tangan,” ucap Eri Cahyadi usai penetapan.  Eri juga menegaskan pasca penetapan KPU, tidak ada lagi ucapan atau singgungan kepada paslon satu maupun paslon dua. Sebab, semua adalah satu kesatuan dan bagian dari rakyat dan warga Surabaya.  ”Ini saatnya membangun bersama. Bagaimana warga dan Pemerintahan Surabaya, dengan legislatif dan eksekutifnya bisa melewati masa-masa sulit ketika ada pandemi Covid-19 ini,” ucap Eri.  Eri juga berpesan bahwa kekeluargaan dengan rasa cinta kasih harus terus digaungkan, dengan tidak saling menyalahkan. Tetapi, harus belajar, bagaimana menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga warga Kota Surabaya.  ”Kita harus membuat ekonomi bergerak dan pengangguran bisa berkurang. Itulah yang menjadi tujuan kami,” ucap Eri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zbVjnNCYr8Y

KPU Tetapkan Eri-Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-15-at-19.34.23.jpg" alt="Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah (pilkada) sebanyak 1.825.386 orang. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10).  ”Memang terjadi penurunan DPT dibandingkan dengan jumlah DPT Pilkada 2015. Namun, kami tidak tahu penyebab turunnya data tersebut dan bisa jadi karena akurasi data Pilkada 2020 lebih valid,” kata Ketua KPU Kabupaten Jember Muhammad Syai'in seperti dilansir dari Antara usai acara tersebut.  Menurut dia, DPT Pilkada Jember 2015 sebanyak 1.892.435 pemilih dengan perincian sebanyak 935.935 laki-laki dan 956.500 perempuan. Sedangkan DPT Pilkada Jember 2020 sebanyak 1.825.386 pemilih dengan perincian sebanyak 902.327 laki-laki dan 923.059 perempuan.  ”Semua dokumen data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang didapatkan dari pemerintah sudah dilakukan verifikasi yang komprehensif sehingga datanya valid,” tutur Muhammad Syai'in.  Berdasar rekapitulasi DPT Pilkada Jember 2020 tercatat jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Wuluhan mencapai 93.597 orang, sedangkan jumlah pemilih terendah di Kecamatan Jelbuk sebanyak 23.534 orang.  ”Apabila masih ada warga yang punya hak pilih dan memenuhi syarat untuk memilih namun belum masuk dalam DPT, tetap dapat menyalurkan hak suaranya di TPS dengan ketentuan syarat yang sudah diatur dalam peraturan KPU,” terang Muhammad Syai'in.  Muhammad Syai'in mengatakan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada 2020 bertambah dibandingkan pilkada 5 tahun sebelumnya meskipun jumlah DPT mengalami penurunan. Jumlah TPS Pilkada 2015 sebanyak 4.347 TPS, sedangkan pada Pilkada 2020 menjadi 4.752 TPS karena ada penurunan batasan maksimal jumlah pemilih di setiap TPS dari 800 orang menjadi 500 orang seiring dengan pandemi Covid-19.  Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Jember Ali Rahmad Yanuardi mengatakan, KPU Jember perlu membuka rekapitulasi dalam sistem data pemilih (sidalih) untuk meningkatkan transparansi pemutakhiran data pemilih sehingga bisa diketahui perubahan data manual dan melalui sistem.  ”Ada selisih data jumlah pemilih dari rekapitulasi tingkat kecamatan ke kabupaten sebelum DPT ditetapkan, bahkan salah satu tim pasangan calon menemukan sekitar 19.000 orang belum masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS),” ujar Ali Rahmad Yanuardi.  Untuk itu, lanjut dia, pihaknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jember untuk menampung masukan dari berbagai pihak yang memiliki bukti valid terkait dengan penambahan atau pengurangan data pemilih sebelum DPT ditetapkan.  Pilkada Jember diikuti tiga kontestan, yakni pasangan Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (nomor urut 1), Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman (nomor urut 2), dan Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya (nomor urut 3).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gi3LccLo_kM&ab_channel=jawapostvofficial

KPU Jember Tetapkan DPT Pilkada 1.825.386 Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT-2-PENGGIAT-KEPEMILUAN-DAN-KPU-FED-5.jpg" alt="Ketua KPU Arif Budiman (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arif Budiman (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung memberikan pernyataan pers usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait permohonan gugatan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Isinya menegaskan bahwa lembaga yang dipimpin oleh Arief Budiman itu akan menggelar rapat pleno terbuka pada Minggu 30 Juni 2019. "Rapat pleno terbuka  itu untuk penetapan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Capres dan Cawapres ‎terpilih di Pilpres 2019," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (27/6). Rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih itu akan digelar pada hari Minggu tanggal 30 juni di kantor KPU RI pukul 15.30 WIB dan akan selesai pukul 17.00 WIB. Arief mengatakan, dalam penetapan Capres dan Cawapres tersebut, KPU menggundang Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jokowi-Ma'ruf Amin, partai pol‎itik dan pasangan Prabowo-Sandi. "Kemudian kami tentu akan mengundang peserta pemilu dalam hal paslon 01 da‎an 02 parpol peserta pemilu dan teman-teman pemantau NGO di bidang kepemiluan," kaganya. Undangan untuk masing-masing paslon juga diberikan sebanyak 20 buah. Rencananya Jumat (28/6) KPU akan mendistribusikan undangan tersebut. Sehingga KPU berharap pihak-pihak yang diundang bisa datang termasuk pasangan Prabowo-Sandi. "Mudah-mudahan beliau baik paslon 01 dan 02 punya waktu cukup, tak ada halangan sehingga bisa menghadiri acara pleno terbuka," ungkapnya. Selain itu pihak yang diundang oleh KPU adalah pimpinan lembaga seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA), MK, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, TNI, Polri dan lembaga lainnya. Sekadar informasi, MK menolak seluruhnya gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Hal ini setelah sembilan hakim konstitusi membacakan pertimbangan pihak pemohon. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). Selain menolak permohonan pemohon, majelis hakim konstitusi juga menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) pihak termohon yakni, KPU dan pihak terkait yakni Jokowi-Ma'ruf. Anwar menuturkan, putusan ini dirumuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada Senin 24 Juni 2019. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan pemohon terkait dipersoalkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Majelis hakim berpandangan itu merupakan suatu hal yang tidak relevan. Bahkan, pemohon tidak dapat membuktikan pemilih siluman menggunakan hak pilihnya atau tidak. Mahkamah berpendapat, proses penyusunan DPT sudah dilakukan dengan proses yang panjang. Proses tersebut sudah dijalani dengan hasil akhir DPT ditetapkan pada rapat pleno KPU terbuka yang dihadiri dan diakui oleh semua peserta. Selain itu, mahkamah juga mengatakan, pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain terkait adanya 22.034.193 pemilih siluman. Bukti-bukti lain yang dapat memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa pemilih siluman itu telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon.

Undang Prabowo dan Jokowi, 30 Juni KPU Tetapkan Pemenang Pilpres 2019