<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/IMG-20240930-WA0042-980215952.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (dok. DPR)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (dok. DPR)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pidato penutupan Rapat Paripurna DPR RI periode 2019-2024. Puan&nbsp;</div> <div dir="auto">mengapresiasi kerja sama yang baik antara semua pihak dalam kerja legislasi DPR periode 2019-2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang telah kita kerjakan pada masa sidang ini dan selama&nbsp;lima&nbsp;tahun masa kerja merupakan kerja kolektif dari seluruh anggota DPR RI, Komisi, Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya,&rdquo; kata Puan saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian kerja Bapak/Ibu yang terhormat, seluruh Anggota DPR RI," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyatakan, DPR RI ke depan harus semakin menyempurnakan diri. Ia menyadari, tidak semua dapat dilaksanakan secara sempurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPR RI harus terus menyempurnakan diri, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta semakin memenuhi harapan rakyat," jelas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Secara khusus, Puan memberi apresiasi atas kerja bersama seluruh anggota DPR RI periode 2019-2024. Karena mampu menjaga dinamika yang harmonis, serta konstruktif dalam menjalankan tugas konstitusional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menyempurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik," ungkap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sambil terbata-bata menahan air mata, Puan mengucapkan selamat bertugas bagi Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Sebab, Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan menjalani prosesi pelantikan, pada Selasa (1/10) besok.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Esok tanggal 1 Oktober 2024 para calon Anggota DPR RI hasil Pemilu 2024 akan mengucapkan sumpah/janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan untuk memulai masa tugas anggota DPR RI untuk lima tahun ke depan. Selamat bertugas kepada Anggota DPR RI periode 2024-2029," tutur Puan sambil meneteskan air mata.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi Anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong," imbuh Puan dengan sesekali menyeka air matanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Puan menuturkan membangun Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana yang positif. Setiap kontribusi yang dilakukan akan sangat bermanfaat untuk kemajuan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa," pungkasnya.</div> </div>

"Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian kerja Bapak/Ibu yang terhormat," kata Puan.

Teteskan Air Mata, Puan Minta Maaf Kepemimpinan DPR Periode 2019-2024 Banyak Kekurangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/JKT_Jalin-Kerjasama-Dengan-Ketua-Parlemen-Papua-Nugini_Salman-Toyibi09-936993805.jpg" alt="Ketua Parlemen Papua Nugini Job Pomat (kiri) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang disela acara penandatanganan MOU di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Parlemen Papua Nugini Job Pomat (kiri) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang disela acara penandatanganan MOU di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang Rapat Paripurna Penutupan DPR RI keanggotaan periode 2019-2024. Dalam kesempatan itu, Puan turut mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanpa terasa, masa bakti selama lima tahun telah kita jalani sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan hari ini kita berada pada hari terakhir," kata Puan dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menjadi rapat terakhir DPR periode 2019-2024. Rapat paripurna ini sekaligus menutup Masa Kerja Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang telah dilakukan selama 5 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Puan turut mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Setelah itu, dilanjutkan pembacaan empat laporan atau hasil pembahasan dari Panitia Angket dan Tim Pengawas diikuti dengan pengambilan keputusan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Puan menegaskan, dalam kurun waktu lima tahun, DPR RI periode 2019-2024 telah membangun kerja bersama yang harmonis, tetapi penuh dinamika. Kerja yang dilakukan DPR memiliki komitmen untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kerja bersama tersebut tidak akan tercipta tanpa adanya gotong royong,&rdquo; tegas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain mengesahkan sejumlah UU, rapat paripurna hari ini juga mendengarkan beberapa laporan yang kemudian diambil keputusan, yakni laporan Komisi IX DPR RI atas Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, dan laporan Tim Pengawasan terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut UU yang disahkan dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;1. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. UU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. UU terhadap 25 RUU tentang Kabupaten/Kota</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. UU terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. UU terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. UU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. UU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.</div>

Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.

Rapat Paripurna Penutupan DPR RI Sahkan 10 Undang-Undang, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/JKT_Paripurna-Calon-Anggota-BPK-RI_Salman-Toyibi3-573458842.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (ketiga kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima laporan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit (kedua kiri) terhadap Hasil U" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (ketiga kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima laporan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit (kedua kiri) terhadap Hasil U</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, ratusan Rancangan Undang-Undang telah diselesaikan oleh keanggotaan DPR RI periode 2019-2024. Tercatat, sebanyak 225 RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, selama periode 2019-2024, DPR RI telah menyelesaikan 225 Rancangan Undang-Undang (RUU)," kata Puan Maharani dalam Rapat Paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 225 RUU yang telah disahkan menjadi UU itu terdiri dari 48 RUU, dari daftar Prolegnas 2019-2024, dan 177 RUU kumulatif terbuka. Sementara 5 RUU disepakati tidak dilanjutkan pembahasannya, sementara 225 UU tersebut termasuk sejumlah UU yang disahkan DPR hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan waktu, UU yang disahkan DPR pada tahun 2024 sebanyak 149 UU, tahun 2023 ada 18 UU, tahun 2022 sebanyak 32 UU, tahun 2021 ada 13 UU, dan tahun 2020 juga 13 UU di mana 2 di antaranya merupakan <em>carry over</em> dari periode DPR sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama periode ini, lanjut Puan, DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Antara lain melalui pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan metode <em>omnibus law</em> yakni pembentukan UU yang terintegrasi dengan perubahan dari berbagai UU lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan pun mengingatkan bahwa tugas membentuk UU merupakan tugas bersama antara DPR dan Pemerintah. "Oleh karena itu, hal tersebut menjadi komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyelesaikan agenda Pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas," ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa DPR menyadari bahwa dalam membentuk suatu UU, terdapat berbagai perspektif, kepentingan, keberpihakan, dan dampak yang perlu diperhatikan. Untuk itu dibutuhkan political will demi terciptanya legislasi yang komprehensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam membentuk Undang-Undang, dibutuhkan<em> political will</em>&nbsp;(kemauan politik) yang kuat dari para pihak, fraksi-fraksi di DPR RI, dan dari Pemerintah agar dapat mencapai titik temu substansi Undang-Undang yang sungguh-sungguh bagi kepentingan negara Indonesia dan rakyat Indonesia," jelas Puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko PMK ini berharap, legislasi yang dihasilkan DPR periode 2019-2024 dapat menjadi evaluasi bersama dalam menetapkan prioritas Prolegnas yang selektif. Sehingga diharapkan, prolegnas yang disusun dapat diselesaikan dalam masa periode kerja&nbsp;lima tahunan DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita juga harus mendengarkan kritik dan otokritik dalam membuat Undang-Undang, yaitu pembentukan Undang-Undang harus dilaksanakan sesuai dengan syarat formal serta dibuka <em>meaningful participation</em> dari rakyat," pungkasnya.</div>

Puan berharap, legislasi yang dihasilkan DPR periode 2019-2024 dapat menjadi evaluasi bersama dalam menetapkan prioritas Prolegnas.

Puan Klaim DPR Periode 2019-2024 Berhasil Sahkan 225 RUU Menjadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/said-abdullah-1992672405.jpg" alt="Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (DPR)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (DPR)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI telah mengesahkan&nbsp;Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). APBN senilai Rp 3.621 triliun itu akan digunakan pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, pihaknya&nbsp;telah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 untuk menjawab berbagai risiko dan tantangan setahun kedepan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan kedepan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said mengungkapkan, pemerintah kedepan perlu menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek. Ia mengharapkan, program jangka pendek itu dapat dilakukan melalui pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting. Selain itu, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, hingga Progam Desa Mandiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebaga fokus Pemerintah yang</div> <div dir="auto">harus dicapai pada tahun 2025," ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyatakan, Indonesia saat ini sudah berada pada <em>track</em> yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada 2045. Sebab, Indonesia sudah meletakkan Kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2 persen, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD. Kita berharap, Pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persen yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang</div> <div dir="auto">sama dalam lima tahun ke depan. Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik ke depannya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengamini, target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5 persen, disaat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi, tetapi Indonesia sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengingatkan terjadinya fenomena deflasi yang sudah dialama dalam empat bulan berturut-turut, semenjak Mei 2024, dikhawatirkan mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu, untuk menjaga laju inflasi tersebut, agar tidak menganggu kinerja Pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur," pungkasnya.</div>

Said Abdullah menyatakan, Indonesia saat ini sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada 2045.

Banggar DPR Harapkan APBN 2025 senilai Rp 3.621 Triliun Mampu Maksimalkan Kinerja Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/JKT_Rapat-Paripurna-Pengesahan-RUU-Pilkada-Ditunda_Salman-Toyibi-5JPG-2524871473.jpg" alt="Suasana rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, yang di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Kamis (19/9). Jumlah kementerian negara pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bisa lebih dari 34 kementerian/lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menanyakan apakah RUU tentang Kementerian Negara dapat disahkan menjadi Undang-Undang. "Kami menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Lodewijk saat memimpin Rapat Paripurnas DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota dewan yang diikuti dengan ketukan palu pengesahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna tingkat II, Anggota Baleg dari fraksi PKS Amin AK menyatakan, perubahan UU Kementerian Negara merupakan satu keharusan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 79/PUU -IX/2019.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fraksi PKS berpendapat penambahan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yaitu; Pasal 6 A, sehingga berbunyi sebagai berikut, dalam hal tertentu pembentukan kementerian tersendiri dapat ditentukan dengan sub pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan, sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan presiden dan penyelenggara pemerintahan yang baik," ucap Amin AK saat rapat Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, Pemerintah mencatat dua substansi utama perubahan pada UU Kementerian Negara. Pertama, penghapusan penjelasan Pasal 10 yang mengatur mengenai wakil menteri. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, perubahan Pasal 15 yang mengatur mengenai batasan jumlah kementerian. Jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34, diubah menjadi sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan Undang-Undang Kementerian Negara sejatinya bertujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, tidak selalu berarti satu urusan dikerjakan oleh satu kementerian. Sebaliknya, satu kementerian bisa mengemban lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Spirit dari perubahan dalam UU Kementerian Negara tentu untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan pembangunan nasional,&rdquo; ungkap Anas saat rapat dengan Baleg DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan, pada prinsipnya pembentukan kementerian diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi Presiden pada masa pemerintahannya. Pemerintah sepakat bahwa secara regulasi, pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden, yang tentu menyesuaikan kebutuhan Presiden dalam mencapai visi-misinya dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga perlu ditambahkan penjelasan pada Pasal 15 RUU Kementerian Negara, yakni kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden adalah memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian dan mempertimbangkan ketentuan pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, saat ini pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini pemerintah fokus pada bagaimana tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik dan berdampak ke rakyat. Intinya berdampak, bisa dirasakan rakyat, seperti berulangkali disampaikan Presiden Jokowi," pungkasnya</div> </div> </div> </div>

Jumlah kementerian negara pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bisa lebih dari 34 kementerian/lembaga.

DPR Sahkan RUU Kementerian Negara jadi UU, Prabowo Bisa Angkat Menteri Lebih dari 34 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/Screenshot_20240914-073708_Instagram-1850607304.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Vietnam untuk kunjungan kerja, Jumat (13/9). (Instagram @prabowo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Vietnam untuk kunjungan kerja, Jumat (13/9). (Instagram @prabowo)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jadi Undang-Undang (UU). Pengesahan RUU ini memperluas kinerja dan jumlah anggota Wantimpres yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan laporan Ketua Badan Legislasi terdapat usulan penyempurnaan Undang-Undang tentang perubahan UU Wantimpres perlu kami beri tahukan bahwa Rapat konsultasi pengganti rapat bamus 12 September 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undant Wantimpres akan diputuskan dalam Rapat Paripurna 19 September 2024," kata Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lodewijk menjelaskan, terdapat penyesuaian dalam rumusan Pasal 8 huruf g RUU Wantimpres terkait syarat anggota Wantimpres yang awalnya berbunyi, 'Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih'.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, usulan tersebut diubah, sehingga berbunyi, 'Tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap'. Legislator Fraksi Partai Golkar itu menanyakan kepada para anggota dewan yang hadir, terkait usulan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan Pasal 8 huruf g RUU tentang Wantimpres apakah dapat disetujui?" tanya Lodewijk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," timpal para anggota yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengesahan RUU Wantimpres menjadi Undang-Undang ini turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Adapun, salah satu poin krusial dalam RUU Wantimpres itu menggunakan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dari sebelumnya hanya Dewan Pertimbangan Presiden.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengesahan RUU ini memperluas kinerja dan jumlah anggota Wantimpres yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan presiden.

DPR Resmi Sahkan RUU Wantimpres jadi Undang-Undang, Jumlah Penasihat Presiden Bisa Disesuaikan Kebutuhan Prabowo