<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Sidang-Paripurna-DPR-bahas-RAPBN-2025-3JPG-1815647211.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).</p> <p>APBN senilai Rp 3.621 triliun akan dieksekusi oleh pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Meningkat dari nilai APBN 2024 yang nilainya mencapai Rp 3.352 triliun.</p> <p>Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui RAPBN untuk dibawa ke dalam rapat paripurna tingkat dua. Sementara, satu fraksi yakni PKS menyetujui dengan catatan.</p> <p>"Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), terdapat delapan fraksi yaitu, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RAPBN tahun anggaran 2025. Untuk dilanjutkan rapat tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Lodewijk saat memimpin rapat paripurna DPR RI hari ini.</p> <p>"Sedangkan fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan atas rancangan tentang APBN tahun anggaran 2025, untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU," sambungnya.</p> <p>Lodewijk lantas menanyakan kepada para wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI.</p> <p>"Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Lodewijk.&nbsp;</p> <p>"Setuju," jawab para anggota dewan yang diiringi ketuka palu Lodewijk tanda persetujuan.</p>

DPR RI resmi mengesahkan RUU APBN 2025 menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2025 Era Pemerintahan Prabowo Subianto , Nilainya Capai Rp 3.621 Triliun

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/Rapat-Paripurna-DPR-3416046197.jpg" alt="Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV tahun sidang 2023-2024, yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3)." width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV tahun sidang 2023-2024, yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani absen dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2023-2024, yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Rapat Paripurna pembukaan ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketidakhadiran Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV, karena masih berada di Paris, Prancis, dalam rangka kunjungan kerja, salah satunya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024.</div> <div dir="auto">KTT tersebut akan dihelat selama dua hari hari, yakni pada 6-7 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Puan, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga belum tampak hadir dalam rapat paripurna pembukaan. Rapat itu hanya dihadiri tiga pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel dan Lodewijk F Paulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat memimpin sidang pembukaan rapat paripurna, Dasco menyampaikan bahwa rapat paripurna pembukaan ini dihadiri oleh 146 anggota parlemen. Sementara, 126 orang meminta izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada rapat rapat paripurna hari ini telah ditandatangi oleh hadir 164 orang, izin 126 orang. Total 290 orang dari 575 anggota DPR RI," kata Dasco saat memimpin rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat paripurna pembukaan ini digelar setelah DPR RI memasuki masa reses selama satu bulan. Dasco mengamini, para anggota parlemen saat ini tengah menjaga suaranya usai menggelar Pemilu pada 14 Februari 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Walaupun pada saat ini kita masih menjaga suara kita di dapil masing-masing.</div> <div dir="auto">Untuk itu mungkin setelah tugas konstitusional kita pada paripurna bisa kembali ke dapil masing-masing sambil menunggu 20 Maret ditetapkan oleh KPU," pungkas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara, di luar kompleks parlemen, sejumlah aparat keamanan tengah berjaga. Rencananya, bakal ada aksi massa demo menolok kecurangan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014405233/harga-beras-naik-warga-menjerit-kades-di-bogor-ini-malah-happy">Harga Beras Naik, Warga Menjerit, Kades di Bogor Ini Malah Happy</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka bakal menyuarakan dukungan agar DPR RI menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangn Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">Rencana pengguliran hak angket itu telah disepakati kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belakangan, Partai NasDem, PKB, dan PKS yang merupakan partai pengusung Anies-Muhimin (AMIN) sepakat mendukung hak angket. Namun dengan catatan, PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Ganjar-Mahfud MD lebih dulu menyuarakannya di parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Tak hanya Puan, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga belum tampak hadir dalam rapat paripurna pembukaan.

Rapat Paripurna DPR Hanya Dihadiri 146 Orang, Puan dan Cak Imin Absen

<div id="m#msg-f:1766024473406417891" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/AG-datang-ke-pn-jaksel-antara-2804597907.jpg" alt="AG saat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani putusan sela, Jakarta, Senin (3/4/2023)." width="100%">
<figcaption>AG saat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani putusan sela, Jakarta, Senin (3/4/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun 2022-2023, Selasa (16/5). Namun,&nbsp;dengan tetap membatasi jumlah anggota yang hadir secara langsung, meski saat ini pemerintah telah mencabut kebijakan PPKM dan badan kesehatan dunia (WHO) mencabut status kedaruratan Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat membuka paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rapat hari ini dihadiri 76 anggota secara fisik dan 280 hadir secara virtual.&nbsp;Sehingga berjumlah 391 anggota dan dihadiri oleh seluruh fraksi anggota yang ada di DPR RI. Karena, telah memenuhi kuorum, maka rapat pun bisa dimulai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillah perkenankan kami selaku pimpinan anggota dewan membuka rapat paripurna DPR ke-22 pada masa sidang V tahun 2022-2023 hari Selasa 16 Mei 2023 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat paripurna ini, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rahmat Gobel. Rapat paripurna hari ini hanya memiliki agenda tunggal, yakni pidato pembukaan masa sidang yang disampaikan Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menekankan, pelaksanaan fungsi pengawasan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat. Antara lain maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada Pekerja Mirgan Indonesia (PMI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan (Nakes), proses pengangkatan guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui tugas diplomasi ini, DPR RI ikut mengambil tanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih baik serta membangun tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang humanis dan berkeadilan sosial," tegas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah masa sidang dibuka, DPR RI bakal kembali menjalankan tugas untuk mengadakan rapat bersama mitra kerja pemerintah untuk membahas sejumlah UU dan isu terkini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, DPR telah menyelesaikan masa reses yang dimulai sejak 14 April hingga 15 Mei 2022. Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 merupakan akhir tahun keempat masa bakti DPR RI periode 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Rapat paripurna hari ini hanya memiliki agenda tunggal, yakni pidato pembukaan masa sidang yang disampaikan Puan.

Gelar Rapat Paripurna, DPR Soroti Kekerasan oleh Anak di Bawah Umur hingga Pengangkatan Guru ASN

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Rapat-paripurna-RKUHP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi oleh pimpinan DPR Lodewijk F Paulus dan Rahmat Gobel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Dasco saat memimpin rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum persetujuan tersebut, Ketua Pansus RUU tentang Landas Kontinen, Nurul Arifin menjelaskan, pihaknya sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk membahas RUU Landas Kontinen mulai dari Rapat Kerja dengan dengan pemerintah, rapat dengan pendapat&nbsp; dengan TNI AL, Bakamla, Badan Informasi Geospasial, BRIN, PT Pertamina, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional dan SKK Migas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pansus juga sudah Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum laut, hukum internasional dan ahli hukum pidana dan kunjungan kerja baik di dalam maupun luar negeri," ucap Nurul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar ini menuturkan, Pembicaraan Tingkat 1 RUU Landas Kontinen berlangsung mendalam dan terbuka. Seluruh fraksi juga sudah menyampaikan pandangan mini fraksi yang menyetujui RUU tentang Landas Kontinen untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"RUU Landas Kontinen terdiri dari 11 bab, 59 pasal telah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk dijadikan UU dengan beberapa perubahan baik substansi maupun teknis," ungkap Nurul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perubahan tersebut, antara lain penyempurnaan istilah-istilah dengan UNCLOS 1982 seperti tepian kontinen, lereng, punggungan memasukkan kepolisian sebagai penindak/penyidik selain TNI AL dalam proses penyidikan dan ketentuan pidana terhadap orang asing yang melakukan penelitian di laut Indonesia tanpa izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai ketentuan pidana, penambahan rumusan baru terkait perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan warga negara asing yang melakukan penelitian kelautan tanpa perizinan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, pengambilan spesimen, dipidana atau penjara. Jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan UU tentang Landas Kontinen paling lama 2 tahun sejak diundangkan," jelas Nurul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat Paripurna persetujuan RUU Landas Kontinen ini dihadiri oleh 45 orang anggota dewan secara fisik, 245 orang hadir secara virtual dan 1 orang izin. Sehingga, total yang hadir dalam rapat paripurna sebanyak 291 orang dari 575 Anggota DPR.</div>

RUU Landas Kontinen terdiri dari 11 bab, 59 pasal telah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk dijadikan UU dengan beberapa perubahan.

DPR Setujui RUU Landas Kontinen Jadi UU Dalam Rapat Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Rapat-paripurna-RKUHP-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, beragendakan mengambil keputusan beberapa rancangan undang-undang (RUU), seperti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.<br /> <br /> Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pukul 09.30 WIB tersebut akan melakukan Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 202 2 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.<br /> <br /> Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2) menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang.<br /> <br /> Rapat Paripurna DPR RI hari ini mengagendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.<br /> <br /> Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI.<br /> <br /> Selain itu, Rapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.<br /> <br /> Agenda selanjutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.<br /> <br /> Kemudian agenda Rapat Paripurna DPR mengagendakan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan ("fit and proper test") calon Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

DPR Gelar Rapur Ambil Keputusan Perpu Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/uu-ppsk-sah-TVP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) sebagai Undang-Undang (UU) dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, pada Kamis (15/12).<br /> <br /> "Selanjutnya kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK) dapat disetujui dan diterima menjadi undang-undang?," kata Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pemimpin sidang.<br /> <br /> "Setuju," jawab peserta sidang diiringi ketukan palu Puan tanda persetujuan.<br /> <br /> Sebelumnya, Pimpinan Komisi VI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan bahwa semua fraksi di Komisi XI DPR RI telah menyepakati RUU PPSK dibawa ke rapat paripurna. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan sejumlah fraksi.<br /> <br /> Salah satunya, Partai Keadilan Sejahtera yang menilai RUU PPSK merupakan satu langkah penting untuk mendukung peningkatan peranan sektor keuangan di dalam perekonomian dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di sektor keuangan.<br /> <br /> Adapun catatan dari Fraksi PKS antara lain penambahan tugas LPS sebagai lembaga penjamin polis tidak boleh mengganggu program penjamin penjaminan simpanan yang telah ada. Pentingnya peranan Presiden untuk menjaga kesetaraan regulator dalam forum KSSK, pentingnya peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai penentu produk ataupun keuangan syariah.<br /> <br /> Sementara itu, dari Partai Amanat Nasional berpandangan hadirnya RUU PPSK dapat menjadi harapan di sektor keuangan agar berfungsi lebih baik serta punya daya tahan terhadap guncangan internal maupun eksternal.<br /> <br /> "Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai kehadiran RUU PPSK sangat penting utamanya dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta mengedepankan prinsip perlindungan kepada masyarakat," ujar Dolfie.<br /> <br /> Ia juga memastikan seluruh mekanisme pengambilan keputusan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat kerja Komisi XI.<br /> <br /> "Bersama pemerintah memutuskan menyetujui hasil pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU tentang PPSK untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang dibentuk secara omnibus yang terdiri dari 27 bab dan 341 pasal," tandasnya.<br /> <br /> &nbsp;

Paripurna DPR RI Sahkan RUU PPSK Jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-tantangan-sumpah-pocong-dalang-mei-98-ini-kata-anak-buah-08_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya sudah membawa persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke dalam rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus). Dasco mengakui, RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna terdekat ini, pada Selasa (6/12) besok.<br /> <br /> "Kalau Rapim dan Bamus sudah selesai. Pengesahan itu kan kira-kira nanti jadwal paripurna terdekat yang nanti akan diagendakan," kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).<br /> <br /> Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, pengesahan RKUHP yang rencananya akan disahkan pada Selasa (5/12) besok, masih menunggu dari Sekjen DPR RI. "Bisa iya, bisa enggak. Tergantung pengagendaan dari Kesekjenan," ucap Dasco.<br /> <br /> Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyetujui draf final RKUHP atau persetujuan tingkat satu pada 24 November lalu.<br /> <br /> Dalam rapat kerja terakhir itu, Komisi III dan Kemenkumham membahas 23 daftar inventaris masalah (DIM) dalam RKUHP. Sembilan fraksi di Komisi III pun memberikan pandangan dan masukan kepada masing-masing DIM tersebut.<br /> <br /> Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan, DPR telah memberikan sejumlah masukan terkait RKUHP yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM). Menurut Eddy, beberapa poin dalam DIM telah melalui proses diskusi antara pemerintah dan DPR, serta telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama untuk dimasukkan dalam RKUHP.<br /> <br /> “Teman-teman ICJR [Institute for Criminal Justice Reform] yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami tim pemerintah, maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama,” ucap Eddy usai melakukan rapat terbatas terkait pembahasan RKUHP di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/11).<br /> <br /> Sejumlah poin yang telah dibahas dan mengalami perubahan yaitu mulai dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, pidana mati, hingga pencemaran nama baik. Terkait pidana mati, Eddy mengatakan bahwa dalam RKUHP yang baru pidana mati dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan.<br /> <br /> “Artinya, hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun,” lanjutnya.<br /> <br /> Kemudian, pemerintah juga menambahkan pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dengan sejumlah pembatasan. Penghinaan terhadap pemerintah dalam pasal tersebut terbatas pada lembaga kepresidenan, sedangkan penghinaan terhadap lembaga negara hanya terbatas pada lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD, serta lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.<br /> <br /> “Baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerahan harkat dan martabat Presiden, maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik,” ucap Eddy.<br /> <br /> Dalam RKUHP tersebut, pemerintah juga menghapus pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Eddy berharap dengan memasukkan ketentuan UU ITE dalam RKUHP disparitas putusan dapat diminimalisasi.<br /> <br /> “Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap maka ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, dengan sendiri mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam undang-undang ITE,” pungkas Eddy.

Soal Pengesahan RKUHP, Dasco: Kira-kira di Paripurna Terdekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/shayne-pattynama_IG-Viking-FK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><p dir="ltr" style="text-align: left;"><b>JawaPos.com-</b>Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada pemain sepak bola asal Belanda Shayne Elian Jay Pattynama.</p><br /> <p dir="ltr">"Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Shayne Elian Jay Pattynama dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.</p><br /> <p dir="ltr">Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Puan mengatakan DPR sebelumnya telah membahas proses naturalisasi pesepak bola itu melalui Komisi III dan Komisi X.</p><br /> <p dir="ltr">"Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 16 November, menyetujui hasil pembahasan Komisi III dan Komisi X," kata Puan.</p><br /> <p dir="ltr">Kemudian, lanjutnya, persetujuan Shayne menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p><br /> <p dir="ltr">Menurut Puan, persetujuan naturalisasi Shayne, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya, telah memenuhi pertimbangan aspek kewarganegaraan dan aspek olahraga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.</p><br /> <p dir="ltr">"DPR berharap persetujuan naturalisasi ini akan membawa persepakbolaan Indonesia semakin gemilang dalam prestasi," kata Puan dalam keterangan tertulisnya.</p><br /> <p dir="ltr">Shayne, pemain bek kiri berusia 24 tahun untuk klub Viking FK di Liga Norwegia, menjadi salah satu pemain sepak bola yang sedang menjalani naturalisasi, selain Jordi Amat dan Sandy Walsh.</p><br /> <p dir="ltr">Jordi, yang sebelumnya merupakan warga negara Spanyol, dan Sandy, yang sebelumnya warga negara Belanda, sudah menuntaskan sebagian besar tahap mereka menjadi WNI.</p><br /> <p dir="ltr">Jordi dan Sandy tinggal menunggu momen mengucapkan sumpah sebagai WNI setelah Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan presiden tentang pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada mereka.</p><br /> <p dir="ltr">Dengan naturalisasi tersebut, mereka diharapkan memperkuat tim nasional Indonesia dalam Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022-16 Januari 2023. <b>(*)</b></p>

Rapat Paripurna DPR Setujui Shayne Pattynama Dinaturalisasi Jadi WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Rapat-Paripurna-DPR-Penutupan-Masa-Sidang-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik.  virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik.  virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (7/7). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyampaikan laporan hasil rapat panitia kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan.<br /> <br /> Pangeran mengungkapkan, pembahasan RUU Pemasyarakatan sebenarnya sudah dilakukan sejak DPR periode 2014-2019 lalu. Saat itu, RUU Pemasyarakatan hanya tinggal disahkan pada rapat paripurna, namun karena ada satu lain hal urung disahkan dan menjadi carry over pada DPR periode 2019-2024.<br /> <br /> "Pada pembicaraan tingkat II 24 September 2019, karena ada satu lain hal diputuskan terhadap RUU Pemasyarakatan ditunda dan carry over pada masa keanggotaan DPR 2019-2014," ucap Pangeran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.<br /> <br /> Pangeran menjelaskan, tujuan RUU Pemasyarakat salah satunya untuk mengatasi over kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan.<br /> <br /> Setelah Pangeran menyampaikan laporan panja Komisi III, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin sidang paripurna meminta persetujuan pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang kepada para anggota dewan.<br /> <br /> "Berdasarkan laporan Komisi III DPR RI tentang RUU Pemasyarakatan, selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Pemasyarakatan dapat disahkan menjadi Undang-Undang? tanya Gobel.<br /> <br /> "Setuju," seru seluruh anggota dewan.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, paripurna kali ini dihadiri secara fisik oleh 105 dan virtual 232 dari 575 anggota dewan. Hal ini disebut telah memenuhi kuorum paripurna DPR RI.<br /> <br /> &nbsp;

Paripurna DPR Resmi Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Waka-banggar-DPR-RI.jpg" alt="DPR RI" width="100%">
<figcaption>DPR RI</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin sempat terjatuh saat rapat paripurna DPR RI. Hal itu sontak membuat Pimpinan DPR dan anggota dewan kaget melihat peristiwa itu.<br /> <br /> Melalui keterangan video, Muhidin menyampaikan ucapan terima kasih. Dia mengucap syukur rekan-rekannya di parlemen banyak memberikan bantuan.<br /> <br /> "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, baik yang ada di DPR RI, para seluruh pengurus Partai Golkar, para seluruh sesepuh Partai Golkar dan juga tentunya para mass media yang telah banyak memberikan atensi kepada saya ya," kata Muhidin, Kamis (30/6).<br /> <br /> Politikus Partai Golkar ini mengakui, konsentrasinya sempat hilang usai memaparkan kinerja Badan Anggaran dalam rapat paripurna. Dia memastikan, saat ini kondisinya sudah kembali pulih.<br /> <br /> "Saya tadi memang pada saat selesai acara saya merasa konsentrasi terus hilang, semoga tapi itu hanya beberapa saat dan ini sudah kembali pulih, sudah kembali pulih. Semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa melindungi kita semua dan tetap bekerja berkarya untuk bangsa dan negara," tegas Muhidin.<br /> <br /> Terpisah, politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan sempat melarikan Muhidin ke rumah sakit. Doli tidak mengetahui secara jelas terkait penyakit yang diderita Muhidin.<br /> <br /> "Nggak ada ya setahu saya, saya relatif agak dekat juga ya pak Muhidin ini senior saya di Golkar dulu juga di HMI, di KAHMI. Selama ini baik-baik saja sehat-sehat saja beliau itu. Apalagi sekarang sama-sama di Bappilu juga di Golkar, kami rapat sampai malam terus keliling ke daerah-daerah kayaknya nggak ada apa-apa, mungkin kecapekan kali ya, dalam 2-3 minggu ini Banggar intensifkan, mungkin juga karena kecapekan," pungkas Doli.

Terjatuh saat Rapur DPR, Waka Banggar Muhidin Sampaikan Kondisinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat paripurna dpr

Berita Terkini