<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/UVeNAqLFTnU3eoDRFInS9peOVyRwOxZo2XQu6R0V-1776261900.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025), atas kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya. (ANTARA/Andi)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025), atas kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya. (ANTARA/Andi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali ramai diperbincangkan di ruang publik.&nbsp; Kabar yang beredar pada Minggu (31/8) itu menyebut Sri Mulyani telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, bahkan muncul versi lain yang menyebut ia dipanggil ke Hambalang untuk memberikan penjelasan. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kabar tersebut tidak benar. Usai menghadiri rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/9), Airlangga memastikan Sri Mulyani masih aktif menjalankan tugasnya. &ldquo;Tidak (mundur),&rdquo; jawab Airlangga singkat saat ditanya wartawan mengenai isu pengunduran diri Sri Mulyani. Mengutip Antara, Ia menjelaskan, rapat kabinet yang berlangsung sekitar dua jam dan dipimpin langsung Presiden Prabowo turut dihadiri Sri Mulyani. Meski tidak memberikan pemaparan, kehadiran Menkeu menurut Airlangga menunjukkan bahwa dirinya masih bagian dari jajaran kabinet. &ldquo;Ibu (Sri Mulyani) ikut kita rapat,&rdquo; lanjutnya. Kabar mundurnya Sri Mulyani muncul tak lama setelah peristiwa penjarahan rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu dini hari. Peristiwa tersebut memicu sorotan publik, terutama terhadap posisi politik mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yang belakangan semakin banyak dibicarakan. Hingga kini, baik pihak Istana maupun Sri Mulyani sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai rumor pengunduran diri tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa isu pengunduran diri Sri Mulyani tidak benar, meski rumor beredar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Pastikan Sri Mulyani Tidak Mundur dari Jabatan Menteri Keuangan: Masih Ikut Rapat Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/israel-1-2226183001.jpg" alt="Menhan Israel dan Netanyahu bertengkar lantaran berbeda pendapat." width="100%">
<figcaption>Menhan Israel dan Netanyahu bertengkar lantaran berbeda pendapat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berselisih pendapat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat pertemuan di rapat kabinet pada Sabtu (13/1). Cekcok antara Netanyahu dan Gallant ini berlangsung kala kabinet Israel dilaporkan kian terpecah dalam menangani agresi ke Jalur Gaza yang masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023 lalu. Netanyahu dan Gallant dilaporkan bertikai lantaran sang Menhan Israel tak diizinkan membawa sejumlah penasihat dan asistennya, termasuk kepala staf Kemhan saat rapat. Dilansir dari PBS News pada Senin (15/1), Netanyahu mengizinkan ia dan pejabat lainnya membawa para asisten dan penasihatnya. Gallant hanya boleh membawa sekretaris militer Israel dalam rapat tersebut. Gallant pun dilaporkan naik pitam atas larangan tersebut dan terjadilah pertengkaran. Dalam argumen tersebut, Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi menyindir Gallant bahwa dirinya santai saja tidak membawa pejabat pendamping dalam rapat. Mendengar sindiran itu, Gallant pun membalas. "Anda lupa bahwa Anda sendiri hanya seorang ajudan," tegasnya. Dilansir Jerusalem Post, pada sesi kedua rapat, Gallant pun kembali hadir di ruang rapat tanpa pendamping. Sumber yang di dekat dengan Gallant mengatakan kepada Maariv bahwa Netanyahu membawa lima penasihat dan ajudannya dalam rapat sesi dua tersebut meski ada larangan membawa pendamping. "Kepala Staff Pertahanan dan Sekretaris Militer bukanlah barang mewah, mereka adalah lembaga eksekutif yang penting dalam menyampaikan instruksi kepada kementerian dan tentara," kata Gallant dalam rapat. Menurut sumber tersebut, larangan tersebut merupakan kelanjutan dari respons Gallant sebelumnya termasuk soal larangan Gallant bertemu dengan pimpinan badan intelijen Shin Bet dan Mossad. Sumber tersebut menambahkan perselisihan seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam rapat kabinet.

Netanyahu dan Gallant dilaporkan bertikai lantaran sang Menhan Israel tak diizinkan membawa sejumlah penasihat dan asistennya.

Berbeda Pendapat, Menhan Israel dan PM Benjamin Netanyahu Ribut di Rapat Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/000_1VL1XI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah sakitnya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz tetap memimpin rapat kabinet. Dilansir dari Arab News, dari ruang rawat inap King Faisal Specialist Hospital and Research Center, bangsawan berusia 84 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas perhatian warganya dan pejabat negara tetangga pada Selasa (21/7).  Setelah itu, Raja Salman membahas beberapa agenda yang mendesak. Salah satunya soal pelaksanaan haji di tengah pandemi Covid-19. Tahun ini kerajaan hanya mengizinkan seribu penduduk untuk beribadah haji dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.  ’’Kami mengevaluasi kondisi pandemi dengan data terbaru. Juga, membahas pertimbangan pengembangan kerja sama dengan Iraq,’’ ungkap Menteri Informasi Arab Saudi Majid Al Qasabi kepada Saudi Press Agency.  Senin (20/7) pemerintah mengumumkan bahwa Raja Salman harus opname karena infeksi kantong empedu. Belum ada keterangan terbaru mengenai kondisinya. Menurut Al Jazeera, tiga orang dalam kerajaan mengatakan bahwa sang raja terus membaik.  Kabar Raja Salman jatuh sakit itu sebetulnya membuat publik Arab Saudi menjadi resah. Alasan paling besar adalah penerusnya. Saat ini gelar putra mahkota dipegang Muhammad bin Salman (MBS).  MBS merupakan tokoh kontroversial. Dia diangkat sebagai calon raja menggantikan sepupunya Muhammad bin Nayef (MBN). Dia sering menekankan visinya untuk membuat Arab Saudi yang modern dan moderat.  Yang mencolok justru kebijakan keji terhadap oposisi dan pengkritik. Dia pernah mengurung keluarga kerajaan di Ritz Carlton Riyadh sampai mereka mau menyerahkan aset yang diduga diperoleh dari korupsi. Belum lagi, pembunuhan Jamal Khashoggi yang sampai saat ini masih disangkal.  ’’MBS sangat paranoid terhadap kekuatan oposisi. Dia juga tak ingin menyia-nyiakan kesempatan (untuk menjadi raja, Red),’’ ujar Simon Henderson, pakar politik Timur Tengah, kepada The Hill.

Kondisi Masih Sakit, Raja Salman Tetap Pimpin Rapat Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-apa-dibalik-pemeriksaan-mobil-luhut-binsar-panjaitan-oleh-bssn_m_186903.jpeg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para menteri di bidang ekonomi dan pembangunan mendatangi Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas program pengembangan infrastruktur Indonesia ke depan. Pasalnya, saat ini masih banyak yang perlu dibenahi agar perekonomian bisa terpacu lebih cepat lagi.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa salah satu pembicaraannya terkait perairan Natuna. Seperti diketahui, perairan tersebut diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya dan mengeruk hasil alam Indonesia.  "Tadi kami bicara menyangkut masalah Natuna. Ini bagaimana Pak Edhy (Menteri KKP) segera (mengoperasikan) nelayan sebelah Utara itu bisa berfungsi (melaut). Kedua bisa direct call (panggil langsung nelayan untuk melaut di Natuna)," terang Luhut di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (7/2).  Kemudian, pembahasan juga menyangkut pariwisata, yakni bagaimana tempat pariwisata itu memiliki tempat perawatan darurat bagi wisatawan yang mengalami sakit di lokasi wisata. Bahkan, direncanakan agar setiap lokasi wisata didirikan rumah sakit, apalagi yang berdekatan dengan laut.  "Ada RS nya, selama ini kan tidak ada. Orang itu berpikir (wisata) di Indonesia itu selalu apa, kuning, artinya kuning itu hati-hati, travel advice-nya (saran untuk berwisata) dia (Indonesia) itu kuning, karena kita tidak punya kesiapan itu tadi (perawatan darurat), nanti ada diving chamber (ruang terapi oksigen), supaya kalau ada apa-apa bisa ditangani," tutur dia.  Ia juga memaparkan kalau nilai investasi di Indonesia mulai bertambah, baik untuk sektor kelautan maupun energi. Selain itu, Luhut juga menyinggung infrastruktur yang juga akan diintegrasikan sejalan dengan pembangunan yang makin masif dilakukan.  "Jadi infrastruktur yang sudah jadi, harus link (terhubung) kepada pelabuhan misalnya. Kan banyak berupuluh-puluh tahun itu pelabuhan ada, jalannya gak ada (tidak terintegrasi), sekarang jangan terjadi seperti itu," tutup dia.  Sebagai informasi, dalam rapat Program Strategis Infrastruktur terdapat sejumlah menteri yang hadir. Mulai dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri KKP Edhy Prabowo, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Parekraf Wishnutama hingga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

6 Menteri Bahas Program Strategis Infrastruktur, Begini Hasilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Jokowi-Folly-Akbar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kabinet terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla digelar di Istana Negera, Jakarta, Kamis (3/10) siang WIB. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap apa yang sudah dilakukan jajaran menteri kabinet kerja.  "Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga, atas kerja kerasnya selama lima tahun ini dalam membantu saya dan Bapak Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama," ucap Jokowi.  Jokowi mengungkapkan selama lima tahun berjalan, yang dikerjakan kabinet kerja bukanlah visi misi menteri, melainkan visi misi presiden dan wakil presiden. "Agar semuanya kita betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur. Dan kita lihat alhamdulillah dalam lima tahun ini banyak yang kita kerjakan," imbuhnya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada, masih banyak pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan. Namun, Jokowi menilai dalam lima tahun terakhir sudah menyusun pondasi bagi arah pembangunan nasional.  "Kita juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal sehingga APBN kita menjadi semakin sehat dan semakin Mandiri," beber Jokowi.  Selain itu, menurut Jokowi pondasi pembangunan yang tidak Jawa sentris juga sudah dilakukan. Kemudian reformasi struktural yang banyak memangkas tumpang tindih aturan.  "Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama kepada masyarakat 40 persen terbawah juga telah kita lakukan," lanjut mantan Wali Kota Solo tersebut.  Jokowi berharap, apa yang sudah dikerjakan lima tahun belakangan bisa disempurnakan pada periode kedua kepemimpinannya. Termasuk pembangunan insfrastruktur.  "Kita fokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah kita mulai lima tahun yang lalu," pungkasnya.  Seperti diketahui, masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Pada periode keduanya, Jokowi berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin setelah memenangkan Pilpres 2019.

Rapat Kabinet Terakhir, Jokowi: Terima Kasih Para Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/elektabillitasnya-anjlok-jokowi-minta-kadernya-lebih-militan_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menggelar rapat terkait rencana memindahkan Ibu Kota Indonesia, Senin (29/4). Rapat yang digelar di Kantor Presiden itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  Dalam sambutannya Presiden mengatakan, gagasan untuk pemindahan Ibu kota ini sebetulnya sudah lama sekali. Bahkan, telah ada sejak era Presiden Soekarno dan selalu muncul dalam setiap era pemerintahan.  "Tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ujarnya.  Jokowi menambahkan, pemindahan ibukota  bukan berbicara jangka pendek. Tapi bicara kepentingan lebih besar dalam jangka panjang untuk menyongsong kompetisi Global.  "Ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus. Yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis," imbuhnya.  Jokowi melanjutkan, beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya.  "Kita contohkan banyak sekali, Korea Selatan, Brazil, Kazakhstan dan lain-lain jadi sekali lagi kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," tuturnya.  Namun demikian, Jokowi menilai, agar pemindahan ibu kota bisa berjalan lancar butuh persiapan yang matang. Baik dari sisi pilihan lokasi, aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan.  "Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," pungkasnya.

Jokowi: Pemindahan Ibu kota Ide Lama, Tapi Tak Pernah Diputuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kumpulkan-para-menterinya-jokowi-bahas-ini-di-kantor-presiden_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet di Istana Negara Jakarta, Kamis (6/3)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet di Istana Negara Jakarta, Kamis (6/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menterinya di Kantor Istana Negara Jakarta, Rabu (6/3). Dalam rapat kabinet paripurna kali ini, Jokowi akan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta pokok-pokok kebijakan fiskal 2020. Ia juga mengajak serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat tersebut. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan meski sebentar lagi pemerintah akan menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum, namun secara teknokratik pekerjaan sebagai penyelenggara negara tetap harus berjalan dan berkesinambungan. "Sebentar lagi mau masuk Pileg dan Pilpres tapi kerja teknokratik kita harus terus jalan dan berkesinambungan. Pokok-pokok pekerjaan fiskal 2020 harus tetap dilakukan," jelasnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3). "Karena tahapan ini sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2020 dengan mengacu pada RPJMN teknokratik yang sedang difinalisasi di Bappenas," tuturnya. Adapun, berdasarkan pantauan JawaPos.com, setidaknya ada belasan menteri kabinet kerja yang sudah merapat ke kantor Jokowi. Diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjdjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selain itu turut hadir Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kumpulkan Para Menterinya, Jokowi Bahas Ini di Kantor Presiden

rapat kabinet

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat kabinet

Berita Terkini