<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/YxXrlNbrUDZ2n0TL4gyddyZjxAo0V5OLc4nwINQz-3921266894.jpg" alt="Rapat dewan gubernur Bank Indonesia di Gedung Thamrin, kantor pusat BI. (Bank Indonesia untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rapat dewan gubernur Bank Indonesia di Gedung Thamrin, kantor pusat BI. (Bank Indonesia untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong seiring prospek perekonomian global yang melemah. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi ditopang investasi non bangunan terkait kegiatan di sektor transportasi. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, kinerja ekspor cukup baik. Ditopang ekspor berbasis sumber daya alam (SDA) dan produk manufaktur. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Tercermin pada penjualan eceran yang melambat. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian tetap tumbuh. Ditopang kinerja subsektor perkebunan dan dukungan program pemerintah. Sedangkan kinerja beberapa lapangan usaha utama lain seperti industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum belum kuat. "Secara spasial, ekonomi di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) masih tumbuh di atas 5 persen. Sedangkan wilayah lainnya belum meningkat," kata Perry usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (16/7). BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi semester II 2025 membaik. Secara keseluruhan 2025 berada dalam kisaran 4,6 sampai 5,4 persen. Di samping membaiknya permintaan domestik, perbaikan ini juga didukung tetap positifnya kinerja ekspor. "Sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan pemerintah AS," ungkap Perry Warjiyo. Berbagai respons bauran kebijakan pemerintah dan BI bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi. Yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi. Stimulus fiskal ditempuh pemerintah untuk perlindungan sosial dan implementasi program-program unggulan. Kebijakan BI juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Yakni melalui penurunan BI rate, pelonggaran likuiditas, serta peningkatan insentif makroprudensial kepada perbankan. Guna mendorong kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. "BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap pejabat asal Sukoharjo it

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6 hingga 5,4 persen

BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,6-5,4 Persen di 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/Screenshot_2025-03-21-13-03-39-811_comgoogleandroidgm-edit-3029614738.jpg" alt="Ilustrasi logo Bank Indonesia. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Bank Indonesia. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 20-21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5,50 persen. Begitu pula, suku bunga deposit facility yang dipangkas 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility menjadi 6,25 persen. Keputusan tersebut merupakan upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (21/5). Menurut dia, ketidakpastian perekonomian global sedikit mereda dengan adanya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk menurunkan tarif impor selama 90 hari. Perkembangan ini prospek perekonomian dunia lebih baik bila dibandingkan dengan proyeksi April 2025. Dari sebelumnya 2,9 persen menjadi 3,0 persen. Perbaikan itu berdampak positif pada berbagai negara lain termasuk Eropa, Jepang, dan India. Penurunan tarif diprakirakan juga menurunkan proyeksi inflasi AS. Sehingga mendorong tetap kuatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Sementara itu, yield US Treasury lebih tinggi dari prakiraan sejalan dengan meningkatnya risiko kesinambungan fiskal AS. Di pasar keuangan global, pergeseran aliran modal dari AS ke negara dan aset safe haven masih berlanjut. Yang kemudian mulai diikuti dengan peningkatan aliran modal ke emerging markets. Akibatnya, indeks mata uang dolar AS (USD) terhadap negara maju (DXY) terus melemah, diikuti pelemahan juga terhadap mata uang negara berkembang di Asia. "Namun demikian, ke depan perkembangan negosiasi tarif impor antara AS dengan Tiongkok dan negara-negara lain masih dinamis sehingga ketidakpastian perekonomian global tetap tinggi. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri," terang Perry. Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat 4,87 persen year-on-year (YoY). Lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar 5,02 persen YoY. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia didukung konsumsi rumah tangga. Sejalan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Investasi tumbuh seiring realisasi penanaman modal. Sementara ekspor ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan ekspor jasa. Perry menegaskan, perkembangan terkini pada triwulan II 2025 menunjukkan perlunya terus memperkuat upaya-upaya untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi. Didorong peningkatan permintaan domestik, termasuk dari kenaikan belanja pemerintah. "Dengan realisasi PDB triwulan I 2025 dan mencermati dinamika perekonomian global, BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada dalam kisaran 4,6-5,4 persen, sedikit lebih rendah dari kisaran prakiraan sebelumnya 4,7-5,5 persen" ungkap lulusan Iowa State University itu.&nbsp;

Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah .

BI Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Basis Point

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kata-bi-soal-cadev-indonesia-yang-turun-usd-29-miliar-di-oktober-2017_m_167379.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung BI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung BI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom Senior dan Associate Faculty LPPI, Ryan Kiryanto, memprediksi Bank Indonesia (BI) akan tetap mempertahankan suku bunga di level 6,25 persen pada Juli 2024 yang akan diumumkan siang hari ini, Rabu (17/7). Menurutnya, kebijakan itu akan diambil dengan pertimbangan utama untuk tetap menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terutama terhadap dolar AS untuk menuju target asumsi sesuai APBN 2024. &ldquo;Maka pilihan logis, taktis dan forward looking, RDG BI hari ini seyogyanya mempertahankan BI Rate tetap di level 6,25 persen seraya menanti keputusan Fed yang kemungkinan melandaikan Fed rate pada September nanti,&rdquo; kata Kiryanto dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (17/7). Dia menjelaskan, sudah tepat untuk BI jika bersabar untuk menurunkan BI Rate ke 6,0 persen lantaran Fed pun masih menahan suku bunga acuannya tetap di level 5,25-5,50 persen. Adapun alasannya karena inflasi tahunan yang berkisar 3,1 persen masih di atas target The Fed yg 2 persen. Kemudian di dalam negeri, inflasi relatif terkendali dan berada di rentang target BI yang sebesar 2,5 persen +/- 1. &ldquo;Sementara indikator makroekonomi lainnya masih tetap terjaga dengan baik. Namun karena tekanan eksternal (risiko geopolitik dan high for longer untuk Fed rate yang 5,25-5,50 persen), pilihan terbaik saat ini adalah BI Rate tetap di level 6,25 persen,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, ia mengatakan jika melihat inflasi yang terkendali dan penguatan rupiah sudah terlihat, maka BI punya ruang untuk menurunkan BI Rate ke level 6,0 persen. Meski begitu, ia menilai hal itu belum jadi urgensi lantaran BI masih perlu untuk melakukan penguatan rupiah serta menarik dana asing masuk ke dalam negeri atau capital inflows. &ldquo;Sekali lagi pilihan terbaik untuk keputusan RDG BI adalah mempertahankan level BI Rate, Lending Facility dan Deposit Facility sesuai level yang ada sekarang ini alias status quo,&rdquo; pungkasnya.

RDG BI hari ini seyogyanya mempertahankan BI Rate tetap di level 6,25 persen seraya menanti keputusan Fed yang kemungkinan melandaikan.

Ekonom Prediksi BI Bakal Tahan Suku Bunga di Level 6,25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/BI-24-203685542.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di kantornya, Kamis (24/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di kantornya, Kamis (24/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 5,75 persen pada Agustus 2023. Hal ini sebagaima telah diputuskan usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 Agustus 2023. RDG BI juga memutuskan untuk tetap mempertahankan juga suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen "Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 Agustus 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (24/8). Perry menjelaskan, adapun alasan BI untuk tetap mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75 persen ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,0&plusmn;1 persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5&plusmn;1 persen pada 2024. biBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012777945/begini-cara-cek-bi-checking-online-dengan-mudah-lewat-hp">Begini Cara Cek BI Checking Online Dengan Mudah Lewat HP</a> Fokus kebijakan moneter diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan. Mulai dari memperkuat efektivitas pemberian insentif likuiditas kepada perbankan guna mendorong kredit/pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata dan pembiayaan inklusif dan hijau. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. "Penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Seperti memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Lalu, menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen OM (kontraksi) yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang. Kemudian, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying. Tak hanya itu, BI juga melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga perbankan pada Sektor Perumahan dan Pariwisata. Mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital, dengan implementasi kebijakan QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS) bersama dengan industri dan Implementasi uji coba QRIS antarnegara dengan Singapura. *Menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan, dengan 5 fokus pencapaian, yaitu terkait bauran kebijakan, local currency transaction, regional payment connectivity, inklusi keuangan, dan strengthening ASEAN finance process," tandasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 23-24 Agustus 2023 memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen.

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen Pada Agustus 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/PERRY-25-572199382.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG bulan Juli 2023, Selasa (25/7). (Foto: Tangkapan layar YT BI)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG bulan Juli 2023, Selasa (25/7). (Foto: Tangkapan layar YT BI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 5,75 persen pada Juli 2023. Hal ini sebagaima telah diputuskan usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Juli 2023. RDG BI juga memutuskan untuk tetap mempertahankan juga suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen. "Keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75 persen ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,0&plusmn;1 persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5&plusmn;1% pada 2024," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG bulan Juli 2023, Selasa (25/7). Lebih lanjut, Perry menjelaskan fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial diperkuat untuk mendorong kredit/pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata dan pembiayaan inklusif dan hijau. "Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Mulai dari memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah, mengeluarkan ketentuan terkait dengan instrumen penempatan DHE SDA pada sistem keuangan Indonesia. Lalu, memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011803866/pemprov-dki-jakarta-berkomitmen-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-wilayahnya">Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Hapus Kemiskinan Ekstrem di Wilayahnya</a> Implementasi KLM dilakukan melalui pengurangan giro di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata. "Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga sektor-sektor hilirisasi, mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital," tuturnya. &nbsp;

Fokus kebijakan BI pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan ketidakpastian pasar keuangan global

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/RDG-BI-3454664348.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo dan anggota dewan anggota Bank Indonesia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/4). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo dan anggota dewan anggota Bank Indonesia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/4). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Repo Rate di level 5,75 persen per April 2023. Hal tersebut sebagaimana telah diputuskan dalam kesepakatan Rapat Dewan Gubernur (RDG), hari ini, Selasa (18/4). Tak hanya suku bunga acuan, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa BI turut mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen. "Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 April 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,50 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia Jakarta, Selasa (18/4). Perry menjelaskan, keputusan ini tetap konsisten sesuai dengan stance kebijakan moneter pre-emptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. "Bank Indonesia meyakini bahwa BI7DRR sebesar 5,75 persen memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0&plusmn;1 persen pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat kembali ke dalam sasaran 3,0&plusmn;1 persen lebih awal dari prakiraan sebelumnya," jelas Perry. Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor atau imported inflation diperkuat dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan itu, BI terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Mulai dari memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Lalu, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selanjutnya, melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN khususnya bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Kemudian, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD). "Antara lain dengan implementasi QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia; Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik fisik yang berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersamaan dengan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) pada awal bulan Mei 2023," ujarnya. Perry menambahkan, BI juga akan memperkuat kebijakan sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idulfitri 1444 H. Ini dilakukan dengan memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri. "Termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran, serta memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tandasnya. Sebelumnya, pada Rapat Dewan Gubernur BI periode Maret 2023, BI juga menahan suku bunga di level 5,75 persen. Adapun kenaikan suku bunga terakhir kali dilakukan pada Januari 2023 sebesar 25 basis poin dari 5,5 persen menjadi 5,75 persen. &nbsp; &nbsp;

BI meyakini suku bunga acuan 5,75 persen memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap berada di kisaran 2-4 persen pada semester I 2023.

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen Per April 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20-21 Juli 2022 memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan alias BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5 persen karena inflasi inti masih terjaga.  Selain itu, bank sentral turut mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility di level 4,25 persen.  "Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG bulan Juli 2022 dengan cakupan triwulanan yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.  Kendati begitu, BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan, baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.  Perry menuturkan inflasi inti pada bulan Juni 2022 tercatat masih berada pada level yang rendah, yakni 2,63 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Inflasi inti adalah inflasi yang mencerminkan antara keseimbangan permintaan dan penawaran di dalam ekonomi nasional.  Dengan demikian, kata dia, inflasi inti yang sebesar 2,63 persen (yoy) menunjukkan meskipun permintaan di dalam negeri meningkat tetapi masih terpenuhi dengan kapasitas produksi nasional. "Di sinilah mengapa tekanan-tekanan inflasi dari fundamental yang tercermin pada inflasi inti masih terkelola," ungkapnya.  Sementara itu, ekonom dan Co-Founder &amp; Dewan Pakar Institute of Social, Economics and Digital (ISED), Ryan Kiryanto menilai keputusan BI mempertahankan BI7DRRR tetap 3,5% dengan Lending dan Deposit Facility yang juga tetap dipertahankan, sebagai langkah yang tepat.  "Dengan mengacu kepada tujuan menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi sesuai jangkar BI, ditambah untuk menjaga momentum pertumbuhan, maka keputusan tadi tepat. Stance kebijakan moneter BI masih dovish atau pro-growth," ucap Ryan dalam keterangan yang diterima JawaPos.com.  Ryan mengakui lonjakan inflasi dunia sedang membayangi perekonomian Indonesia menyusul tekanan eksternal yang kuat karena dampak perang di Ukraina, disrupsi rantai pasokan global serta ancaman staglasi global.  Namun, katanya, dengan volatilitas Rupiah yang datar, inflasi inti yang masih dalam jangkar BI, serta cadangan devisa yang kuat serta surplus neraca dagang secara konsisten didukung harga komoditas ekspor yang tinggi, menjadi pertimbangan BI untuk tidak mengubah orientasi atau stance kebijakan moneternya.  Keputusan RDG BI tersebut, nilai Ryan, sudah sesuai ekspektasi mayoritas ekonom sehingga tidak terlalu mengejutkan. "Pernyataan BI yang akan selalu memantau perkembangan pasar dan perekonomian global dan domestik memberikan garansi bahwa bank sentral selalu ada di pasar akan meningkatkan kepercayaan," pungkas Ryan.  &nbsp;

Inflasi Tetap Terjaga, BI Tahan BI Rate di Level 3,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5 persen.  Selain itu Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI Juni 2022 di Jakarta, Kamis, mengungkapkan suku bunga deposit facility juga tetap dipertahankan sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25 persen.  "Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.  Ke depan ia memperkirakan ketidakpastian ekonomi global masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukakannya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan yang ditempuh oleh berbagai negara.  Untuk itu otoritas moneter terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan seperti memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya.  Langkah lainnya yakni dengan mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan operasi moneter rupiah, serta melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada komponen overhead SBDK.  Perry Warjiyo menuturkan pihaknya juga akan melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah dari semula berakhir pada 30 Juni 2022 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022.  "Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi biaya dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional," ungkap Perry Warjiyo.  Selain itu ia menambahkan BI terus memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama cross border payment connectivity, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi G20 di Indonesia.

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23-24 Mei 2022.  Bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunga lainnya, yakni deposit facility di level 2,75 persen dan suku bunga lending facility di level 4,25 persen.  "Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta tetap menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG Bulan Mei 2022 di Jakarta, Selasa.  Lebih lanjut, ia menilai pertumbuhan ekonomi perlu didorong di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang.  Sejalan dengan hal tersebut, BI menempuh penguatan bauran kebijakan seperti memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.  Kemudian, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) rupiah secara bertahap dan meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) mulai berlaku 1 September 2022.  Perry melanjutkan bank sentral juga akan melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas, hingga melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI).  "Kami juga akan memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif," tegasnya.  Selain itu, ia menuturkan pihaknya akan memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.  BI bersama Kementerian Keuangan pun akan menyukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 2022.

Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen.  Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi.  “Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24 dan 25 Mei 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,50 persen," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/5).  Ia menyebut, pihaknya juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut melalui berbagai langkah kebijakan.  Langkah kebijakan tersebut diantaranya, melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif. Dan melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan dengan penekanan pada komponen-komponen SBDK (cost of fund, overhead cost, dan profit margin) dan masih lambatnya penurunan suku bunga kredit baru  Kemudian, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain.  Lalu menurunkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dari 2 persen menjadi 1,75 persen per bulan dalam rangka mendukung transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi nontunai, berlaku sejak 1 Juli 2021. Memperluas pendalaman pasar uang melalui percepatan pendirian Central Counterparty (CCP) dan standardisasi transaksi repo yang dapat dikliringkan melalui CCP.  Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. Pada Mei dan Juni 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Singapura, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, Swedia, Norwegia, dan Perancis.  Ia menambahkan, pihaknya terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk melalui implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK, guna mempercepat pemulihanan ekonomi nasional.  “Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait juga terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas,” pungkasnya.

BI Pertahankan Suku Bunga Di Level 3,5 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat dewan gubernur

Berita Terkini