<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/Screenshot_2025-04-14-14-56-16-334_comandroidchrome-edit-2172025637.jpg" alt="Pengusaha Jan Hwa Diana meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, usai melaporkannya ke Polda Jatim. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha Jan Hwa Diana meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, usai melaporkannya ke Polda Jatim. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perseteruan antara pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana dengan puluhan mantan pegawainya semakin memanas. Diana membantah telah menahan ijazah asli para mantan pegawainya. Meskipun para pegawai mempunyai bukti tertulis terkait penyerahan ijazah tersebut. Misalnya yang dialami oleh salah satu korban, Ratna Ira Dewi. Dia mengaku bekerja di UD Sentoso Seal pada Juni 2024 lalu. Penahanan ijazah menjadi syarat utama bekerja di perusahaan penjual suku cadang otomotif itu. Bukti penyerahan ijazah ditangani oleh Handy Soenaryo, salah satu pemilik perusahaan, sekaligus suami Diana. "Saya kerja cuma dua bulan. Resign karena saya tidak digaji selama bekerja. Kemudian mengalami tekanan, seperti tidak boleh pulang sebelum kerja selesai, meskipun sudah lewat jam kerja," kata Ira dalam rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Selasa (15/3). Merasa tidak kuat, pada akhir Juli, Ira memutuskan resign. Selain menagih hak pembayaran gaji, Ira meminta ijazah SMA-nya dikembalikan. Namun, sampai saat ini, ijazah tak kunjung dikembalikan. "Pihak perusahaan malah meminta tebusan. Kalau mau balik (ijazah), saya harus bayar Rp 2 juta," ujarnya. Rapat dengar pendapat itu dihadiri oleh sejumlah pihak. Antara lain Diana selaku pemilik UD Sentoso Seal, puluhan korban penahanan ijazah yang dilakukan UD Sentoso Seal, serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Pertemuan hearing berlangsung selama dua jam, antara pukul 14.00 hingga 16.00. Suasana sempat memanas akibat sikap Diana yang dinilai tidak kooperatif. Perempuan 47 tahun itu bersikap tertutup. Misalnya saat ditanya terkait alamat perusahaan, serta aduan terkait tekanan kepada para pegawainya. Diana membantah bahwa perusahaan melakukan penahanan ijazah para pekerja. Begitu pun bukti surat tertulis terkait penyerahan ijazah yang dikeluarkan pihak perusahaan. Diana mengaku tidak merasa mengeluarkan bukti surat tersebut. "Tidak ada penahan ijazah. Walaupun mereka mengaku mempunyai bukti surat penyerahannya. Tapi kami tidak pernah menandatangani surat tersebut," kata Diana saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (15/4). Bahkan Diana mengancam akan melaporkan balik para mantan pegawainya ke polisi. "Silakan saja mereka melaporkan saya ke polisi. Tapi kalau terbukti saya tidak bersalah, mereka akan menerima risikonya. Saya akan laporkan mereka," ancam Diana. Begitu pun terkait laporan lainnya. Seperti tidak membayar upah, membayar upah di bawah UMK, dan tidak adanya perjanjian kontrak kerja terhadap pegawai. Lagi-lagi, Diana membantah semua itu. "Saya no comment. Saya datang ke sini (DPRD) untuk membahas tuduhan penahanan ijazah. Tolong jangan bahas yang lain. Begitu pun, menanyakan terkait alamat pasti perusahaan. Saya tidak bisa kasih tahu," ujarnya. Kadisperinaker Surabaya Ahmad Zaini mengatakan, sesuai arahan wali kota, pihaknya akan mendampingi Nila, selaku korban penahanan ijazah yang dilakukan UD Sentoso Seal. "Laporan polisi ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan kami kawal. Persoalan ini harus ada jalan keluarnya," kata Zaini. Zaini menjelaskan, pada 5 November 2024, pihaknya telah mengirim surat panggilan kepada UD Sentoso Seal terkait penahanan ijazah yang dialami oleh Nila. Namun pihak perusahaan tak pernah merespons panggilan tersebut. "Dia (Diana) malah bilang kalau surat yang dikirim salah alamat. Padahal alamat yang dimaksud sudah benar," ujarnya. Meskipun Diana membantah semua laporan oleh korban, termasuk penahanan ijazah pada 31 mantan pegawai, pihaknya akan terus menindaklanjuti kasus tersebut.&nbsp;

Perseteruan antara Diana dan sejumlah mantan pegawai UD Sentoso Seal berkaitan dengan penahanan ijazah. Diana membantah semua tuduhan.

Hadiri Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Surabaya, Jan Hwa Diana Bantah Tahan Ijazah Mantan Karyawannya, Meski Ada Bukti Tertulis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/RDP-Komisi-III-DPR-dengan-Kapolrestabes-Semarang-031224-Ada-7-1-823142120.jpg" alt="Rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR bahas penembakan terhadap siswa SMK hingga meninggal dunia oleh oknum anggota polisi. (Asprilla Dwi Adha/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR bahas penembakan terhadap siswa SMK hingga meninggal dunia oleh oknum anggota polisi. (Asprilla Dwi Adha/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keluarga GRO, siswa SMKN 4 Semarang yang tewas ditembak polisi, kecewa. Sebab, tidak dihadirkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolrestabes Semarang. Juru bicara keluarga GRO Subambang mengatakan, keluarga sempat mendapat surat undangan dari DPR pada 1 Desember untuk menghadiri rapat di Jakarta. Namun, pihak Sekretariat DPR RI pada 2 Desember kemudian kembali memberitahu bahwa undangan rapat bersama Komisi III akan dilakukan secara daring via Zoom. &rdquo;Kami sudah diberi tautan Zoom untuk ikut rapat,&rdquo; kata Subambang seperti dilansir dari Antara. Namun, saat akan memasuki ruang Zoom, akses tidak bisa dibuka dan diberitahukan jika rapat tanpa anggota keluarga korban. Keluarga kecewa karena ada banyak hal yang telah disiapkan dan dipaparkan dalam rapat tersebut. Meski demikian, dia berharap Komisi III DPR RI tetap menjadwalkan pertemuan dengan keluarga GRO agar terdapat keseimbangan keterangan dengan yang telah disampaikan pihak kepolisian. Sebelumnya, Komisi III DPR RI meminta keterangan Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar dalam penanganan kasus penembakan siswa SMKN di Semarang. Dalam rapat di DPR tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut keluarga almarhum GRO tidak bisa hadir. Seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang berinisial GRO dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan keluarganya di Sragen pada Minggu (24/11) siang. Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu dini hari. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api. Aipda R, anggota polisi yang diduga melakukan penembakan saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum. Pihak keluarga GRO telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Polda Jawa Tengah.

Keluarga siswa SMKN 4 Semarang yang tewas ditembak polisi kecewa tak dihadirkan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR-Kapolrestabes

Keluarga Siswa Korban Tembak Polisi Kecewa Tak Dipanggil Komisi III DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/20240514102250_IMG_1134JPG-1926545536.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 201,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). "Kami berharap sesungguhnya masih memerlukan tambahan sekitar Rp 201.947.994.000," kata Nurul. Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk program dukungan manajemen. Dari yang semula senilai Rp 957,97 miliar menjadi Rp 1.022,98 triliun. Selain itu, anggaran itu juga akan digunakan untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang kini menjadi Rp 416,41 miliar. "(Program pencegahannya) kami berharap dari Rp 279,47 miliar ke Rp 416,41 miliar," ucap Ghufron. Pimpinan KPK dua periode itu menegaskan, usulan penambahan anggaran juga diperlukan karena ada peningkatan jumlah pegawai KPK. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat penambahan pegawai sebanyak 230 orang. Menurut dia, penambahan pegawai tersebut berdampak pada bertambahnya keperluan perangkat tactical survelliance. Oleh karena itu, kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi akan lebih optimal bila anggaran ditambah. "Sesungguhnya kebutuhan ini adalah bagian dari konsekuensi kami telah meningkatkan jumlah SDM. Kalau SDM-nya bertambah tetapi alat tactical-nya tidak bertambah, maka tentu efektivitas pemberantasan korupsi menjadi kurang optimal," pungkas Ghufron.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 201,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2025.

Pegawai KPK Bertambah 230 Orang, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Minta Tambahan Anggaran Rp 201,9 Miliar   

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/rapat-dpr-871205141.jpg" alt="RI Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI Togap Simangunsong, menghadiri Undangan DPR RI perihal Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Peraturan Bawaslu" width="100%">
<figcaption>RI Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI Togap Simangunsong, menghadiri Undangan DPR RI perihal Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Peraturan Bawaslu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI Togap Simangunsong, &nbsp;menghadiri Undangan DPR RI perihal Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Peraturan Bawaslu berdasarkan Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang diwakili oleh 2 orang Anggota DKPP yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI Senayan. RDP dibuka secara umum dengan disiarkan secara langsung di kanal Youtube &lsquo;Komisi II DPR RI Channel. Pada RDP tersebut Pemerintah menyampaikan pandangan bahwa secara prinsip menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu yang diajukan dan meminta Bawaslu agar memberikan perhatian dan pengawasan khusus pada TPS lokasi khusus. &rsquo;&rsquo;Bawaslu untuk memberikan perhatian khusus pada pengawasan terhadap TPS-TPS di lokasi khusus seperti Rutan, Lapas, Pondok Pesantren/Kampus dan lokasi pendidikan, Perkebunan, Pertambangan, Panti Sosial, Panti Rahabilitasi, Daerah Konflik/Bencana, Rumah Sakit, Kawasan Industri, IKN dan lokasi khusus lainnya&rdquo;. ujar Togap. &ldquo;Pengawasan di tempat pemungutan suara di luar negeri, kotak suara keliling dan melalui POS&rdquo;. tambahnya. Selain itu, Togap menyampaikan pentingnya kesamaan presepsi mengenai surat suara sah atau tidak sah antara kelompok penyelenggara pemungutan suara dan pengawas TPS.&nbsp; &ldquo;Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pemantauan yang lebih efektif dalam proses pemilihan, serta menjadi bahan diskusi bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini&rdquo;. tandas Togap. Dalam rapat hari ini, Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI bersama DKKP mengungkapkan kekecewaan terhadap RDP yang dilakukan tanpa kehadiran KPU RI sebagai lembaga penyelenggara teknis dalam pemilu 2024 mendatang. Keberadaan KPU dianggap krusial mengingat adanya putusan lembaga peradilan, terutama Mahkamah Agung (MK), yang memerlukan tindaklanjut. Kehadiran KPU sangat diharapkan untuk memastikan proses revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menjadi aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem pemilu di Indonesia. RDP ini diakhiri dengan kesimpulan Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyetujui rancangan peraturan Bawaslu RI tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum dengan catatan agar Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri RI dan DKPP RI. (*)

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI Togap Simangunsong,  menghadiri Undangan DPR RI perihal Rapat Dengar Pendapat

Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Hadiri RDP DPR RI Bahas Rancangan Peraturan Bawaslu   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/IMG-20231003-WA0021_2-717322350.jpg" alt="Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga Pulau Lae-lae dengan DPR maupun Pemprov Sulsel di ruangan Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Makassar." width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga Pulau Lae-lae dengan DPR maupun Pemprov Sulsel di ruangan Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merespons aspirasi penolakan rencana reklamasi Pulau Lae Lae. Mereka menampung aspirasi warga pulau tersebut saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD provinsi di Makassar.&nbsp; Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara menyampaikan, persoalan tersebut harus diberi perhatian khusus. Sebab, cepat atau lambat pasti akan terjadi penggusuran secara tidak langsung dengan adanya reklamasi di sekitar kawasan reklamasi Central Point of Indonesia (CP).&nbsp; &rdquo;Bisa jadi dengan reklamasi itu secara tidak langsung akan menggusur warga Lae lae . Entah itu 10 atau 15 tahun ke depan akan tergusur, jika mereka tidak memiliki mata pencarian dampak reklamasi yang akan dilakukan,&rdquo; papar Imam Fauzan Amir Uskara seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Kendati demikian, DPRD berharap pemerintah provinsi dapat mencarikan jalan keluar terkait reklamasi tersebut. Sebab, hal itu berhubungan dengan hidup orang banyak untuk mencari nafkah.&nbsp; &rdquo;Saya pertanyakan apakah ada opsi atau pilihan lain jika reklamasi tidak dilakukan di Pulau Lae lae karena mereka bergantung pada perekonomian yang berasal dari laut sebagai nelayan,&rdquo; ucap Imam Fauzan Amir Uskara.&nbsp; Anggota Komisi C Fahruddin Rangga juga menyampaikan meski tidak dalam kapasitas pengambilan keputusan tapi hal ini harus dipertimbangkan. Dia menyarankan ada pertemuan lanjutan antara PT Yasmin dan warga nelayan serta kunjungan lapangan dari DPRD Sulsel untuk menyelesaikan masalah, mengingat dalam waktu dekat dilaksanakan Pemilu 2024. &rdquo;Rapat ini belum bisa mengambil kesimpulan dan keputusan, namun hasil rapat&nbsp; ini akan dilaporkan ke pimpinan sebagai keputusan lembaga agar bisa mencarikan solusi bagi warga yang ada Pulau Lae-lae untuk kelangsungan hidup,&rdquo; tutur Ketua Komisi C&nbsp; Andi Januar Jaury. Perwakilan Pemprov Sulsel menyatakan, masih akan membicarakan kembali dengan semua pihak terkait guna mencari jalan keluar dan belum memberikan jawaban atas agenda rapat tersebut.&nbsp; Sebelumnya, pada momentum rapat dengar pendapat itu, perwakilan tokoh masyarakat Lae-lae Umar menjelaskan, dari awal proyek reklamasi telah ditolak masyarakat. Selain dinilai akan merusak ekosistem laut, juga penghasilan nelayan dipastikan menurun bahkan warga setempat terancam mendapat penggusuran.&nbsp; &rdquo;Bila reklamasi itu jadi, pendapatan masyarakat nelayan menurun. Penghasilan Limbang-limbang (jasa penyeberangan) untuk ke tempat wisata pasir putih pasti sangat terganggu,&rdquo; tutur dia.&nbsp; Hal senada disampaikan istri nelayan Daeng Bau bahwa dengan tegas masyarakat menolak reklamasi. Berapa pun besaran kompensasi diberikan tidak akan sebanding.&nbsp; &rdquo;Jadi kalau reklamasi itu jadi, tidak ada lagi harapan untuk kami membiayai anak kami sekolah sampai ke perguruan tinggi,&rdquo; tutur Daeng Bau. Dia berharap ada kewenangan dewan membatalkan reklamasi tersebut. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merespons aspirasi penolakan rencana reklamasi Pulau Lae lae. Mereka menampung aspirasi warga pulau tersebut saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD provinsi di Makassar.

Komisi C DPRD Sulsel merespons aspirasi penolakan rencana reklamasi Pulau Lae-lae saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD provinsi

Warga Tolak Reklamasi Pulau Lae Lae Ngadu ke DPRD Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/warga-graha-natuna-3874037274.jpg" alt="Perwakilan warga Perumahan Graha Natura menyerahkan surat permohonan hearing ke Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (25/9)." width="100%">
<figcaption>Perwakilan warga Perumahan Graha Natura menyerahkan surat permohonan hearing ke Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (25/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C DPRD Kota Surabaya menyiapkan rencana&nbsp;hearing atau rapat dengar pendapat terkait ruang terbuka hijau (RTH) yang disulap menjadi hunian baru oleh pengembang. Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, sedang meninjau permohonan hearing dari warga Graha Natura. Selanjutnya akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat. &rdquo;Iya, kami cek surat permohonan hearing. Secepatnya kami gelar rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak-pihak terkait,&rdquo; kata Agoeng Prasodjo seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya, belasan warga perumahan Graha Natura klaster Garden Ville 2, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep,&nbsp;melakukan pengaduan/wadul ke Komisi C DPRD Surabaya. Kedatangan mereka ke gedung dewan untuk mengajukan permohonan hearing terkait ruang terbuka hijau (RTH) yang disulap menjadi hunian baru oleh pengembang. &rdquo;Kami ingin menindaklanjuti kembali setelah hasil sidak Komisi C beberapa waktu yang lalu ke Graha Natura. Bagaimana kelanjutannya mengenai masalah pengalihan fasum jadi hunian baru di klaster kami,&rdquo; kata perwakilan warga Garden Ville 2, Fani. Menurut dia, apabila pengembang dinyatakan melanggar, fasum berupa RTH tersebut harus dikembalikan sesuai site plan. Sebab sejak awal, pihaknya dijanjikan ada RTH luas berbentuk taman dan ditunjang dengan fasilitas untuk berolahraga. &rdquo;Hasil hearing pertama dan sidak di lokasi itu memenangkan warga. Sebab berdasar site plan, gambarannya itu memang diperuntukkan untuk fasum, bukan untuk hunian,&rdquo; ujar Fani. Meski pengembang diminta untuk menghentikan pembangunan hunian oleh Komisi C, sampai sekarang masih melakukan promosi terhadap rencana hunian baru di lokasi tersebut. &rdquo;Karena itu, warga mengharapkan ada hearing kedua. Kalau memang dinyatakan harus mengembalikan fasum sesuai semestinya, pengembang harus menanam pohon dan tumbuhan di sana. Apalagi sekarang ini tempat kami sudah gersang dan tidak ada fasilitas umum,&rdquo; jelas Fani. Hal sama juga disampaikan warga lain, Santoso. Dia mengatakan, pengembang telah membohongi puluhan pembeli klaster Garden Ville 2. Sebab sejak awal pembangunan, pengembang menjanjikan klaster tersebut eksklusif dengan hanya ada 24 unit hunian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya site plan yang disahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pada 2019. Akan tetapi pada Agustus 2022, pengembang menerjunkan alat berat meratakan RTH. Pengembang berniat membangun hunian baru di lahan fasum klaster Garden Ville 2. &rdquo;Kami menolak pembangunan hunian baru di klaster Garden Ville 2. Kami mendesak fasum dikembalikan seperti awal sesuai site plan yang ditunjukkan. Kalau pengembang nekat melanjutkan pembangunan, silakan dibeli ulang lagi saja hunian kami,&rdquo; kata Santoso.

Komisi C DPRD Kota Surabaya siapkan rencana hearing atau rapat dengar pendapat kedua terkait RTH yang dibangun jadi hunian baru

DPRD Surabaya Siapkan Hearing Soal RTH Jadi Hunian 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/hoaks-rdp-2123274061.jpg" alt="Hoaks RDP yang diunggah akun Facebook Amalia." width="100%">
<figcaption>Hoaks RDP yang diunggah akun Facebook Amalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Rapat&nbsp;dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR terkait dugaan pencucian uang Rp 349 triliun yang menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD tak lepas dari informasi palsu. Sebuah akun Facebook merekayasa narasi seolah ada pelemparan kursi dalam rapat tersebut. &rsquo;&rsquo;Anggota DPR RI Ngamuk Hingga Lempar Kursi Saat Rapat Dengan Mahfud MD!!!,&rsquo;&rsquo; tulis akun Facebook Amalia. Akun itu menyertakan thumbnail gambar orang yang berdiri dan saling tunjuk. Bahkan tampak ada yang melompat melewati kursi. &rsquo;&rsquo;BREAKING NEWS NAIK MEJA HINGGA LEMPAR KURSI. KERICUHAN TERJADI SAAT MAHFUD MD JELASKAN DANA 349 T,&rsquo;&rsquo; begitu keterangannya. Tampak posting-an tersebut sudah dilihat lebih dari 3,7 ribu kali hingga tadi malam (2/4) (s.id/LemparKursi). Berdasar penelusuran, foto thumbnail tersebut tidak ada kaitannya dengan RDP atas dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. Kejanggalan dalam thumbnail itu ada pada orang dalam foto. Salah satunya terlihat M. Romahurmuziy, padahal politikus PPP itu periode ini tidak menjabat anggota DPR RI. Berdasar penelusuran, foto tersebut adalah gambar lama. Foto itu diabadikan oleh LKBN Antara pada 28 Oktober 2014. Judul berita foto itu, Rapat Paripurna DPR Ricuh. Ada tiga slide foto yang menampilkan posting-an itu. Satu di antaranya digunakan sebagai thumbnail gambar. Rapat tersebut menampilkan anggota Fraksi PPP DPR yang memprotes pimpinan rapat. Lalu, menggulingkan meja saat rapat paripurna di kompleks parlemen. &rsquo;&rsquo;Rapat paripurna dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan berlangsung ricuh terkait dualisme internal Fraksi PPP DPR.&rsquo;&rsquo; Anda dapat membacanya di s.id/Rapat2014. Kemudian, narasi berita yang dibaca narator juga tidak satu pun yang membahas tentang lempar kursi hingga kericuhan saat RDP. Mayoritas berita yang dibacakan hanyalah tanggapan beberapa tokoh atas transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.&nbsp;(zam/c17/jun) FAKTA Foto anggota DPR ricuh itu di rapat paripurna pada 2014. Saat itu anggota Fraksi PPP memprotes penetapan alat kelengkapan dewan.

Rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR terkait dugaan pencucian uang Rp 349 triliun yang menghadirkan Mahfud MD tak lepas dari hoaks.

Foto Rapat Ricuh 2014, tapi Diklaim saat RDP Rp 349 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-15.28.52.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar berdebat dengan KAI Daop 8 Surabaya di ruang rapat DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar berdebat dengan KAI Daop 8 Surabaya di ruang rapat DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hearing (rapat dengar pendapat) membahas relokasi sisa pedagang Pasar Turi Surabaya memanas. Sembilan anggota DPRD Surabaya dari Komisi C Bidang Pembangunan meminta agar PT KAI Daop 8 bersikap lunak. Dalam rapat, anggota DPRD Surabaya Sukadar mengatakan, pada hearing sebelumnya (20/1) ditentukan jika tidak ada relokasi untuk pedagang Pasar Turi. Resume rapat ditandatangani bidang hukum dari PT KAI. ”Sekarang, kok malah berbeda. Daop 8 malah meminta tanggal 9 Februari direlokasi, bagaimana?” kata Sukadar, politikus PDI Perjuangan itu. Pada rapat hari ini (6/2), Cahyo, perwakilan dari tim penertiban KAI Daop 8 menegaskan, pihaknya tetap melakukan penertiban atau relokasi pada 9 Februari. Sebab, sudah ada investor yang masuk untuk mengelola aset PT KAI tersebut. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menyadari lahan yang digunakan untuk para pedagang Pasar Turi sekarang aset dari PT KAI. Namun, menurut politikus PKS itu, pedagang sudah berkenan pindah. Tapi pedagang butuh waktu. ”Butuh waktu untuk psikologis bagaimana. Banyak hal, ini berbicara kemanusiaan. Dan, kami sudah berupaya menyampaikan keinginan pedagang yakni waktu 14 hari untuk relokasi,” papar Aning. Berdasar data dari koordinator pedagang, ada 1.025 stan di tempat sekarang. Pedagang yang aktif berjualan yakni 97 orang. Anggota Komisi C Buchori Imron mengatakan, tidak ingin penggusuran dilakukan pada 9 Februari. Apabila tetap dilakukan relokasi, lanjut politikus PPP itu, legislatif berpaku terhadap hasil resume pada 20 Januari. Yakni relokasi tidak dilakukan sampai waktu tak ditentukan. ”Jadi jangan sampai direlokasi,” ucap Buchori Imron.

Bahas Relokasi, KAI Minta Pedagang Pasar Turi Harus Pindah 9 Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hearing-darmo-hill.jpg" alt="Rapat dengar pendapat terkait dengan pengelolaan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) Perumahan Darmo Hill di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/9). Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat terkait dengan pengelolaan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) Perumahan Darmo Hill di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/9). Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengembang perumahan Darmo Hill belum menyetujui permintaan mencabut gugatan perdata terkait dengan pengelolaan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/9).  ”Soal permintaan agar mencabut gugatan, kami masih belum bisa. Kami masih berproses di pengadilan. Kami menghormati keputusan itu nanti,” kata Legal Darmo Hill Dedy Prasetyo seperti dilansir dari Antara.  Diketahui bahwa akar perselisihan antara pengembang Darmo Hill dan warga berawal dari pengelolaan IPL. Warga meminta IPL tidak dikelola pengembang, tetapi pengurus rukun tetangga (RT) yang baru terbentuk.  Sengketa antara pengembangan dan warga soal pengelolaan IPL pun telah masuk pengadilan dan saat ini sidang perdata.  Begitu juga mengenai desakan adanya musyawarah antara pengembang dan warga, Dedy mengatakan, pihaknya siap bermusyawarah kapan pun tetapi tidak dengan mencabut tuntutan tersebut. Mengenai status pengembang yang hanya menjual tanah kapling bukan rumah sehingga tidak perlu ada penyerahan prasarana dan sarana serta utilitas umum (PSU) dan pembayaran IPL, Dedy mengatakan, hal itu masuk dalam materi persidangan. ”Yang jelas status kami masih developer,” terang Dedy.  Menurut Dedy, pihaknya telah menyerahkan sebagian PSU kepada Pemkot Surabaya menyusul adanya permintaan warga agar PSU diserahkan ke Pemkot Surabaya. Penyerahan PSU telah dilakukan secara bertahap sejak 2000.  Ketua Rukung Tetangga (RT) 04 RW 05 Darmo Hill Toni Suktikno mengatakan, selama ini warga pasrah karena tidak mengerti masalah hukum. ”Harapan kami, kalau bisa gugatan itu, ya, dicabut,” kata Toni.  Setelah kepengurusan RT 04 terbentuk di Darmo Hill, pihaknya berharap pengelolaan lingkungan dan pembayaran IPL bisa dikelola sendiri. ”Warga bisa gotong royong dengan pemkot dalam mengelola lingkungan kami sendiri. Jadi, lepas dari pengembang,” tutur Toni.  Mendapati hal itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri meminta agar pihak pengembang mencabut gugatan tersebut. ”Kami kasih batas waktu gugatan itu bisa dicabut. Kalau tidak, nanti persoalan ini diperdalam dengan mengundang pakar hukum dalam rapat berikutnya,” ujar Syaifudin Zuhri.  Sebelumnya, sejumlah warga di Perumahan Darmo Hill mengadukan persoalan PSU yang selama 20 tahun belum diserahkan pihak pengembang kepada Pemkot Surabaya. Padahal, selama itu, warga juga membayar IPL. Akibatnya warga setempat belum bisa menikmati PSU berupa fasum dan fasos.  Pada saat itu, Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pembayaran IPL tidak ada kaitannya dengan perawatan fasum dan fasos di lingkungan perumahan. ”Jadi, ada warga yang membeli perumahan misalnya, terus ada IPL-nya, bayar sampah, kebersihan, dan listrik. Tidak ada hubungannya IPL dan fasum itu. Fasum itu adalah fasilitas yang diserahkan kepada pemkot,” kata Eri.

Darmo Hill Surabaya Belum Setujui Cabut Gugatan Soal pengelolaan IPL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU serta Panja Vale Komisi VII DPR. Rapat itu membahas rencana pengambilalihan lahan bekas tambang PT Vale Indonesia.  Selain Gubernur Sulsel, RDP itu juga diikuti Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel telah berkomitmen dan bertekad mengambil alih lahan bekas tambang PT Vale yang sudah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Gubernur menyatakan, lahan kontrak karya itu tidak diperpanjang.  ”Kita tegaskan untuk memperjuangkan tambang eks Vale dikelola BUMD provinsi dan kabupaten. Lahan kontrak karya tidak diperpanjang, menjadi milik pemprov,” terang Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  ”Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali pemprov bersama Pemkab Luwu Timur,” tambah Andi.  Menurut dia, konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Vale sebaiknya dikelola pemerintah daerah (pemda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) setempat. ”Kita ingin konsesi eks tambang Vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwuk Timur sudah waktunya tidak hanya jadi penonton,” jelas Andi.  Dari hasil evaluasi, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Luwuk Timur di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” papar Andi.  ”Sudah waktunya Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwu Timur tidak hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegas Andi.  Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Gubernur Andi Sudirman. Yakni agar konsesi lahan eks Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Gubernur Sulsel RDP dengan Komisi VII DPR Bahas Lahan Eks Vale

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat dengar pendapat

Berita Terkini