<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/JKT_APBN-MARET-2025-DEFISIT_SALMAN-TOYIBI-2JPG-2775585547.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . (Dok. Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . (Dok. Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 hari ini, Selasa (20/5). Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF Tahun 2026 yang akan menjadi panduan penyusunan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa asumsi dasar ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diasumsikan pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen. Kemudian, dengan pertimbangan risiko dan ketidakpastian, suku bunga SBN tenor 10 tahun pada tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen. "Ini ada didukung dengan spread yang menarik dan trust dari investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal yang baik. Minat beli investor di pasar surat berharga negara akan terus terjaga dan menciptakan stabilitas baik di surat berharga negara maupun nilai tukar rupiah," kata Sri Mulyani. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2026 diperkirakan antara kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar. Inflasi di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen dengan terus menjaga stabilitas harga baik dari sisi suplai dan demand. Dengan tensi gejolak politik dan perlemahan ekonomi global, Menkeu mengungkapkan bahwa harga minyak mentah dan berbagai sumber daya alam Indonesia pasti terpengaruh. "Minyak mentah Indonesia akan berada pada kisaran antara 60 hingga 80 dolar per barel. Lifting minyak di 600.000 hingga 605.000 barel per hari dan lifting gas pada 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari," ungkapnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan fiskal 2026 akan terus didesain untuk efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia ditargetkan turun pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen pada tahun 2026. Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44 persen hingga 4,96 persen dan pada tahun 2026 di 4,5 persen hingga 5 persen. "Rasio Gini ditargetkan terus membaik pada rentang 0,377 hingga 0,38 pada tahun ini dan tahun depan 0,379 hingga 0,382. Indeks modal manusia ditargetkan membaik di 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56," pungkasnya. Lebih lengkap, berikut ini asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 sesuai dengan KEM PPKF yang disampaikan pada Selasa (20/5). <ul> <li>Pertumbuhan ekonomi 5,2% - 5,8 %</li> <li>Inflasi 1,5% - 3,5%</li> <li>Nilai tukar rupiah Rp 16.500 - Rp 16.900/USD</li> <li>Suku bunga SBN 20 tahun 6,6% - 7,2%</li> <li>Harga minyak dunia USD 60 - 80 per barel</li> <li>Lifting minyak 600 - 605 ribu barel/hari</li> <li>Lifting gas 953 - 1.017 ribu BOE/hari</li> <li>Tingkat kemiskinan 6,5% - 7,5%</li> <li>Tingkat pengangguran terbuka 4,44% - 4,96%</li> <li>Rasio gini 0,377 - 0,380</li> <li>Indeks modal manusia (IMM) naik ke 0,57.</li> </ul>

Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2026 diperkirakan antara kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar.

Sri Mulyani Beberkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RAPAT-BADAN-ANGGARAN-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati sejumlah asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Hasil keepakatan asumsi makro ekonomi RAPBN 2020 tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya beberapa indikator ekonomi yang akan dipatok lebih tinggi dibanding APBN 2019.  Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah bersama dengan lembaga legislator telah sepakat mematok pertumbuhan ekonomi pada 2020 berada di antara 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen. Target itu tak jauh berbeda dengan target yang dicantum pada RAPBN 2019 yang berada dikisaran 5,3 persen.  Anggota Banggar dari Fraksi Golkar John Kennedy Aziz mengatakan, angka yang dipatok untuk pemerintah dinilainya cukup realistis. Bahkan menurutnya, target pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang sebelumnya berada dikisaran 5,4 sampai 5,6 persen.  "Ini telah mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan prospek pelemahan ekonomi global," kata John di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).  Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga ditargetkan untuk besaran inflasi pada tahun depan berada dikisaran 2 sampai dengan 4 persen. Sedangkan besaran nilai tukar rupiah, pemerintah dipatok bisa menstabilkan dikisaran Rp 14.000 sampai dengan Rp 14.500 per USD.  Dari angka tersebut, hanya besaran nilai tukar rupiah yang dipatok lebih berat dibandingkan pada RAPBN 2019 lalu. Pada tahun sebelumnya, pemerintah ditargetkan tidak boleh lebih dari Rp 15.000 per USD. Sementara untuk inflasi tahun lalu, pemerintah dipatok berada dikisaran plus minus 3,5 persen. John berdalih, angka tersebut telah mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.  "Beberapa faktor yang diperkirakan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2020 antara lain risiko berlanjutnya trade war dan dampaknya pada volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia," katanya.  Selain ketiga indikator tersebut, pemerintah juga diminta menjaga tingkat bunga SPN 3 bulan berada dikisaran 5 sampai 5,5 persen yang sebelumnya 5,3 persen. Selanjutnya, harga minyak atau ICP (Indonesian Crude Price) pada 2020 diperkirakan pada kisaran 60 dollar AS hingga 70 dollar AS per barrel.  John mengatakan, pergerakan harga minyak mentah diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh gangguan geopolitik. Salah satunya kemungkinan masih akan berlanjutnya sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela. Selan itu, juga akan dipengaruhi oleh ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi minyak mentah negara-negara OPEC+.  "Potensi masih berlanjutnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok serta konflik dengan Meksiko," tuturnya.  Adapun untuk target lifting minyak bumi, pemerintah telah dipatok sebesar USD 695 sampai dengan 840 per barrel pada tahun depan. Sedangkan untuk lifting gas bumi, pemerintah dipatok 1.191 sampai dengan 1.300 ribu barrel setara minyak per hari.  Menurutnya, faktor yang mempengaruhi perkiraan target tersebut, antara lain berdasarkan pengunaan produksi alamiah akibat sumur migas yang telah tua. Sementara belum ada kegiatan eksplorasi sumur-sumur minyak baru, serta penurunan pada beberapa blok migas yang dalam proses terminasi.  "Pemerintah akan terus mendorong peningkatan lifting minyak dan gas bumi, diantaranya melalui optimalisasi produksi dengan pemanfaatan teknologi, memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan proses perizinan serta mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi berkelanjutan," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, rapat kerja tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Pemerintah-Banggar DPR RI Sepakati Asumsi Makro Ekonomi RAPBN 2020

rapat banggar dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat banggar dpr

Berita Terkini

Sri Mulyani Beberkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026, Ini Rinciannya

Pemerintah-Banggar DPR RI Sepakati Asumsi Makro Ekonomi RAPBN 2020

Download Aplikasi JawaPos.com