<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/rantai_distribusi.jpg" alt="KENDALA KEDELAI: Sejumlah pekerja melakukan perbaikan tempat pembuatan tahu di Duren Tiga, Jakarta, kemarin (21/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KENDALA KEDELAI: Sejumlah pekerja melakukan perbaikan tempat pembuatan tahu di Duren Tiga, Jakarta, kemarin (21/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah bukan disebabkan tidak adanya stok. Melainkan ada persoalan pada proses distribusi. Mulai dugaan penimbunan hingga penyalahgunaan minyak goreng curah.  Satgas Pangan Polri memastikan telah menelusuri <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketersediaan-minyak-goreng/">ketersediaan minyak goreng</a>. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk satgas pangan daerah, diketahui bahwa produksi minyak goreng aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.  "Namun, masalahnya ada di tahap distribusi, mengapa tidak dipasarkan," kata Wakasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan kemarin (21/2).  Dari pengecekan langsung ke distributor dan gudang penyimpanan minyak goreng di seluruh Indonesia, petugas menemukan sejumlah dugaan penyelewengan. Salah satunya yang terungkap di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain itu, ada dugaan serupa di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah. Lalu, ada penyaluran yang tidak sesuai di Makassar.  Whisnu menegaskan tidak ingin proses penegakan hukum mengganggu distribusi. Karena itu, minyak goreng tersebut segera didistribusikan. ’’Untuk di Sumut, kami sudah pastikan didistribusikan hari ini (kemarin, Red),’’ terangnya.  Dia mengatakan, satgas pangan mengawasi secara ketat proses distribusi minyak goreng tersebut. ’’Ini dilakukan untuk memastikan bahwa minyak goreng itu sampai ke masyarakat,’’ terangnya.  Hanya sebagian kecil dari temuan tersebut yang dijadikan barang bukti untuk proses hukum. ’’Untuk barang bukti disisihkan saja, tidak semuanya,’’ sambungnya.  Senada, Kementerian Perdagangan mengambil langkah untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap stok dan distribusi minyak goreng. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian seperti di Sumut.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2021/ingatkan-konsumen-kemendag-ada-31-553-depot-air-minum-tak-higienis/">Dirjen Perlindungan Konsumen</a> dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono mengatakan, pihaknya bersama dengan satgas pangan dan kepolisian daerah setempat menggalakkan pengawasan distribusi. Petugas gabungan tidak akan langsung mengambil pendekatan sanksi untuk menertibkan pengusaha. Namun, akan lebih dulu menggali informasi mengapa stok tidak didistribusikan.  ’’Kami tidak ingin langsung memvonis itu penimbunan. Kita perlu tanya apa kendalanya,’’ kata Veri.  Sementara itu, proses hukum terhadap dugaan penimbunan minyak goreng di Deli Serdang belum menunjukkan kemajuan berarti. Kemarin Polda Sumut urung memeriksa pemilik gudang yang menyimpan minyak goreng dalam jumlah besar. ”Dalam kasus dugaan penimbunan minyak goreng, belum jadi dipanggil, masih ditunda,’’ kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos.  Di bagian lain, temuan satgas pangan bahwa tidak ada kendala pasokan minyak goreng juga didapati Pemprov Jatim. Penelusuran terhadap produsen menghasilkan data bahwa stok tidak ada masalah. Produksi masih berlangsung. Namun, barang tidak sampai ke pasar.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-jawa-timur/">Gubernur Jawa Timur</a> Khofifah Indar Parawansa menegaskan, alur pergerakan barang dari produsen, distributor, dan konsumen. Saat ini barang di produsen ada dan sudah dikirim ke distributor. Idealnya, barang tersebut sampai ke pasar. ’’Tapi, faktanya banyak yang kosong,’’ katanya seusai meninjau operasi pasar di kantor Kecamatan Pacet, Mojokerto, kemarin.  Instruksi untuk mengumpulkan distributor pun sudah dilakukan. Mantan menteri sosial itu menunggu laporan dari masing-masing daerah. Dia menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk mengetuk hati nurani para distributor. ’’Saat ini banyak orang sulit mencari minyak goreng, saya berharap sinergi dari distributor ikut membantu,’’ ucapnya.  Khofifah menggambarkan hasil penelusuran Forkopimda Jawa Timur di tingkat produsen dan konsumen. Ada rentetan yang terputus pada rantai pendistribusian barang. ’’Kalau dari konsumen ada dan dikirim, berarti kemungkinan besar pada distributor,’’ tegas dia.  Pemerintah akan terus menggelar operasi pasar di berbagai titik. <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-khofifah/">Gubernur Khofifah</a> mengakui bahwa langkah tersebut tidak bisa membantu warga secara optimal. Hanya beberapa elemen yang mampu dipenuhi kebutuhannya. Pada pasar ritel tetap kosong. ’’Tapi, bagi saya, lebih baik melakukan tindakan daripada tidak sama sekali,’’ imbuhnya.  Menurut dia, kelangkaan barang dan harga yang melebihi ketentuan adalah permasalahan besar. Pemerintah provinsi tidak bisa mengatasi sendiri. Perlu peran pengusaha, lembaga pemerintahan lainnya, serta masyarakat. ’’Intinya, masalah ini harus segera diatasi. Karena itu, saya meminta kepala daerah segera menindaklanjuti permintaan kami,’’ ucap dia.  Pernyataan Khofifah itu selaras dengan dugaan yang disampaikan Ketua Forum IKM Jawa Timur M. Oskar. Dia mengira ada permainan pada agen dan distributor. Namun, dia enggan menelisik dan mengungkap fakta di lapangan. ’’Pengungkapan dan penelusuran sebuah fakta merupakan kewenangan polisi,’’ ucapnya.  Penyelewengan di Makassar  Di Makassar, satgas pangan mendapati penyaluran minyak goreng curah yang tidak tepat sasaran. Dilansir dari Fajar, minyak goreng itu milik PT Smart Tbk yang dikirim dari Kabupaten Tarjun, Kalimantan Selatan, ke Makassar. Jumlahnya 1.850 ton. Namun, berdasar temuan lapangan, 61,18 ton di antaranya didistribusikan ke pabrik industri. Padahal, suplai tersebut seharusnya diperuntukkan kebutuhan rumah tangga.  Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana menjelaskan, ada pelanggaran alokasi domestic market obligation (DMO) sebesar 20 persen. Untuk domestic price obligation (DPO) minyak goreng curah, harganya Rp 10.300 per kilogram. ”Namun, sebagian mereka alokasikan untuk industri dengan harga lebih tinggi, yakni Rp 19.100 per kilogram dan tidak untuk kebutuhan rumah tangga,’’ bebernya di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, kemarin.  Dari hasil penyelidikan, kata Komang, PT Smart telah menjual minyak goreng curah DMO dan DPO ke beberapa distributor. Yaitu, PT Malindo Feedmill Tbk, CV Duta Abdi, dan CV Evandaru IND sebanyak 138.000 kg atau 138 ton. Juga, ada catatan 76,82 ton masih tersimpan dalam kilang minyak, tetapi sudah terbeli distributor seharga Rp 19.100 per kilogram.  Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan harga penjualan <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> curah di pasar-pasar tradisional melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan. Yaitu, dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 15.000 per liter. ’’Saat ini kami mengamankan minyak goreng yang ada di kilang PT Smart sebanyak 1.264.699 kg. Dokumen terkait penjualan PT Smart dan CV Duta Abdi serta legalitas pendirian CV Duta Abdi,’’ imbuh Komang.  Polda Sulsel masih mengusut para tersangka dalam kasus tersebut. Komang berharap kasus seperti itu tidak lagi terjadi. ’’Kita berharap produsen minyak goreng mendistribusikan dan menjual minyak sesuai peruntukannya. Kalau kebutuhan rumah tangga ya harus disalurkan untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk industri. Kita tegas akan sanksi mereka yang terbukti melanggar,’’ tegasnya.  Untuk sementara, sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi larangan atau pencabutan izin ekspor. Rujukannya adalah pasal 8A Permendag No 8 Tahun 2022 juncto Permendag No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. ’’Kita masih penyelidikan. Kalau sudah ada tersangkanya, tentu akan ada tindak pidananya,” katanya.  Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari F. Radjamilo mengatakan, terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/pencabutan-izin-ekspor/">pencabutan izin ekspor</a>, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Namun, di sisi lain, pihaknya mengupayakan masalah minyak goreng bisa kembali normal. "Ketersediaan minyak goreng curah di pasar saat ini lancar. Tetapi, beda halnya dengan minyak goreng kemasan. Ini yang kita upayakan agar tetap lancar seperti minyak curah. Kami sedang koordinasikan dengan menteri perdagangan," terangnya.  Sementara itu, Asisten Manajer PT Smart Tbk Makassar Donatur Yulianus Pantaow menampik temuan tersebut. ’’Adanya temuan maupun tuduhan, silakan saja. Namun, menurut kami, itu tidaklah benar,” katanya saat dikonfirmasi. Dia enggan berkomentar lebih jauh dan menyerahkan ke kantor pusat.

Rantai Distribusi Minyak Goreng Terputus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/hadiri-1.jpg" alt="KTT LUAR BIASA: Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani kemarin (26/3). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KTT LUAR BIASA: Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani kemarin (26/3). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan puasa Ramadan segera tiba. Sebulan kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Presiden Jokowi bersama jajarannya melakukan persiapan.  Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, Ramadan dan Idul Fitri tahun ini berbeda. Negara sedang palagan melawan covid-19. Ada sejumlah kebijakan ekstra untuk melayani masyarakat.  "Saat ini memang berada dalam konteks yang berbeda dari (tahun) sebelumnya. Karena, kita sedang menghadapi tantangan Covid-19," ujar Jokowi.  Untuk itu, eks gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan seluruh menteri di kabinetnya ‎untuk memperhatikan ketersediaan bahan-bahan pokok. Masyarakat jangan sampai kesulitan saat menghadapi Ramadan dan Idul Fitri.  "Betul-betul dicek di lapangan ketersediaan bahan-bahan pokok. Dan saya cek juga ke Bulog, saya cek juga ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa. Melihat beras daging telur, gula terigu, dan lain-lain, masih berada dalam kondisi baik," katanya.  Selama Ramadan dan Idul Fitri, eks wali kota Solo itu meminta distribusi pasokan kebutuhan bahan pokok berjalan dengan lancar. Maka dari itu, dia memerintah Mendagri Tito Karnavian turun tangan. Jangan sampai distribusi bahan pokok terhambat karena penutupan jalan akibat pandemi virus korona.  "Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang memblokade jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," katanya.  Jokowi mendapat infomasi bahwa ada ada distribusi beras terganggu karena jalan diblokade. Oleh sebab itu, Mendagri Tito Karnavian harus memberitahu kepada kepala daerah agar tidak melakukan penutupan jalan. "Jadi tolong pemda diberitahu mengenai hal ini," tuturnya.

Presiden Perintah Mendagri, Tegur Kepala Daerah yang Blokade Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sayur-Mayur-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Aktifitas sayur mayur dan kebutuhan paokok di pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (22/12/2019). Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Beberpa komuditas yang naik tersebut di antar" width="100%">
<figcaption>Aktifitas sayur mayur dan kebutuhan paokok di pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (22/12/2019). Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Beberpa komuditas yang naik tersebut di antar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menjamin distribusi pangan tetap lancar di tengah pandemi covid-19. Konsumen diminta tidak khawatir adanya distribusi pangan yang tidak lancar.  Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan semua kelancaran distribusi pangan tersebut. Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Kementan Risfaheri memastikan distribusi pangan untuk daerah zona merah penyebaran virus tetap terpenuhi. Adapun zona merah tersebut adalah Jabodetabek.  "Meskipun red zone, masyarakat tetap butuh pangan. Petani kita tetap berproduksi dan di distribusikan secara lancar," ungkap Risfaheri dalam siaran persnya, Minggu (29/3).  Risfaheri menegaskan, Kementan memastikan di sektor hulu, stok, dan produksi selalu ada. Sementara untuk kelancaran distribusi merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan.  "Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat, Kementan tentunya berupaya agar pangan tersebut sampai ke masyarakat sehingga bisa tercukupi," katanya.  Untuk memastikan itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya di DKI Jakarta, Gapoktan, dan pelaku usaha lainnya. Semua itu demi kelancaran pemenuhan kebutuhan pangan.  "Kami selalu berusaha agar pasokan tetap tersedia. Toko Tani Indonesia Center di Jakarta maupun Bogor tetap buka dan selalu menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau," tutur dia.

Kementan Pastikan Petani Terus Produksi Pasokan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/potong-rantai-distribusi-kppu-minta-indonesia-contoh-korea-selatan_m_147405.jpeg" alt="Ilustrasi komoditas seperti beras perlu proses distribusi yang lebih sederhana" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komoditas seperti beras perlu proses distribusi yang lebih sederhana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan koperasi dianggap menjadi solusi bagi para petani agar mempunyai posisi tawar menawar yang baik kepada distributor. Tidak hanya itu, kehadiran koperasi juga dianggap bisa membantu dalam memotong rantai distribusi yang panjang.  Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf di acara diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (29/7).  Menurut dia, Indonesia harus mencontoh sistem tataniaga Korea Selatan. Negeri ginseng tersebut memperkuat kelembagaan petani melalui keberadaan koperasi.&nbsp;  "Kelembagaan petani harus kuat, entah itu koperasi atau bukan. Kalau kita meniru model Korea, itu hampir semua komoditas pertanian ada koperasiya," terangnya.  Melalui koperasi ini, hasil panen petani masuk ke pasar lelang. Darisana kemudian ritel membeli hasil panen petani hingga akhirnya langsung dijual ke konsumen.  "Nah ini rantai distribusinya sangat pendek sehingga yang terjadi di Korea itu harga di tingkat petani dan harga di tingkat end user tidak terlalu timpang," kata dia.  Pendeknya rantai distribusi dianggap akan memberi keuntungan baik dari tingkat petani sampai konsumen. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada aturan yang berbelit jika pada akhirnya hanya akan kembali menuai konflik.

Potong Rantai Distribusi, KPPU Minta Indonesia Contoh Korea Selatan