<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/DPRD-RIFKI-2451175211.jpg" alt="Wakil Ketua II DPRD Gresik, Mujid Riduan dari PDIP menjelaskan 5 ranperda stragtegis. (Rifqi/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua II DPRD Gresik, Mujid Riduan dari PDIP menjelaskan 5 ranperda stragtegis. (Rifqi/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik resmi mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna, Senin (29/9/2025). Langkah ini disebut sebagai upaya percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tata kelola di lima sektor penting. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Gresik, Mujid Riduan dari PDIP. Agenda utama tidak hanya pengesahan lima ranperda hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur, tetapi juga pembahasan perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Lima ranperda yang disahkan antara lain menyangkut Ketahanan Pangan dan Gizi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Penyelenggaraan Pendidikan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (JLAJ), serta Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Gresik. Semuanya dinilai mendesak untuk memperkuat fondasi pembangunan Gresik sebagai daerah industri yang tetap menjaga keberlanjutan. Mujid Riduan menegaskan perda ketahanan pangan dan gizi menjadi pilar penting agar Gresik tidak bergantung pada daerah lain. Perlindungan terhadap lahan pertanian disebut krusial, apalagi Gresik sejak lama memiliki Perda Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan luas mencapai 62 ribu hektare. Menurutnya, regulasi baru tersebut selaras dengan visi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Dengan begitu, petani tetap terlindungi meski Gresik berkembang sebagai kota industri. &ldquo;Ini baru disahkan kemarin. Harapan kami, kami kemarin di Kabupaten Gresik kan sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka melindungi tanah-tanah yang dialihfungsikan dengan adanya Perda sudah lama, 10 tahun yang lalu, Perda Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Jadi ada luasan kurang lebih 62 ribu hektare yang sudah diplot mana yang daerah pertanian, daerah industri, daerah niaga, seperti itu,&rdquo; ujar Mujid Riduan kepada JawaPos.com, Rabu (1/10/2025). Ia mencontohkan beberapa kecamatan seperti Menganti dan Driyorejo yang memang lebih dominan sebagai kawasan permukiman dan industri. Sementara wilayah lain seperti Balongpanggang dan Benjeng tetap difungsikan sebagai penyangga pertanian. &ldquo;Di Kabupaten Gresik sendiri kan, sebagian kecamatan, seperti Kecamatan Menganti, Driyorejo, itu kan lahan pemukiman, perumahan, tidak ada lahan pertanian. Di situ juga kita masukkan di sebagian, seperti Balong Panggang, Benjeng, itu semua ada di Perda kami. Itu perlindungan terhadap lahan pertanian,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Dengan perda ini, petani bisa tetap produktif dan tidak kehilangan lahannya,&rdquo; ujarnya. DPRD berharap koordinasi dengan OPD terkait mampu mempercepat implementasi perda ketahanan pangan dan gizi di lapangan. Sektor kedua yang mendapatkan perhatian adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mujid menilai hal ini penting karena Gresik sudah memiliki hampir 80 persen desa mandiri. &ldquo;Menurut saya dengan adanya Badan Usaha Milik Desa di sini sekarang kan Gresik itu sudah hampir 80 persen desa mandiri semua,&rdquo; jelas Mujid. &ldquo;Nah di situ kalau desa mandiri tidak kita buatkan regulasi untuk desa itu bisa mandiri dalam rangka mencari PAD desanya ke depan, ini kita enggak tahu Pak apakah dana desa ini tempat berjalan atau tidak.&rdquo; Namun kemandirian desa dinilai akan sulit berkelanjutan jika hanya bergantung pada dana transfer pusat. Apalagi mulai 2026 mendatang, pemerintah pusat berencana mengurangi dana alokasi hingga Rp 571 miliar. &ldquo;Apalagi sekarang dengan adanya program presiden baru ini tahun depan itu kan anggaran desa kan dikurangi berapa gitu banyak dan juga ada surat dari kementerian keuangan tahun 2026 ini rencananya itu ada pengurangan dana transfer dari pusat atau dana alokasi turun Rp 571 miliar,&rdquo; ungkap Mujid. Kondisi itu membuat DPRD mengambil langkah antisipasi. Melalui perda tentang BUMDes, desa bisa lebih leluasa menggali potensi lokal sekaligus menciptakan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). &ldquo;Dan desa ini kan dalam rata-rata nanti ke depannya kan desa itu kan punya PAD punya PAD sendiri ya Pak punya PAD yang bisa nanti untuk menopang APBDes-nya kalau kita saat ini kan desa kan mengandalkan dari dana desa dari pusat kan kalau kita kan kecil lah ada ADD terus pakai nanti ada bantuan,&rdquo; jelas Mujid. BUMDes diharapkan menjadi motor ekonomi desa dengan mengelola potensi lokal, mulai dari distribusi bahan material pembangunan hingga bekerja sama dengan koperasi. &ldquo;Nah ini kalau tidak ada format yang baru dalam langkah itu juga kan menunjang tadi ada kooperasi merah putih Koperasi Merah Putih nah Koperasi Merah Putih nanti bentuknya apa kalau nanti bisa bekerjasama dengan baik,&rdquo; jelas Mujid. Dengan begitu, perputaran uang tetap terjadi di desa dan memberi dampak langsung pada masyarakat. Selain ekonomi, DPRD juga fokus pada sektor pendidikan. Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang baru disahkan mengatur pendidikan formal maupun non-formal, baik negeri maupun swasta, dari tingkat PAUD hingga SMP atau MTs. &ldquo;Intinya kami komitmen dalam rangka memperbaiki pendidikan, mutu pendidikan termasuk di sini sudah diatur semua kan pendidikan-pendidikan swasta mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP atau MTS seperti itu jadi ada pendidikan non-formal, ada pendidikan formal seperti itu,&rdquo; papar Mujid. Tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. Dengan regulasi yang jelas, kualitas pendidikan diharapkan bisa lebih merata dan tidak ada kesenjangan antar lembaga. &ldquo;Kita atur di perda ini dalam langkah perbaikan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini.&rdquo; ungkapnya. Tak kalah penting, DPRD Gresik juga mengesahkan perda tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini merespons meningkatnya angka kecelakaan akibat padatnya lalu lintas kendaraan besar di wilayah industri. &ldquo;Nah ini ya salah satu yang membuat perda ini adalah itu tadi Pak Gresik sekali lagi kota industri sehingga banyak lalu lalang kendaraan kecil dan besar dan di situlah jumlah kecelakaan setiap hari itu meningkat apalagi dengan adanya di kawasan JIIPE sana mobil mobil besar-besar lewat, nah inilah yang kami atur di sini termasuk jam-jam operasional,&rdquo; jelas Mujid. Salah satu poin penting dalam perda tersebut adalah pengaturan jam operasional kendaraan roda enam ke atas di jalur protokol. &ldquo;Jam-jam operasional karena selama ini penyebab kecelakaan itu kan kalau tidak kita batasi misalnya sekarang kan kita batasi jam 6 sampai jam 8 tidak boleh mobil roda 6 ke atas lewat di seluruh jalan-jalan yang protokol sama sampai manyar dan sampai kemana-mana sudah hampir 3 minggu kita laksanakan langsung itu tilang,&rdquo; jelasnya. Pembatasan ini terbukti mampu menekan angka kecelakaan sejak diuji coba beberapa minggu terakhir. &ldquo;Kita koordinasi dengan kepolisian maupun Dishub, itu dalam rangka sosialisasi sama penindakan bagi mereka. Nah itu dengan adanya itu ada pengurangan, pengurangan jumlah kecelakaan, salah satunya ada itu termasuk juga kan jalan-jalan lokal itu kan kadang-kadang Galian C, mobil besar, masuk JIIPE akhirnya apa yang kita bangun lewat APBD itu rusak,&rdquo; papar Mujid. Selain soal keselamatan, aturan itu juga mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan melebihi kelas beban. DPRD menekankan perlunya koordinasi intensif dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan agar perda berjalan efektif. &ldquo;Karena dilalui mestinya itu kan roda 6 tapi dilalui roda besar mutu jalan itu pasti gak kuat karena bukan kelasnya itu juga kita tertibkan kita tertibkan juga di samping untuk kemacetan, mengurangi kecelakaan,&rdquo; imbuhnya. Ranperda terakhir menyangkut penguatan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Gresik. Bank milik daerah tersebut selama ini disebut mati suri karena kalah bersaing dengan bank lain. &ldquo;Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Gresik Bank ini mati suri dengan adanya persaingan dengan bank-bank yang lainnya, sehingga kami kalau ini saat ini manage dengan baik, misalnya kita juga kan misalnya kita juga menambah PAD kita, salah satu sehingga kita buat regulasi ini, dalam rangka nanti penyertaan modal,&rdquo; jelas Mujid. Dengan perda baru, pemerintah daerah bisa menyalurkan penyertaan modal secara legal untuk memperkuat posisi BPR. Tujuannya adalah agar bank ini kembali berfungsi mendukung UMKM, terutama yang terpukul pasca pandemi. &ldquo;Jika tidak didukung, UMKM kita akan kesulitan bertahan,&rdquo; jelas Mujid. Ia menegaskan BPR Gresik harus menjadi salah satu pilar ekonomi daerah sekaligus menambah PAD. DPRD berharap kelima perda strategis ini segera mendapatkan nomor lembar daerah. Setelah itu, pemerintah bersama DPRD akan melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjadi leading sector untuk menjalankan perda sesuai bidangnya. Harapannya, masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari regulasi baru ini. &ldquo;Semua perda ini mendesak, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat mulai dari pangan, pendidikan, transportasi, hingga ekonomi desa,&rdquo; tegas Mujid. Dengan landasan hukum yang kuat, tata kelola daerah di Gresik diyakini bisa melaju lebih cepat dan terarah.

DPRD Kabupaten Gresik mengesahkan 5 Ranperda strategis dalam rapat paripurna sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.

DPRD Gresik Sahkan 5 Ranperda Strategis! Tata Kelola Daerah Kini Melaju di 5 Sektor Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/gedung-DPRD-Surabaya.jpg" alt="Gedung DPRD Surabaya. (DPRD Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Surabaya. (DPRD Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD Surabaya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Sidang Paripurna. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam pendapat akhir yang disampaikan Ketua Fraksi Cahyo Siswo Utomo mengatakan, Perda Kepemudaan memberikan jaminan kepada para pemuda yakni warga kota yang berusia 16 hingga 30 tahun untuk mendapatkan haknya. &rdquo;Dengan Perda ini rentang usia pemuda dijamin keberadaannya, pertumbuhan dan perkembangannya, menjadi entitas yang berperan luas dalam pembangunan Kota Surabaya, serta mempersiapkan mereka menjadi generasi berikutnya yang akan memimpin dan memajukan kota ini,&rdquo; terang Cahyo. Cahyo mengungkapkan, perda tersebut mengatur tentang pengembangan peran kepemimpinan, kepeloporan, serta kewirausahaan pemuda, melalui berbagai program. &rdquo;Karena itu, perlu dukungan anggaran yang memadai bagi terlaksananya penyelenggaraan berbagai program pelayanan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda,&rdquo; jelas Cahyo. Dia menilai perangkat daerah terkait perlu menyusun secara cermat anggaran yang diperlukan. Itu agar dapat digunakan secara efektif bagi terwujudnya Kota Surabaya sebagai kota yang secara substansi benar-benar memberikan perhatian bagi generasi muda. &rdquo;Kebijakan penyusunan anggaran hendaknya dapat diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan krusial, penting dan mendesak, dan berdampak besar bagi terwujudnya kota yang peduli terhadap pemuda dan masa depannya,&rdquo; papar Cahyo. &rdquo;Apabila kita memberikan perhatian yang cukup pada pemuda Surabaya hari ini, hal itu seperti berinvestasi untuk masa depan Surabaya yang lebih baik,&rdquo; tambah Cahyo. Dia juga menyoroti tentang kewirausahaan pemuda. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kalangan pemuda masih cukup tinggi. Kewirausahaan pemuda adalah salah satu solusi. Karena itu, perlu program yang riil dan sesuai dengan minat bakat pemuda, serta kondisi kekinian. &rdquo;Misalnya disebutkan dalam perda ini tentang pembentukan dan pengembangan pusat-pusat kewirausahaan pemuda. Ini tentu bukan hanya masuk di perda, tetapi harus segera masuk dalam APBD. Sehingga bisa langsung dirasakan manfaatnya. Juga tentang lembaga permodalan kewirausahaan pemuda, yang juga dimuat dalam perda ini. Jika diperlukan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengaturnya, segera dikeluarkan perwali. Agar segera bisa diwujudkan,&rdquo; tegas Cahyo, yang juga menjabat Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini. Selain itu, Cahyo juga memberikan perhatian kepada pemenuhan sarana dan prasarana bagi program dan kegiatan kepemudaan. Selama ini, sarana bagi pengembangan minat bakat pemuda masih kurang. &rdquo;Misalnya sarana untuk pengembangan seni dan olahraga. Belum ditata dengan baik,&rdquo; ucap Cahyo yang menjabat Wakil Ketua Bapemperda itu.

DPRD Surabaya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Sidang Paripurna

DPRD Surabaya Mengesahkan Raperda Kepemudaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/WhatsApp-Image-2023-08-10-at-103722-1271926403.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi B DPRD Jawa Timur sedang mencari masukan untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan. Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi mengatakan, keberadaan Perda Pertembakauan sangat relevan dan urgen. Sebab, kontribusi cukai rokok dari Jawa Timur secara nasional paling besar. &rdquo;Pada 2021 mencapai Rp 115 triliun. Cukai rokok dari Jawa Timur hampir menyumbang 60 persen dari kontribusi nasional,&rdquo; beber Daniel Rohi di Surabaya, Kamis (10/8). Meski Jawa Timur sebagai penghasil tembakau nomor satu di Indonesia, sebut Daniel, belum linier dengan kesejahteraan petani. Karena itu, perda itu harus fokus agar bisa memberdayakan petani. &rdquo;Supaya petani bisa mencapai tingkat kemakmuran sesuai dengan komoditas yang memang laris dan memberikan keuntungan bagi negara,&rdquo; ujar Daniel Rohi, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut. Perda Pertembakauan Jatim, lanjut Daniel Rohi, akan mengatur hal-hal yang menjadi kebutuhan para petani. Mulai dari ketersediaan bibit, teknologi pengolahan, akses permodalan, hingga pemasaran. Selain pemberdayaan petani, dia pun mendorong perda itu komprehensif mengakomodir keseluruhan ekosistem pertembakauan, mulai hulu sampai hilir. &rdquo;Keberadaan Perda Pertembakauan bukan hanya berpihak kepada para petani tembakau semata. Namun juga harus menguntungkan dan berkontribusi positif bagi perkembangan industri rokok di Jawa Timur,&rdquo; tegas Daniel Rohi. Untuk itu, tambah Daniel, selain petani tembakau mendapat perhatian, industri pengolahan tembakau juga harus didukung secara optimal. Sehingga terjadi relasi yang bersifat simbiosis mutualisme antara petani dan pihak industri. &rdquo;Kedua pihak harus dicarikan keseimbangan, supaya kepentingan dua pihak terakomodir. Karena industri hasil tembakau juga memegang peran penting terhadap harga rokok,&rdquo; ujar Daniel Rohi. Karena itu, sambung dia, pelaku industri tembakau juga harus mendapat perhatian yang proporsional dengan petani. &rdquo;Karena industri tembakau juga memberikan kontribusi tenaga kerja. Kalau industri ini sehat, menguntungkan, petani juga diuntungkan,&rdquo; terang Daniel Rohi, legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jatim tersebut. Perda Pertembakauan nanti bisa mendorong kesejahteraan para petani dan pelaku industri tembakau di Jawa Timur, Daniel Rohi berharap segera ada perda sebagai regulasi yang mengatur dan berpihak kepada para pelaku di bisnis pertembakauan. &rdquo;Yang terpenting hasil cukai rokok juga harus dinikmati para petani dan para pekerja di industri tembakau, khususnya para pekerja di pabrik rokok,&rdquo; terang Daniel Rohi.

Komisi B DPRD Jawa Timur sedang mencari masukan untuk menuntaskan pembahasan Raperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan

DPRD Jatim Sebut Raperda Pertembakauan Harus Berpihak kepada Petani Tembakau dan Industri Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/WhatsApp-Image-2023-08-09-at-180658-2309909235.jpeg" alt="Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bambang Juwono." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bambang Juwono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bambang Juwono mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Satu Data segera dikebut. Raperda yang diusulkan sejak Januari 2023 tersebut pembahasannya bisa rampung dan disahkan tahun ini. &rdquo;Keberadaan perda ini sangat dibutuhkan, karena itu pembahasan Raperda Satu Data harus tuntas tahun ini,&rdquo; kata Bambang Juwono di Surabaya, Rabu (9/8). Menurut dia, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim berharap agar Raperda Satu Data yang diusulkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut bisa diselesaikan tahun ini. Karena itu, Bambang Juwono mengajak sejawatnya di Komisi A dan pihak terkait dalam pembahasan Raperda Satu Data, segera mempercepat pembahasannya. Apalagi, lanjut dia, saat ini segera ada pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Jatim Tahun Anggaran 2023. Jika sudah disahkan, menurut Bambang Juwono, perda itu akan menjadi pijakan bagi Pemprov Jatim untuk mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu portal data. Tujuan pengaturan pengelolaan Satu Data Jawa Timur, adalah untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat, dan terintegrasi. &rdquo;Juga memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,&rdquo; ujar Bambang Juwono. &rdquo;selain itu mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah atau pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,&rdquo; urai Bambang. Tak kalah pentingnya, menurut Bambang, untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bambang Juwono dorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Satu Data segera dikebut

Bambang Juwono Dorong Perda Satu Data Disahkan Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230104-WA00021.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Pemkot Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Pemkot Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan dukungannya atas penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Larangan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. ”Kami sangat mendukung penggodokan itu dan kita memang sejak awal menolak LGBT itu karena kita adalah manusia beragama dan beradat,” ujar Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara di Makassar. Ramdhan Pomanto mengatakan Raperda inisiasi Komisi D DPRD Makassar itu mulai digodok saat ini. Dengan adanya Perda Larangan LGBT, segala bentuk kampanye atau aktivitas menyimpang dari kehidupan dan orientasi seksual itu tidak lagi dibenarkan. ”Semoga cepat perda digodok dan ditetapkan. Jika perda ini hadir, tidak boleh lagi ada kampanye atau aktivitas dari komunitas LGBT,” tutur Ramdhan Pomanto. Dia menyatakan, jika regulasi itu sebagai bentuk pencegahan dan langkah yang tepat untuk memproteksi generasi muda dari segala bentuk penyimpangan orientasi seksual. ”Kalau untuk memproteksi generasi, itu saya dukung penuh,” ucap Ramdhan Pomanto. Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, soal pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat terkait raperda tersebut dianggap terlalu dini. Apalagi telah ada tanggapan pihak yang menilai perda itu terkesan diskriminatif terhadap satu kelompok. Menurut Hadi, setiap raperda harus melalui kajian yang mendalam pakar-pakar terkait. Seperti akademisi yang bertugas sebagai tim ahli penyusun naskah akademik. Selain itu, pembahasan juga harus menyentuh latar belakang hukum dan sosial agar isu-isu diskriminatif bisa dihindari. ”Jadi para tim ahli yang berpikir. Setelah jadi draf, itu dibahas di DPRD. Dengan adanya raperda ini, semua pihak akan diakomodasi untuk kepentingan bersama. Jangan langsung berpikir negatif ada kelompok yang didiskriminasi,” ucap Hadi. Dia menambahkan perda serupa telah lebih dahulu diterapkan di beberapa daerah, seperti Bekasi dan Bogor.

Wali Kota Makassar Dukung Penggodokan Perda Larangan LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221101-WA0007.jpg" alt="Pemprov dan DPRD Jabar setujui Raperda APBD 2023. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemprov dan DPRD Jabar setujui Raperda APBD 2023. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat (Jabar) menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2023 pada akhir Oktober. Pengesahan itu adalah catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Raperda APBD karena biasanya persetujuan bersama selalu ditandatangani akhir November. Jabar merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya.  ”Kita apresiasi kinerja luar biasa ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan seluruh yang terlibat,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Dia mengatakan dengan percepatan persetujuan bersama raperda APBD, kinerja Pemprov Jabar dengan seluruh perangkatnya bisa lebih baik. Berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran tinggi dan ekonomi bergerak lebih cepat pula.  Gubernur Ridwan Kamil berharap eksekutif dan legislatif bisa menghadirkan kinerja yang lebih produktif mengantisipasi resesi global yang diprediksi akan dirasakan pada 2023.  ”Walaupun diksi dunia seakan menggelap, insya Allah Indonesia tetap terang benderang,” kata Ridwan Kamil.  Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan volume anggaran 2023 direncanakan Rp 34,39 triliun, target pendapatan daerah sebesar Rp 33,52 triliun yang bersumber dari PAD dan lain-lain. Belanja daerah pada APBD 2023 diproyeksikan Rp 33,31 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.  Sehingga ada selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp 214,45 miliar yang akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 873,28 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2022.  Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah yang besarnya Rp 1,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyertaan modal kepada BUMD.  Gubernur berharap dengan persetujuan itu akan menjamin pembangunan Jabar semakin maju dan sejahtera. ”Ini juga semoga menjamin semangat kita membangun Jawa Barat juara lahir batin, terpadu, serasi dan berkelanjutan,” ujar Ridwan Kamil.

Pemprov-DPRD Jabar Setujui Raperda APBD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-6.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani Perda. Pemprov Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani Perda. Pemprov Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyetujui dan mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur.  Perda tersebut meliputi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Perda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Perda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Perda tentang Kerja Sama Daerah.  Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengatakan, sembilan fraksi di DPRD Jatim setuju dan menerima empat raperda tersebut menjadi perda. Ada beberapa catatan dari fraksi-fraksi di DPRD Jatim diharapkan untuk segera diperbaiki dan diperhatikan Pemprov Jatim.  Juru Bicara Fraksi PDIP Daniel Rohi mengapresiasi kerja keras Komisi A selaku pengusul dan pembahas raperda tentang Fasilitasi P4GNPN serta Bapemperda yang telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Fasilitasi P4GN-PN.  ”Cakupan aturan bukan hanya pencegahan, namun juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika,” kata Daniel.  Menurut dia, cakupan aturan bukan hanya pada narkotika, namun juga prekursor narkotika. Yakni zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.  ”Perda juga mengatur terkait tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,” jelas Daniel.  Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagio menyambut baik ditetapkannya empat raperda itu menjadi perda. Politikus Partai Golkar itu berharap produk regulasi tersebut bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Provinsi Jawa Timur.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk meminimalkan angka penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba belum diatur mengenai intensitas kegiatan sosialisasi, edukasi, dan/atau pemeriksaan berkala di lingkungan pemerintah, badan usaha, dan satuan pendidikan.  ”Penggantian Peraturan Menteri Dalam Negeri berdampak pada perlunya penyesuaian terhadap beberapa materi muatan lain dalam Perda Jatim Nomor 13 Tahun 2016,” jelas Khofifah.

Jatim Punya 4 Peraturan Daerah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/janji-selesaikan-20-raperda-target-dprd-jatim-2017_m_102271.jpeg" alt="Rekapitulasi Perda dari Tahun ke Tahun" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Perda dari Tahun ke Tahun</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp;DPRD Jatim memiliki pekerjaan rumah berupa 28 rancangan peraturan daerah (raperda). Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya merupakan peninggalan tahun sebelumnya. Sisanya adalah raperda baru dan revisi perda lama. Perinciannya, 15 raperda merupakan usulan eksekutif. Sisanya, yakni 13 raperda, berasal dari inisiatif dewan. Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bappeda) DPRD Jatim menganggap 28 raperda itu termasuk normal. Bahkan, lembaga tersebut menarget 20 raperda selesai dan digedok tahun ini. Sebab, 10 raperda merupakan sisa tahun lalu. &rsquo;&rsquo;Kami pasti bisa menyelesaikannya sesuai target,&rsquo;&rsquo; kata Achmad Heri, ketua Bappeda DPRD Jatim. Kinerja lembaga yang dulu bernama Badan Legislasi (Banleg) itu memang sering disorot. Banyak usulan raperda yang tidak selesai. Tahun lalu hanya 19 raperda yang selesai. Padahal, seluruhnya ada 33 raperda. Kondisi paling parah terjadi pada 2015. Ada 31 raperda yang terdiri atas 21 inisiatif dewan dan sisanya usulan eksekutif. Dari jumlah tersebut, hanya 15 yang tuntas. Tidak sampai separo dari total usulan. Kala itu anggota DPRD Jatim beralasan disibukkan penyelenggaraan pilkada serentak. Konsentrasi mereka terganggu sehingga pembahasan tidak maksimal. Heri menegaskan, sistem kerja akan diperbaiki. Termasuk ketelitian dalam membahas setiap raperda. Jangan sampai produk perda yang sudah digedok justru tidak relevan dengan kondisi masyarakat. &rsquo;&rsquo;Penataan sistem kerja mampu menyelesaikan raperda sesuai target yang disepakati bersama,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dia juga menjelaskan, sebagian besar raperda yang diusulkan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya Raperda Rencana Ruang Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda tentang Pengawasan Orang Asing. Heri menilai raperda tersebut harus diprioritaskan agar bisa diaplikasikan di masyarakat. Karena itu, Bappeda DPRD Jatim akan mengoptimalkan pembahasan setiap usulan tersebut. Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo berharap pembahasan setiap usulan harus selektif. Dia tidak ingin produk perda yang sudah digedok ternyata tidak relevan. Untuk menerapkannya, butuh revisi kembali. &rsquo;&rsquo;Ada proses lagi yang harus dilalui,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Selain itu, banyak raperda yang hanya hitam di atas putih. Artinya, dampaknya tidak jelas saat diterapkan di masyarakat. Pelanggaran terhadap perda tersebut masih ada. Upaya menertibkan masyarakat melalui perda pun tidak berhasil. Dia mencontohkan pengawasan orang asing. Kenyataannya banyak item yang belum ditampung dalam peraturan tersebut. Misalnya, kewajiban setiap warga Jawa Timur untuk melaporkan keberadaan orang asing ke imigrasi. &rsquo;&rsquo;Padahal, itu perlu dan sangat penting dilakukan,&rsquo;&rsquo; jelas politikus Golkar tersebut.  Agar maksimal, lanjut dia, pembahasan harus melibatkan lembaga yang paham dengan masalah tersebut. Misalnya, pengawasan orang asing harus mengajak imigrasi. Dengan begitu, aspek yang tercantum dalam perda mewakili pola kehidupan di masyarakat. (riq/c15/oni/sep/JPG)

Janji Selesaikan 20 Raperda, Target DPRD Jatim 2017