<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/high-angle-sad-teenager-school_23-2149583172-2180904345.jpg" alt="Ilustrasi bullying atau perundungan./(Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bullying atau perundungan./(Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus bullying atau perundungan yang terjadi di SMPN 3 Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur (Jatim) dipastikan berlanjut ke ranah hukum. Keluarga korban menolak penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Mereka menuntut keadilan bagi W sebagai korban. Dalam kasus yang viral di media sosial tersebut, diduga ada 14 siswa kelas VII yang terlibat sebagai pelaku.&nbsp; Persoalan itu mendapat atensi publik secara luas setelah video berdurasi kurang dari 1 menit viral di media sosial. Bullying yang dialami oleh W diduga terjadi di tengah-tengah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMPN 3 Doko. Mulanya korban dengan siswa lain yang berasal dari dusun yang sama terlibat saling ejek. Tidak berhenti, saling ejek itu berlanjut sampai bullying.&nbsp; Karena itu, keluarga korban menolak penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau damai. Mereka memilih kasus tersebut dilanjutkan ke ranah hukum. Karlan sebagai kakek korban mengakui bahwa selama ini cucunya dikenal sebagai anak yang pendiam. Dia tidak pernah menunjukkan sikap aneh atau menceritakan pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan di sekolah. &rdquo;Ya harus diproses, kami tidak terimalah pokoknya itu. Harus jalur hukum ini. Nggak pernah cerita. Dia itu anaknya pendiam. Cuma kelihatannya itu kayak orang jahat, tapi bukan. Hanya karena alisnya itu tebal,&rdquo; &nbsp;ucap Karlan sebagaimana dikutip dari pemberitaan Radar Blitar pada Rabu (23/7). Karlan berharap aparat penegak hukum memproses kasus tersebut secara adil. Tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dia khawatir kejadian serupa terulang. Menurut dia, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Bukan menjadi arena tindak kekerasan. Kasatreskrim Polres Blitar AKP Momon Suwito menyampaikan bahwa pihaknya telah bergerak dengan mendatangi ke lokasi kejadian untuk menangani kasus tersebut. Tim penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa korban, serta memintai keterangan dari saksi-saksi. &rdquo;Kejadiannya terjadi pada Jumat, 18 Juli, sekitar pukul 08.00 WIB, tepatnya di dekat kamar mandi sekolah di Kecamatan Doko. Korban dibawa ke lokasi kejadian dan dilakukan bullying serta pemukulan oleh sekitar 14 anak sekolah,&rdquo; kata Momon. Menurut dia, kejadian bermula ketika korban dijemput oleh beberapa kakak kelasnya saat berada di sekolah. Kemudian, korban diajak menuju ke belakang kamar mandi sekolah. Di sana korban mendapati sekitar 20 siswa lain telah berkumpul dan mulai melontarkan ejekan secara verbal. Tidak berselang lama, seorang siswa kelas VIII berinisial NTN memulai aksi kekerasan dengan memukul pipi kiri korban dan menendang bagian perutnya. Aksi tersebut memicu siswa lain ikut melakukan pengeroyokan kepada korban secara bersama-sama. &rdquo;Usai kejadian, korban sempat kembali ke kelas namun tetap dalam kondisi trauma. Tak lama kemudian, korban kembali diancam oleh pelaku utama agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada guru maupun orang tuanya. Akibat ketakutan, korban sempat merahasiakan kejadian itu hingga akhirnya menceritakan semuanya sepulang sekolah,&rdquo; jelasnya. Polres Blitar memeriksa 6 saksi dalam kasus tersebut. Mereka memastikan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku, yang semuanya masih berstatus pelajar atau anak di bawah umur.&nbsp; Visum juga telah dilakukan terhadap korban untuk mendalami dampak fisik dari kejadian tersebut. Momon memastikan, penyelidikan dilakukan dengan pendekatan sistem peradilan pidana anak (SPPA). Polres Blitar juga melibatkan sejumlah instansi terkait, mulai dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), dinas sosial, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. &rdquo;Karena pelaku dan korban masih di bawah umur, proses penanganan tetap memperhatikan perlindungan anak sesuai undang-undang yang berlaku,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kasus bullying di SMPN 3 Doko, Blitar melibatkan 14 siswa, Keluarga korban menuntut keadilan secara hukum dan menolak penyelesaian damai.

Kasus Bullying di SMPN 3 Doko Blitar Berlanjut ke Ranah Hukum, Keluarga Korban Tolak Penyelesaian Secara Kekeluargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikut-awasi-kosmetik-berbahaya-beauty-influencer-wajib-catat-merek-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Beauty influencer dan MUA diminta waspadai kosmetik berbahaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Beauty influencer dan MUA diminta waspadai kosmetik berbahaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di pasaran. Dalam hasil pengawasan triwulan I 2025 (Januari&ndash;Maret), BPOM menemukan sedikitnya 16 item kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang. &ldquo;Dari 16 temuan tersebut, 10 merupakan produk dalam negeri berbasis kontrak produksi, sedangkan enam lainnya merupakan produk impor,&rdquo; ungkap Kepala BPOM Taruna Ikrar. Dia menyebut sejumlah bahan berbahaya yang ditemukan antara lain merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, dan pewarna merah K10. Bahan-bahan tersebut berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari iritasi, kerusakan organ, hingga risiko kanker. &ldquo;Produk-produk ini bisa menyebabkan efek serius bagi kesehatan, bahkan berbahaya bagi ibu hamil,&rdquo; lanjut Taruna. Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah melakukan penertiban di fasilitas produksi dan distribusi masing-masing kosmetik, termasuk ritel. Selain mencabut izin edar, BPOM juga menghentikan sementara kegiatan produksi, peredaran, dan impor kosmetik terkait. Taruna menegaskan, pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu akan dikenai sanksi tegas. &ldquo;Ancaman pidana paling lama 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar, sesuai Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,&rdquo; ujarnya. BPOM juga membuka kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum bila ditemukan indikasi pidana. &ldquo;PPNS BPOM akan melanjutkan ke tahap proses pro-justitia,&rdquo; ujar Taruna. Dia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih produk kosmetik dan tidak menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya.&nbsp; &nbsp;

BPOM temukan 16 kosmetik berbahaya di pasaran, 10 produk dalam negeri dan 6 produk impor. Penertiban dan sanksi tegas diberlakukan.

BPOM Kembali Temukan 16 Kosmetik Berbahaya di Pasaran, Ada Yang Tingkatkan Risiko Kanker, Bakal Seret Produsen ke Ranah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/91_tari_1-3773032205.jpg" alt="FOKUS: Para talent berlatif untuk pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di areah Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (8/9). (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>FOKUS: Para talent berlatif untuk pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di areah Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (8/9). (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Salah satunya terlihat dari fasilitas pertandingan yang belum rampung sepenuhnya.&nbsp; Terkait temuan ini, Dito telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Bila ditemukan ada pelanggaran pidana, dia memastikan bakal melanjutkannya ke proses hukum. "Tim kami sudah koordinasi sesama Satgas," kata Dito kepada wartawan, Kamis (12/9). Dito mengatakan, Kejagung dan Bareskrim Polri merupakan Satgas Pendampingan Tata Kelola Penyelenggaraan PON Sumut dan Aceh. Hal itu tertuang dalam Keppres Nomor 24 Tahun 2024. "Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya, kita ingin ini menjadi PON yang sukses," imbuhnya. Sementara itu, Wadirtipikor Bareskrim Polri Kombespol Arief Adiharsa membenarkan bahwa sudah ada koordinasi mengenai dugaan penyelewengan di PON XXI. Namun, dia belum mau berbicara lebih jauh. "Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri," ujar Arief.&nbsp;

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.

Temukan Dugaan Penyelewengan di PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Menpora Dito Ancam Bawa Kasusnya ke Ranah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kalau-benar-bertemu-anggota-dewan-7-penyidik-kpk-harus-diproses_m_151915.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kanan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut bertemu dengan anggota Komisi III DPR. Mereka diduga meminta uang pengamanan kepada wakil rakyat sebesar Rp 2 miliar. Dugaan mengarah pada anggota dewan dan penyidik itu membuat Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo gerah. Menurutnya, jika tudingan itu benar, maka harus dibawa ke ranah hukum pidana. Tidak cukup di selesaikan di ranah komite etik internal KPK. "Sebab dalam UU KPK sangat jelas diatur. Jika benar ada penyidik menemui pihak-pihak terkait perkara dalam penanganan perkara, tindakan tersebut adalah pidana," &lrm;ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (19/8). Lebih jauh Bambang mengungkapkan, setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun&lrm;. &lrm;Politikus Partai Golkar ini menambahkan, persoalan hukum ini sudah sangat serius. Apalagi menyangkut integritas KPK dan DPR. Sebab persoalan ini bukan delik aduan. Sehingga Polri harus segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para pihak yang mengungkapkan hal itu dalam rekaman di pengadilan. "Apakah itu fakta atau hanya rekayasa tanpa fakta hukum yang hanya bertujuan untuk ingin menarget pihak-pihak tertentu," katanya. Pemeriksaan bisa dimulai dari pemutaran rekaman secara utuh tanpa potongan atau editan dan pengecekan soal keaslian rekaman tersebut di Labotarium Forensik Mabes Polri. Dari situ nanti akan jelas tergambar siapa bicara apa dan dalam nada apa. Paralel dengan itu, Polri bisa melakukan pemeriksaan, pertama terhadap Miryam sebagai orang yang menyebut nama anggota Komisi III yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK dan meminta uang pengamanan Rp 2 miliar. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang memeriksa Miryam untuk mengkonfirmasi isi rekaman CCTV tersebut, karena banyak kalimat-kalimat tidak jelas dan mutu rekaman jelek. Apakah nama-nama itu keluar dari mulut Miryam atau keluar dari mulut penyidik. Polri juga harus memanggil dan segera memeriksa anggota Komisi III DPR yang mengaku bertemu dengan tujuh penyidik KPK. Selain itu juga anggota dewan ini dikonfrontir langsung dengan penyidik KPK yang dituding bertemu dan meminta uang pengamanan Rp2 miliar tersebut. Polri harus segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan tersebut ke publik. Apakah tudingan itu benar atau hanya isapan jempol dan fitnah. Jika tudingan itu tidak benar dan fitnah, Polri harus meningkatkannya ke penyidikan. Baik terhadap Miryam, anggota DPR yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK maupun penyidik yang memeriksa Miryam karena adanya dugaan rekayasa dan kesaksian palsu di pengadilan. "Jika tudingan itu benar, maka Polri harus meningkatkan status saksi terhadap anggota Komisi III DPR dan tujuh penyidik dan pegawai KPK tersebut menjadi tersangka dan dilanjutkan proses hukumnya ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya. Namun demikian, Bambang mengaku ragu dengan tudingan adanya tujuh penyidik KPK yang menemui anggota Komisi III tersebut. Karena itu hanyalah pengakuan sepihak dengan mengutip ucapan pihak lain dan belum menjadi bukti hukum. "Apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman tersebut, bukanlah sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh dirinya sebagai saksi," pungkasnya.

Kalau Benar Bertemu Anggota Dewan, 7 Penyidik KPK Harus Diproses

ranah hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ranah hukum

Berita Terkini

Kasus Bullying di SMPN 3 Doko Blitar Berlanjut ke Ranah Hukum, Keluarga Korban Tolak Penyelesaian Secara Kekeluargaan

BPOM Kembali Temukan 16 Kosmetik Berbahaya di Pasaran, Ada Yang Tingkatkan Risiko Kanker, Bakal Seret Produsen ke Ranah Hukum

Temukan Dugaan Penyelewengan di PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Menpora Dito Ancam Bawa Kasusnya ke Ranah Hukum

Kalau Benar Bertemu Anggota Dewan, 7 Penyidik KPK Harus Diproses

Download Aplikasi JawaPos.com