<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/TN34q9FWdQxknsG2PFtBottoNd1quECcUwIhua7S-1-1260131777.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecek salah satu proyek saluran di Surabaya. Janjikan pembangunan saluran dan rumah pompa tuntas November. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecek salah satu proyek saluran di Surabaya. Janjikan pembangunan saluran dan rumah pompa tuntas November. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pembangunan saluran dan rumah pompa sebagai antisipasi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi saat musim hujan tiba.&nbsp; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, percepatan pembangunan saluran hingga rumah pompa ini ditargetkan rampung pada November 2025. Karena itu, pengerjaannya pun dikebut setiap hari selama 24 jam. &ldquo;Karena perhitungan kita itu hujannya November, tetapi ternyata agak maju. Semoga percepatan ini bisa dilakukan, dan teman-teman (Pemkot Surabaya) sudah mengerjakan selama 24 jam,&rdquo; tutur Eri di Surabaya, Jumat (24/10). Ia menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang tinggal di sekitar proyek, apabila selama proses pengerjaan saluran dan rumah pompa selama 24 jam, membuat mereka terganggu. Ini demi mempercepat pekerjaan, sehingga saat musim hujan tiba, genangan air bisa diantisipasi dengan baik. "Saya mohon maaf kepada warga Surabaya. Kalau sudah selesai akan dilakukan pembilasan, ada perbaikan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Eri menjelaskan, penyelesaian genangan air kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia menyebutkan, penanganan genangan kali ini dilakukan per wilayah, sehingga air yang mengalir tidak masuk ke dalam satu tempat.&nbsp; &ldquo;Bukan per lokasi-lokasi, tapi per wilayah yang kita potong-potong sehingga tidak lagi aliran (air) itu masuk ke dalam satu tempat. Itu yang kita lakukan,&rdquo; terang orang nomor satu di Kota Pahlawan. Ia meminta warga Surabaya memahami pembangunan saluran dan rumah pompa yang sedang berlangsung, karena pemkot kini berupaya keras mengatasi berbagai titik rawan genangan agar kota lebih aman saat hujan. &ldquo;Saya minta tolong kepada warga Surabaya untuk memahami kondisi itu, sehingga nanti pada waktu musim hujan, wilayah-wilayah yang biasanya banjir, insya Allah sudah bisa berkurang banjirnya,&rdquo; pungkas Eri.&nbsp;

Pemkot Surabaya percepat pembangunan saluran dan rumah pompa untuk antisipasi bencana hidrometeorologi saat musim hujan.

Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Saluran dan Rumah Pompa, Ditarget Rampung November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/KfEDl9dC6qsPRfplslntVCO2G1uJ1DWfiL2xGKSZ-2241804482.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) di Jakarta menyampaikan pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) di Jakarta menyampaikan pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat yang terus melandai. Caranya lewat penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai untuk 35 juta keluarga. Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat Rp 900 ribu dan diharapkan tuntas dicairkan selama dua pekan ke depan. Ditemui wartawan di Jakarta (18/10), Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, bansos tunai tersebut bernama bantuan langsung tunai sementara (BLTS). Besarannya adalah Rp 300 ribu per keluarga untuk periode Oktober, November, dan Desember. "Pencairannya satu kali, sekaligus," jelasnya. Saiful mengatakan, proses pencairan BLTS tersebut sudah mulai berjalan. Uang itu diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Dengan asumsi setiap keluarga ada suami, istri, dua anak, bantuan itu berdampak untuk 140 juta jiwa. Sekjen PBNU itu mengatakan, BLTS berbeda dengan bansos tunai yang sudah rutin disalurkan setiap bulan. Total anggaran yang disiapkan untuk BLTS tersebut mencapai Rp 31,54 triliun. Dia berharap uang BLTS itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh keluarga penerima. Saiful menuturkan, selama ini pemerintah sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan lewat program keluarga harapan atau PKH. "BLTS ini di luar dari penerima BLT reguler," tandas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu. Dengan adanya BLTS, bansos pemerintah semakin beragam jenisnya. Perinciannya adalah PKH murni dengan jumlah penerima 398.714 keluarga. Masing-masing mendapatkan Rp 2,8 juta per tahun dengan total anggaran Rp 1,116 triliun. Kemudian ada program sembako murni dengan penerima 8.675.797 keluarga. Setiap keluarga menerima Rp 2,4 juta per tahun. Total anggarannya Rp 20,822 triliun. Selain itu ada penerimaan PKH dan sembako sejumlah 9.601.286 keluarga, masing-masing menerima Rp 5,2 juta per tahun. Total anggarannya Rp 49,927 triliun. Pemerintah juga mengeluarkan bansos penebalan untuk Juni-Juli 2025 yang menyarat 18.277.083 keluarga. Masing-masing mendapatkan Rp 400 ribu, total anggarannya Rp 7,311 triliun. Kemudian yang terakhir adalah bantuan stimulus ekonomi lewat BLTS.

Pemerintah salurkan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Rp 900 ribu untuk 35 juta keluarga, rampung dalam dua pekan.

BLT Sementara Cair Rp 900 Ribu untuk 35 Juta Keluarga, Pencairan Ditarget Rampung 2 Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Kawasan-Tanpa-Rokok-5-1-2415652441.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DKI Jakarta, Farah Savira, optimistis pembahasan Raperda KTR selesai sesuai target pada bulan ini. Pekan lalu, Pansus KTR telah melanjutkan pembahasan hingga pasal 15. diharapka, dalam waktu dekat seluruh pasal sudah bisa disepakati. "Ini kebetulan amanah yang diberikan ke kami untuk bisa diselesaikan di periode ini, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ini sesuatu yang diperlukan masyarakat Jakarta," ujar Farah, Selasa (16/9). Politikus Golkar ini menegaskan bahwa pembahasan regulasi ini tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia tak ingin Perda KTR nantinya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. "Jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas atau juga potensi ekonomi yang ada. Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke behavior. Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya," jelasnya. Farah menjelaskan, Raperda KTR diharapkan bisa lahir sebagai aturan komprehensif. Nantinya, aturan teknis akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). "Sehingga aturan teknis tadi, semisal untuk penegakan hukum, siapa yang berwenang, seperti apa, termasuk tim satgasnya itu siapa-siapa aja, itu nanti juga bisa diturunkan dalam bentuk pergub," ujarnya. Dalam pembahasan lanjutan, Pansus juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam implementasi perda. DPRD pun akan dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan Perda KTR nantinya. "Maka dari itu, ada banyak masukan dan tambahan dari teman-teman, supaya DPRD juga berperan untuk bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan dan implementasi perda ini ke depan," tambah Farah. <h2>Soroti Larangan Jual Rokok di Sekitar Sekolah</h2> Anggota Pansus Ranperda KTR lainnya, Yusuf, memberi perhatian khusus pada pasal pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. "Dekat sekolah itu pasti ada toko yang jaraknya kurang dari 200 meter. Ini kita juga perlu kajian lebih lanjut. Jangan sampai kita juga dalam kebijakan ini banyak merugikan pedagang kecil, usaha-usaha warung kecil," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Yusuf yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menegaskan, aturan ini diharapkan tidak menambah beban berat masyarakat. <h2>Pramono Jamin Perda KTR Tidak Rugikan UMKM</h2> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya juga memastikan Raperda KTR tidak akan menurunkan omzet UMKM. Hal ini pun akan menjadi perhatian pemprov DKI Jakarta ke depan. "Pasti perda itu (Raperda KTR) tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu,' ujar Pramono di Jakarta Selatan, Senin (15/9). Pramono menjelaskan, aturan tersebut hanya akan membatasi aktivitas merokok di sejumlah lokasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok di ruang publik. "Jadi pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, yang di mana UMKM enggak pernah jualan di situ," kata dia.

Pembahasan Perda Kawsan Tanpa Rokok DKI Jakarta terus berlanjut, dengan penekanan pada perlindungan masyarakat dan UMKM.

Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Tak akan Ganggu Ekonomi, Pansus DPRD DKI Jakarta Targetkan penyusunan Rampung Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/yZMzbxV06IM9jiYk9znBgFJuV82ggmDim82o34KZ-1-2661548728.jpg" alt="Kardinal Ignasius Suharyo meresmikan Goa Maria Immaculata di kompleks kampus Unika Atma Jaya Jakarta pada Kamis (5/6) petang. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kardinal Ignasius Suharyo meresmikan Goa Maria Immaculata di kompleks kampus Unika Atma Jaya Jakarta pada Kamis (5/6) petang. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah hutan beton di kawasan Semanggi, Jakarta, terdapat satu lokasi yang bisa jadi tempat perenungan umat Kristiani, khususnya Katolik.&nbsp; Yaitu Goa Maria Immaculata di kompleks kampus Unika Atma Jaya. Setelah dipugar, lokasi tersebut diresmikan kembali oleh Kardinal Ignasius Suharyo pada Kamis (5/6) petang.&nbsp; Bangunan utama di Goa Maria Immaculata itu adalah patung Bunda Maria yang berada persis di bawah pohon beringin yang rindang. Di depannya terdapat tempat duduk bagi umat Katolik yang berkunjung ke sana. Tepat di bawah patung Bunda Maria itu, terdapat sebuah mata air. Aliran mata air itu disalurkan ke tujuh keran yang ada di samping gerbang masuk.&nbsp; Membuka catatan sejarah, Goa Maria Immaculata dibangun pada dekade 1980-an, lewat gagasan Dekan Unika Atma Jaya Mariana Setiadarma. Salah satu momen menarik terjadi pada 12 Oktober 1989 silam. Saat itu Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Jakarta.&nbsp; Salah satu lokasi yang dikunjungi Paus Yohanes Paulus II saat itu adalah di kampus Unika Atma Jaya. Di luar agenda protokoler, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi lokasi Goa Maria Immaculata itu. Kemudian melakukan prosesi pemberkatan di sana.&nbsp; Setelah terakhir dipugar, Goa Maria Immaculata diresmikan kembali oleh Kardinal Ignasius Suharyo. "Ada segala cara bersembah bakti ke Bunda Maria," pesannya. Dia juga menyampaikan bahwa keberadaan Goa Maria Immaculata itu membawa pesan kepada sivitas akademika Unika Atma Jaya untuk selalu berdoa.&nbsp; Sementara itu Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi mengatakan keberadaan Goa Maria Immaculata menandakan kekhasan Katolik di kampus Unika Atma Jaya. "Diharapkan bisa jadi tempat ziarah umat Katolik di Atma Jaya, maupun di Jakarta pada umumnya," tandasnya. Pada momen tersebut juga diresmikan Lobby Carol Wojtyla dan ATMACanteen. Seluruh bangunan itu melengkapi keberadaan ruang terbuka hijau di pelataran kampus. Masyarakat umum yang melintas di kawasan Semanggi bisa mampir ke goa tersebut. Keberadaannya bisa untuk melepas kepenatan hiruk-pikuk Jakarta.

Goa Maria Immaculata di Jakarta resmi dibuka kembali setelah dipugar, menjadi tempat ziarah umat Katolik dan simbol spiritual di tengah kota

Rampung Dipugar, Goa Maria Immaculata di Jakarta Siap Dikunjungi Umat Katolik, Pernah Diberkati Paus Yohanes Paulus II Pada 1989

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/1000568738-1-2779794783.jpg" alt="Suasana peron Stasiun Surabaya Gubeng. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana peron Stasiun Surabaya Gubeng. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;PT KAI mengumumkan tiket kereta api antarkota untuk perjalanan bulan Februari 2025, sudah tersedia secara bertahap. Hal ini seiring dengan selesainya finalisasi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka). Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, penerapan pola Gapeka 2025 ini bagian dari kolaborasi KAI dan DJKA Kemenhub untuk meningkatkan layanan perkeretaapian di Indonesia. "Beberapa peningkatan yang dilakukan meliputi peningkatan keselamatan, keandalan prasarana dan sarana, kecepatan perjalanan, serta kapasitas angkut," ujar Luqman dalam keterangannya, Kamis (2/1). Dalam aspek keselamatan, jadwal perjalanan kereta api 2025 akan semakin dioptimalkan. Yakni dengan jadwal perjalanan yang jauh lebih terencana, sesuai update sarana dan prasarana terkini.&nbsp; "Keandalan prasarana dan sarana juga ditingkatkan melalui modernisasi infrastruktur rel dan penambahan armada kereta api yang lebih andal. Termasuk di KAI Daerah Operasional 8 Surabaya," lanjutnya. Gapeka 2025, tutur Luqman, diproyeksikan dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta api antarkota di pulau Jawa hingga total 2.551 menit per hari. Kapasitas angkut juga ditingkatkan dengan menambah 20 perjalanan KA antarkota di pulau Jawa, serta perpanjangan relasi untuk menjangkau lebih banyak daerah.&nbsp; "Pemesanan tiket KA antarkota di KAI Daop 8 Surabaya untuk perjalanan bulan Februari 2025, sudah dapat dilakukan secara bertahap sejak Senin, 1 Januari 2025," tutur Luqman. Apabila perjalanan kereta api belum tersedia di platform penjualan, seperti aplikasi KAI Access, masyarakat diimbau untuk dapat melakukan pengecekan ketersedian tiket secara berkala. Penjualan tiket KA antarkota saat ini dapat dilakukan H-30 sebelum tanggal keberangkatan. Ke depan akan disesuaikan kembali oleh KAI secara bertahap menjadi H-45 sebelum tanggal keberangkatan. "Pelanggan yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 atau media sosial resmi @KAI121," imbuh Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya itu.&nbsp;

PT KAI mengumumkan tiket kereta api antarkota untuk perjalanan bulan Februari 2025, sudah tersedia secara bertahap.

Gapeka 2025 Sudah Rampung, Tiket Kereta Api Antarkota Keberangkatan Bulan Februari Tersedia Bertahap

rampung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rampung

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Saluran dan Rumah Pompa, Ditarget Rampung November 2025

BLT Sementara Cair Rp 900 Ribu untuk 35 Juta Keluarga, Pencairan Ditarget Rampung 2 Pekan

Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Tak akan Ganggu Ekonomi, Pansus DPRD DKI Jakarta Targetkan penyusunan Rampung Bulan Ini

Rampung Dipugar, Goa Maria Immaculata di Jakarta Siap Dikunjungi Umat Katolik, Pernah Diberkati Paus Yohanes Paulus II Pada 1989

Gapeka 2025 Sudah Rampung, Tiket Kereta Api Antarkota Keberangkatan Bulan Februari Tersedia Bertahap

Download Aplikasi JawaPos.com