<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Y60hd5cVA9aJTTvZOfdlbNC25NVDoLQ9HGL4gbPp-1-1578974361.jpg" alt="Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Perkembangan kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kini menarik perhatian publik internasional. Salah satu suara yang cukup lantang datang dari Tom Wright, jurnalis investigasi global dan penulis buku Billion Dollar Whale, yang menilai perkara ini melampaui urusan hukum domestik dan berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan perusahaan teknologi dunia, khususnya Google. Dalam sejumlah pandangannya, Wright menilai kasus ini berada di persimpangan sensitif antara penegakan hukum, iklim investasi, dan dinamika politik nasional. Ia menyoroti dugaan adanya intervensi menteri dalam pengadaan teknologi pendidikan yang dikaitkan dengan ekosistem bisnis tertentu. Namun, menurut Wright, relasi bisnis yang disorot aparat penegak hukum perlu dilihat secara proporsional dalam konteks praktik global. &nbsp; Investasi Teknologi: Lazim atau Bermasalah? Wright membandingkan investasi Google di Gojek dengan pola serupa yang lazim dilakukan perusahaan teknologi global lainnya. Menurutnya, keterlibatan Google, Sequoia Capital, hingga Facebook di Gojek merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi ekonomi digital Indonesia, bukan anomali yang otomatis mengarah pada konflik kepentingan. &ldquo;Dalam narasi global, investasi pada perusahaan rintisan berstatus unicorn adalah taruhan bisnis yang wajar, terutama di kawasan Asia Tenggara yang tumbuh cepat,&rdquo; tulis Wright dalam keterangannya. Ia menilai penanaman modal semacam itu tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai upaya memengaruhi kebijakan atau pengadaan pemerintah. Karena itu, ketika praktik bisnis yang lazim di tingkat global kemudian ditafsirkan sebagai dugaan korupsi, Wright menilai muncul preseden yang patut dicermati. Ia mengingatkan dampak jangka panjangnya terhadap minat profesional sektor swasta untuk terlibat dalam pemerintahan. Wright bahkan mengutip respons publik di media sosial internasional yang mempertanyakan pesan apa yang ingin disampaikan Indonesia kepada generasi profesional muda. &ldquo;Apa contoh yang ingin ditunjukkan kepada orang-orang yang meninggalkan dunia usaha demi mengabdi di pemerintahan?&rdquo; tulis seorang pembaca yang dikutip Wright. Isu ini dinilai krusial di tengah upaya Indonesia mendorong kolaborasi antara negara dan sektor swasta, terutama dalam percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi. &nbsp; Sikap Google: Diam yang Diperhitungkan Di sisi lain, Google sejauh ini memilih bersikap hati-hati. Perusahaan teknologi raksasa itu menyatakan tidak dapat berkomentar atas proses hukum yang sedang berjalan, sembari menegaskan komitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Wright menyebut sikap tersebut sebagai respons korporasi yang 'sangat standar'. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana strategi diam ini bisa dipertahankan. Menurutnya, Google berada dalam posisi dilematis: terlalu aktif dapat dianggap mengintervensi hukum negara lain, sementara terlalu pasif berisiko menimbulkan kesan meninggalkan mitra bisnis di saat krisis. Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai persoalan besar bagi reputasi Google di Indonesia, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga etika kemitraan. Kasus ini juga tak lepas dari konteks politik nasional yang dinamis. Penahanan mantan menteri muda yang selama ini dipandang sebagai simbol modernisasi dan inovasi terjadi di tengah konfigurasi kekuasaan yang sensitif. Wright menyebut lanskap politik Indonesia sebagai 'messy', di mana figur dengan jaringan global dan modal reputasi bisa dipersepsikan sebagai aset sekaligus ancaman. Dampaknya, perkara ini berpotensi memengaruhi persepsi investor asing terhadap Indonesia. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pasar besar yang kompleks namun relatif terbuka bagi inovasi teknologi. Wright mengingatkan bahwa kriminalisasi yang dianggap tidak proporsional dalam relasi bisnis yang sah dapat menggerus kepercayaan tersebut dan merusak citra Indonesia di mata global. Meski demikian, Wright menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilemahkan hanya karena yang terjerat adalah figur reformis. Tuduhan terkait pengadaan Chromebook, mulai dari evaluasi harga, kesesuaian perangkat di wilayah 3T, hingga transparansi sistem pengadaan, tetap merupakan isu substantif yang menyangkut kepentingan publik. Namun, ia menekankan bahwa integritas penegakan hukum juga diuji dari konsistensi. Jika hanya individu yang diproses hukum sementara entitas korporasi yang terlibat secara logis tidak tersentuh, publik berhak mempertanyakan keadilan dan arah penegakan hukum tersebut. Menurut Wright, kasus Nadiem Makarim saat ini berada di tiga persimpangan utama. Pertama, relasi antara idealisme teknokrat dan realitas politik: seberapa aman jalur profesional dari dunia startup ke kabinet negara. Kedua, hubungan Indonesia dengan raksasa teknologi global: mampukah negara menegakkan akuntabilitas tanpa timpang antara individu dan korporasi. Ketiga, kredibilitas Google sebagai investor dan mitra jangka panjang di Indonesia. &nbsp; Selagi proses hukum terus berjalan, satu hal dinilai pasti: cara Indonesia menangani perkara ini akan diamati dunia internasional. Bukan semata soal vonis akhir, tetapi tentang apakah hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik, serta bagaimana negara dan korporasi global bersikap ketika kolaborasi strategis diuji oleh krisis kepercayaan. (*)

Kasus Nadiem Makarim disorot global sebagai ujian hukum dan relasi Indonesia dengan raksasa teknologi utama di dunia

Kasus Nadiem Makarim Jadi Sorotan Global, Jurnalis Internasional Sebut Ujian Relasi Indonesia dengan Raksasa Teknologi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/PRATAMA-KPU-1.jpg" alt="Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga raksasa teknologi Google, Facebook, dan Twitter, terancam diblokir pada 20 Juli. Sebab, mereka belum melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE).  Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menyatakan, hal itu memperlihatkan pemerintah bisa tegas terhadap Facebook (FB), Google, dan Twitter. Sekaligus menunjukkan pada raksasa teknologi itu bahwa negara tidak tunduk pada perusahaan multinasional.  ”Bila dihitung dari jumlah pemakai, misalnya Twitter, pemakai aktif di Tanah Air sebanyak 10 juta sampai 15 juta orang. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tegas,” kata pakar keamanan siber Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Senin (18/7).  Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lanjut Pratama, pernah tegas terhadap Telegram yang saat itu pemakainya 10 juta orang. Namun, menurut dia, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, ada beberapa pasal yang dianggap karet. Misalnya pasal 9 dan pasal 14.  Dalam pasal tersebut, Pratama menjelaskan, bisa men-takedown (mencopot) konten serta akses informasi dengan alasan mengganggu ketertiban umum serta meresahkan masyarakat. Di negara lain hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya kasus terlebih dahulu dan izin permintaan tersebut dikeluarkan pengadilan.  ”Jadi, poin pasal karet tersebut sebaiknya ditinjau Kominfo dan dirundingkan bersama-sama dengan elemen masyarakat,” kata Pratama.  Menyinggung ancaman terhadap FB, dia menyebutkan, pemakai di Tanah Air lebih dari 130 juta orang. Namun, kebutuhan FB tidak sekrusial Google, yang layanannya sudah banyak dipakai, bahkan di kampus-kampus, perusahaan, dan juga pemerintah daerah sampai pusat.  Namun, kata Pratama, Facebook tidak sendirian, ada WhatsApp dan Instagram juga yang ada dalam satu payung, Meta (layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat).  Jadi, WhatsApp dan Instagram apa juga terancam diblokir? menurut Pratama, WhatsApp yang akan menjadi perhatian serius karena menjadi aplikasi utama instant messaging (pesan singkat) yang dipakai saat ini. Oleh karena itu, pendekatannya tidak bisa sama dengan Telegram yang dahulu langsung diancam blokir karena pemakainya tidak terlampau banyak.  Pratama memandang perlu ada jeda waktu agak lama untuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga memberi waktu pada FB selaku pemilik WhatsApp untuk melakukan pendaftaran PSE ke Kominfo. ”Jadi, perlu syok terapi juga karena selama ini mereka merasa lebih aman dan lebih besar karena pemakai di Indonesia sangat banyak,” ucap Pratama.  ”Hal itu termasuk keberanian mereka, terutama FB, untuk urusan pajak. Bahkan, FB juga enggan membuka kantor di Indonesia. Media sosial ini hanya membuka kantor yang ada satpamnya untuk menerima surat saja,” ucap Pratama Persadha.  Dia menambahkan, masyarakat perlu tahu bahwa FB dan Twitter bila tidak segera penuhi syarat beroperasinya PSE di Tanah Air, layanan media sosial itu diblokir sampai mereka penuhi syarat beroperasi PSE di Indonesia. FB akan rugi banyak karena pemakai di Indonesia relatif sangat banyak.  ”Pengumuman dari pemerintah sangat penting, terutama para pengiklan di FB dan Twitter untuk menghentikan iklannya sementara pada saat pemblokiran platform tersebut,” papar Pratama Persadha.  Terkait dengan Google, Pratama memperkirakan akan lebih banyak mendapatkan penolakan karena pemakaiannya sudah sampai ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari kampus, perkantoran, sampai pemerintah memakai layanan Google. Belum lagi, YouTube yang di bawah Google sudah menjadi platform mencari uang banyak pihak.  ”Namun, yang paling parah adalah layanan Google di smartphone android. Bila diblokir, banyak layanan yang tidak berfungsi,” ucap Pratama Persadha.  ”Atas dasar itu, Uni Eropa melarang Google memberikan aplikasi secara default (bawaan) di ponsel android yang beredar di negara Uni Eropa. Selain karena melanggar aturan monopoli, juga mengurangi ketergantungan masyarakat negara tersebut pada aplikasi Google,” terang dia.

Belum Daftar PSE, Ahli Sebut Google, Facebook, Twitter, Bisa Diblokir

raksasa teknologi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#raksasa teknologi

Berita Terkini

Kasus Nadiem Makarim Jadi Sorotan Global, Jurnalis Internasional Sebut Ujian Relasi Indonesia dengan Raksasa Teknologi

Belum Daftar PSE, Ahli Sebut Google, Facebook, Twitter, Bisa Diblokir

Download Aplikasi JawaPos.com