<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-141419-3623882147.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang menyayangkan pernyataan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi yang menanggapi mosi tidak percaya beberapa ketua PGRI provinsi secara emosional pada saat Rakornas PGRI pada 15 Juni. Saat itu, kata Dadang, ketua umum menyatakan, upaya menggerogoti kepengurusan dari dalam sangat tidak elok, bahkan menjatuhkan marwah PGRI sebagai organisasi profesi guru. &rdquo;Ini makin menunjukkan bagaimana etika ketua umum dalam berkomunikasi yang dipenuhi dengan nada merendahkan, sinisme bahkan sarkastis, yang seharusnya ini amat perlu dihindari apalagi sebagai sosok pemimpin dari sebuah organisasi para pendidik,&rdquo; kata Dadang di Jakarta, Senin (19/6). Dadang menambahkan, mosi tidak percaya yang dilontarkan tidak hanya satu atau dua provinsi, tetapi ada 18 provinsi. Hal itu semestinya menjadi bahan renungan, refleksi, dan muhasabah Unifah Rosyidi. &rdquo;Ini sekiranya dia memang pemimpin yang memiliki kearifan. Sekali lagi sangat disayangkan bahwa reaksi beliau (Unifah Rosyidi) dan orang-orang yang di sekelilingnya yang terus menerus mengedarkan narasi dengan diksi yang menghina dan merendahkan orang lain. Ini menunjukkan dengan tegas siapa sesungguhnya beliau dan orang-orang di sekelilingnya,&rdquo; tegas Dadang yang juga ketua bidang Organisasi dan Kaderisasi PB PGRI. Menurut Dadang, menanggapi suatu perbedaan pendapat seharusnya dengan merangkul bukan memukul. Kalau memang apa yang disampaikan beberapa pengurus provinsi dalam mosi tidak percaya tersebut tidak benar, dijawab saja item per item dan berikan bukti-bukti konkret. &rdquo;Jangan malah jawaban melebar kemana-mana dan bahkan terkesan menghindar dengan melemparkan tuduhan bahwa ini adalah upaya menjatuhkan ketua umum. Jadi timbulnya pertanyaan atau mosi tidak percaya dari beberapa pengurus di daerah menunjukkan bahwa ada hal yang mengganjal dalam sistem organisasi ini, hal ini perlu disikapi dengan bijak,&rdquo; jelas Dadang. PGRI adalah organisasi besar milik para guru dari seluruh Tanah Air, mulai dari tingkat pusat yang dipimpin ketua umum, sekjen, para ketua yang dipilih langsung oleh kongres, sampai ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota, cabang, dan ranting. Sedangkan bendahara, para wakil sekjen tidak dipilih langsung, melainkan ditunjuk melalui rapat pleno pimpinan. &rdquo;Saya selaku ketua yang salah satu tugasnya membidangi Organisasi dan Kaderisasi (hasil rapat pleno pertama setelah Kongres XXII di Solo, 2019) sangat menyayangkan sikap ketua umum dalam menanggapi persoalan ini, saya sudah sering mengingatkan beliau agar arif dan bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan, tapi malahan kita yang mengingatkan untuk kebaikan malah dituduh sebagai pengkhianat,&rdquo; terang Dadang. &rdquo;Terkait yang dilanggar dan yang disampaikan mosi tidak percaya oleh beberapa pengurus provinsi seharusnya dijawab saja,&rdquo; tambah dia. Sebelumnya, Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi PB PGRI Wijaya Winarya menuturkan, perbedaan pandangan atau sikap di sebuah organisasi adalah hal biasa. Dinamika, friksi, ataupun perbedaan pendapat antar pengurus dan berbagai kelompok kepentingan, sebatas persaingan internal. &rdquo;Biasanya diselesaikan secara internal organisasi,&rdquo; kata Wijaya, Minggu (18/6). Dia mengatakan, saat ini ada manuver atau upaya tidak sesuai dengan AD/ART PGRI. &rdquo;Segelintir oknum PGRI yang mengatasnamakan provinsi dan berupaya menyoroti kepemimpinan di PB PGRI saat ini,&rdquo; jelas Wijaya. Mosi tidak percaya itu disuarakan Tim 9 atau sejumlah 18 orang pengurus PGRI. Salah satu penyebab keluarnya mosi tidak percaya itu adalah kepemimpinan Unifah dinilai tidak menjalankan sistem kolektif kolegial. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi merespons tudingan tidak menerapkan sistem kolektif kolegial itu. Guru besar Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, di PGRI ada forum rapat pleno. Dalam sebulan, minimal digelar satu kali rapat pleno. Tujuannya untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Hasil rapat pleno dicatat. Termasuk setiap pengurus PGRI yang hadir, diabsen. &rdquo;Kolektif kolegial itu artinya segala keputusan tidak diputuskan sendiri,&rdquo; tutur Unifah di Gedung Guru PGRI pada Sabtu (17/6).

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang menyayangkan pernyataan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi  yang emosional menanggapi mosi tidak percaya

Soal Mosi Tidak Percaya, Dadang Sebut Ketum PB PGRI Tinggal Jawab Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ikn-samarinda-2118879507.jpg" alt="Sotinsia Desi, guru SDN 07 Samarinda yang juga menjadi fasilitator pelatihan Ekosistem Pendidik Profesional PSF mempraktikkan pembelajaran menyenangkan./istimewa" width="100%">
<figcaption>Sotinsia Desi, guru SDN 07 Samarinda yang juga menjadi fasilitator pelatihan Ekosistem Pendidik Profesional PSF mempraktikkan pembelajaran menyenangkan./istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui sejumlah kementerian, mempunyai sejumlah program berupa penyaluran bantuan dana. Termasuk kalangan guru maupun organisasi profesi guru. Para guru diminta hati-hati dan waspada praktik percaloan dengan modus supaya bisa mendapatkan bantuan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan tersebut disampaikan Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya. Dia mengatakan, urusan bantuan pemerintah dan praktik percaloan tersebut dibahas dalam Rakornas PGRI yang digelar di Jakarta pada Kamis (15/6) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Inspektorat dan Ditjen Pauddasmen Kemendikbudristek penerimaan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk lembaga PGRI, telah melalui mekanisme yang berlaku. "Jadi, harus berhati-hati terhadap tawaran-tawaran kemudahan yang dilakukan oknum-oknum tertentu sebagai perantara (calo)," kata Wijaya pada Jumat (16/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wijaya mengatakan, ada beberapa poin rekomendasi Rakornas PGRI itu. Selain soal proses bantuan tanpa lewat calo, juga soal agenda Olimpiade PGRI di Palembang Sumsel September 2023. Dia mengatakan, seluruh anggota atau pengurus PGRI di daerah diminta ikut menyukseskan acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isu lainnya soal kabar mendongkel posisi Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi melalui mosi tidak percaya. Dia menegaskan bahwa mosi tidak percaya itu disampaikan bukan lewat forum resmi organisasi PGRI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, sesuai AD-ART PGRI, untuk pengambilan keputusan atau sikap organisasi di tingkat provinsi harus melalui forum organisasi melibatkan pengurus Kabupaten/Kota masing-masing. Karena itu pernyataan mereka telah melanggar AD-ART organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan bahwa PGRI bukan organisasi politik. Tetapi organisasi profesi yang menjunjung tinggi etika dan musyawarah sehingga tidak mengenal istilah mosi tidak percaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setiap persoalan dibahas dalam musyawarah dalam forum-forum resmi organisasi seperti Konferensi Kerja Nasional yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Karena itu, pengambilan sikap pribadi atas nama organisasi telah melanggar AD-ART PGRI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Wijaya menuturkan, beberapa pengurus PGRI Provinsi telah menyatakan dicatut namanya sebagai penandatangan mosi tidak percaya. Padahal mereka tidak tahu menahu sama sekali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti yang dialami pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta. Kemudian, Maluku Utara, Kota Bau-Bau, Papua Barat Daya, dan PGRI Papua Selatan.</div>

Dia menjelaskan, penerimaan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk lembaga PGRI, telah melalui mekanisme yang berlaku.

Organisasi Guru Diminta Waspada Praktik Calo Bantuan Pemerintah

rakornas PGRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rakornas PGRI

Berita Terkini

Soal Mosi Tidak Percaya, Dadang Sebut Ketum PB PGRI Tinggal Jawab Saja

Organisasi Guru Diminta Waspada Praktik Calo Bantuan Pemerintah

Download Aplikasi JawaPos.com