<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/WhatsApp-Image-2025-12-01-at-215636-711091222.jpeg" alt="Ditjen Bina Adwil Kemendagri, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi, Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Bina Adwil Kemendagri, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi, Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP), di Jakarta, Rabu (13/11). Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dalam sambutannya menyampaikan bahwa data kewilayahan yang valid adalah prasyarat dasar dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. &ldquo;Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, serta evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, keakuratan data kewilayahan bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menentukan ketepatan sasaran kebijakan di lapangan. Rakor tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama yang menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi seluruh pihak terkait. Komitmen tersebut antara lain percepatan validasi data toponimi dan batas daerah di wilayah-wilayah yang masih menghadapi kendala administrasi. Selain itu, disepakati optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya Sistem Informasi Geografis (SIG), untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses oleh pemerintah daerah pembina koperasi. Rakor juga mendorong pembentukan tim kerja lintas sektor guna memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan serta data sektoral lain yang relevan dengan pengembangan koperasi. Dengan adanya fasilitasi pemenuhan dan integrasi data tersebut, pelaksanaan program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan tepat sasaran. Dalam penutupan kegiatan, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program Kementerian Koperasi. Ia menyebutkan, Kementerian Koperasi saat ini tengah menjalankan program Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya mendorong koperasi agar semakin profesional dan berkelanjutan. &ldquo;Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan akan memberikan kepastian lokasi dan wilayah operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,&rdquo; ujar Raziras. Menurutnya, kejelasan data kewilayahan juga akan mendukung kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pembinaan, serta mendorong kemandirian koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Rakor tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan penguatan data kewilayahan berjalan beriringan dengan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Pemerintah berharap upaya penguatan data ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya koperasi yang benar-benar berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Raziras Rahmadillah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program Kementerian Koperasi.

Gelar Rakor, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Dukung Koperasi Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/JTBC-1-859902168.jpg" alt="Potongan adegan di drakor" width="100%">
<figcaption>Potongan adegan di drakor</figcaption>
</figure> &nbsp; <div>JawaPos.com&nbsp;- Drakor (drama Korea) JTBC mendatang 'The Art of Negotiation' telah mengungkap, rahasia di balik transformasi rambut putih Lee Je Hoon yang mencolok.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Drakor 'The Art of Negotiation' mengikuti kisah Yoon Joo No (Lee Je Hoon), seorang ahli M&amp;A yang dikenal sebagai negosiator legendaris, saat ia memimpin timnya melalui tantangan perusahaan yang berisiko tinggi.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Drakor ini dibesut oleh sutradara Ahn Pan Seok, yang dikenal dengan perhatiannya yang cermat terhadap detail dan realisme.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Lee Je Hoon melakukan transformasi yang berani menjadi Yoon Joo No, 'Ular Putih' dari dunia negosiasi, memikat pemirsa dengan rambut peraknya yang mencolok.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan karakternya yang masih dalam masa jayanya, rasa ingin tahu tumbuh tentang mengapa Yoon Joo No mengadopsi penampilan yang tidak konvensional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Saya ingin menyampaikan secara visual ketepatan Yoon Joo No yang nyaris sempurna, sebagai seorang negosiator pada pandangan pertama."&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Penataan gaya ini, membantu saya merangkulnya sepenuhnya sebagai karakter yang berbeda dan luar biasa,&rdquo; jelas Lee Je Hoon, seperti yang dikutip Soompi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Yang menarik, penampilan dramatis ini menjadi nyata berkat rekomendasi kuat dari sutradara Ahn Pan Seok.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Pada awalnya, saat pertama kali dia menyarankannya, saya dan orang-orang disekitar tidak yakin apakah itu akan berhasil."&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tetapi sutradara sangat merekomendasikannya, dan dengan upaya yang cermat dari tim tata rias serta kostum kami, saya dapat sepenuhnya berkomitmen untuk itu,&rdquo; ungkap Lee Je Hoon.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sutradara Ahn Pan Seok lebih lanjut mengungkapkan, bahwa rambut putih Yoon Joo No dimaksudkan sebagai elemen simbolis.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Karena dia terus-menerus bernegosiasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh, saya tidak ingin dia terlihat seperti seorang pemuda dan dia harus terlihat setara dengan orang-orang di sekitarnya."&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Naskah aslinya, menggambarkan rambut peraknya sebagai perangkat visual yang menyulitkan untuk menentukan usianya secara pasti, dan menurut saya ini adalah ide yang bagus.&rdquo;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Salah satu konsultan kami mengatakan, bahwa rambutnya benar-benar beruban di awal usia 30-an."&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sama seperti rambut Marie Antoinette yang dikatakan berubah menjadi putih dalam semalam selama Revolusi Perancis, kami ingin rambut Yoon Joo No memberikan kesan yang tak terlukiskan dan hampir meresahkan bagi pemirsa.&rdquo;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Di atas segalanya, pendalaman Lee Je Hoon ke dalam peran tersebut semakin meningkatkan antisipasi untuk penampilannya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Dari saat ia tiba di lokasi syuting sampai syuting berakhir, ia tetap berada dalam karakternya. Bahkan saat istirahat, ia tetap berada dalam pola pikir tersebut."&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pemirsa dapat menantikan untuk melihat setiap sisi dari Lee Je Hoon dalam drama ini,&rdquo; ungkap tim produksi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Drakor 'The Art of Negotiation' dijadwalkan akan tayang perdana pada tanggal 8 Maret pukul 22.30 KST.</div> <div>&nbsp;</div>

Drakor 'The Art of Negotiation' telah mengungkap, rahasia di balik transformasi rambut putih Lee Je Hoon yang mencolok.

Lee Je Hoon Menjelaskan Simbolisme Rambut Putihnya yang Mencolok Dalam Drakor 'The Art Of Negotiation'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/IMG_5298-3630699635.jpeg" alt="Menko PMk Pratikno memberi keterangan usai rakor dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya, Selasa (5/11). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko PMk Pratikno memberi keterangan usai rakor dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya, Selasa (5/11). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menggelar rapat koordinasi perdana, bersama para menteri dan pimpinan lembaga di bawah koordinasinya. Salah satu yang dibahas adalah upaya pemerintah dalam menangani bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, di Kabupaten Flores Timur. Kepala BNPB dan Wakil Menteri Sosial beserta jajaran disebutnya telah berada di lokasi bencana untuk melakukan penanganan intensif terhadap korban terdampak. &ldquo;Tadi kita juga menggarisbawahi, kita akan berusaha untuk terus memberikan dukungan lebih kepada para korban bencana erupsi di Flores Timur ini,&rdquo; ungkapnya usai rapat di kantor Kemenko PMK, Selasa (5/11). Selain Gunung Lewotobi Laki-Laki, Sejumlah hal lain juga dibahas detail, terutama yang berkaitan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pratikno menjelaskan, beberapa hal yang dibahas antara lain cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit, dan penuntasan penyakit TB oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Juga renovasi sekolah serta pembangunan sekolah unggulan terakreditasi dan digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kemendikti Saintek, dan Kemenag. Selanjutnya, program-program yang telah disinkronkan antar kementerian dan lembaga akan disampaikan dalam forum&nbsp;komunikasi kepala daerah (forkopimda) di seluruh Indonesia.&nbsp;Sehingga bisa tercipta kolaborasi yang terukur dan berdampak besar bagi masyarakat. Menurut Pratikno, hal ini sudah disampaikan Prabowo sejak awal. Bahwa harus ada kerja sama lintas sektor untuk merampungkan program-program prioritas pemerintah. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, agama, dan lainnya. &ldquo;Ini juga jadi momentum yang bagus untuk melakukan sinkronisasi. Bukan hanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal,&rdquo; imbuhnya.

Menko PMK Pratikno menggelar rapat koordinasi perdana, bersama para menteri dan pimpinan lembaga di bawah koordinasinya, Selasa (5/11).

Kumpulkan Para Menteri di Kantor Kemenko PMK, Menko PMK Pratikno Bahas Erupsi Gunung Lewotobi Hingga Cek Kesehatan Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/WhatsApp-Image-2024-08-14-at-064453-733602216.jpg" alt="Rakor bupati, wali kota, dan gubernur, seluruh Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rakor bupati, wali kota, dan gubernur, seluruh Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8). Rakor perdana bersama Presiden Jokowi di IKN Nusantara diikuti bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia. Wali Kota Eri mengatakan, pembangunan IKN Nusantara akan berdampak baik pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Eri optimistis, posisi Kota Surabaya bakal semakin strategis dengan keberadaan IKN Nusantara. &rdquo;Surabaya akan menjadi hub untuk berbagai penunjang IKN, mulai dari logistik, kebutuhan pangan, sektor jasa, jalur tol laut, dan sebagainya,&rdquo; sebut Eri. Momen Eri di IKN diunggah di Instagram wali kota muda tersebut, @ericahyadi_. &rdquo;Alhamdulillah senang dan bangga rasanya bisa rapat koordinasi pertama di IKN yang langsung dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi. Insya Allah, Surabaya akan menjadi HUB untuk operasional IKN, baik dari kebutuhan jasanya, kebutuhan pangan, dan semuanya,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri menyebutkan, Surabaya menjadi HUB Logistik dan men-support kebutuhan IKN Nusantara, kota ini akan semakin berkembang dan dapat menyejahterakan warga. &rdquo;Semoga Surabaya dengan IKN ini, akan semakin berkembang dan bisa menyejahterakan warga Kota Surabaya, dengan kita memenuhi sebagai HUB operasional di IKN,&rdquo; ujar Eri. Wali Kota Eri menjelaskan, dalam rakor perdana ini, Presiden Jokowi menyampaikan berbagai hal. Salah satunya terkait pembangunan Istana Garuda di IKN Nusantara. Wali Kota Eri menerangkan, bangunan Istana Garuda berbeda dengan bangunan Istana Negara Jakarta. Bangunan Istana Negara di Jakarta dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda, sedangkan Istana Garuda dibangun oleh orang Indonesia. &rdquo;Tadi Pak Presiden menyampaikan terkait pembangunan istana negara di IKN. Istana negara di IKN ini adalah bangunan yang betul-betul dibangun oleh Indonesia, karena Gedung Istana Merdeka di Jakarta itu adalah bangunan Belanda dan pernah ditempati kolonial, sehingga ini (IKN) adalah satu-satunya yang dibangun istana yang bersejarah dibangun oleh orang Indonesia sendiri,&rdquo; jelas Eri. Eri menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membangun sebuah kota yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah agar menyelesaikan realisasi anggaran 2024 pada Agustus. &rdquo;Insya Allah bisa segera digedok dan diparipurnakan terkait dengan perubahan anggaran keuangan (PAK), sehingga (anggaran) 2024 bisa dipertanggungjawabkan, bisa selesai tepat waktu dengan penyerapan optimal. Itu yang dipesan Pak Presiden. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan di kota dan kabupaten,&rdquo; tutur Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengikuti Rakor bersama Presiden Joko Widodo di IKN Nusantara bersama bupati, wali kota, dan gubernur

Wali Kota Eri Cahyadi Ngevlog di IKN Nusantara Sebut Surabaya Siap Jadi Hub, Apa itu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/WhatsApp-Image-2024-08-07-at-123854-3539236813.jpeg" alt="Rakor Pengembangan Pemuda yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Selasa (6/8/2024) di Jogjakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rakor Pengembangan Pemuda yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Selasa (6/8/2024) di Jogjakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terwujudnya koordinasi untuk kolaborasi lintas sektor sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang melibatkan 28 Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah, harus terjadi melalui rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Pemuda yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Selasa (6/8/2024) di Jogjakarta. Terlebih pada Perpres 43 tahun 2022 itu sendiri amanatnya adalah kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah melalui para K/L.&nbsp;Dimana tim pengarah terhadap perpres ini di ketuai oleh Wakil Presiden. Sedangkan Kemenko berperan sebagai orkestrator hingga ke setiap daerah terhadap terwujudnya efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program, serta kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Begitu pun dengan Kemendagri yang perannya teramat vital dalam terwujudnya kolaborasi dan sinergi dalam mengorkestrasi Kabupaten/Kota. Hal tersebut diungkapkan Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Raden Isnanta, saat memandu jalannya diskusi panel pada rakor itu. "Selama ini perihal koordinasi hanya enak diucapkan, sehingga melalui rakor ini tidak saja hanya sekadar omon-omon, akan tetapi langkah-langkah strategis untuk terwujudnya kolaborasi dan sinergi itu harus lahir dari rakor ini," ucapnya. Sementara itu, Suprayoga Hadim selaku Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dalam diskusi mengatakan terdapat tujuh hal yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin saat menggelar rapat tingkat menteri pada 25 Januari 2024 lalu terkait Perpres No 43/2022 ini, di mana dua dari tujuh poin tersebut menekankan peran daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), kemudian pentingnya koordinasi dan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "RAD itu implikasinya kepada bagaimana para OPD terkait terlibat di dalam planning kepemudaan seperti halnya di pusat yang memiliki 28 K/L atau lebih dari 3/4 nya Kabinet yang masuk dalam Perpres 43 tahun 2022, dimana dalam planning kepemudaan ini lebih banyak dalam konteks urusan daerah, pusat hanya NSPK dengan kata lain yang punya pemuda itu adalah daerah, sehingga ini menjadi kunci bagaimana kepedulian daerah terhadap kepemudaan ini. Tak hanya terhadap daerah, kami di pusat juga sangat rewel dan selalu melihat dalam kaitannya Rencana Aksi Nasional (RAN) itu seperti apa," tuturnya. Suprayoga pun mendorong daerah untuk memiliki kepedulian yang semakin tinggi terhadap urusan kepemudaan ini dan menuju arah tersebut dibutuhkan rencana yang tepat untuk menunjang anggaran yang mencukupi. "Dalam menyusun RAD saja baru 17 propinsi yang melakukan, padahal kita memiliki 38 propinsi, ditambah 514 Kab/Kota, sehingga jika daerah memiliki komitmen untuk menyusun RAD dan APBDnya pun dialokasikan, maka jika itu terjadi apa yang kita inginkan akan tercapai dan target RPJM pun terpenuhi dan pak Wapres sangat konsen akan hal itu," ungkap Suprayoga. "Planning dan budgeting itu satu paket. Kalau rencananya tidak ada namun mengharapkan anggarannya ada itu tidak mungkin. Jadi kita benar-benar konsen kenapa RAN dan RAD perlu disusun, karena implikasinya nanti kepada anggarannya. Ini menjadi penting untuk kita evaluasi bersama, tambahnya. Menyinggung tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di mana pada tahun ini mencapai skor 56,33 yang didalamnya memiliki lima domain, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, namun Suprayoga menilai bahwa 3 dari 5 indikator tersebut mengalami stagnan dalam 3 tahun terakhir, meski terdapat kenaikan skor IPP terhadap pencapaian tahun lalu. "Indikator pendidikan, kesempatan kerja dan gender mengalami stagnasi, jadi dari lima domain yang ada kita melihat bahwa memang perlu lagi dipacu dalam konteks ini, walaupun ada delapan kategori penghargaan yang sudah cukup mewakili, namun ada stagnasi yang perlu kita pacu pada tahun 2024 ini," pungkasnya.

Pada Perpres 43 tahun 2022 itu sendiri amanatnya adalah kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah melalui para K/L untuk pengembangan.

Amanat Perpres No 43 Tahun 2022, Kemenpora Sebut Kolaborasi Harus Terwujud Melalui Rakor Pengembangan Pemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/WhatsApp-Image-2024-02-05-at-100638-248245678.jpg" alt="gerakan Save PP Pordasi sebagai respons dari seluruh stakeholder perkudaan di Indonesia." width="100%">
<figcaption>gerakan Save PP Pordasi sebagai respons dari seluruh stakeholder perkudaan di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Putusan rapat koordinasi Pusat Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan Triwatty Marciano hingga November 2024 menimbulkan polemik. Banyak pihak yang menolak Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 195 Tahun 2023 tersebut, termasuk pengurus provinsi (pengprov) dan klub berkuda. Penolakan itu membuat muncul gerakan Save PP Pordasi. Gerakan itu bentuk respons dari seluruh stakeholder perkudaan di Indonesia yang melihat bahwa organisasi Pordasi perlu menaati peraturan sesuai AD/ART. Mereka menilai hasil putusan rapat rakor PP Pordasi tak sah karena tidak sesuai aturan. &rdquo;Kami melihat Pordasi melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan peraturan UU ataupun AD/ART. Gerakan save Pordasi bukan gerakan radikal, bukan ingin menghancurkan Pordasi tetapi ingin merekatkan organisasi,&rdquo; ujar Asep Noordin, ketua harian PP Pordasi Jawa Barat. Gerakan save Pordasi ini berisi perwakilan 17 pengurus provinsi Pordasi yang merupakan bagian dari 24 anggota Pordasi. Didukung juga oleh komunitas pacu dan komunitas equestrian di Indonesia. Setidaknya 90 persen klub-klub dan pemilik kuda, baik dari komunitas pacu dan equestrian di seluruh Indonesia turut menolak. Gerakan itu juga diikuti group sponsor event dan penyelenggara event berkuda, seperti EQINA yang merupakan bagian dari komisi equestrian PP Pordasi periode 2012-2015 dan 2015 - 2019. Perwakilan pengurus provinsi Pordasi Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, hadir pada Rapat Koordinasi Pimpinan PP Pordasi menolak hasil rakor 2024. Jejen Rusyana Dyan, Sekretaris Umum PP Pordasi Jabar menambahkan, rakor Pordasi 2024 seharusnya tidak membuat keputusan. Menurut dia, rakor hanya menjadi ajang penyampaian informasi dari PP Pordasi ke pemprov. &rdquo;Tapi lihat hasilnya sepertinya lain yang diusulkan PP dari rilis dengan apa yang dibahas di rakor,&rdquo; ucap Jejen. &rdquo;Karena di rakor tidak memutuskan suatu keputusan tapi mengiformasikan organisasi Pordasi yang masih dalam tahap penyempurnaan,&rdquo; tambah Jejen. Penasihat PP Pordasi Sulawesi Utara (Sulut) Sherpa Manembu menyatakan, masa bakti ketua umum PP Pordasi sesuai surat edaran KONI seharusnya sudah berakhir pada 31 Januari 2024. &rdquo;Secara de jure kepengurusan PP Pordasi sudah demisioner,&rdquo; ungka Sherpa Manembu. Sementara itu, Ketua Umum PP Pordasi Jateng M. Danang mendesak agar segera dilaksanakan munas Pordasi sesuai dengan berakhirnya masa bakti PP Pordasi pada 31 Januari. Menurut dia, Rakor 2024 tidak untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, Danang menilai saat rakor terkesan ada pengambilan keputusan terkait perpanjangan masa jabatan PP Pordasi sampai dengan setelah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.&nbsp; &rdquo;Selain itu apabila hasil pembicaraan dalam Rakorpim dianggap sebagai sebuah keputusan PP Pordasi hal tersebut tidak sah, karena pengprov anggota pordasi yang hadir tidak memenuhi kuorum,&rdquo; ucapnya. Danang menyebut rapat koordinasi pimpinan tersebut tidak memiliki sesi pemungutan suara persetujuan dari anggota yang hadir. Bahkan perwakilan pengurus Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Utara menyanggah penjelasan yang disampaikan Kabid Organisasi KONI Pusat Mayjen Purn. Eko Budi Prasetyo perihal alasan pemberlakuan SK KONI. Gerakan save Pordasi juga meminta Pordasi agar menindaklanjuti SK Rakernas Jogjakarta pada November 2023. Salah satunya dalam kurun waktu tiga bulan membentuk TPP (Tim Penyeleksian dan Penjaringan) hingga 11 Februari 2024. &rdquo;PP Pordasi juga harus menggelar musyawarah nasional segera dalam kesempatan pertama pasca Pemilu, sebelum Ramadhan ini,&rdquo; ujar Danang. Gerakan save Pordasi juga mengingatkan PP Pordasi periode 2020-2024 terhitung 1 Februari 2024 sudah berakhir masa bakti kepengurusannya. Sehingga sudah tidak memiliki kewenangan sebagai PP Pordasi, kecuali kewajiban menyelenggarakan Munas 2024.

Putusan rakor PP Pordasi 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan Triwatty Marciano hingga November timbulkan polemik

Tolak Putusan Perpanjang Masa Jabatan Triwatty, 17 Pengprov Bentuk Gerakan Save Pordasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/sumsel-400963246.jpg" alt="Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat kegiatan Rakor Forkopimda se-Sumsel." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat kegiatan Rakor Forkopimda se-Sumsel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni telah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumsel. Rakor mengangkat tema Sinergitas dalam Penanganan Bencana, Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, serta Mempertahankan Daerah Zero Konflik. &rdquo;Rapat Forkopimda seluruh Sumsel merupakan forum silaturahmi sekaligus sebagai perkenalan karena biasanya Forkopimda sering terjadi pergantian. Rapat juga sebagai forum sinergi dan kolaborasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu,&rdquo; kata Fatoni. &rdquo;Pertemuan juga membahas dan menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk 2024,&rdquo; tambah dia. Sejumlah capaian telah dicapai Pemprov Sumsel selama 2023. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 5,08 persen (yoy). Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan nasional sebesar 4,94 persen. &rdquo;Kekompakan dan kerja keras telah kita tunjukkan bersama, kita patut bersyukur capaian Sumsel cukup baik di tahun-tahun belakangan, kita harus jaga dan pertahankan capaian ini bahkan harus kita tingkatkan,&rdquo; ucap Fatoni. Selain itu, angka inflasi di Sumsel juga cukup terkendali bahkan pada Desember 2023 sebesar 3,17 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan di Sumsel pada Maret 2023 menurun menjadi 11,78 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Sumsel pada Maret 2023 menurun menjadi 1,29 persen dari September 2022 sebesar 3,9 persen atau menurun 1,89 persen. Selanjutnya, menurut Agus Fatoni, terkait dengan prevalensi stunting pada 2023, menurun menjadi 18,6 persen dibandingkan 2021 yaitu 24,80 persen. Prestasi tersebut merupakan penurunan stunting tercepat di Pulau Sumatera. &rdquo;Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,18 poin masuk dalam kategori tinggi dan telah mencapai target yaitu 3,09 poin. Semua capaian dan raihan yang diperoleh ini semua berkat kerja sama, kerja kekompakan dan juga dukungan dari semua pihak,&rdquo; jelas Agus fatoni. Dia mengimbau Forkopimda untuk bekerja sama menyukseskan program prioritas yang telah direncanakan pada 2024. Di antaranya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, penanganan stunting, penanganan inflasi. dan penurunan kemiskinan ekstrem. Fatoni juga meminta agar reformasi birokrasi dan ketenteraman serta ketertiban umum perlu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kualitas UMKM berbasis digital serta peningkatan ekonomi sektor unggulan, percepatan realisasi proyek strategis di Sumsel termasuk&nbsp;penanganan bencana tahunan yang kerap terjadi di Sumsel. &rdquo;Kita perlu tangani bersama yang pertama adalah penanganan bencana-bencana setiap tahun selalu terjadi, pada akhir tahun pada saat musim panas akan ada kebakaran hutan namun di sisi lain pada saat hujan ada longsor dan banjir. Ini perlu kita tangani bersama. Pengendalian inflasi juga masih menjadi PR bersama-sama, kita penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,&rdquo; ucap Agus Fatoni.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni bahas sejumlah agenda penting pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumsel

Pj Gubernur Agus Fatoni Kumpulkan Forkopimda se-Sumsel, Sinergikan Penanganan Program Prioritas 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7092_24499_rakor-bawaslu3.jpg" alt="Caption Foto kiri-kanan : Nyoman Sastrawan, Direktorat Gratifikasi KPK Maruli Tua dan moderator Panwaslu Minahasa Selatan Franny sengke?y." width="100%">
<figcaption>Caption Foto kiri-kanan : Nyoman Sastrawan, Direktorat Gratifikasi KPK Maruli Tua dan moderator Panwaslu Minahasa Selatan Franny sengke?y.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta berpatisipasi menelusuri aliran dana kampanye dan modus pencucian uang dalam dana kampanye penyelenggara pilkada. PPATK mengaku telah mengantongi calon kepala daerah yang diduga lakukan praktik cuci uang. Namun, kata Ketua Kelompok Riset PPATK Nyoman Sastrawan aliran dana kampanye dan modus pencucian uang dalam dana kampanye peserta pilkada akan dibeber pada saatnya. &quot;Itu nantilah, ada waktunya (dibeberkan, red). Tunggu dua sampai tiga bulan,&quot; ujar Nyoman &lrm;yang&nbsp;menjadi salah satu pembicara dalam rapat koordinasi stakehokders yang &nbsp;digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (13/10). Dia mengatakan, kalau terjadi transaksi yang&nbsp;mencurigakan &lrm;dari peserta pilkada&nbsp;harus dilaporkan ke PPTAK. Salah satu yang wajib melaporkan lembaga perbankan. &lrm;&quot;Apalagi bagi incumbent (petahana) yang tergolong &nbsp;PEP (political expose person),&quot; ucapnya. Dia menambahkan, untuk PEP itu harus diperlakukan lebih khusus. Saat membuka rekening sendiri pun mereka akan diproses uji tuntas dan lebih ekstensif terkait permintaan datanya. &quot;Dan perbankan sendiri melakukan lebih dalem dan ketat dalam mengawasi orang-orang yang terkespos publik ini,&quot; jelasnya. Nyoman memaparkan, perbankan juga harus melaporkan transaksi di luar pola dan karakteristik. &quot;Untuk mengetahui dana-dananya apakah berasal dari tindak pidana korupsi atau apa yang mencurigakan,&quot; tuturnya. Dia menyebutkan, masyarakat juga bisa melaporkan, termasuk lembaga pemerintah dan pihak berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK. &quot;Jalur penelusurannya pun bisa lebih cepat,&quot; pungkasnya. (rka/JPG)&nbsp;

PPTAK Segera Ungkap Praktik Cuci Uang Para Calon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6997_24400_rakor-2.jpg" alt="Suasana rakor para stakeholders pilkada se Sulut, di Manado Selasa (13/10). Dari kiri: Komisioner KASN Tasdik Kinanto, tenaga ahli DKPP Firdaus, moderator Detri Aritonang dan Pimpinan Bawaslu Nasrullah." width="100%">
<figcaption>Suasana rakor para stakeholders pilkada se Sulut, di Manado Selasa (13/10). Dari kiri: Komisioner KASN Tasdik Kinanto, tenaga ahli DKPP Firdaus, moderator Detri Aritonang dan Pimpinan Bawaslu Nasrullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengajak masyarakat Sulut jangan salah pilih pemimpin di 9 Desember 2015. Saat tampil sebagai pembicara di rapat koordinasi (rakor) stakeholders, Tasdik mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) satu-satunya momentum memilih pemimpin yang tepat. Baik level bupati, wali kota, gubernur, hingga anggota legislatif. Oleh karenanya seluruh komponen masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib hukumnya mencari pemimpin yang berkompeten dan berprestasi. &quot;Dengan melihat track record (rekam jejak) yang baik. Jangan cari pemimpin karena dia orang kaya, tapi cari yang berkualitas,&quot; ujar mantan Sekretaris KemenPAN RB ini di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/10). Tasdik menambahkan, masa depan daerah sangat bergantung pada kualitas pemimpin daerah. &quot;Kalau gagal memilih pemimpin yang tepat, maka taruhannya adalah masa depan anak dan cucu kita. Jadi, masyarakat harus sukseskan pilkada dengan cari pemimpin yang terbaik,&quot; pungkasnya. (rka/JPG) &nbsp; &nbsp;

KASN: Jangan Pilih Calon Karena Uang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6804_24196_NASRULLAH-BAWASLUUU.jpg" alt="Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah." width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menghelat rapat koordinasi (rakor) dengan stakeholders di Manado, Sulawesi Utara. Rakor ini berkaitan dengan pendidikan politik aktif dan partisipatif. &quot;Konsepnya, kami ingin melakukan pencegahan dan penindakan pengawasan pilkada serentak 2015. Tentunya, pencegahan yang dikedepankan. Makanya kami lakukan kegiatan ini,&quot; ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah kepada Jawapos.com, Minggu (11/10). Menurutnya, Bawaslu mengajak para stakeholders untuk memberi pengetahuan pilkada kepada masyarakat. Tujuannya agar berperilaku baik, tidak bermain politik uang dan jujur menjalankan pilkada. Selain itu, para stakeholders juga sama-sama harus memberi penguatan pilkada serentak 2015. Sehingga, masyarakat memiliki daya oktan dalam menyikap masalah pilkada. &quot;Jadi, tidak hanya outputnya,&quot; katanya. Nasrullah berharap, adanya rakor tersebut dapat menjadikan pilkada yang sehat dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. &quot;Dengan berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada,&quot; tukasnya. Rakor dengan stakeholders merupakan kegiatan rutin Bawaslu setiap jelang pilkada. Rakor ini ditujukan untuk daerah yang menghelat pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan gubernur (pilgub). Sebelumnya, Bawaslu sudah mengehelat acara ini di Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Acara rakor stakeholders di Manado akan berlangsung pada 12-13 Oktober 2015. (rka/hsn/JPG)

Bawaslu Helat Rakor Pencegahan dan Pengawasan Pilkada

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rakor

Berita Terkini