<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/muktamar-nu-kiai_miftach.jpg" alt="BELUM SELESAI: Suasana sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Hingga pukul 23.30 tadi malam ((23/12), pemilihan ketua umum PBNU belum rampung. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BELUM SELESAI: Suasana sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Hingga pukul 23.30 tadi malam ((23/12), pemilihan ketua umum PBNU belum rampung. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Pemilihan dua pemimpin tertinggi NU, yakni rais am dan ketua umum PBNU, molor dari jadwal semula. Hingga pukul 23.30 tadi malam, proses pemilihan masih berlangsung. Sekitar pukul 00.11, KH Miftachul Akhyar akhirnya terpilih sebagai rais am PBNU.  Tahap pertama pemilihan adalah pengumpulan tabulasi usulan nama-nama kiai sepuh yang bakal duduk dalam tim formatur atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).  Sebelumnya, para muktamirin menyetorkan nama-nama kiai yang mereka usulkan menjadi anggota AHWA saat registrasi pada H-1 muktamar.  Tabulasi berlangsung cepat karena panitia membagi surat suara menjadi enam dengan tim penghitungan sendiri. Dari tabulasi tersebut, KH Dimyati Rais berhasil mendapatkan suara tertinggi, yakni 503 suara. Disusul KH Mustofa Bisri sebanyak 494 suara dan KH Ma’ruf Amin 458 suara. Kemudian berturut-turut disusul KH Anwar Mansur (408), KH TG Turmudzi (403), KH Miftakhul Achyar (395), KH Nurul Huda Jazuli (385), KH Buya Ali Akbar Marbun (309), dan KH Zainal Abidin (272).  Anggota AHWA lantas mengadakan sidang internal. Para kiai sepuh itu bermusyawarah untuk menentukan rais am. Menurut aturan tatib, AHWA boleh memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi rais am. Namun, jika peserta rapat sepakat, AHWA juga boleh memilih tokoh lain di luar mereka.  Sementara AHWA bersidang, muktamirin melakukan penjaringan bakal calon ketua umum PBNU. Dua proses dilaksanakan secara paralel. Ketua Steering Committee (SC) Mohammad Nuh memaparkan mekanisme penjaringan bakal calon ketua umum PBNU. Tahap awal, muktamirin mengajukan satu nama untuk kemudian disetorkan kepada panitia. Lalu, panitia mengumpulkan dan merekapitulasi. Yang berhak maju sebagai bakal calon harus memiliki setidaknya 99 suara dukungan muktamirin. "Dengan peserta muktamar 1.900-an orang, mungkin maksimal ada 4 sampai 5 calon saja," jelasnya.  Para bakal calon tersebut kemudian dikumpulkan dan diklarifikasi kesanggupannya untuk memimpin NU. Pada saat bersamaan, diharapkan tim AHWA sudah selesai menggelar sidang dan rais am yang baru sudah terpilih. Nama-nama bakal calon lantas dibawa ke hadapan rais am terpilih untuk mendapatkan restu dan rekomendasi. Jika rais am menyetujui, bakal calon akan mengadakan musyawarah.  Nuh mengatakan, sama dengan sidang AHWA, para bakal calon akan bersidang dan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang menjadi ketua umum. ’’Kalau belum selesai, baru nanti dilakukan sistem voting, dipilih muktamirin,’’ jelas mantan rektor ITS itu.  Pantauan Jawa Pos dari arena muktamar, hingga pukul 23.45 WIB tadi malam belum jelas siapa yang akan dipilih menjadi rais am PBNU. Otomatis, pemilihan ketua umum PBNU juga mundur dari jadwal. Molornya agenda muktamar setidaknya terlihat dari sidang pleno tata tertib yang berlangsung alot hingga tengah malam pada hari pertama (22/12). Hal tersebut membuat sidang laporan pertanggungjawaban (LPj) pengurus demisioner yang sedianya dilakukan malam itu juga harus tertunda keesokannya.  Kemarin pagi baru bisa dilakukan sidang LPj yang kemudian berlanjut memfinalisasi skema pemilihan rais am dan ketua umum PBNU. Baru pada paro terakhir hari kedua, sidang komisi-komisi bisa digelar. Rekap suara dukungan terhadap Ahwa juga dikebut habis-habisan dengan membagi menjadi enam papan perhitungan dalam waktu bersamaan.  Sampai berita ini ditulis pukul 23.00 WIB, sidang pleno yang mengesahkan keputusan enam komisi, yakni qanuniyah, waqiiyah, maudluiyah, organisasi, program, dan rekomendasi, juga masih terus berlangsung. Proses penjaringan bakal calon dan pemberian restu oleh rais am baru pun belum digelar hingga menjelang tengah malam.  Sebagaimana diketahui, kontestasi ketua umum PBNU terpusat pada dua kubu yang sama-sama kuat. Kubu pertama mencalonkan incumbent KH Said Aqil Siroj. Kubu kedua yang mengusung isu regenerasi mendukung Katib Am PBNU Yahya Cholil Staquf.  Sebelum pemilihan, dua kubu sama-sama menyatakan siap menerima apa pun pilihan muktamirin. Mereka juga sama-sama berjanji tidak akan terpecah selepas proses pemilihan.  Gus Yahya mengungkapkan, muktamar NU telah dilangsungkan berkali-kali. Kompetisi yang keras memperebutkan pimpinan adalah hal biasa. ”Ini bukan pertama kali kita menggelar muktamar. Sudah yang ke-34. Jadi, banyak calon itu biasa,’’ katanya. Menurut dia, dalam kompetisi akan ada yang terpilih dan tidak. Namun, setelah pemilihan selesai, semua akan berjalan bersama-sama lagi. ”Tidak pernah ada sejarahnya (NU pecah setelah muktamar, Red),’’ katanya.  Gus Yahya mempersilakan para pengurus PC dan PW untuk memilih, namun dengan kejujuran. ”Jangan nodai proses muktamar, itu akan mengurangi keberkahan dari para muasis pada kita,’’ katanya. Selepas pemilihan Ketum PBNU, agenda terdekat adalah pembentukan kepengurusan yang solid.  Sementara itu, KH Said Aqil Siroj tidak berkomentar banyak saat ditanya tentang pencalonannya sebagai Ketum PBNU untuk kali ketiga. ”Pemilihan terserah muktamirin dong, terserah muktamirin. Bebas gimana nuraninya masing-masing. Yang penting, LPj tadi diterima dan diapresiasi oleh seluruh cabang yang hadir,’’ katanya. Ketika ditanya soal optimismenya dalam kontestasi, Said menyatakan bahwa dalam hidup dirinya selalu optimistis.  Saat dikonfirmasi Radar Lampung Selasa (21/12) lalu, Kiai Said juga menyatakan bahwa yang paling penting dari muktamar bukan hanya pemilihan ketua umum PBNU. ”Tetapi, rekomendasi program itu yang paling penting. Muktamar bukan hanya memilih ketua umum,’’ jelasnya. Dia mengimbau kepada seluruh peserta muktamar untuk menjunjung tinggi tradisi NU yang toleran, moderat, akur, dan solid. ”Jangan sampai muktamar menjadi perpecahan. Mari kita tunjukkan NU itu terkenal dengan kelompok berakhlak mulia. Jangan jadikan muktamar ini menjadi yang tak sesuai dengan akhlak mulia," ujar dia. (tau/ang/rma/c6/c7/oni)

Di Balik Molornya Pemilihan Ketua Umum PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Jokowi-Pembukaan-Muktamar-NU-34-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Dari kiri; Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Dari kiri; Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontestan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak bisa berpuas diri dengan dukungan dari pengurus wilayah, cabang, serta cabang istimewa.  Pasalnya, dalam sidang pleno 1 tata tertib muktamar yang diadakan di UIN Raden Intan Lampung tadi malam (22/12), muktamirin sepakat bahwa rais am akan dipilih oleh tim formatur khusus yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).  ”Ini menegaskan bahwa yang mengerti tentang siapa yang cocok menjadi pemimpin adalah para kiai sepuh, bukan kita,’’ kata anggota pimpinan sidang Nadirsyah Hosen.  Nanti rais am yang terpilih itu berperan besar dalam memilih bakal calon (balon) ketua umum PBNU.  Sidang yang dipimpin Ketua SC Mohammad Nuh itu berselisih di penjaringan bakal calon PBNU. Sebagian muktamirin mengusulkan agar penjaringan dan penyetoran bakal calon dilakukan oleh muktamirin yang kemudian diajukan untuk mendapatkan restu dari rais am.  Sementara itu, sebagian lain menginginkan agar bakal calon ditentukan sepenuhnya oleh rais am terpilih. Sampai berita ini ditulis, belum dicapai kesepakatan soal itu.  Hari ini pelaksanaan muktamar memasuki masa Sidang Komisi. Ada total 6 komisi yang meliputi pembahasan hukum, masalah-masalah keagamaan dan isu isu aktual (bahtsul masail).  Bahtsul masail meliputi 3 isu besar. Yakni, Qanuniyah atau pembahasan hukum dan perundang-undangan. Kemudian Waqiiyah yang meliputi isu-isu aktual. Kemudian pembahasan tematik atau Maudluiyah.  Sedikitnya ada empat persoalan hukum yang menjadi fokus pembahasan sebagaimana tercantum dalam Draf Materi Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama. Keempat persoalan yang diangkat, antara lain tentang Undang-Undang Perubahan Iklim sebagai langkah penyelamatan bumi, telaah Rancangan Undang-Undang KUHP, urgensi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan penegasan kembali atas amanat konstitusi di bidang agraria untuk kemakmuran rakyat.

Ketum PBNU Bergantung Restu Rais Am

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ketum-mui-kecelakaan.jpg" alt="KH Miftachul Akhyar (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KH Miftachul Akhyar (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mobil Toyota Vellfire nopol S 1447 NT yang ditumpangi Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar mengalami kecelakaan di tol Semarang–Salatiga kemarin (12/8). Alhamdulillah, Kiai Miftah yang juga menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya mengalami cedera ringan. Begitu juga sopir dan para pendampingnya.  Menurut Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, kecelakaan terjadi kemarin pukul 05.30. Kiai Miftah sempat dibawa ke RSUD Salatiga. Namun, sekitar pukul 10.00, pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, itu diizinkan melanjutkan perjalanan ke Surabaya.  Menurut Ketua PBNU Robikin Emhas, Kiai Miftah hanya mengalami lecet dan memar. ”Selanjutnya akan dirawat di RSI Surabaya,” jelas Robikin.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin langsung menghubungi Kiai Miftah begitu mendengar kabar musibah tersebut. ”Alhamdulillah, saya baru telepon Kiai Miftah. Kondisi beliau dan tiga pendamping beliau semakin membaik,” ungkap Ma’ruf kemarin. Ma’ruf juga mengajak masyarakat Indonesia mendoakan kesembuhan Kiai Miftah.  Ma’ruf menceritakan, Kiai Miftah mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang setelah menghadiri Konferensi Fatwa Internasional di Mesir. Dalam konferensi tersebut, Kiai Miftah sempat menyampaikan pidato di hadapan para mufti dunia.  Sementara itu, tim dokter yang sempat merawat Kiai Miftah di RSUD Salatiga menyatakan bahwa kondisi fisik ulama 68 tahun itu stabil. Kiai Miftah sempat mengeluhkan rasa nyeri di bahu bagian kanan. ”Bahu bagian kanan sudah dirontgen. Hasilnya akan dibaca dokter yang berwenang,” jelas dokter Jamal yang berjaga di IGD RSUD Salatiga kepada Jawa Pos Radar Semarang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/mobil-ketum-mui-kecelakaan_1-750x370.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> RINGSEK: Kondisi Toyota Vellfire yang ditumpangi KH Miftachul Akhyar setelah kecelakaan di tol Semarang-Salatiga kemarin. (FACEBOOK CINTA NU BABAT)  Saat dibawa ke IGD, Kiai Miftah sadar dan bisa berkomunikasi. Termasuk saat dijenguk Wakil Wali Kota Salatiga Muh. Haris. Keduanya berbincang meski perlahan.  Kecelakaan diduga dipicu truk yang mengerem mendadak di jalan tol. Akibatnya, mobil yang ditumpangi Kiai Miftah menabrak bagian belakang truk. ”Kurang kehati-hatiannya. Setelah mau nyalip belok kiri, kemudian menghantam bagian belakang truk itu. Kalau melebihi kecepatan, tidak,” ungkap Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin.  Mobil yang disopiri Indra Maulana, 42, warga Jalan Rawa Kuning, Jakarta Timur, itu rusak parah. Kaca bagian depan ringsek. Bodi depan penyok.  Kemarin Jawa Pos mengunjungi kediaman Kiai Miftah di Kedung Tarukan Gang I, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Kondisinya sepi. Hanya ada beberapa santri yang sedang membersihkan masjid dan hafalan kitab. Jawa Pos ditemui Lukman, santri yang juga abdi dalem tempat tinggal Kiai Miftah. ”Ngapunten, tidak ada orang. Pengurus pondok (Miftachus Sunnah, Red) keluar semua,” jelas Lukman.  Ustad Qodri, santri utama Kiai Miftah, saat dihubungi via telepon memastikan bahwa kondisi Kiai Miftah baik-baik saja. Hanya lengan sebelah kiri yang agak sakit akibat benturan. ”Tetapi, secara umum, kondisi beliau baik. Tidak ada masalah serius,” katanya.  Agar kondisi Kiai Miftah lebih mudah dipantau, beberapa santri pun memutuskan untuk membawanya ke Surabaya. Kiai Miftah dirujuk ke RSI Jemursari. Beberapa keluarga dan pengurus pondok pesantren ikut menjaga. ”Di sini (Surabaya) kan lebih enak karena banyak yang menjaga,” ujar Qodri.  Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis) Prof Mohammad Nuh menyatakan bahwa pihaknya langsung menyiapkan dua rumah sakit untuk Kiai Miftah. Yakni, Rumah Sakit Islam Surabaya (RSIS) Ahmad Yani dan RSIS Jemursari. Sekaligus menyiagakan dokter untuk berjaga. ”Begitu nerima kabar lewat telepon, kami langsung siapkan semuanya. Berkas-berkas dari Salatiga juga dipelajari semuanya. Tinggal observasi,” terangnya.  Nuh menjelaskan, Kiai Miftah yang lantas dirawat di RSIS Jemursari tidak serta-merta dimasukkan ke kamar. Namun, ada prosedur pengecekan berkas hingga observasi kondisi. ”Yang jelas, kaget saja. Apalagi sudah sepuh. Hasil X-ray juga aman. Kalau ada lecet, biasa. Ndak papa, kiai alhamdulillah sehat. Panjenengan doakan. Mohon juga masyarakat untuk mendoakan mudah-mudahan beliau dalam waktu singkat sudah bisa kembali beraktivitas dan sehat,” paparnya.

Kecelakaan, Rais Am PBNU Cedera Ringan

Rais Am PBNU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rais Am PBNU

Berita Terkini

Di Balik Molornya Pemilihan Ketua Umum PBNU

Ketum PBNU Bergantung Restu Rais Am

Kecelakaan, Rais Am PBNU Cedera Ringan

Download Aplikasi JawaPos.com