<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/doa-neno-warisman-jadi-viral-begini-tanggapan-pbnu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PBNU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PBNU</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Imam Jazuli mendesak agar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) segera melakukan pembenahan pasca berbagai kontroversi yang terjadi. Langkah ini penting untuk menyelamatkan organisasi. Imam mengatakan,&nbsp;mandat kepemimpinan NU terletak di Syuriyah sebagai lembaga tertinggi. Posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif, melainkan manifestasi dari kedudukan spiritual dan intelektual tertinggi.&nbsp; "Di tengah disrupsi zaman yang kian menderu, menjelang Muktamar ke-35 NU, sosok Kiai Kafabihi Mahrus muncul bukan hanya sebagai kandidat, melainkan sebuah kebutuhan sejarah bagi struktur PBNU," kata Imam, Kamis (5/2). Kafabihi merupakan&nbsp;pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Dia dianggap memiliki kompetensi yang baik. Sebagai pengasuh pesantren besar, dia memiliki penguasaan literatur klasik (turats).&nbsp; Dia juga memiliki ketajaman dalam metodologi istinbath al-hukm (pengambilan keputusan hukum). Di tengah arus liberalisme dan konservatisme ekstrem, sosok faqih (ahli fiqh) yang moderat seperti beliau sangat dibutuhkan untuk memastikan fatwa-fatwa NU tetap relevan namun tidak tercerabut dari akar tradisi. "Beliau tidak hanya menghafal teks, tetapi memahami illat (alasan logis) di balik teks tersebut. Kapasitas aliman (berilmu luas) ini menjamin bahwa setiap kebijakan besar PBNU nantinya akan memiliki landasan teologis yang kokoh,"&nbsp;imbuhnya. Dari aspek integritas, Kafabihi dikenal tidak menggilai urusan duniawi. "Dalam konteks PBNU, ini adalah benteng integritas. Seorang Rais Aam yang zahid akan menjaga marwah organisasi agar tidak terseret dalam pragmatisme politik pendek atau kepentingan transaksional, menjaga NU tetap pada khittah pengabdian umat,"&nbsp;jelasnya. Latar belakang Lirboyo juga memperkuat ketokohan Kafabihi. Sebab, Lirboyo adalah salah satu pesantren besar di Indonesia. Banyak ulama lahir dari pesantren tersebut. &nbsp; "Lirboyo seringkali menjadi titik temu bagi berbagai faksi di NU. Kepemimpinan Kiai Kafabihi akan berfungsi sebagai pemersatu (integrator) yang mampu mencairkan ketegangan antar faksi karena wibawa kediaman (Lirboyo) yang diakui secara universal oleh warga nahdliyin,"&nbsp;jelas Imam. Selanjutnya, Kafabihi dipercaya memahami betul kondisi internal dan eksternal NU. Dia memiliki pengetahuan yang baik tentang&nbsp;dinamika syuriah-tanfidziyah hingga psikologi kaum santri. "Beliau juga mampu berdialog dengan dunia luar, baik pemerintah maupun Ormas Islam lainnya, tanpa kehilangan identitas kesantriannya. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman ini memastikan NU tetap menjadi pemain kunci dalam diplomasi Islam moderat,"&nbsp;kata Imam. &nbsp;

Imam Jazuli mendesak agar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) segera melakukan pembenahan pasca berbagai kontroversi yang terjadi.

Selesaikan Prahara PBNU, Pengasuh Ponpes Lirboyo Didorong Masuk Bursa Calon Rais Aam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/IMG-20250206-WA0069-3408044323.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Jabatan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi sangat krusial dibahas jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, jabatan tersebut merupakan simbol marwah, otoritas tertinggi Syuriyah, sekaligus penentu arah strategis jam&rsquo;iyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kiai Imam Jazuli mengatakan, pemilihan Rais Aam harus berdasarkan kriteria tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa). Sosok yang dipilih tidak boleh hanya mengandalkan popularitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah ini penting karena Syuriyah adalah lembaga tertinggi yang memegang kendali organisasi para ulama seutuhnya. Sehingga, pejabatnya pun harus memiliki kapabilitas kuat dalam menjalankan roda organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam struktur NU, Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol marwah, pemimpin spiritual, dan pengambil kebijakan strategis jam&rsquo;iyah. Karena itu, yang paling penting bukan siapa orangnya, tetapi apakah ia memenuhi kriteria,&rdquo; kata Imam, Sabtu (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat empat pilar utama yang harus dimiliki Rais Aam PBNU, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Sosok tersebut harus diperkuat dengan nilai muru&rsquo;ah, futuwwah, dan muharrikan (penggerak).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/017107385/jangan-sampai-kehabisan-tiket-kereta-lebaran-2026-mulai-dijual-25-januari">Jangan Sampai Kehabisan! Tiket Kereta Lebaran 2026 Mulai Dijual 25 Januari </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imam menilai, sosok Said Aqil Siradj sebagai salah satu yang bisa dipertimbangkan. Said Aqil dinilai memenuhi sejumlah syarat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika kriteria itu diterapkan secara objektif, maka KH Said Aqil Siradj muncul sebagai figur yang paling lengkap dan paripurna,&rdquo; ujar Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said Aqil dinilai sebagai ulama dengan latar belakang yang baik. Dia pernah menimba pendidikan di Universitas Ummul Qura, Mekkah, serta penguasaan mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam klasik (turats) dan pemikiran kontemporer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemikiran beliau mencerminkan Islam wasathiyah. Teguh pada tradisi pesantren, tetapi mampu merespons modernitas tanpa kehilangan jati diri NU. Sehingga, kefaqihan KH Said Aqil bersifat solutif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan jawaban atas persoalan umat di era perubahan sosial yang cepat,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aspek spiritualitas, Said Aqil juga memiliki karakter zahid, yakni tidak terikat ambisi duniawi meskipun memiliki kapasitas dan akses kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana ibadah. Jabatan bagi Kiai Said adalah amanah dan khidmah, bukan tujuan,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said Aqil juga bukan orang baru di PBNU. Dia pernah menjadi Ketua Umum PBNU selama dua periode dari 2010&ndash;2021. Hal ini membuat Said memahami NU secara utuh, baik dalam aspek struktural, ideologis, maupun kultural.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Beliau bukan hanya paham AD/ART, tetapi juga pelaku sejarah modernisasi NU. Ia tahu bagaimana mengelola jam&rsquo;iyah sebesar NU tanpa keluar dari khittah 1926. Di bawah kepemimpinannya, gagasan kemandirian NU melalui penguatan pendidikan tinggi, rumah sakit, dan jejaring internasional dinilai sebagai visi strategis jangka panjang,&rdquo; pungkasnya.</div>

pemilihan Rais Aam harus berdasarkan kriteria tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Jelang Muktamar ke-35 NU, PBNU Diminta Pilih Rais Aam Tidak Sebatas Melihat Popularitas 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Bahtsul Masail para Kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan internal. Muktamar dianggap menjadi solusi agar nama baik NU bisa&nbsp;dipulihkan. Forum Bahtsul Masail kiai Jawa Barat dan DKI Jakarta pada dihadiri oleh sejumlah kiai seperti Muhammad Shofy, Ahmad Ashif Shofiyullah, Nanang Umar Faruq, Ghufron, Abdul Muiz Syaerozi, Jamaluddin Muhammad, Ahmad Baiquni, Mukti Ali, Muchlis, Asnawi Ridwan, Roland Gunawan, Muhammad Sirojuddin, Khozinatul Asror, dan&nbsp;lain sebagainya. Forum digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat. &ldquo;Para kiai menyuarakan percepatan Muktamar, tujuannya agar NU lepas dari jaringan zionisme dan keluar dari lingkaran setan korupsi yang sedang ditangani KPK dari beberapa oknum petinggi PBNU dan nama baik NU segera pulih kembali dengan cepat. Percepatan muktamar dibahas dengan menggunakan narasi argumentasi keagamaan,&rdquo; kata Pengasuh Pesantren Kempek, Kiai Muhammad Shofi Bin Mustofa Aqiel, Rabu (21/1). Shofi menjelaskan, dalam fiqih telah dijelaskan bahwa mencegah kerusakan harus diprioritaskan. Muktamar dianggap dianggap sebagai jalan tengah menyelesaikan persoalan panas di internal PBNU belakangan ini. Menurutnya, organisasi PBNU saat ini tidak berjalan dengan maksimal setelah diberhentikannya Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum oleh Rais Aam dan Syuriah. Dari pemecetan ini menimbulkan dualisme&nbsp;kepemimpinan antara syuriyah dan tanfidziyah, di mana masing-masing mengklaim memiliki legitimasi dan sah secara hukum (AD ART). &ldquo;Saat ini ada dua Ketum yaitu KH. Zulfa Musthofa PJ Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya dan Gus Yahya sendiri yang masih mengkalim dirinya sebagai Ketum PBNU. Kalau ini terus dibiarkan, maka ini tidak sehat bagi keberlangsungan organisasi,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Ketiga, terjadinya perpecahan dan polarisasi atau keterbelahan sosial di tengah warga NU. Kondisi ini nampak jelas di media sosial. Keempat, kepengurusan PBNU saat ini dianggap telah kehilangan legitimasi. &ldquo;Di samping itu Gus Yahya secara de jure sudah dipecat secara tidak terhormat oleh Rois Aam dan Suriyah PBNU,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Kelima, perlunya pembenahan terhadap organisasi NU secara keseluruhan. Kepemimpinan harus dikembalikan lagi kepada tujuan utama NU. &ldquo;Intinya, PBNU sebagai sebuah organisasi perlu direset ulang, dengan diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan kapasitas keulamaan,&rdquo; pungkas Shofy.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didesak segera menggelar muktamar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan internal.

Selesaikan Kisruh PBNU, Rais Aam Didesak Segera Gelar Muktamar ke-35 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Screenshot_2023-12-28-23-07-32-074-edit_comandroidchrome-2483834435.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan seluruh jajaran PBNU sebaiknya tetap fokus pada penyelesaian tugas organisasi dan tidak terseret dalam pusaran tuduhan maupun polemik yang berkembang.&nbsp; Amin menjelaskan imbauan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Ia menekankan agar isu dan tuduhan yang berkembang tidak mengalihkan fokus NU dari agenda strategis yang telah dirancang.&nbsp; Menurutnya, Ketua Umum maupun Rais &lsquo;Aam adalah pemegang mandat Muktamar. Karena itu, tidak ada forum apa pun di luar Muktamar Luar Biasa (MLB) yang memiliki kewenangan mencabut mandat keduanya.&nbsp; &ldquo;Rapat atau permusyawaratan apa pun selain Muktamar tidak bisa memberhentikan Rais &lsquo;Aam maupun Ketua Umum,&rdquo; kata Amin Said kepada wartawan, Rabu (26/11). Ia menyatakan, Rais &lsquo;Aam juga tidak dapat menyelenggarakan MLB secara sepihak. MLB hanya dapat digelar bersama Ketua Umum PBNU, itu pun dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat.&nbsp; &ldquo;Jadi tidak mudah. Ada mekanisme yang harus diikuti, dan semuanya jelas diatur dalam AD/ART,&rdquo; ujarnya. Masa khidmat kepengurusan PBNU saat ini akan berakhir pada Januari 2027. Dengan waktu yang tersisa sekitar satu tahun, Amin menilai energi organisasi sebaiknya difokuskan pada penyelesaian program dan persiapan menuju Muktamar berikutnya.&nbsp; Ia menekankan, menghabiskan waktu untuk memelihara konflik hanya akan menimbulkan mudarat bagi NU. &ldquo;Untuk itu, jalan satu-satunya adalah islah sebagaimana nasihat ulama. Percuma memelihara perbedaan dan konflik. Malah hanya mendatangkan mudarat,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam tradisi para kiai, konflik yang dipelihara hanya akan membawa kesialan bagi siapa pun yang mengobarkannya.&nbsp; &ldquo;Bisa-bisa kena kualat,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, Amin berharap seluruh pihak menahan diri dan kembali menenangkan suasana demi menjaga marwah organisasi serta keberlanjutan program strategis NU menjelang masa akhir kepengurusan. Sebagaimana diketahui, dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergejolak setelah terbitnya risalah rapat harian Syuriah yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengundurkan diri dari jabatannya. Dokumen tersebut menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11). Dalam risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU menyampaikan permintaan agar Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum. Terdapat sejumlah poin yang menjadi alasan di balik rekomendasi tersebut. Pertama, rapat menyatakan bahwa diundangnya narasumber yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Ketiga, rapat menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara&rsquo;, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97&ndash;99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU lainnya. Temuan tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU. Namun, hasil Rapat Alim Ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11) malam, menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. &ldquo;Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,&rdquo; ujar Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, Minggu (23/11) malam.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan pentingnya fokus pada penyelesaian tugas organisasi dan menghindari konflik.

Waketum PBNU Tegaskan Rais Aam Tak Bisa Gelar MLB Sepihak, Sarankan Tempuh Islah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/9f29066c-8c4b-4b94-bf5b-0a3b767887d6-2680198512.jpeg" alt="NADIRSYAH HOSEN" width="100%">
<figcaption>NADIRSYAH HOSEN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir menilai polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini menunjukkan rapuhnya struktur kepemimpinan organisasi. Menurut dia, persoalan itu dipicu oleh garis komando yang tidak berjalan secara tegas di internal PBNU. Ia menyoroti dualisme legitimasi antara Rais Aam dan Ketua Umum yang sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga membuat roda organisasi tersendat hingga berbulan-bulan.&nbsp; &ldquo;Situasi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan NU,&rdquo; kata Gus Nadir dalam unggahan pada media sosial Instagram, Selasa (25/11). Gus Nadir mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pimpinan. Ia menilai, cukup Rais Aam yang dipilih langsung oleh Muktamar, sementara posisi Ketua Umum ditunjuk Rais Aam terpilih. &ldquo;Dengan model ini, tidak ada lagi dua figur yang sama-sama merasa dipilih Muktamar. Konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah menjadi lebih stabil karena Ketua Umum berangkat dari amanah Rais Aam, bukan menjadi kutub tandingan,&rdquo; jelasnya. Ia menegaskan, NU harus kembali bertumpu pada hikmah tatanan ulama, bukan pada pusaran perebutan pengaruh yang berpotensi menggerus marwah jam&rsquo;iyyah. Di luar persoalan struktur, Gus Nadir juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi NU. Hal itu, dimulai dari langkah simbolis dalam penyelenggaraan Muktamar. Ia menyerukan agar Muktamar kembali digelar secara sederhana tanpa ketergantungan pada bantuan pihak luar. &ldquo;Tidak perlu tiket, tidak perlu sangu, tidak perlu fasilitas mewah, apalagi charter pesawat. Semua itu hanya menimbulkan loyalitas pragmatis dan kooptasi kepentingan,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, delegasi PWNU, PCNU, maupun PCINU sebaiknya hadir dengan biaya urunan dari masing-masing wilayah. Muktamar harus menjadi forum musyawarah keagamaan, bukan panggung kampanye kandidat atau arena kontestasi berbiaya tinggi.&nbsp; &ldquo;Jika Muktamar bersih dari ongkos politik, kita dapat memilih pemimpin yang memang layak, bukan yang paling mampu menutupi biaya,&rdquo; ujarnya. Gus Nadir mengingatkan, NU tumbuh dari tradisi kesederhanaan para kiai kampung, yakni mengajar, mengayomi, dan membimbing umat tanpa kemewahan ataupun transaksi. <h2>Penyederhanaan NU Bukan Kemunduran</h2> Karena itu, penyederhanaan NU bukan langkah mundur, tetapi upaya mengembalikan ruh jam&rsquo;iyyah pada nilai-nilai awalnya. &ldquo;Dengan struktur yang jelas, manajemen rapi, ekonomi mandiri, dan Muktamar yang suci dari kepentingan pragmatis, NU dapat kembali pulih dan berjalan memberi arah bagi jamaah,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Gus Nadir menegaskan bahwa NU terlalu besar untuk dibiarkan terseret konflik berkepanjangan. Ia memastikan, penyederhanaan struktur NU bukan bentuk upaya kemunduran. &ldquo;NU terlalu mulia untuk diseret kepentingan jangka pendek. Menyederhanakan NU bukan kemunduran, justru itulah jalan untuk melangkah maju,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergejolak, setelah terbitnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mundur dari jabatannya. Dokumen tersebut menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11). Dalam risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU menyampaikan permintaan agar Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum. Terdapat sejumlah poin yang menjadi alasan di balik rekomendasi tersebut. Pertama, rapat menyatakan bahwa diundangnya narasumber yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Ketiga, rapat menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara&rsquo;, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97&ndash;99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU lainnya. Temuan tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU. Namun, hasil Rapat Alim Ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11) malam, menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. &ldquo;Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,&rdquo; ujar Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, Minggu (23/11) malam.

Gus Nadir mengusulkan penyederhanaan struktur NU dan pentingnya kemandirian ekonomi dalam Muktamar mendatang.

Buntut Polemik Pemakzulan Ketum PBNU, Gus Nadir Usul Muktamar Hanya Pilih Rais Aam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/LCVlGlHJIte39bIyzcjj7RMG1tsawPnVxgtsXsjs-3070413610.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya usai peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Purwakarta, Jawa Barat. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya usai peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Purwakarta, Jawa Barat. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski belum menyampaikan keterangan secara terbuka kepada publik, KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan bahwa keputusan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta dirinya mundur atau diberhentikan dari posisi ketum merupakan keputusan sepihak. Hal itu terungkap dalam video yang beredar luas di media sosial dan sampai kepada awak media.&nbsp; Menurut Gus Yahya keputusan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU itu dilakukan untuk menyingkirkan dirinya sebelum Muktamar PBNU berlangsung tahun depan. Padahal, dia bersama jajaran PBNU sudah mempersiapkan muktamar tersebut dan siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi ketum organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. &rdquo;Hal itu dilakukan dengan menggunakan, kalau boleh menggunakan, memakai istilah yang lebih tandas, dengan memanipulasi posisi Syuriyah (PBNU) dalam hal hal ini Rais Aam, untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan ketua umum,&rdquo; kata dia dalam rekaman video yang beredar. Tidak hanya itu, Gus Yahya juga menyinggung narasi yang disertakan dalam risalah rapat tersebut. Menurut dia, narasi itu dibuat untuk menjustifikasi keputusan meminta dirinya mundur atau diberhentikan. Bahkan, dia merasa tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Padahal hal itu tertuang dalam ADRT organisasi yang dia pimpin. &rdquo;Sehingga seperti saya katakan tadi, keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Syuriyah, dalam hal ini Rais Aam,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa keberatan bila digantikan sebagai ketum PBNU. Namun, dia ingin proses pergantian itu dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebab, jika tidak dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku, akan menjadi preseden buruk bagi organisasi NU secara keseluruhan. Dia menilai, yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan prosedur.&nbsp; &rdquo;Bahwa upaya yang dilakukan secara sepihak oleh Syuriyah, dalam hal ini Rais Aam, memberhentikan saya tidak dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang benar, yang objektif dan adil. Karena sangat sepihak,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Kemudian, Gus Yahya juga menyesalkan karena dirinya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka terhadap pertimbangan yang dijadikan dasar untuk meminta dirinya mundur atau diberhentikan dari posisinya sebagai ketum PBNU. &rdquo;Padahal di dalam ADRT dan peraturan berkumpulan yang telah kita sepakati dan kita sahkan, seseorang bisa diberhentikan secara tidak hormat. Diberhentikan secara tidak hormat. Kalau berhenti secara hormat, itu kalau mengundurkan diri dan lain-lain. Tapi, diberhentikan secara tidak hormat itu, itu hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan, melakukan tindakan-tindakan tertentu,&rdquo; jelasnya. Tindakan yang dimaksud oleh Gus Yahya adalah mencemarkan nama baik organisasi, melakukan tindak pidana, merugikan organisasi secara material, dan melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi. Agar alasan-alasan itu sah, ada mekanisme pembuktian. &rdquo;Maka satu proses pembuktian yang benar, objektif, juga harus dilakukan. Dan itu berarti juga yang bersangkutan harus diberi hak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka, sehingga seluruh pertimbangannya bersifat objektif. Itu tidak dilakukan,&rdquo; sesalnya. &nbsp;

Gus Yahya Cholil Staquf menolak keputusan mundur dari ketua umum PBNU, menyebutnya sepihak dan tidak sesuai prosedur.

Diminta Mundur dari Jabatan Ketum PBNU, Gus Yahya Sebut Keputusan Rais Aam Sepihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/IMG-20240901-WA0027-3937096133.jpg" alt="Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar (tengah) menghadiri Pelatihan Manajemen Transformasi Kemasjidan yang diinisiasi PBNU. (PBNU/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar (tengah) menghadiri Pelatihan Manajemen Transformasi Kemasjidan yang diinisiasi PBNU. (PBNU/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar mengapresiasi Pelatihan Manajemen Transformasi Kemasjidan yang diadakan Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU. Sebab, masjid merupakan sumber kekuatan Islam. &rdquo;Masjid adalah sumber kekuatan, sumber risalah Rasulullah, tempat tujuan hijrah, tempat berangkat Isra Mikraj. Karena itu saya yakin Islam akan berkembang melalui masjid,&rdquo; ujar Miftachul Akhyar seperti dilansir dari Antara, Senin (2/9). Di hadapan 300 peserta Silaturahmi Nasional LTM dan Pelatihan yang melibatkan 31 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kiai Miftah mengatakan, Rasulullah mengemban risalah islamiyah melalui perjuangan, yang semuanya bermula dari masjid. &rdquo;Karena masjid itulah sumber kekuatan Islam dan Islam itu berkembang atau lemah juga dilihat dari masjid, karena itu pelatihan ini strategis,&rdquo; ujar Miftachul Akhyar. Oleh karena itu, Kiai Miftah berharap para peserta pelatihan menyiapkan diri dalam berhijrah memperbaiki manajemen masjid. Sebab, masjid adalah tempat yang mudah mengumpulkan umat tanpa undangan dan pengumuman. Tempat tujuan yang tidak membedakan suku, warna kulit, atau kedudukan/jabatan. &rdquo;Masjid itu ibarat parlemen yang anggotanya semua jenis manusia, tanpa membedakan suku, warna kulit, kaya-miskin, punya kedudukan/atau tidak. Siapa yang datang pertama kali, misal tukang becak, maka dia berhak di shaf terdepan, kalau anggota DPRD datang belakangan ya di belakang,&rdquo; kata Miftachul Akhyar. Oleh karena itu, kata dia, manajemen masjid jangan berwajah kolot, pengelolaan manajemen mesti tertata. Fungsi masjid harus diperkuat kembali. &rdquo;Sadarlah, takmir masjid harus memiliki manajemen terbaik, seperti Masjid Nabawi di Madinah yang melahirkan generasi-generasi terbaik Islam,&rdquo; papar Miftachul Akhyar. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jatim A. Sruji Bahtiar menyampaikan terima kasih atas kepercayaan PBNU (LTM PBNU) menjalin kerja sama dengan Kemenag Jatim. &rdquo;Insya Allah, kami siap melakukan kerja sama yang sama dengan jajaran NU hingga pengurus tingkat kabupaten (PC) dan kecamatan (MWC),&rdquo;tutur Sruji Bahtiar.

Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengapresiasi Pelatihan Manajemen Transformasi Kemasjidan yang diadakan Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar Sebut Masjid Sumber Kekuatan Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-26-at-22.10.14.jpg" alt="Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud dukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada KH M. Bisri Syansuri. PPP Surabaya Untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud dukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada KH M. Bisri Syansuri. PPP Surabaya Untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPC PPP Surabaya dukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada KH M. Bisri Syansuri. KH Bisri Syansuri tercatat sebagai salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 di Surabaya. Kiai kelahiran Pati, 1886 itu, pernah menjabat sebagai wakil Rais 'Aam dan Rais 'Aam sejak 1972 hingga akhir hayatnya.  ”KH Bisri juga terjun ke dunia politik, diawali dengan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi. Lalu, pernah menjadi anggota Dewan Konstituante dan menjadi Ketua Majelis Syuro PPP. Kemudian, hasil Pemilu 1971 mengantarkannya duduk sebagai anggota DPR dari NU,” terang Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud.  Ali menyampaikan, KH Bisri dan NU menolak RUU besutan pemerintahan orde baru tentang perkawinan. Sebab, kala itu isi RUU tersebut dinilai terlalu jauh dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. KH Bisri Syansuri menuntut perubahan atau penghapusan RUU Perkawinan pada masa awal orde baru. Perjuangannya berhasil menghapus atau mengganti sekitar 10 pasal RUU Perkawinan.  ”Jasa kakek dari Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu untuk bangsa ini sangat besar. Karena itu, saya sangat setuju agar beliau dimasukkan dalam daftar pahlawan nasional,” terang Ali.  Untuk PPP, Ali menyampaikan, Kiai Bisri Syansuri pun pernah menjadi pengurus partai. Saat itu, posisi yang didudukinya majelis syuro. Lambang PPP menjadi warisan dari KH Bisri. Karir politik di parlemen pun juga moncer. Dia pernah menjadi anggota DPR sampai 1980.  KH Bisri Syansuri wafat pada 25 April 1980 di usia 93 tahun. Dia dimakamkan di kompleks Pesantren Denanyar, Jombang.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyatakan dukungannya terhadap pengajuan sosok KH M. Bisri Syansuri sebagai pahlawan nasional. Hal itu disampaikan mantan Menteri Sosial tersebut dalam momen Haul KH M Bisri Syansuri ke-44, Nyai Hj Nur Khodijah ke-74, dan Harlah Pondok Pesantren (PP) Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang.

PPP Surabaya Dukung KH Bisri Syansuri Sebagai Pahlawan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/RAIS-AAM-PBNU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung memang sudah selesai pada 22-24 Desember 2021. Sempat dikhawatirkan memanas, gawe lima tahunan Ormas terbesar itu berjalan teduh. Muktamarin menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU.  Yang belum selesai hingga kini adalah pengisian kepengurusan PBNU periode 2021-2026. Terutama di jabatan-jabatan yang kerap menjadi incaran setelah posisi ketua. Yakni, sekretaris dan bendahara. Beberapa hari terakhir, di grup-grup WhatsApp sempat beredar nama-nama yang menempati jabatan strategis tersebut. Satu di antaranya ada nama Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.  Pria yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan itu disebutkan menduduki jabatan sekretaris jenderal (Sekjen) PBNU. Di kepengurusan muktamar ke-33 di Jombang, Gus Ipul sudah menjadi salah satu ketua PBNU. Sedangkan di bendahara umum ada nama Mardani H. Maming, ketua BP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kader PDI Perjuangan.  Betulkah? Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar saat dikonfirmasi wartawan soal kabar Gus Ipul bakal menjadi Sekjen menyatakan, masih belum pasti. ‘’Kan kabar, belum diumumkan,’’ katanya sembari tersenyum seusai menghadiri Halaqah Ulama dan Umara yang diselenggarakan MUI Kabupaten Gresik, Sabtu (8/1).  Yang pasti, Kiai Miftach--panggilan KH Miftachul Akhyar—mengungkapkan bahwa rencana pelantikan pengurus PBNU masa khidmah 2021-2026 akan dilaksanakan pada 31 Januari 2022. Tanggal kalender masehi itu merupakan hari lahir NU. Tepatnya, pada 31 Januari 1926. ‘’(Pelantikan) ini rangkaian pra harlah. Kan harlah 16 Rajab bertepatan pada 17 Februari,’’ ujarnya.  Ditanya kompisisi kepengurusan PBNU ke depan, Kiai Miftach berharap akan banyak diisi oleh generasi-generasi muda yang sudah berpengalaman. PBNU mendatang, antara syuriah dan tanfidziyah, bisa sama-sama menjalankan tugas masing-masing. Terutama supremasi syuriah. Sebab, saat ini merupakan momentum NU memasuki abad kedua.  ‘’Mungkin hijriahnya kurang dua tahun. Tidak sampai. Kita (NU) sudah 100 tahun,’’ kata pengasuh Ponpes Miftachussunnah Surabaya itu.  Sementara itu, senada disampaikan Rais Aam, Forum Jurnalis Nahdliyyin (FJN) Jawa Timur juga berharap yang bakal mengisi kepengurusan di PBNU ke depan adalah para kader dari generasi muda. Terutama di jajaran tanfidziyah atau pelaksana harian. ‘’Seperti spirit yang diputuskan PWNU Jatim sebelum muktamar di Lampung. Bahwa perlu regenerasi. Bukan hanya di ketua umum saja, idealnya juga di posisi-posisi lain,’’ kata M. Bahrul Marzuki, aktivis FJN Jatim, Sabtu (8/1).  Dia mengatakan, spirit regenerasi tersebut sangat penting dalam pengkaderan dan keberlangsungan organisasi apapun. Apalagi menghadapi era disrupsi seperti sekarang. Demikian juga di NU, yang begitu banyak kader-kader muda mumpuni dan berpengalaman. Baik di tingkat cabang, wilayah hingga pusat.  ‘’Dulu Mbah Wahab (KH Wahab Chasbullah, salah seorang muassis NU, Red) kan sudah aktif di NU pada usia 30 tahunan,’’ paparnya.  Dia menambahkan, ada begitu banyak kader muda yang layak untuk mengisi kepengurusan PBNU ke depan. Termasuk posisi Sekjen. ‘’Sebut saja di antaranya Hanif Dhakiri, Abdul Kadir Karding, Arwani Thomafi, Gus Falah, Gus Aun, Gus Abid Umar Faruq, Rahmat Hidayat Pulungan, dan Gus Salam. Dan masih banyak lagi tokoh muda NU yang potensial dan waktunya dimunculkan,’’ ujarnya.

Gus Ipul Sekjen PBNU? Rais Aam: Kan Kabar, Belum Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/RAIS-AAM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Agenda pemilihan Rais Aam dan ketua umum PBNU dalam muktamar ke-34 di Lampung, bakal dilaksanakan Kamis (23/12) hari ini. Jika tidak molor atau sesuai rundown, pengesahan Rais Aam terpilih akan dilaksanakan pukul 20.30-21.30 WIB. Rencana awal, pelaksanaan pemilihan Rais Aam dan ketua umum PBNU akan bertempat di Pondok Pesantren Darussa’adah, Lampung Tengah. Namun, karena pertimbangan tertentu, terutama jarak, maka agenda krusial tersebut juga akan berlangsung di Bandar Lampung. Memang, dari Bandar Lampung ke Pesantren Darussa’adah cukup jauh. Jika macet bisa lebih dari 1,5 sampai 2 jam. Seperti saat pembukaan muktamar kemarin (22/12) akses menuju ke lokasi lumayan padat. Maklum, kehadiran ribuan peserta dan penggembira muktamar dari penjuru tanah air, Kota Lampung menjadi padat. Selain itu, kondisi jalan di beberapa titik juga tidak seberapa lebar. Sebelum pengesahan Rais Aam terpilih, sidang pleno akan terlebih dulu melakukan penghitungan suara calon ahlul halli wal aqdi (AHWA) pada pukul 15.30-17.30 WIB. Bakal ada sembilan kiai khos atau ulama sepuh yang diajukan oleh rais syuriah di tingkat PCNU dan PWNU se-Indonesia. Setidaknya  ada sekitar 560 suara. Para peserta sudah mengajukan nama-nama kiai sepuh untuk masuk dalam AHWA. Nah, panitia tinggal melakukan tabulasi, kemudian menetapkan sembilan suara terbanyak. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, beberapa nama kiai sepuh yang banyak disebut-sebut berpeluang menjadi calon AHWA adalah KH Ma’ruf Amin (mantan Rais Aam/Wapres RI), KH Miftachul Akhyar (Rais Aam saat ini), KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Tuan Guru Turmudzi Badarudin (Nusa Tenggara Barat), dan Habib Lutfi bin Yahya. Selain itu, KH Muthadi (Banten), KH Dimyati Rois (Kaliwungu, Jawa Tengah), KH Anwar Mansur (rais syuriah PWNU Jatim) dan KH Agoes Ali Masyhuri (pengasuh Ponpes Bumi Sholawat, Sidoarjo, Jatim). Terlepas siapa nanti sembilan kiai sepuh yang terpilih dalam AHWA, mereka itulah yang akan bermusyawarah untuk menentukan siapa Rais Aam PBNU periode 2021-2026. Belajar dari muktamar NU sebelumnya, penentuan siapa Rais Aam itu juga alot. Biasanya, banyak kiai yang tidak bersedia. Yang jelas, siapa Rais Aam itu satu di antara sembilan kiai khos dalam AWHA. Sementara itu, kemarin (21/12) KH Ma’ruf Amin mengungkapkan memang ada sejumlah mbeberkan kriteria seorang Rais Aam. Di antaranya, harus seorang yang fakih. ‘’Bisa bemahami dengan baik aturan dan syariat Islam sebagai dasar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan,’’ katanya. Pernyataan itu disampaikan KH Ma’ruf Amin seusai menjadi keynote speaker peluncuran Buku Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama karya Ahmad Baso serta Kitab Tukhfatul Qosi Waddani, Biografi Syekh Nawawi Al Bantani karya KH Zulfa Mustafa di Lampung. Lalu, lanjut dia, munazim atau organisatoris. Selain itu, seorang Rais Aam PBNU juga harus mukharrik atau penggerak. “Bisa menggerakkan. Sebab NU itu adalah gerakan ulama dalam memperbaiki umat,’’ ujar kiai yang juga menjadi Rais Aam hasil muktamar ke-33 di Jombang pada 2015 lalu, sebelum akhirnya mengundurkan diri karena menjadi calon Wapres RI. Kriteria lain, seorang Rais Aam juga wara’. Yakni, menjauhkan diri dari maksiat dan perkara subhat. ‘’Jadi, Rais Aam bukan sekadar posisi struktur organisasi. Rais Aam itu kedudukan tertinggi. Di NU sangat sentral,’’ ungkapnya.

Ini Beberapa Nama Calon AHWA sekaligus Kandidat Rais Aam PBNU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rais Aam

Berita Terkini