<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/bagja-2065534791.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Selasa (19/11). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Selasa (19/11). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar simulasi pemungutan suara di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (19/11). Simulasi tersebut bagian dari upaya memitigasi persoalan yang potensial terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, ada sejumlah persoalan yang potensial terjadi di TPS. "Kerawanan totalnya ada 30-an permasalahan yang kemungkinan terjadi di TPS," ujarnya di sela-sela kegiatan. Kerawanan itu antara lain kondisi TPS yang tidak ramah disabilitas, sengkarut pemilih pindahan, hingga pemilih tambahan yang berpotensi berdampak pada ketersediaan surat suara. Kemudian ada juga potensi keterlembatan surat suara, hilangnya logistik, dan pemahaman petugas TPS terhadap syarat memilih. Oleh sebab itu, Bagja meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk secara maksimal menyosialisasikan berbagai aturan main kepada petugas. Sehingga potensi kesalahan atau pelanggaran bisa diminimalisasi. Terkait kesiapan Pilkada yang tinggal tujuh hari lagi, Bagja menilai persiapan dari KPU sudah berjalan sesuai timeline yang direncanakan. Dalam pengawasan Bawaslu, saat ini logistik pemilu sudah tersedia di daerah. "Saya kira sudah siap teman-teman. Tinggal menunggu distribusi logistik sampai TPS ke depan," imbuhnya. Bagja mengingatkan KPU untuk mengirimkan distribusi logistik sesuai jadwal. Idealnya, logsitik pilkada harus sampai di TPS sehari sebelum hari pemungutan suara.

Bagja meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk secara maksimal menyosialisasikan berbagai aturan main kepada petugas.

Gelar Simulasi Coblosan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Beberkan Sejumlah Potensi Pelanggaran di TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/53_me_1-2474708214.jpg" alt="ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah dengan calon tunggal tidak dibedakan. Semua bakal sama-sama diawasi secara maksimal. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, secara teknis, pelaksanaan tahapan pilkada di semua daerah akan sama. Yang membedakan hanya jumlah calon. Nah, untuk daerah dengan calon tunggal, Bagja memfokuskan pada tahapan kampanye. Dia menegaskan, meski hanya ada satu paslon, kampanye untuk memilih kotak kosong oleh masyarakat dibolehkan. &rdquo;Kami mengikuti pilihan warga negara,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Adapun jenis kampanye yang dilarang adalah ajakan untuk tidak memilih. Sebab, jenis kampanye tersebut dilarang undang-undang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum terus melakukan simulasi coblosan di daerah calon tunggal. Sejauh ini, KPU sudah dua kali melakukannya di dua daerah. Tujuannya memitigasi masalah teknis. &rdquo;Bagaimana pemungutan suara di TPS saat nanti calonnya cuma satu pasangan calon. Itu yang kita simulasikan,&rsquo;&rsquo; ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. Soal kampanye di daerah calon tunggal, pada kesempatan sebelumnya Afif juga menegaskan untuk memberikan ruang kepada masyarakat mengampanyekan coblos kotak kosong. Batasan yang dilarang adalah mengajak golput atau meminta pemilih tidak datang ke TPS. Sementara itu, pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, untuk pilkada dengan calon tunggal, yang kurang ditekankan kepada publik pentingnya pendidikan pemilih mengenai kotak kosong. Sebab, belum semua memahami konsep kotak kosong. Kotak kosong, lanjut dia, bukanlah kosong secara harfiah yang bermakna hampa. Kosong di sini merupakan objek pilihan yang sah dan menentukan. &rdquo;Posisinya ada di sebelah foto paslon tunggal yang bisa dipilih oleh pemilih sebagai pilihan yang sah,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Jika pemilih tidak setuju dengan satu-satunya calon yang ada, pemilih bisa memilih kotak kosong pada surat suara. Coblosan di situ akan dihitung sebagai pilihan dan dihitung sebagai pilihan masyarakat. &rdquo;Kotak kosong tidak sama dengan golput atau merusak surat suara,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (far/c6/ttg)

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, meski hanya ada satu paslon, kampanye untuk memilih kotak kosong oleh masyarakat dibolehkan.

Kampanye Kotak Kosong Boleh, Ajak Golput Yang Dilarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/21/bawaslu-1-4002234665.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa. /" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa. /</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":170" class="ii gt"> <div id=":19l" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengumumkan bahwa dalam waktu satu minggu ke depan, mereka akan melakukan seleksi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024. Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sebagaimana dimuat ANTARA, Panwascam yang tidak menunjukkan kinerja yang baik selama Pemilu 2024 akan dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan dalam tugasnya untuk Pilkada. "Jika dalam waktu seminggu ke depan menurut penilaian atasan, menurut penilaian kinerja, menurut hasil-hasil yang telah dilakukan, pengawasan, yang bersangkutan tidak perform, maka kami akan melakukan seleksi," ujar Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu. Bagja menjelaskan bahwa Panwascam yang telah terbukti memiliki kinerja yang baik akan tetap diberikan kesempatan untuk bertugas dalam Pilkada. Namun, jika diperlukan, Bawaslu akan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi posisi Panwascam yang kosong. Meskipun begitu, Bagja tidak dapat memperkirakan jumlah Panwascam yang akan tidak dilanjutkan untuk Pilkada. "Kami enggak tahu. Saya (Bawaslu RI) tidak sampai Panwascam, saya yang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kalau Panwascam, teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota, ada (diatur di) Undang-Undang juga demikian," katanya. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kendali atas seleksi Panwascam, meskipun pengaturan Panwascam secara hierarkis berada pada tingkat kabupaten/kota. "Jadi, ya, tetap kami punya rentang kendali, tetapi berjenjang namanya. Bawaslu kan berjenjang, hierarki," jelasnya. Bagja menjelaskan bahwa tidak akan ada pergantian anggota Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kecuali jika dibutuhkan dan akan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, yang mencakup beberapa periode mulai dari pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024: 1. Pada tanggal 27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 2. Pada tanggal 24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 3. Pada tanggal 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 4. Pada tanggal 31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 5. Pada tanggal 24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon; 6. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon; 7. Pada tanggal 27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon; 8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon; 9. Pada tanggal 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye; 10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 11. Pada tanggal 27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1p5" class="hq gt">***</div>

Bawaslu RI akan melakukan seleksi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai persiapan menghadapi Pilkada 2024.

Bawaslu Buka Seleksi Panwascam di Pilkada Serentak Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/JKT_BAWASLU-PETAKAN-TPS-RAWAN_MIFTAHUL-HAYAT-09-3652107862.jpeg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dalam menanggapi kritik yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam film dokumenter &lsquo;Dirty Vote&rsquo; karya Sutradara Dandhy Dwi Laksono, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja,&nbsp;buka suara. Dilansir dari Antara Senin (12/2), Rahmat Bagja, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, menegaskan bahwa lembaga tersebut menghargai setiap kritik yang disampaikan.&nbsp; Bawaslu RI terus berupaya sekuat tenaga menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, Bagja menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur fungsi dan tanggung jawab Bawaslu RI dalam menjalankan proses pemilihan umum. Selain itu, Bagja juga menggarisbawahi bahwa baik Bawaslu RI maupun pengawas pemilu di tingkat daerah telah melakukan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keyakinan Bagja akan kinerja lembaga pengawasan pemilu di seluruh wilayah, serta kepercayaan mereka terhadap penilaian yang akan dibuat oleh masyarakat terhadap kinerja mereka.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014150148/bawaslu-tanggapi-santai-film-dirty-vote-rahmat-bagja-silakan-kritik-kami">Bawaslu Tanggapi Santai Film Dirty Vote, Rahmat Bagja: Silakan Kritik Kami!</a> Dengan demikian, Bawaslu RI memberikan penekanan pada kewajiban mereka untuk memenuhi tuntutan regulasi dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilihan umum. Walaupun lembaga ini memberikan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, Bagja menegaskan bahwa Bawaslu RI telah beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Film dokumenter &lsquo;Dirty Vote&rsquo; menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengkritik Bawaslu RI atas kekurangannya dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, yang dinilai tidak memberikan efek jera sehingga pelanggaran tersebut cenderung berulang. Sutradara Dandhy Dwi Laksono menggambarkan film tersebut sebagai sebuah upaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Proses pembuatan film melibatkan partisipasi dari 20 lembaga yang berbeda, menunjukkan kerjasama lintas sektor dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Dalam waktu sekitar 8 jam setelah dirilis di YouTube, film tersebut telah ditonton oleh lebih dari satu juta orang, menunjukkan minat yang besar dari masyarakat terhadap isu-isu yang dibahas dalam film tersebut. Hal ini menegaskan bahwa film tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai permasalahan pemilihan umum. ***

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, buka suara menanggapi kritik yang ditujukan dalam film dokumenter ‘Dirty Vote’.

Ramai Film ‘Dirty Vote’ yang Kritik Bawaslu RI, Berikut Respons Rahmat Bagja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/Bawaslu-234-102894396.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta KPU RI untuk memastikan pengiriman surat suara luar negeri dengan metode pos, seperti di Hong Kong tepat sasaran. Hal itu penting, guna menghindari penyalahgunaan surat suara Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengkritisi soal jumlah pemilih di luar negeri dengan metode pos yang membludak, beberapa di antaranya karena memiliki alamat tujuan yang sama, seperti kasus pada pemilu periode sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Perlu diperhatikan juga alamat-alamat yang bersangkutan. Misalnya, kami temukan dulu di Kuala Lumpur, dari laporan Panwaslu ada satu alamat ada 500 orang. Artinya 500 surat suara ada di situ, sehingga luber surat suaranya di kotak pos," kata Rahmat Bagja kepada wartawan, Jumat (29/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bagja, konidisi semacam itu sangat mengkhawatirkan, sebab memberikan celah kepada oknum-oknum yang tidak memiliki hak untuk memberikan suaranya. Karena itu, Bagja mengimbau KPU RI untuk memperhatikan jumlah pengiriman surat suara di tiap TPS maupun alamat tujuan, agar tak melebihi ketentuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Bagja juga mengingatkan KPU untuk mensosialisasikan setiap perubahan metode memilih atau tata cara memilih kepada pemilih yang terdampak agar pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu lah yang dikhawatirkan (surat suara) digunakan orang-orang yang tidak berhak," pungkas Bagja.</div>

Bwaslu meminta KPU RI untuk memastikan pengiriman surat suara luar negeri dengan metode pos, seperti di Hong Kong tepat sasaran.

Bawaslu Imbau KPU Pastikan Pengiriman Surat Suara di Luar Negeri Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/IMG-20231126-WA0009-416174473.jpg" alt="Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (26/11)." width="100%">
<figcaption>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (26/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (26/11). Kegiatan apel itu dihadiri jajaran Bawaslu dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan mulai 28 November 2023. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau para anggotanya untuk mendukung Pemilu 2024 berjalan secara demokratis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia juga berpesan, agar seluruh pengawas pemilu meningkatkan koordinasi serta memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugasnya. "Kita pastikan seluruh pengawas pemilu memiliki pemahaman regulasi yang mendalam tentang aturan dan regulasi kampanye pemilihan umum. Tingkatkan koordinasi antara pengawas, baik di tingkat daerah, pusat, maupun tingkat daerah. Pastikan informasi dan pengalaman dapat dibagikan dengan efisien," kata Bagja saat memberikan pengarahan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (26/11). Bagja pun mengingatkan, para anggota Bawaslu di setiap provinisi untuk menyiapkan fisik dan mental, jelang memasuki tahapan kampanye. Ia juga meminta untuk membentuk Tim Fasilitas Pengawasan Kampanye (Timpas) guna memastikan kampanye berjalan benar dan efektif. "Kita sudah mengingatkan kepada jajaran kita untuk membentuk tim, Timpas ya, Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye," ungkap Bagja. Bagja juga mengingatkan para anggotanya untuk mengantisipasi misinformasi dan disinformasi di media sosial. Ia tak ingin Bawaslu dianggap pandang bulu dalam menegakkan aturan Pemilu. "Sekarang di media sosial banyak potongan-potongan berita yang disinformasi dan misinformasi, katanya Bawaslu pandang bulu, Bawaslu tidak menurunkan alat peraga dari peserta pemilu yang lain," pungkasnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau para anggotanya untuk mendukung Pemilu 2024 berjalan secara demokratis, sesuai dengan UU.

Ketua Bawaslu Ingatkan Anggotanya Antisipasi Berita Bohong saat Kampanye Pemilu 2024

<div class="content-wrapper"> <section class="content"> <div id="modal-view-berita" class="modal fade in"> <div class="modal-dialog modal-lg"> <div class="modal-content"> <div class="modal-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/KPU-507283223.jpg" alt="Diskusi panel tentang kepemiluan yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri." width="100%">
<figcaption>Diskusi panel tentang kepemiluan yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Setiap kali pemilihan umum (pemilu), potensi kerawanan terjadi di sejumlah daerah selalu mengiringi. Demikian juga dalam Pemilu 2024. Bawaslu RI telah membuat pemetaan. Setidaknya, terdapat lima wilayah yang masuk kategori paling rawan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya telah meluncurkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Dari beberapa indikator, terdapat lima daerah yang menjadi atensi lantaran termasuk kerawanan tinggi. Yakni, DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. &rsquo;&rsquo;Yang tertinggi kerawanannya di Papua,&rsquo;&rsquo; kata Bagja dalam diskusi publik bertema Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Jakarta kemarin (11/10). Menurut Bagja, penyebab kerawanan di Papua, antara lain, persoalan geografis, kendala keamanan lokal, dan sistem pemilihan di daerah. Selain itu, di Papua terdapat daerah otonom baru (DOB). &rsquo;&rsquo;Sampai sekarang ada beberapa daerah baru yang Bawaslu-nya perlu diperkuat,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, tingkat kerawanan Pemilu 2024 diprediksi menurun. Khususnya di daerah-daerah. Salah satu penyebabnya, tidak ada pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2022&ndash;2023. &rsquo;&rsquo;Setidaknya ketegangan dan konflik itu (dampak pilkada) menjadi tidak ada di daerah,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Selain itu, perolehan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam Pileg 2024 akan menjadi modal Pilkada 2024. Nah, partai-partai tentunya akan menahan diri. Sebab, bisa jadi calon kepala daerah yang diusung mereka itu akan sama. &rsquo;&rsquo;Di pileg lawan, tapi bisa jadi kawan saat pilkada nanti,&rsquo;&rsquo; jelas Hasyim. Kondisi tersebut, lanjut dia, berbeda dengan Pilpres 2019. Saat itu, sebelumnya digelar Pilkada 2017 dan 2018. Kontestasi dalam pilkada tersebut seakan menjadi pemanasan untuk Pilpres 2019. &rsquo;&rsquo;Karena itulah, saya cukup yakin tingkat kerawanan atau konfliknya hampir tidak ada,&rsquo;&rsquo; paparnya. Bahkan, Hasyim menyebut perhelatan Pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang paling lancar dalam sejarah Indonesia. &rsquo;&rsquo;Kami harapkan begitu, aman-aman saja,&rsquo;&rsquo; tegasnya.&nbsp; </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div>

Setiap kali pemilihan umum (pemilu), potensi kerawanan terjadi di sejumlah daerah selalu mengiringi.

Ketua KPU Yakin Pemilu 2024 Paling Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Ketua-Bwaslu-2549711871.jpg" alt="Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Rahmat Bagja." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Rahmat Bagja.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) resmi menjalin kerja sama dengan Tiktok Indonesia. Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia bekerja sama untuk mendorong integrasi pemilu 2024 khususnya dalam menangkal&nbsp;hoax. Dalam kerja sama ini, Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia berharap pemilih muda dan pemilih pemula bisa mendapat informasi terkait Pemilu 2024 secara maksimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012974596/sosialisasi-pemilu-lewat-film-kejarlah-janji">Sosialisasi Pemilu lewat Film Kejarlah Janji</a> &ldquo;Semoga pemilu kita tetap&nbsp;trush&nbsp;dan&nbsp;safety&nbsp;hingga 2024 ke depan,&rdquo; ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI saat penandatanganan MOU bersama tiktok di Kantor Bawaslu RI, Jakarta pada Senin (18/9). &ldquo;Terutama dengan tiktok, sebagai pendukung utama Pemilu tanpa&nbsp;hoax,&nbsp;tanpa fitnah, dan pemilu dan pemilu bahagia,&rdquo; disampaikan Bagja kepada wartawan. Bagja menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan mitigasi risiko terhadap persoalan media sosial yang dihadapi pada Pemilu 2019 lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012973581/rayakan-hut-ke-45-pangdam-brawijaya-instruksikan-gm-fkppi-jatim-bantu-ciptakan-pemilu-damai">Rayakan HUT Ke-45, Pangdam Brawijaya Instruksikan GM FKPPI Jatim Bantu Ciptakan Pemilu Damai</a> &ldquo;Tapi sekarang, dengan mitigasi seperti ini kami harapkan Pemilu akan lebih argumentatif,&nbsp;reasonable,&nbsp;pilihan yang diberikan masyarakat tanpa adanya fitnah,&rdquo; ungkap Bagja. Ia juga berharap bahwa Tiktok bersama media sosial yang lain mewujudkan saluran yang menjadi rujukan bagi pemilih muda dan pemilih pemula. &ldquo;Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, Tiktok dapat memelihara keadaan lalu lintas media sosial,&rdquo; pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/012967609/bersama-dmasiv-abraham-sridjaja-ajak-wni-di-luar-negeri-gunakan-hak-suara-di-pemilu-2024">Bersama D'Masiv, Abraham Sridjaja Ajak WNI di Luar Negeri Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024</a> &ldquo;Dan tentunya bisa menjadi rujukan bagi pemilih pemula dalam mencari informasi,&rdquo; lanjut Bagja. Dalam kesempatan ini juga Bagja menyampaikan hal terpenting dari kerja sama ini informasi kepemiluan di Tiktok akan semakin kaya (banyak). Ia menambahkan masyarakat ke depannya akan melihat kontestan (peserta pemilu) bersaing di media sosial dengan baik. &ldquo;Bersaing tanpa untuk menjatuhkan satu sama lain berdasarkan SARA tapi berdasarkan argumentasi yang rasional,&rdquo; harap Bagja. Bagja menilai tanpa adanya media sosial, maka pemilu tidak akan ramai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/012967609/bersama-dmasiv-abraham-sridjaja-ajak-wni-di-luar-negeri-gunakan-hak-suara-di-pemilu-2024">Bersama D'Masiv, Abraham Sridjaja Ajak WNI di Luar Negeri Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024</a> Ia juga mengharapkan kehadiran Tiktok akan membuat bagi semua pemilih mendapatkan informasi dengan baik. &ldquo;Kontestan bersaing secara sehat melalui video maupun ucapan,&rdquo; katanya. &ldquo;Ini yang akan dipegang pada pemilih ke depan untuk memilih pilihannya pada Februari 2024 mendatang,&rdquo; ungkap Bagja.

Rahmat Bagja umumkan Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia mendorong integritas Pemilu 2024 pada 14 Februari tahun depan.

Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia Resmi Jalin Kerja Sama untuk Mendorong Integritas Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/IMG-20230906-WA0005-2398943337.jpg" alt="Ganjar Pranowo tak kuasa menahan tangis saat melepas jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo tak kuasa menahan tangis saat melepas jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kemunculan Ganjar Pranowo, bacapres PDIP, dalam tayangan azan magrib di televisi swasta belakangan viral. Memunculkan polemik. Bawaslu dan Komisi Penyiaran RI pun turun tangan. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespons. Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, pihaknya melakukan kajian sejak Sabtu (9/9) lalu. Sesuai ketentuan, Bawaslu memiliki waktu 7 hari untuk mengkaji hingga menyimpulkan. Meski demikian, pihaknya berupaya menuntaskan satu hingga tiga hari ke depan. &rsquo;&rsquo;Tunggu Senin, Selasa, atau Rabu, diusahakan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebelumnya, tayangan Ganjar itu menjadi polemik. Sejumlah pihak menilai siaran tersebut termasuk politik identitas. Namun, Ketua Umum Ganjarian Spartan M. Guntur Romli menilai, hal itu tidak bisa disebut politik identitas. Visualisasi itu lebih ke ekspresi identitas keagamaan Ganjar sebagai muslim. &rsquo;&rsquo;Ada perbedaan yang jelas antara politik identitas dan identitas politik,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Identitas politik, lanjut Guntur, merupakan kewajaran. Sebab, seorang politikus bisa menampilkan identitasnya. Misalnya, identitas sebagai orang yang beragama atau identitas kesukuannya. &rsquo;&rsquo;Politisi yang muslim sah-sah saja untuk menunjukkan identitas keislaman dia,&rsquo;&rsquo; imbuh mantan politikus PSI itu. Guntur menyatakan, yang melanggar adalah upaya politisasi identitas yang berpotensi memecah belah. Politisi yang memanfaatkan agama untuk menyerang dan merendahkan politisi lain yang berbeda agama. &rsquo;&rsquo;Atau politisi yang menggunakan sukunya untuk menyerang lawan politiknya yang berbeda suku,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Karena itu, tambah Guntur, selama kemunculan Ganjar di tayangan azan magrib tidak membawa identitas parpol tertentu dan tidak menyerang calon lain, maka tidak ada unsur pelanggaran. &rsquo;&rsquo;Hal itu bisa dipahami sebagai kewajaran,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat Anwar Abbas turut menanggapi. &rsquo;&rsquo;Karena saya bukan politisi, maka bagi saya pribadi peristiwa tayangan azan dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidak bermasalah,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin (10/9). Bahkan, Abbas menilai kemunculan Ganjar sangat bagus. Sebab, di dalamnya ada muatan dakwah. Yakni, mengajak orang untuk salat atau berbuat baik. Kalau ada bacapres lain yang mau melakukan hal serupa, Abbas menyatakan malah cukup bagus. &rsquo;&rsquo;Silakan saja,&rsquo;&rsquo; katanya. Karena bangsa Indonesia akan menghadapi pemilu, lanjut dia, tentu banyak orang mengaitkannya dengan masalah politik. Dia pun menilai wajar jika kejadian itu mengundang pro-kontra dan kegaduhan. Jika sudah muncul polemik, Abbas mengingatkan bahwa ada sebuah kaidah dalam usul fikih.&nbsp; Kaidah yang dimaksud adalah dar&rsquo;ul mafasid muqoddam &rsquo;ala jalbil mashalih. &rsquo;&rsquo;Artinya, meninggalkan kemafsadatan (kemudaratan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Karena itu, perlu dikaji lagi tayangan tersebut. Menurut Abbas, jika menyiarkan Ganjar di tayangan azan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik ditinggalkan saja. &rsquo;&rsquo;Apalagi jika sampai menimbulkan kegaduhan, pro-kontra di tengah masyarakat,&rsquo;&rsquo; pungkasnya.&nbsp;

Kemunculan Ganjar Pranowo, bacapres PDIP, dalam tayangan azan magrib di televisi swasta belakangan viral.

Bawaslu Segera Putuskan Kasus Ganjar Pranowo yang Muncul dalam Tayangan Azan Magrib

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/VERIFIKASI-BACALEG-DPR_MIFTAHUL-HAYAT-1-765622660.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kedua kanan) didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja (kedua kanan), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kedua kiri) melakukan peninjauan verifikasi" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kedua kanan) didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja (kedua kanan), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kedua kiri) melakukan peninjauan verifikasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sidang pengaduan Bawaslu dengan teradu para anggota KPU kemarin (4/9) digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam tuntutannya, Bawaslu meminta DKPP untuk memberhentikan sementara seluruh anggota KPU. Persidangan itu merupakan buntut kebijakan KPU yang tidak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) bacaleg kepada Bawaslu. Pembatasan Silon itu dinilai menyulitkan kerja pengawasan dalam tahapan pencalegan. Karena itu, Bawaslu mengadukan ke DKPP. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, tindakan KPU tersebut telah melanggar kode etik. Karena itu, pihaknya berharap DKPP menjatuhkan sanksi. Yakni, sanksi berupa pemberhentian sementara. Selain tidak memberikan akses, Bagja menyebutkan, KPU melakukan pembatasan akses pengawasan melekat. Dalam verifikasi administrasi, KPU menerapkan pembatasan personel dan durasi waktu pengawasan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan, secara kelembagaan Bawaslu sudah meminta akses Silon tersebut jauh-jauh hari. Sejak 30 April 2023, pihaknya melayangkan surat hingga empat kali. Namun, KPU tidak merespons dengan baik. &rdquo;Tidak ada iktikad baik dari para teradu (anggota KPU, Red) untuk memberikan akses data dan dokumen persyaratan pada Silon secara menyeluruh,&rdquo; katanya di kantor DKPP. Lolly menyatakan, dalam proses selanjutnya, KPU memang memberikan akses. Namun, hanya pada satu halaman depan/beranda. Adapun fitur data partai politik, data calon, dan penerimaan pada Silon yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diberikan. Dengan terbatasnya akses data dan dokumen dalam Silon, lanjut Lolly, Bawaslu tidak dapat memastikan kelengkapan, kebenaran, serta kegandaan pencalonan bacaleg dalam verifikasi administrasi. Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menilai tuntutan Bawaslu tersebut tidak beralasan. Dia justru mempertanyakan sikap Bawaslu yang melaporkan KPU ke DKPP. Idham mengatakan, saat Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait pencalonan disusun, Bawaslu juga hadir. Selama prosesnya, tidak ada keberatan dari Bawaslu tentang Silon. Nah, KPU menjalankan aturan itu, tapi Bawaslu justru mengadukannya ke DKPP. &rdquo;Apabila peraturan di bawah undang-undang itu diduga melanggar, bisa dilakukan judicial review. Malah kami dilaporkan ke DKPP,&rdquo; ujarnya. Idham menilai laporan Bawaslu tidak relevan. Dia menegaskan, tidak ada asas etik dan profesionalisme yang dilanggar KPU. &rdquo;Jadi, saya secara pribadi juga menilai laporan tersebut cukup aneh,&rdquo; imbuhnya. Dia juga mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan akses Silon kepada Bawaslu. Dengan catatan, Bawaslu mendapati temuan yang perlu diklarifikasi ke Silon. &rdquo;Tapi, ternyata sampai hari ini (kemarin, Red) tidak ada temuan dari Bawaslu,&rdquo; ungkapnya. Selain mendengarkan laporan Bawaslu sebagai pengadu dan para anggota KPU sebagai teradu, kemarin DKPP meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli. Rencananya, sidang tersebut dilanjutkan pada Rabu (13/9) depan.&nbsp;

Selain tidak memberikan akses, Bagja menyebutkan, KPU melakukan pembatasan akses pengawasan melekat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rahmat bagja

Berita Terkini