<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/alutsista.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 27 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405 yang tengah bersandar di tepi dermaga." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 27 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405 yang tengah bersandar di tepi dermaga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat berhak mendapat informasi dari pemerintah. Apalagi informasi itu untuk kebutuhan publik. Ketentuan hak mendapatkan informasi itu diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun, ada jenis informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat disampaikan kepada publik. Jika informasi itu dibuka maka bisa berdampak atau membahayakan pada pertahanan dan keamanan negara. Adapun jenis infomrasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara diatur pada pasal 17 UU KIP huruf C. 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. Sistem persandian negara; dan/atau 7. Sistem intelijen negara.

Ketentuan hak mendapatkan informasi itu diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

7 Informasi Publik Bersifat Rahasia Yang Bisa Mengancam Pertahanan dan Keamanan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/hacker-peretas_1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pemerintah Pastikan Data yang Bocor Bersifat Umum  JawaPos.com – Sistem data dan ruang digital yang rentan diacak-acak disikapi oleh pemerintah. Termasuk ulah peretas dengan akun anonim Bjorka yang sebelumnya mengumumkan meretas surat-surat rahasia untuk presiden Indonesia, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN), serta mengumbar data pribadi pejabat pemerintahan.  Kemarin (12/9) Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD; serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (pur) Hinsa Siburian. ’’Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data yang beredar. Salah satunya oleh Bjorka,’’ kata Johnny.  Pemerintah telah menelaah data yang menurut akun anonim Bjorka merupakan rahasia negara. ’’Sementara data-data yang sifatnya umum. Bukan data spesifik dan bukan yang ter-update,’’ imbuhnya.  Ihwal keamanan siber, pemerintah akan membentuk tim tanggap darurat (emergency response team). Tim itu bertugas menjaga tata kelola data di Indonesia dan menjaga kepercayaan publik. Tim terdiri atas BSSN, Kemenkominfo, Polri, dan BIN.  Kepala BSSN Hinsa tak banyak berkomentar soal isu yang ramai diperbincangkan itu. Dia hanya menekankan bahwa serangan siber tidak mengganggu sistem elektronik di Indonesia. Menurut dia, semua masih berjalan lancar. ’’Masyarakat kami harap tenang saja. Tidak ada sistem elektronik yang diserang,’’ paparnya.  Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD telah mendapat laporan dari BSSN. ’’Kemudian (laporan) analisis dari deputi VII saya,’’ ungkap Mahfud terkait peretasan yang menyerang kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Dia tak menampik bahwa kebocoran data memang terjadi.  Meski begitu, Mahfud menggarisbawahi, data yang bocor tidak masuk kategori rahasia. ’’Nggak ada rahasia negara kalau saya baca,’’ ujarnya.  Data yang bocor adalah data umum. Yang bisa diperoleh di banyak tempat dan sudah muncul di media massa. ’’Jadi, belum ada yang membahayakan,’’ tambahnya. Meski begitu, pemerintah masih melakukan pendalaman dan merapatkan persoalan tersebut.  Ulah Bjorka di dunia maya sendiri belum berhenti. Kemarin dia sempat mengumumkan akun baru di Twitter, yaitu @bjorxanism. Namun, selang beberapa jam, akun tersebut ditangguhkan oleh Twitter.  Sebelum akun terbaru itu ditangguhkan, Bjorka sempat menulis beberapa posting-an. Salah satunya memprotes kebijakan Twitter yang menangguhkan akunnya. Sebab, dia sama sekali tidak membagikan hasil peretasannya via akun Twitter-nya. Dia menduga kebijakan Twitter itu atas permintaan dari pemerintah Indonesia.  Sementara, informasi-informasi hasil peretasan disebar lewat channel Telegram-nya. Dia kembali membagikan data pribadi pejabat pemerintahan. Kali ini data milik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Sebelumnya, data pribadi yang dia umbar adalah milik Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.  Hingga kemarin, belum ada tindakan terhadap peretas dengan akun anonim tersebut. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, Direktorat Tindak Pidana (Ditipid) Siber melakukan monitoring terhadap hacker Bjorka sekaligus menunggu laporan dari para korban peretasan.  Pakar keamanan siber Pratama D. Persadha mengatakan, dalam kasus peretasan itu, semua lembaga merasa menjadi korban. Artinya, tidak ada satu pun lembaga yang merasa bertanggung jawab atas peretasan tersebut. ’’Padahal, ancaman peretasan diketahui dengan luas,’’ urainya.  Sebenarnya tugas itu diambil oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). PSE harus melakukan pengamanan maksimal. ’’Menggunakan data terenkripsi untuk data masyarakat, minimal demi nama baik lembaga,’’ terangnya.  Seharusnya, BSSN masuk lebih dalam ke berbagai kasus peretasan di Indonesia. Menjelaskan bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan untuk mengamankan data setiap institusi yang terjadi kebocoran. ’’Ini yang seharusnya dilakukan,’’ jelasnya.  Di sisi lain, terkait RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan bahwa RUU itu telah disetujui dalam rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR dan pemerintah. ’’Kami sekarang menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II, yaitu rapat paripurna DPR,’’ tuturnya. Dia berharap, setelah disahkan, regulasi itu bisa menjadi payung hukum untuk menjaga ruang digital.  Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan hal senada. ’’Sedang difinalisasi komisi I bersama pemerintah,’’ ujarnya di kompleks parlemen Senayan kemarin. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pengesahan dilakukan.  Politikus Partai Gerindra tersebut melanjutkan, RUU PDP lebih berfungsi pada pencegahan. Seharusnya, tanpa RUU itu, pemerintah bisa melindungi data pribadi. Setiap warga yang diminta menyerahkan data pribadi, pemerintah berkewajiban melindunginya.  Mantan wakil ketua DPR RI itu menuturkan, kebocoran data dan peretasan situs institusi negara menunjukkan bahwa tidak ada proteksi terhadap data masyarakat. ’’Ini suatu kelemahan lembaga negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan siber kita,’’ ucapnya.  Fadli menegaskan, Kemenkominfo dan BSSN seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan data. Pasalnya, banyak data warga Indonesia yang disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. ’’Mudah sekali diretas, mudah sekali diintervensi,’’ tegasnya.  Menurut dia, kebocoran data merupakan masalah serius. Aksi peretasan itu juga mempermalukan negara. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi total. Presiden Joko Widodo bisa turun tangan untuk mengintervensi masalah tersebut.  Sementara itu, kemarin tampak terjadi perubahan signifikan pada akun Twitter TNI-AD. Akun tersebut tak lagi membagikan informasi seputar kegiatan dan program Angkatan Darat. Dikonfirmasi terkait adanya upaya peretasan terhadap akun itu, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Kolonel Arh Hamim Tohari menyatakan bahwa yang terjadi adalah proses perubahan data. Untuk urusan tersebut, TNI-AD melibatkan pihak Twitter.  Ramainya isu peretasan juga membuat TNI-AL bersiaga. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa Satuan Siber (Satsiber) TNI-AL ikut mengantisipasi.

Presiden Jokowi Bentuk Tim Khusus Atasi Peretas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/terungkap-trump-bantu-menantunya-ke-akses-rahasia_m_.jpg" alt="Menantu Trump (kiri) dibantu mendapat akses rahasia negara" width="100%">
<figcaption>Menantu Trump (kiri) dibantu mendapat akses rahasia negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Satu lagi kebohongan Trump terungkap. Kali ini New York Times melaporkan, Trump merupakan alasan di balik pengabulan permohonan izin akses keamanan yang diajukan Jared Kushner. Pada Mei 2018, Jared mendapat izin mengakses informasi rahasia negara. Padahal, Trump sempat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tak terlibat soal pemberian izin tersebut. Menurut dokumen yang didapat, rupanya banyak pejabat dan tenaga ahli Gedung Putih yang menentang pemberian izin keamanan kepada menantu sekaligus penasihat presiden AS tersebut. Mereka sudah menarik izin sementara Kushner pada Februari 2018 atas pertimbangan berbagai lembaga. Namun, Trump kukuh ingin memberi Kushner izin khusus itu. Menurut sumber dalam Gedung Putih, itu terjadi karena Kushner maupun Ivanka Trump memprotes penarikan izin keamanan mereka. &rsquo;&rsquo;Kenapa masalah ini tidak selesai-selesai&rsquo;&rsquo; ujar Trump, menurut mantan pejabat Gedung Putih. Mei tahun lalu Trump memerintah Kepala Staf Kepresidenan John Kelly memberi Kushner izin akses keamanan tetap yang notabene satu level di atas izin temporer. Padahal, sehari sebelumnya Kepala Bagian Hukum Gedung Putih Donald McGahn memberikan memo yang menentang langkah tersebut. Saat dimintai konfirmasi, Jubir Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menolak berkomentar. Sedangkan Peter Mirijanian, Jubir firma hukum Abbe Lowell, kuasa hukum Kushner, menegaskan bahwa prosedur yang dilalui Kushner sudah benar. &rsquo;&rsquo;Tahun lalu Gedung Putih sudah memastikan bahwa prosedurnya sudah benar. Informasi baru tak akan mengubah konfirmasi saat itu,&rsquo;&rsquo; tegasnya.

Terungkap, Trump Bantu Menantunya ke Akses Rahasia

rahasia negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rahasia negara

Berita Terkini

7 Informasi Publik Bersifat Rahasia Yang Bisa Mengancam Pertahanan dan Keamanan Negara

Presiden Jokowi Bentuk Tim Khusus Atasi Peretas

Terungkap, Trump Bantu Menantunya ke Akses Rahasia

Download Aplikasi JawaPos.com