<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelajar-dan-osis-se-jawa-barat-siap-perangi-radikalisme_m_.jpg" alt="Para siswa dari berbagai organisasi ketika mengelar acara training leadership akhir pekan kemarin" width="100%">
<figcaption>Para siswa dari berbagai organisasi ketika mengelar acara training leadership akhir pekan kemarin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan pelajar, Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) se-Jawa Barat yang tergabung dalam FOJB, FOKUS, FAJARTIBA dan HIROSATU, melakukan deklarasi untuk menolak gerakan radikalisme dan paham intoleran. Deklarasi dengan tema "Citarum Harum Fun Game Leadership" tersebut digelar di halaman dan gedung serbaguna SMA Negeri 2 Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/1). Deklarasi bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda, agar terhindar dari bahaya paham intoleransi dan radikalisme. "Semangat bersama kami adalah bagaimana generasi muda Indonesia memiliki karakter yang kuat dan mencintai bangsa dan negaranya, termasuk menghindarkan dari paham separatis," kata salah satu perwakilan dari Forum OSIS Jawa Barat (FOJB), Margie Latifa dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/1). Kemudian dalam kegiatan tersebut, dibagikan juga buku berjudul "Bahaya Mengkafirkan Sesama Muslim dan Daulah Islamiyyah" sebagai bagian dari literasi tambahan. "Di akhir acara juga ada pembagian buku tentang bahaya paham radikal kepada pemenang hasil karya pengolahan sampah," jelasnya. Selain soal menangkal paham radikalisme, acara tersebut juga diisi dengan semangat untuk mengkampanyekan program pemerintah yakni "Citarum Harum". "Deklarasi itu, juga sebagai sarana mengkampanyekan kepada para siswa untuk ikut berperan aktif dalam program citarum harum yang dicanangkan pemerintah, dengan ikut peduli terhadap pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan sungai Citarum," ujar Margie. "Kami juga mengkampanyekan tolak narkoba dan berita atau informasi palsu alias hoax," pungkasnya.

Pelajar dan OSIS Se-Jawa Barat Siap Perangi Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-depan-bnpt-fokus-garap-provinsi-jawa-timur_m_.jpg" alt="Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius. Suhardi mengatakan tahun depan akan menyasar kawasan Jawa Timur, sebagai sasaran program penanggulangan terorisme" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius. Suhardi mengatakan tahun depan akan menyasar kawasan Jawa Timur, sebagai sasaran program penanggulangan terorisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program penanggulangan terorisme yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan bersinergi bersama Kementerian dan Lembaga sudah hampir genap berjalan satu tahun. Sejumlah kemajuan pun dirasakan mereka di tahun pertama program. Hal itu dikemukakan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius saat penyampaian Laporan Pelaksanaan Sinergitas Kementerian dan Lembaga Program Penanggulangan Terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Acara tersebut digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (27/12). "Selama 9 bulan sejak April 2018 program sinergisitas telah melakukan banyak hal dengan melakukan program kontraradikalisasi, deradikalsiasi, dan pemenuhan sarana," ujar Suhardi. Atas keberhasilan ini, pada program kerja 2019, BNPT akan memasukan Jawa Timur sebagai target ketiga penerapan program penanggulangan terorisme ini. Hal itu sesuai arahan Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selaku kordinator pelaksanaan sinergitas ini. "Untuk tahun 2019 nanti sesuai arahan pak Menko Polhukam ada satu provinsi yakni Jawa Timur akan menjadi wilayah sasar ketiga," jelasnya. Di tempat sama, Menko Polhukam, Wiranto mengatakan, alasan dipilihnya Jawa Timur sebagai wilayah sasar ketiga tidak lain berdasarkan pemantauan BNPT atas tingjat kerawanan aksi terorisme di daerah tersebut. Jika program sinergitas ini terus menunjukan progres menjanjikan, maka akan terus dikembangkan ke wilayah lain. "Tentunya ini dari hasil pemantauan BNPT. Dan di Jatim sudah ada proyek deradikalisasi yang dikembangkan BNPT dari situ nanti kembangkan ke wilayah lain," pungkasnya. Sebagai informasi, program sinergitas ini merupakan upaya penanggulangan terorisme antara BNPT dengan Kementerian dan Lembaga. Di tahun pertama ini menyasar dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Program ini merupakan implementasi dari surat Kemenko Polhukam 42/2018 tentang koordinasi Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan program penanggulangan terorisme yg membutuhkan sinergitas gabungan Kementerian dan Lembaga.

Tahun Depan, BNPT Fokus 'Garap' Provinsi Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenristedikti-benahi-kampus-dari-radikalisme-hingga-pengurangan-sks_m_.jpg" alt="Ilustrasi pendidikan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendidikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perguruan tinggi menjadi salah satu tempat yang paling menentukan nasib bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi muda sejatinya harus dibekali pendidikan dengan ideologi yang tepat agar mampu membangun negara ke depannya. Sayangnya, benteng perguruan tinggi belum bisa menahan masuknya isu radikalisme. Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) terpapar paham radikal. Bahkan, 39 persen mahasiswa di 15 provinsi dinyatakan tertarik atas ajaran tersebut. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dalam hal ini dituntut segera memperbaiki sistem pengawasan serta kontrol kepada civitas akademika. Pasalnya, radikalisme bisa berkembang dari mahasiswa ke masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pada Oktober 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Di dalamnya diatur bahwa kini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus. Peraturan itu juga mewajibkan agar kampus membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB). Unit tersebut nantinya berada di dalam pengawasan rektor. Mahasiswa organisasi ekstra boleh bergabung menjadi salah satu pengawal ideologi dalam UKMPIB. Permenristekdikti 55/2018 sekaligus menggantikan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus. Tetapi, simbol-simbol organisasi ekstra seperti bendera dan lainnya tetap di larang beredar di dalam kampus. &ldquo;Permenristekdikti 55/2018 bisa menekan radikalisme dalam kampus. Kami desak. Harapan saya Desember harus selesai, tahun 2019 harus berjalan,&rdquo; ujar Menristekdikti Mohamad Nasir beberapa waktu lalu. Selain menekan ancaman radikalisme dalam kampus, Kemenristekdikti juga memiliki upaya lain dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswanya. Nasir meminta mengkaji jumlah maksimal satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang S1. Rencananya, SKS yang berlaku di seluruh universitas di Indonesia saat ini akan dikurangi. Syarat 144 SKS yang berlaku sekarang kemungkinan akan ditekan hingga 120 SKS. Hal tersebut mengacu kepada persyaratan undergraduate di kampus-kampus luar negeri. Wacana tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 2016 lalu. Namun, pembicaraan dan pembahasan berlangsung cukup alot, bahkan terjadi perbedaan pandangan. Pasalnya, ada SKS yang diwajibkan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tertera dalam Undang-Undang 12/2012. Mata kuliah wajib itu antara lain Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang kemudian ditambah dengan Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter. &ldquo;Karena tarik menariknya sangat tinggi. Ini problem yang muncul di lapangan adalah tidak hanya itu. Kita mau terapkan itu ternyata masih ada perbedaan pandangan tentang 144 SKS, karena apa, yang 10 sks ini adalah ada dalam UU yang wajib dilakukan, yang namanya MKDU,&rdquo; tutur Nasir. Terkait waktunya, Nasir berupaya akan diberlakukan tahun depan. Meski demikian, jajaran Dirjen Kemenristekdikti harus terlebih dahulu menemukan kesepakatan.

Kemenristedikti Benahi Kampus, dari Radikalisme hingga Pengurangan SKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/7-kampus-terpapar-radikalisme-ini-tanggapan-menristekdikti_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir menyebut temuan BIN terkait kampus terpapar radikalisme, sejatinya sudah lama terjadi." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir menyebut temuan BIN terkait kampus terpapar radikalisme, sejatinya sudah lama terjadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bukan hanya masjid, Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) terpapar paham radikalisme. Bahkan, 39 persen mahasiswa di 15 provinsi dinyatakan tertarik atas ajaran tersebut. Terkait pernyataan itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Mohamad Nasir tidak membantahnya. Dia menyebutkan bahwa pihaknya telah sejak lama&nbsp; mendengar temuan tersebut. Menurutnya, paham radikalisme menjalar karena kondisi kampus yang kurang perhatian serta pengawasan. &ldquo;Sebenarnya itu sudah lama ya, saya sampaikan di mana tujuh PTN yang dirilis oleh BIN sebenarnya tidak hanya itu, kondisi yang ada di perguruan tinggi yang dulu selama ini tidak pernah mendapat perhatian serius, tidak pernah mendapatkan suatu pengawasan yang baik,&rdquo; ujarnya saat ditemui di Intercontinental Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (21/11) malam. Akibatnya, lanjut dia, perguruan tinggi bergerak dengan sendiri hingga terpapar ajaran semacam radikalisme. Namun demikian, dia meyakinkan hal itu tidak pernah terjadi kembali. &ldquo;Dan ini adalah merata sebenarnya, tidak hanya di tujuh perguruan tinggi saja saya rasa. Ini di tempat-tempat lain. Tapi kondisi yang ada sekarang ini sudah hampir semua tiarap, tidak ada. Artinya tidak ada menonjol lagi, yang beliau (BIN) sampaikan sudah lama sekali,&rdquo; tutur Nasir. Untuk itu, Kemenristekdikti dalam hal ini akan memperbaiki sistem pengawasan serta kontrol kepada civitas akademika. Nasir ingin agar masalah radikalisme tidak lagi berkembang di lingkungan universitas maupun masyarakat secara luas. &ldquo;Apa yang harus kami lakukan, yaitu sistem pengawasan dan kontrol yang baik terhadap perguruan tinggi dan kita selalu sampaikan masalah bela negara dan wawasan kebangsaan. Maka masalah radikalisme harus mulai berhenti,&rdquo; tegas dia.

7 Kampus Terpapar Radikalisme, Ini Tanggapan Menristekdikti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fornas-bhineka-tunggal-ika-radikalisme-musuh-peradaban_m_225779.jpg" alt="Fornas Bhineka Tunggal Ika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai paham radikalisme. Salah satunya dengan mengimplementasikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika" width="100%">
<figcaption>Fornas Bhineka Tunggal Ika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai paham radikalisme. Salah satunya dengan mengimplementasikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Radikalisme merupakan paham yang harus dibumihanguskan. Terlebih dalam konteks politik. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Nasional (Fornas) Bhineka Tunggal Ika, Taufan Hunneman, radikalisme politik sejatinya memiliki arti perjuangan politik yang dilakukan pribadi atau kelompok. Hanya saja konteksnya berbeda dengan era Orde Baru dan sekarang. Ketika zaman sebelum reformasi, mahasiswa dan kelompok politik wajib menjadi radikal. "Sebab politik Orde Baru memberangus semua perbedaan pendapat. Itu karena sifat dan watak pemerintah yang otoriter," kata Taufan kepada JawaPos.com, Jumat (6/7). Sementara sekarang, lanjut Taufan, semuanya justru serba terbuka. Radikalisme politik mengarah kepada politik kekerasan atas nama keyakinan yang tidak relevan. "Termasuk mengganti kesepakatan politik yang dibangun oleh para pendiri bangsa," lanjut dia. Taufan menilai bahwa radikalisme merupakan musuh peradaban. Pasalnya, di dalamnya ada proses dehumanisasi yang mengingkari politik kedaulatan menjadi politik pembenaran kelompok. "Imbasnya identitas kelompok radikal ini sesungguhnya bukan perjuangan mulia. Justru ingin membawa negara menjadi anti demokrasi, pembungkaman, bahkan menjadikan keseragaman," tegas dia. Terkait wacana Rembuk Nasional 1998, Taufan menyambutnya dengan positif. Menurutnya, hal tersebut bisa memperkuat serta meneguhkan semangat menjaga Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

Fornas Bhineka Tunggal Ika: Radikalisme Musuh Peradaban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pantau-komuniksasi-dosen-dan-mahasiswa-menristekdikti-dinilai-offside_m_219140.jpeg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ide memantau komunikasi dosen dan mahasiswa oleh Menristekdikti, Mohamad Nasir sangat berlebihan dan missleading. Menurut Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah, ide pembantu Joko Widodo (Jokowi) telah offside dan justru membuat gaduh ruang publik. "Masalahnya di mana, solusinya apa. Itu gambaran dari gagasan pendataan nomer HP dan medsos mahasiswa dan dosen," ujar Anang kepada JawaPos.com, Sabtu (9/6). Dari sisi teknis, rencana itu akan merepotkan. Karena program ini merupakan pekerjaan di hilir. Saat ini saja ada 8 juta jumlah civitas akademika se-Indonesia yang terdiri dari 7,5 juta mahasiswa aktif, 300 ribu dosen/tenaga pengajar, dan tenaga non pendidik 200 ribu. "Pertanyaannya, apakah 8 juta orang itu akan dipantau seluruhnya? Sisi teknis tentu akan sulit dan akan memakan biaya negara yang tidak kecil," tegasnya. Sebaiknya, jika pemerintah serius menangkal faham radikalisme di perguruan tinggi segera dibuat sistem pencegahan yang dilakukan di hulu. Proses masuknya mahasiswa baru di perguruan tinggi harus dimanfaatkan untuk melihat jejak rekam calon mahasiswa. "Orientasi Pengenalan Kampus harus dimanfaatkan untuk menjadi ajang penguatan karakter calon mahasiswa, yang berorientasi kebangsaan dan ke-Indonesiaan," ungkapnya. Selain itu, perguruan tinggi harus menjadi wadah yang maksimal bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas baik pembelajaran organisasi, olahraga maupun seni dan budaya. Unit kegiatan mahasiswa harus dikuatkan dengan pelibatan maksimal seluruh pihak. Organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) harus menjadi pilar utama untuk menangkal paham radikalisme di lingkungan kampus. UKM di bidang dakwah kampus, juga menjadi tulang punggung. Hal itu untuk memastikan aktivitas keagamaan mahasiswa di lingkungan kampus, yang beroreintasi paham keagamaan moderat dan berwawasan ke-Indonesiaan. "Upaya-upaya tersebut jauh lebih strategis dan berkelanjutan daripada mendata dan memantau komunikasi civitas akademika perguruan tinggi," pungkasnya. Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir wacanakan tentang pendataan dan pengawasan aktivitas digital (ponsel dan medsos) sivitas akademika dipastikan akan jalan terus. Meski sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi sempat meminta rencana tersebut untuk dibatalkan. Nasir akan mengundang seluruh Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia pada 25 Juni mendatang. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas langkah-langkah bersama yang akan dilakukan untuk menyikapi radikalisme di perguruan tinggi.

Pantau Komuniksasi Dosen dan Mahasiswa, Menristekdikti Dinilai Offside

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-radikalisme-hmi-imm-dan-pmii-harus-kembali-ke-kampus_m_218208.jpeg" alt="PMII salah satu organisasi mahasiswa ekstra diminta kembali masuk ke dalam kampus." width="100%">
<figcaption>PMII salah satu organisasi mahasiswa ekstra diminta kembali masuk ke dalam kampus.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menristekdikti Mohamad Nasir berpandangan bahwa masuknya paham radikal di kampus terjadi setelah normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi mahasiswa (NKK/BKK). Organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, dan IMM dijadikan organisasi ekstrakampus pada 1983. Kini muncul desakan supaya organisasi tersebut kembali masuk ke kampus. Salah seorang yang menyuarakannya adalah cendekiawan muslim sekaligus mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. "Kembalikan organisasi ekstra seperti HMI, PMII, dan IMM ke dalam kampus. Sehingga mengurangi dominasi <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/06/06/2018/mahasiswa-jangan-biarkan-radikalisme-masuk-kampus" target="_blank">organisasi Islam kanan</a>," tulis Azyumardi di akun media sosialnya kemarin (5/6). Azyumardi mengatakan, organisasi-organisasi itu kembali masuk ke kampus sebagai kontraorganisasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hankam/04/06/2018/klaim-menristekdikti-radikalisme-masuk-kampus-sejak-orde-baru" target="_blank">Islam kanan</a> yang punya kecenderungan radikal.&nbsp;

Tangkal Radikalisme, HMI, IMM, dan PMII Harus Kembali ke Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unri-disusupi-jaringan-teroris-ini-komentar-menteri-agama_m_217788.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berhadap penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di Universitas Riau (UNRI) tidak terjadi lagi." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berhadap penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di Universitas Riau (UNRI) tidak terjadi lagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &lrm;- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berhadap penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di Universitas Riau (UNRI) tidak terjadi lagi. Tiga orang terduga teroris diamankan dalam operasi itu. "Mudah-mudahan yang di UNRI sifatnya hanya kasuistik. Bukan sesuatu yang kita pukul rata. Artinya tidak bisa disamaratakan bahwa saat ini universitas telah terjangkit radikalisme," ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga sudah memerintahkan seluruh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjaga universitas itu sendiri dari bahaya-bahaya radikalisme. "Jangan hanya karena kebebasan akademik jangan lalu kemudian dosen dan mahasiswa bebas melakukan apapun, apalagi kegiatan terkait terorisme," katanya. Mengenai adanya isu radikalisme di kampus yang masuk lewat kegiatan organisasi keagamaan. Lukman mengatakan, semua pihak di kampus harus menjaga lingkungan universitas bersih dari paham atau ajaran radikalisme. "Semua pihak harus memastikan kegiatan di lingkungan kampus harus berjalan sebagaimana mestinya. Agar tidak ada kegiatan apapun terkait praktek terorisme," pungkasnya. Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror mengamankan tiga orang terduga teroris yang ditangkap di Universitas Riau pada Sabtu (3/6). Satu di antara tiga, yakni MNZ (33) telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; MNZ masih tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah. Sementara Dua orang ditetapkan sebagai saksi, yakni RB alias D (34) yang merupakan eks mahasiswa UNRI, bekerja sebagai karyawan swasta, dan OS alias K (32) yang juga merupakan eks mahasiswa UNRI yang bekerja sebagai karyawan swasta. Densus 88 Antiteror juga mengamankan barang bukti berupa video dan dua&nbsp;bom pipa yang sudah jadi, dua busur dan delapan anak panah, satu buah senapan angin, satu video dari ISIS, dan beberapa buku yang berisi teknik merakit bom serta survival. Itu semua ditermukan di Gedung Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Sabtu (2/6).

UNRI Disusupi Jaringan Teroris, Ini Komentar Menteri Agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#radikalisme di lingkungan kampus

Berita Terkini