<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/Sidang-Eksepsi-Tom-Lembong-Dery-Ridwansah-5JPG-988547958.jpg" alt="Terdakwa Tom Lembong saat menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Tom Lembong saat menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rachmat Gobel, menteri perdagangan (Mendag) periode 2014-2015 mengklaim tidak pernah menggunakan diskresi untuk melakukan kebijakan impor, apalagi importasi gula. "Tidak ada, saya tidak pernah menggunakan diskresi itu," kata Rachmat Gobel memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/5). Pernyataan itu disampaikan Rachmat Gobel saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Mendag 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Saat itu Rachmat Gobel, merespons pertanyaan Anggota Majelis Hakim, Alfis Setiawan, terkait diskresi importasi gula. Mendengar pernyataan dari Rachmat Gobel, Hakim Alfis kembali menanyakan soal diskresi impor pada era kepemimpinannya. "Kalau pernah tentu saya bisa tanya kembali apa?" tanya Hakim Alfis. "Nggak, saya nggak pernah keluarkan diskresi," jawab Gobel. Hakim lantas menanyakan, apakah kebijakan impor harus ada rekomendasi dari kementeran lain? "Terkait importasi pak, apakah kemudian harus ada rekomendasi dari kementerian lain?" telisik Hakim Alfis. "Kalau untuk produsen, itu saya berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Untuk mengetahui berapa besar kebutuhan bahan baku gula maupun yang lain kalau itu harus impor. Karena harus menjamin produksinya, kelancaran produksi," timpal Gobel. Menurut Gobel, koordinasi dengan Kementerian Perindustrian diperlukan untuk membahas kebutuhan besaran bahan baku yang akan diimpor. Ia mengamini, harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian jika ingin melakukan impor. "Ya dalam pembahasan kita dalam rapat kementerian perindustrian dengan kementerian perdagangan. Kita membahas berapa kebutuhannya, tentu rekomendasinya dari Kementerian Perindustrian," papar Gobel. Mendengar pernyataan Gobel, Hakim Alfis menanyakan apakah itu merupakan syarat jika ingin melakukan impor.&nbsp;"Itu persyaratan pak, ya?" cecar Hakim Alfis. "Itu kami lakukan memang," tegasnya. Adapun, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).&nbsp; Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rachmat Gobel bersaksi di sidang Tom Lembong, menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam kebijakan impor gula.

Bersaksi untuk Tom Lembong, Rachmat Gobel Sebut Kebijakan Impor Harus Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/simnar-obor-1791350100.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, usai membuka seminar Satu Dekade Inisiatif One Belt One Road bertema &quot;Outlook Belt Road Inititive Satu Dekade ke Depan&quot; di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, usai membuka seminar Satu Dekade Inisiatif One Belt One Road bertema &quot;Outlook Belt Road Inititive Satu Dekade ke Depan&quot; di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah diminta bisa memanfaatkan program One Belt One Road (OBOR) untuk menarik investor Tiongkok lebih banyak ke Indonesia. Apalagi DPR RI sudah mengesahkan UU Omni Bus Law Cipta Kerja yang menjamin kepastian berusaha.&nbsp; "Kalau kita bisa memanfaatkan peluang ekonomi dari OBOR ini, tentu dapatnya akan lebih besar. Karena itu, kita jangan hanya menunggu saja," kata Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, usai membuka seminar Satu Dekade Inisiatif One Belt One Road bertema "Outlook Belt Road Inititive Satu Dekade ke Depan" di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (13/10). Menurut Gobel, pemerintah Indonesia harus menyiapkan segala perencanaan agar mendapatkan manfaatkan dari OBOR tersebut. Sebab, negara-negara Asia Tenggara lainnya, sudah merasakan manfaatnya Hal itu membuat ekonomi mereka melesat cepat.&nbsp; Politikus NasDem itu juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya menunggu saja dari program OBOR itu. Pemerintah harus berinisiatif menjembut pola supaya "kecipratan" manisnya investasi global.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013045375/perkuat-kerja-sama-investasi-oikn-hadiri-business-forum-indonesia-france-2023-di-paris">Perkuat Kerja Sama Investasi, OIKN Hadiri Business Forum Indonesia-France 2023 di Paris</a> "Kalau kita hanya menunggu dan kita dimanfaatkan ya tentu dapatnya juga segitu. Tapi Kalau kita bisa memanfaatkan tentu kita akan dapat lebih besar, tapi bagaimana pemerintah mempunyai perencanaan, tantangan sampai 2045 ini untuk mengisi itu perlu memanfaatkan OBOR," kata Gobel.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013039798/sidoarjo-catat-investasi-semester-i-2023-rp-56-triliun-dan-serap-10592-tenaga-kerja">Sidoarjo Catat Investasi Semester I 2023 Rp 5,6 Triliun dan Serap 10.592 Tenaga Kerja</a> Lebih lanjut Gobel menuturkan, pembangunan Indonesia ke depan tidak bisa sebatas mengandalkan komoditas energi dan mineral saja, tetapi bagaimana memanfaatkan program OBOR untuk membangkitkan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dengan teknologi-teknologi yang mereka ciptakan.&nbsp; "Bagaimana memaafkan teknologi yang mereka miliki untuk meningkatkan misalnya, pada sektor pertanian perkebunan, Kelautan. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang diciptakan di China yang bisa kita manfaatkan untuk membangun ini," kata Gobel.&nbsp; "Menurut saya, pertanian adalah fondasi pertumbuhan ekonomi kita. Bukan hanya smelter, tapi yang ini&nbsp; bagaimana untuk bisa membangun pertanian kita, perkebunan kita, kelautan kita, dengan teknologi yang mereka miliki untuk juga mengantisipasi krisis pangan dunia, misalnya. Jadi semua ini banyak peluang-peluangnya, jadi semua tergantung pada kita sendiri," tukasnya.&nbsp;

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel pemerintah Indonesia harus menyiapkan segala perencanaan agar mendapatkan manfaatkan dari OBOR tersebut.

Tarik Investor Lebih Banyak, DPR Dukung Pemerintah Manfaatkan Program OBOR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230228_094735_1.jpg" alt="Papan petunjuk arah lokasi pembangunan gedung di kawasan inti IKN Nusantara Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bagus Purwa/Antara" width="100%">
<figcaption>Papan petunjuk arah lokasi pembangunan gedung di kawasan inti IKN Nusantara Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bagus Purwa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan sekadar pindah tempat dan lokasi.  Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel menyatakan, pemindahan IKN itu strategis buat masa depan rakyat dan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan saat melakukan courtesy call dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi.  Keduanya membahas berbagai persoalan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Jepang. Di antaranya membahas tentang IKN dan proving ground.  Gobel menyampaikan, tentang pentingnya IKN buat Indonesia, khususnya untuk Indonesia timur. Jepang menurut dia, memiliki pengalaman dalam membangun kota pintar, suatu kota yang menyeimbangkan udara, air, tanah, dan teknologi.  Kepada Nishimura, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, ada tiga aspek strategis dalam pemindahan IKN. Yakni pemindahan IKN berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih maksimal.  ”Jika sebelumnya pusat-pusat pertumbuhan dan gravitasi ekonomi lebih banyak di wilayah barat Indonesia maka dengan pemindahan IKN akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan gravitasi ekonomi baru di wilayah timur,” kata Rachmat Gobel seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, lanjut dia, pemindahan IKN itu sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan pemindahan IKN, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih berkualitas karena terjadi pemerataan ekonomi.  selain itu lanjut dia, konsep pembangunan IKN adalah berwawasan lingkungan, hijau, dan zero emisi. Sebab, dunia sedang mengalami climate change dan hal tersebut tantangan yang sangat serius yang dampaknya luar biasa.  ”Bukan hanya suhu udara meningkat, tapi juga munculnya beragam jenis penyakit baru karena mutasi bakteri dan virus. Beberapa kali dunia dilanda wabah yang sangat mematikan dan menguras ekonomi,” ucap Rachmat Gobel.  Kemudian, menurut Gobel, perubahan iklim juga berdampak terhadap pola tanam dan produksi pertanian. Akibatnya dunia dihadapkan pada ancaman krisis pangan dan naiknya harga pangan.  ”Kita pun menderita karena ini. Oleh karena itu, harus membangun model baru dalam penataan lingkungan, tata kota, dan penataan kawasan,” tutur Gobel.  Dia menambahkan, pola pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan serta memastikan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi akan menjadi model dan ditiru daerah-daerah lain.  ”Seperti sudah menjadi kelaziman, setiap hal-hal baik akan mudah menyebar dan digandrungi untuk ditiru. Kita akan menyaksikan multiplier effect yang luar biasa dari pembangunan IKN ini. Akan menyaksikan masa depan Indonesia yang lebih cerah dan inovatif,” ucap Gobel.  Oleh karena itu, Gobel mengatakan, Jepang sangat tertarik untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Diharapkan Pemerintah Jepang dan para pengusaha yang tergabung di Keidanren akan semakin konkret untuk berinvestasi di IKN.

Wakil Ketua DPR Sebut Pemindahan IKN Bukan Sekadar Pindah Tempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_6_29_gobel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik impor baju bekas makin merajalela. Hal itu dinilai mengancam keberadaan industri garmen kecil dan rumahan. Selain melanggar peraturan, kedatangan pakaian sisa pakai berpotensi tidak ramah lingkungan.  Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menyebutkan, impor pakaian bekas dilarang dan jika sudah masuk, harus dimusnahkan. Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  "Larangan impor baju bekas tersebut dimaksudkan untuk menjaga industri garmen rumahan dan UMKM yang juga merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional karena menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari lapisan bawah," ujarnya kemarin (12/6).  Dia menambahkan, membangun industri, khususnya garmen, membutuhkan kreativitas dan intelektual karena harus memahami desain, tren, pasar, manajemen industri, hingga manajemen sumber daya manusia. "Ini tidak sebanding dengan skill importir pakaian bekas yang hanya membutuhkan koneksi dengan para pemegang kekuasaan dan kekuatan modal," ujarnya.  Tak hanya impor produk jadi, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai kebijakan Kementerian Perdagangan pada kuartal II/2022 sangat kontraproduktif karena membuka keran impor tekstil untuk importir umum (API-U) untuk memenuhi bahan baku industri kecil menengah (IKM).  Padahal, selama tiga kuartal terakhir, asosiasi menilai industri dalam negeri sangat mampu menyuplai bahan baku untuk IKM. Bahkan saat puncak kenaikan permintaan pada kuartal I/2022.  Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, membanjirnya produk impor, baik yang legal maupun tidak prosedural, sangat sarat lobi-lobi importir yang berkepentingan. "Kami sangat mampu menyuplai bahan baku untuk IKM," ujarnya.  Saat ini pertumbuhan industri dan produk tekstil pada kuartal I/2022 mencapai 12,45 persen (YoY). "Impor sih boleh-boleh saja, tapi jangan hancurkan industri dalam negeri, suplai dalam negeri kan sudah terbukti mencukupi, kenapa harus impor?" ucapnya.

Sesuai Permendag, Baju Impor Bekas Harus Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/puan-sri-mulyani.jpg" alt="EKSEKUTIF-LEGISLATIF: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EKSEKUTIF-LEGISLATIF: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan DPR menerima perwakilan massa aksi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di Ruang Pimpinan DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4). Massa AMI dan Gebrak ini diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.  "Kami selaku pimpinan berdua dengan Pak Rachmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut, dan kami ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian kami masukkan di DPR, untuk nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah," kata Dasco dalam konferensi usai menerima massa AMI dan Gebrak.  Sementara itu, Rachmat Gobel mengatakan tuntutan dan aspirasi buruh tidak berbeda jauh dari demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan fungsi DPR.  "Yang dituntut seperti yang disampaikan waktu lalu, soal Omnibus Law, mengenai penurunan harga kebutuhan pokok, apalagi menjelang Lebaran ini. Dan hal-hal lain menyangkut pendidikan juga," ungkap Gobel.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang mewakili AMI dan Gebrak mengatakan pihaknya sudah menyampaikan beberapa persoalan kepada pimpinan DPR, antara lain Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), revisi UU Cipta Kerja (Omnibus Law), penolakan kenaikan BBM, dan sembako termasuk minyak goreng. Nining menegaskan, persoalan-persoalan tersebut berdampak dan berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat terutama buruh.  "Kami menyampaikan agar pimpinan DPR termasuk yang ada di wakil rakyat di DPR harus menjadi perhatian serius karena penderitaan rakyat dengan berbagai macam regulasi kebijakan yang kemudian nanti akan berimbas baik ekonomi secara nasional maupun persoalan gejolak sosial," tandas Nining.

Terima Massa Aksi Demo, Pimpinan DPR Janji Tindaklanjuti Aspirasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan menteri perdagangan (mendag) Rachmad Gobel menyoroti kebijakan pemerintah yang mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.  Rachmad Gobel menyebut, permasalahan minyak goreng disebabkan oleh ketidaktepatan kebijakan yang dibuat Pemerintah. "Menurut saya persoalan pertama itu ada di peraturan Pemerintah sendiri," kata Gobel yang juga Wakil Ketua DPR di Komplesks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).  Selain harga minyak goreng kemasan yang dikuasai pasar, Rachmad Gobel khawatir minyak goreng curah bakal dikemas dengan kemasan premium. Pasalnya, minyak goreng curah mendapat subsidi sehingga dapat dijual dengan harga seragam sesuai HET yakni, Rp 14.000 per kilogram.  Jika minyak goreng curah dipermainkan dengan cara pengemasan premium, maka sangat menyengsarakan masyarakat. "Ini yang pemerintah harus evaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Jangan akhirnya menimbulkan masalah yang lain," tegas Gobel.  Mantan mendag ini mensinyalir ada pengusaha yang mengambil keuntungan besar dalam bisnis minyak goreng, terutama dalam penjualan minyak goreng kemasan.  "Itu artinya penyimpanan, bukan penimbunan. Nah, ini kami harus luruskan semua pengertian-pengertian daripada penyimpanan dan penimbunan maupun juga mafia pangan atau tidak," ucap Gobel.  Rachmad Gobel mendorong Pemerintah untuk selalu melakukan operasi pasar. Cara itu untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Menurutnya, operasi pasar adalah cara untuk permasalahan minyak goreng.  "Siapa yang berhak untuk mengontrol, saya kira di sini adalah Pemerintah dalam hal ini Kemendag. Ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur," pungkas Gobel.

Mantan Mendag Sebut Pengusaha Sengaja Simpan Minyak Goreng Kemasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/puan-sri-mulyani.jpg" alt="EKSEKUTIF-LEGISLATIF: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EKSEKUTIF-LEGISLATIF: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kisruh minyak goreng memperlihatkan negara kalah dan gagal dalam melindungi rakyat. Permintaan maaf Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi merupakan simbol dan bukti negara kalah dan gagal.  "Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan," kata dia dalam keterangannya, Minggu (20/3).  Menurutnya, masalah bukan berakar dari sektor produksi, karena Indonesia adalah negara penghasil crude palm oil (CPO) dan minyak goreng terbesar di dunia. Masalah sesungguhnya adalah meningkatnya permintaan dunia.  Dengan begitu, harga naik dan pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal dibandingkan menjual ke dalam negeri, dengan harga yang diatur pemerintah. "Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi, bukan ditimbun ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi," kata Gobel.  Sebelum ada gejolak harga, minyak goreng kemasan di tingkat konsumen dijual di angka sekitar Rp 9 ribu per liter. Kini harga berkisar antara Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per liter.  "Hampir tiga kali lipat kenaikannya. Ini keuntungan yang berlimpah dan berlebihan," kata politikus Partai NasDem ini.  Ia menuturkan bahwa masalah harga minyak goreng ini hanya butuh keberanian, ketegasan, dan kepemimpinan. Tak ketinggalan, dibutuhkan kemampuan manajerial dan pendekatan kemanusiaan pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO.  "Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong," jelasnya.  "Pencabutan HET (harga eceran tertinggi) minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil disorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha," tutup Gobel.  Sebagaimana diketahui, mulai Kamis (17/3), pemerintah mencabut ketentuan HET dan menyerahkan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sedangkan untuk minyak goreng curah dikenakan HET Rp 14 ribu per liter. Setelah pengumuman itu, tiba-tiba minyak goreng hadir berlimpah di minimarket dan supermarket dengan harga sekitar Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per liter.

Mendag Minta Maaf soal Migor, Rachmat Gobel: Bukti Negara Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kisruh minyak goreng sudah memperlihatkan negara kalah dan gagal dalam melindungi rakyat. Permintaan maaf Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi merupakan simbol dan bukti negara kalah dan gagal.  "Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan," kata dia dalam keterangannya, Minggu (20/3).  Menurutnya, masalah bukan berakar dari sektor produksi, karena Indonesia adalah negara penghasil crude palm oil (CPO) dan minyak goreng terbesar di dunia. Masalah sesungguhnya adalah meningkatnya permintaan dunia.  Dengan begitu, harga naik dan pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal dibandingkan menjual ke dalam negeri, dengan harga yang diatur pemerintah. "Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi bukan ditimbun ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi," kata Gobel.  Sebelum ada gejolak harga, minyak goreng kemasan di tingkat konsumen dijual di angka sekitar Rp 9 ribu per liter. Kini harga berkisar antara Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per liter.  "Hampir tiga kali lipat kenaikannya. Ini keuntungan yang berlimpah dan berlebihan," kata politisi Partai NasDem ini.  Ia menuturkan bahwa masalah harga minyak goreng ini hanya butuh keberanian, ketegasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan pendekatan kemanusiaan pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO.  "Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong," jelasnya.  "Pencabutan HET (harga eceran tertinggi) minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil disorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha," tutup Gobel.  Sebagaimana diketahui, mulai Kamis (17/3), pemerintah mencabut ketentuan HET dan menyerahkan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar, sedangkan untuk minyak goreng curah dikenakan HET Rp 14 ribu per liter.  Setelah pengumuman itu, tiba-tiba minyak goreng hadir berlimpah di minimarket dan supermarket dengan harga sekitar Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per liter.

Kisruh Minyak Goreng Dinilai Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1623509657419.jpg" alt="Pelaku UMKM membuat barang dagangan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaku UMKM membuat barang dagangan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mengakui semua sektor usaha saat ini jelas mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Gobel menyampaikan hal itu saat mengunjungi Sentra Vaksinasi NasDem Peduli di Gelanggang Remaja Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (11/8).  "Saat ini semua sektor merasakan, dan tentunya ini harus mendapatkan dukungan," kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.  Akan tetapi, jelas Gobel, yang paling penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebab, pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat berdampak terhadap pelaku UMKM ini.  Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah pusat dan daerah agar memperhatikan dan membangkitkan UMKM di daerahnya masing-masing.  "Yang paling penting adalah UMKM. Bagaimana mengatasi, membantu pelaku UMKM yang kena dampak. Ini harus kita jaga. Di sinilah perlu program-program yang memudahkan mereka, atau mengatasi masalah mereka di masa pandemi ini," papar Gobel.  Ketua DPP Partai NasDem itu mencontohkan UMKM yang banyak digandrungi warga saat ini yakni kuliner. Pemerintah harus aktif memberi dukungan kepada pelaku UMKM kuliner ini.  "Di sini, pemerintah harus bisa memberikan pembinaan, bimbingan kepada para pelaku UMKM. Dari menjual makanan yang lebih sehat, lebih baik. Nah ini harus didorong, diberikan kepada masyarakat," urai Gobel.  Dengan begitu, Gobel mengaku yakin perekonomian masyarakat menengah ke bawah akan bertahan selama PPKM berlaku.  Mantan Menteri Perdagangan RI itu pun mengatakan, perhatian serius lainnya juga harus diberikan kepada UMKM. Dirinya menyebut jika perusahaan-perusahaan besar mendapatkan insentif dari dampak pandemi Covid-19, maka hal sama juga harus diberikan kepada UMKM.  "Yang penting ini UMKM level bawah harus ada insentif. Nah, ini yang harus dipikirkan. Yang kecil pun harus diinsentifkan," tandas legislator dari daerah pemilihan Gorontalo ini.  Sementara itu, kepada para pelaku usaha, pria kelahiran September 1962 ini menyarankan agar tetap eksis dengan cara memanfaatkan dunia teknologi yang tengah tren saat ini.  "Kepada para pelaku usaha, tentunya masih bisa melakukan pengembangan, misalnya pakai sistem online. Saya banyak melihat karyawan toko-toko menawarkan produk atau dagangannya secara online, dengan data yang dimiliki toko tersebut," terang Gobel.

Perusahaan Besar Dapat Insentif, Rachmat Gobel: UMKM Juga Harus Dapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/industri-mebel-minta-pemerintah-relaksasi-regulasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di industri mebel, sejumlah regulasi menghambat produksi perusahaan mebel" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di industri mebel, sejumlah regulasi menghambat produksi perusahaan mebel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan industri mebel dan kerajinan meminta pemerintah menghilangkan ego sektoral kementerian agar tidak menekan kelangsungan hidup sektor industri ini. Kewenangan harus disinergikan guna menghasilkan kekuatan dan nilai tambah bagi industri nasional, bukan menjadi penghambat di tengah kerja keras Presiden Jokowi memulihkan ekonomi nasional di era pandemi covid-19.  Pelaku industri mebel nasional Presiden Direktur PT Integra Indo Cabinet Tbk Halim Rusli berharap pemerintah meninjau kembali regulasi yang menghambat seperti aturan impor bahan baku penolong. Pasalnya, kapasitas dan kemampuan industri bahan baku penolong dalam negeri belum mampu mendukung kebutuhan industri mebel dan kerajinan.  “Bukan hanya membuat pelaku industri kelimpungan memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor tepat waktu, regulasi yang ada juga menimbulkan konsekuensi kenaikan biaya produksi sehingga mengerus daya saing,” kata Halim saat berdialog dengan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, Sabtu (3/10) yang melakukan kunjungan kerja sejumlah pusat industri di Jawa Timur.  Padahal, peluang Industri Mebel dan Kerajinan sangat besar untuk meraup nilai ekspor hingga USD 5 miliar. Sejumlah pelaku industri ini, telah mampu memenuhi permintaan merek dunia dengan volume ekspor masing-masing berkisar 300-700 petikemas per bulan.  Persoalan lain yang dikritisi kalangan dunia usaha adalah biaya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang dinilai tinggi. Ini diungkapkan Budianto, Direktur PT Multi Manao Indonesia dalam dialog.  Menurutnya, di satu sisi aturan sertifikasi ini positif menghilangkan stigma buruk bahwa industri kayu olahan di Indonesia merupakan produsen perusak hutan, pengguna kayu illegal. Dengan adanya SVL, pelaku industri juga tidak lagi dikenai persyaratan sertifikasi oleh importir dan memiliki kredibilitas dan akuntabilitas di pasar ekspor.  Masalahnya, biaya untuk memperoleh SVLK ini mahal. Sebagai gambaran, untuk eksportir skala UMKM, setidaknya harus mengeluarkan biaya Rp 30 juta per tahun dan ditambah Rp 110.000 per lembar invoice. Selain itu, UMKM juga kesulitan memenuhi persyaratan Tata Usaha Kayu (TUK).  “Untuk mengatasi seluruh persoalan itu, saya mengusulkan agar pemerintah membantu dengan menerapkan pelaksanaan audit tahunan dengan melakukan audit komunal. Mempermudah perizinan dan menghapus persyaratan legalitas perizinanTUK. Mempermudah persyaratan dokumen impor produk bahan baku penolong,” ujar Budianto.  Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan, pihaknya bersama seluruh anggota DPR di Komisi terkait akan melakukan pembahasan serius. Ia melihat, potensi industri berbasis kayu olahan ini sangat besar. Bukan saja untuk meraup devisa, juga peluang menyelamatkan lapangan kerja dan industri berbasis budaya yang berkualitas.  Apalagi, tambah Rachmat, pelaku usaha  berkomitmen meningkatkan ekspor mebel dan kerajinan hingga 100% dalam lima tahun mendatang. Peluang ini tidak boleh disia-siakan, dan pemerintah, DPR, serta pelaku industri harus bersinergi membaca  momentum peluang ekonomi pasca krisis pademi Covid-19.  “Insyaallah, Selasa depan saya akan mengajak konsultasi angota DPR bersama tiga kementerian terkait melihat segala aspek masalah yang bisa diselesaikan. Kita harus menghilangkan berbagai kendala regulasi, minimal meninjau ulang hal-hal yang menghambat,” kata legislator partai Nasdem tersebut.

Industri Mebel dan Kerajinan Kritisi Aturan yang Hambat Potensi Ekspor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rachmat gobel

Berita Terkini