<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) terus berusaha merangsang pertumbuhan kredit. Tahun ini suku bunga acuan yang rendah masih menjadi kebijakan andalan bank sentral. Demikian juga pelonggaran moneter melalui kebijakan quantitative easing (QE) alias pelonggaran kuantitatif.  Gubernur BI Perry Warjiyo meminta industri perbankan menyesuaikan suku bunga pinjaman mereka dengan suku bunga acuan BI. Dia yakin penyaluran kredit yang meningkat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Sepanjang tahun lalu, suku bunga BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI-7DRR) sudah turun hingga 125 basis poin (bps). Atau, menjadi 3,75 persen. Sebenarnya, perbankan juga sudah merespons kebijakan tersebut lewat penyesuaian suku bunga dasar kredit (SBDK) mereka.  Hingga Desember lalu, SBDK modal kerja tercatat turun 88 bps menjadi 8,88 persen. Sementara itu, SBDK investasi turun 102 bps menjadi 9,21 persen dan SBDK konsumsi turun 65 bps menjadi 10,97 persen.  Sayang, menurut Perry, penyesuaian SBDK oleh perbankan itu kurang cepat. Maka, BI bakal menerbitkan aturan baru terkait dengan publikasi asesmen SBDK. Dengan demikian, dunia usaha akan lebih bisa memahami posisi BI dan perbankan dalam PEN.  "Kalau ditanya apakah kami masih punya ruang agar suku bunga turun? Masih ada. Tentu dengan melihat kemungkinan-kemungkinannya dan tetap menjaga stabilitas," terang Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR Selasa (9/2). Stabilitas yang dia maksudkan adalah nilai tukar rupiah.  Terpisah, peneliti pada Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan bahwa BI-7DRR memang masih bisa turun. Namun, peluang itu juga menghadirkan sejumlah tantangan. Pertama adalah transmisi BI-7DRR ke bunga pinjaman perbankan yang relatif lama. Durasinya bisa tiga sampai lima bulan.  "Karena memang ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya terkait besaran risiko perbankan. Itu membuat bank tidak ekspansif atau tidak cepat menyalurkan pinjaman," katanya kepada Jawa Pos.  Tantangan yang kedua adalah inflasi. Meski ada penurunan suku bunga acuan, bank juga wajib memperhatikan inflasi. Khususnya pada sektor pangan.  Menurut Bhima, BI perlu meninjau transparansi komponen SBDK perbankan. Mulai cost of fund, biaya overhead, hingga margin keuntungan bank. Itu harus segera diimplementasikan untuk mempersingkat durasi transmisi BI-7DRR ke suku bunga kredit perbankan.  "Jangan-jangan bukan hanya faktor risiko, melainkan bank beroperasi secara tidak efisien, persaingan perebutan DPK tidak sehat, atau karena faktor ada margin yang terlalu tinggi. Ini yang harus diselidiki," beber alumnus University Of Bradford tersebut.  Sementara itu, Kepala Ekonom BRI Anton Hendranata menyatakan bahwa penurunan suku bunga kredit bukan faktor utama bergairahnya penyaluran kredit. Yang lebih penting adalah tingkat konsumsi rumah tangga.  "Meski perbankan sudah menurunkan suku bunga, jika konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat lesu, itu tidak akan kuat mendorong penyaluran kredit," urainya.  https://www.youtube.com/watch?v=D-VmxfIAs2M

Perry Nilai Perbankan Lamban Turunkan SBDK, BI akan Lakukan Hal ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) telah mengucurkan dana sebesar Rp 614,8 triliun sebagai langkah kebijakan pelonggaran moneter melalui quantitative easing (QE). Diharapkan dana tersebut dapat membantu program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). QE sendiri merupakan pelonggaran likuiditas di mana bank sentral salah satunya membeli surat berharga untuk meningkatkan jumlah uang beredar. "Kami sudah lakukan quantitative easing Rp 614,8 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi XI DPR, Senin (29/6). Perry memaparkan, QE pada periode Januari-April 2020 mencapai Rp 415,8 triliun. Terdiri dari pembelian SBN dari pasar sekunder sebesar Rp 166,2 triliun, repo perbankan sebesar Rp 160 triliun, FX swap sebesar Rp 36,6 triliun, dan penurunan GWM rupiah pada Januari dan April sebesar Rp 53 triliun. Selanjutnya, QE pada periode Mei-Juni 2020 mencapai sebesar Rp 199 triliun. Terdiri dari penurunan GWM rupiah pada Mei sebesar Rp 102 triliun, repo perbankan dan FX swap sebesar Rp 81,2 triliun, lalu tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi RIM sebesar Rp 15,8 triliun. Perry mengungkapkan, suntikan likuiditas tersebut juga untuk mendukung efektivitas stimulus dari pemerintah melalui insentif industri dan pemulihan ekonomi. Ini akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi, dan investasi dunia usaha baik bagi UMKM dan korporasi. Adapun proses tersebut dilakukan dengan tata kelola yang baik di rapat level tertinggi dengan pemerintah. Selanjutnya ada pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk berkoordinasi terkait UMKM.

Kebijakan Quantitative Easing BI Tembus Rp 614,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bank-indonesia.jpg" alt="Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengklaim likuiditas perbankan aman. Namun, belum ada dampak signifikan dari klaim tersebut. Sektor riil yang terancam pandemi Covid-19 pun belum bergairah.  Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) sudah dilakukan dengan suntikan likuiditas dan penurunan suku bunga acuan. "Jumlahnya sekitar Rp 300 triliun sejak awal tahun. Artinya, likuiditas pada perbankan dan pasar lebih dari cukup," katanya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR RI Rabu (8/4).  Namun, dia mengakui bahwa likuiditas perbankan itu belum mengalir optimal ke sektor riil. Menurut dia, dibutuhkan peran stimulus fiskal yang tepat sasaran.  Antara lain, bantuan sosial (bansos) dan keringanan kredit atau pengurangan dan pembebasan bunga serta penundaan pembayaran pokok bagi yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, perbankan bisa mempermudah pembiayaan terhadap dunia usaha serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  "Dengan stimulus fiskal pemerintah, quantitative easing yang dilakukan BI bisa mengalir dari perbankan ke sektor riil untuk menumbuhkan ekonomi," ujarnya.  Menurut Perry, BI juga siap mengucurkan lagi pelonggaran kuantitatif untuk menjaga likuiditas perbankan dan sektor jasa keuangan jika memang diperlukan. "Ini koordinasi tiga institusi (BI, Kemenkeu, dan OJK). Kami akan pantau terus kok," ucapnya.  Merespons langkah BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membebaskan bunga dan menunda pembayaran pokok kredit usaha rakyat (KUR). Khusus bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi.  "Paling lama enam bulan," tuturnya setelah rapat koordinasi (rakor) Komite Pembiayaan UMKM lewat video conference.  Kebijakan tersebut, lanjut dia, akan diikuti relaksasi ketentuan KUR. "Dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April," jelasnya.  KRITERIA PENERIMA KUR  SYARAT  Kualitas kredit per 29 Februari 2020 meliputi:  1. Kolektibilitas performing loan. Tidak sedang dalam masa restrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan bunga atau pokok.  2. Bersikap kooperatif dan memiliki iktikad baik  CATATAN  Penerima KUR mengalami kesulitan usaha karena salah satu kondisi berikut:  1. Lokasi usaha berada di area terdampak Covid-19.  2. Pendapatan/omzet menurun karena Covid-19.  3. Proses produksi terganggu Covid-19.  Sumber: BI

Sejak Awal Tahun, BI Lakukan Pelonggaran Kuantitatif Rp 300 Triliun