<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/KzKuaHv6B6BOTxhDoNN0fJ99zx2cF5qbTRc8cB5o-1465342552.jpg" alt="Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, saat meninjau Sekolah Rakyat di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, saat meninjau Sekolah Rakyat di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, meyakini program Sekolah Rakyat dapat mengubah nasib keluarga tidak mampu. Pernyataan itu disampaikan Qodari saat meninjau langsung Sentra Phala Marta, Sukabumi, Jawa Barat, yang direncanakan akan menjadi lokasi sementara Sekolah Rakyat. Qodari turut meninjau fasilitas-fasilitas yang disiapkan, mulai dari asrama, ruang kelas, laboratorium, masjid, UKS, hingga lapangan olahraga. "Kita melihat calon Sekolah Rakyat di Sentra Phala Martha. Fasilitasnya sangat baik dan layak ada asrama, masjid, UKS, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Saya lihat ini akan jadi lingkungan belajar yang berkualitas untuk anak-anak kita,&rdquo; kata Qodari di Sukabumi, Rabu (4/6). Ia menekankan, program Sekolah Rakyat hadir untuk keluarga miskin. Sehingga diharapkan akan mendapat kesempatan belajar yang layak dan setara dengan anak-anak dari keluarga mapan. &ldquo;Anak-anak yang tadinya jangankan sekolah, makan pun sulit, di sini sudah tidak pusing lagi. Sekolah gratis, seragam disiapkan, sepatu, laptop, makan, semuanya disediakan. Ini adalah program yang luar biasa," papar Qodari. Qodari menyebut, program ini dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Ia mencontohkan, sebagian besar orang tua calon siswa hanya tamat SD, yang berimplikasi pada keterbatasan ekonomi dan pendidikan anak-anaknya. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan melahirkan generasi yang tidak lagi terjebak dalam lingkaran yang sama. &ldquo;Kita harapkan anak-anak ini tidak akan mengalami atau mengulangi situasi yang sama. Kalau anaknya lulus SMP, lanjut SMA, bahkan lebih jauh, saat diskusi dengan Pak Sekjen Kemensos ada pertimbangan untuk kita siapkan kerjasama dengan universitas dan beasiswa LPDP," paparnya. Program Sekolah Rakyat tidak hanya didukung Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pelaksana utama. Namun, program tersebut melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. "Program ini dikerjakan secara kolaboratif oleh banyak kementerian dan lembaga, termasuk KSP, Kemensos, Kementerian PU, Kemendikdasmen, dan Kemenag,&rdquo; ujar Qodari. Lebih lanjut, Qodari memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan tepat sasaran. Sehingga, program tersebut diprioritaskan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. &ldquo;Kita semua di sini punya satu tujuan, memutus mata rantai kemiskinan dan mengubah nasib anak-anak Indonesia. Dari yang gelap, menjadi seterang matahari Sukabumi,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari meninjau lokasi Sekolah Rakyat di Sukabumi, meyakini program ini akan mengubah nasib keluarga miski

Wakil Kepala KSP Qodari Yakin Program Sekolah Rakyat Mampu Ubah Nasib Keluarga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/04/WhatsApp-Image-2025-01-04-at-175651-276461687.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Polri yang telah menggelar operasi Lilin 2024. Polri dinilai mampu menciptakan situasi kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru. &rdquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kinerja yang baik dalam operasi lilin di akhir tahun 2024,&rdquo; Kata Muhammad Qodari. Muhammad Qodari juga menilai pelaksanaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berjalan kondusif secara umum. Dia juga memberikan semangat dan harapannya untuk Polri ke depan pada awal tahun ini. &rdquo;Alhamdulillah akhir tahun ini berjalan dengan meriah, aman, dan lancer. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kinerja Polri dan terus semangat di tahun yang baru 2025,&rdquo; tutur Qodari. Operasi Lilin berlangsung dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 difokuskan pada pengamanan ibadah Natal dan perayaan malam pergantian tahun baru. Polri resmi menutup Operasi Lilin 2024 pada Selasa (2/1). Selama operasi indikator keamanan dan keselamatan mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Wakil KSP Muhammad Qodari mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Polri yang telah menggelar operasi lilin 2024

Wakil KSP M. Qodari Apresiasi Kinerja Polri dalam Pelaksanaan Operasi Lilin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/jokowi-dan-qodari-3201139507.jpeg" alt="Direktur eksekutif Indobarometer M Qodari saat berbincang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sultra." width="100%">
<figcaption>Direktur eksekutif Indobarometer M Qodari saat berbincang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sultra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk meresmikan beberapa proyek strategis nasional (PSN) untuk meresmikan Bendungan Ameroro, Kabupaten Konawe hingga berkunjung ke Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Muna dan Muna Barat (Mubar) pada 12-14 Mei 2024. Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pukul 16:30 WITA menggunakan pesawat kepresidenan. Setelah dari bandara, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju hotel Claro Kota Kendari. Ada hal menarik dalam kunjungan kerja (Kunker) Jokowi ke Sultra kali ini, yaitu Jokowi didampingi oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. Presiden Jokowi mengajak Qodari untuk melihat langsung bagaimana interaksi masyarakat dengan kepala negara juga melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat dan program-program pembangunan dilaksanakan di lapangan. Qodari terlihat mendampingi Presiden Jokowi saat tiba di hotel Claro hingga makan malam di mall The Park Kendari. Qodari menggunakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Sementara Presiden Jokowi menggunakan kaus lengan panjang putih. Saat makan, Qodari duduk di sebelah kanan Presiden Jokowi dan di sebelah kiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sementara Pratikno duduk tepat di depan Presiden Jokowi yang didampingi oleh Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Refianto dan Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf. Terlihat beberapa kali Qodari terlibat diskusi kecil-kecilan dengan Presiden Jokowi di tempat makan. Qodari juga terlihat temani Presiden Jokowi saat melayani masyarakat untuk berfoto. Hampir tiga puluh menit presiden beserta rombongan baru bisa sampai di kursi restoran, Presiden Jokowi langsung memesan nasi goreng, dan es teh. Selain Qodari, hadir bersantap malam bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Pj.Gubernur Sultra Andap Budi Revianto. Usai santap malam, Presiden Jokowi meninggalkan The Park dengan pengawalan ketat pasukan pengamanan presiden, sambil membagikan kaos kepada warga. Selain berkunjung ke Mall, pada esok harinya Senin, (13/5), Qodari juga turut mendampingi orang nomor satu di Indonesia itu untuk meninjau RSUD dr. H.L.M. Baharuddin dan juga blusukan ke Pasar Sentral Laino Raha, di Kabupaten Muna, Sultra. Dalam kunjungan sejumlah titik tersebut, Qodari juga melihat langsung betapa besar dukungan masyarakat terhadap Jokowi. Ketika dihubungi melalui telepon, Qodari berseloroh bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia bahwa kepuasan pada Jokowi 77,5 persen adalah "salah". Harusnya 90 persen. &ldquo;Melihat besarnya dukungan dan antusiasme masyarakat yang begitu besar seharusnya kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi harusnya mencapai 90 persen,&rdquo; tutur Qodari.

Dalam kunjungan kerja (Kunker) Jokowi ke Sultra kali ini, yaitu Jokowi didampingi oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Dampingi Jokowi Kunker ke Sultra, Qodari Sebut Dukungan Publik ke Jokowi Harusnya 90 persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/Qodari-3877704297.jpeg" alt="Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menjadi saksi ahli untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam bidang statistik yang dihadirkan kuasa hukum Prabowo-Gibran pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/4) malam WIB. Dalam pemaparan bahannya berjudul 'Efek Bansos dan Perilaku Memilih dalam Pilpres Indonesia 2024', Qodari menjelaskan hasil rangkuman survei yang menunjukkan bahwa bansos tidak menjadi faktor utama dalam memengaruhi keputusan pemilih, baik untuk mendukung Prabowo-Gibran maupun pasangan lainnya.&nbsp; Qodari mengutip data exit poll pada 14 Februari 2024, bahwa yang ditawari dan menerima bansos di antara 3 kelompok pemilih proporsinya sama yaitu 15 -16 persen, namun tidak mempengaruhi elektabilitas capres-cawapres. &ldquo;Riset yang pertama, tentang penerima bansos yang kesimpulannya adalah ini kesimpulan Kompas sendiri ya penulisnya bukan dari saya, tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga calon dan perlinsos atau bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat,&rdquo; ujar Qodari. Kedua, kata Qodari, survei Indikator Politik Indonesia juga menampilkan hal yang sama dari 22,5 persen menerima bansos dan 77,3 persen tidak menerima bansos tetap memilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. &ldquo;Yang menerima bansos yang memilih Prabowo-Gibran 59,3 persen, yang tidak menerima bansos yang memilih Prabowo-Gibran 58,7 persen. Jadi sama saja, terima bansos gak terima bansos itu tetap milih Prabowo-Gibran,&rdquo; ucapnya. Ketiga, lanjut Qodari, survei dari Indo Barometer bulan Oktober 2023 tentang alasan memilih calon presiden tidak ada alasan karena menerima bansos. Tertinggi alasan masyarakat memilih calon presiden dari pertanyaan terbuka yaitu orangnya tegas dan berani 25 persen, perhatian dengan rakyat 16,2 persen dan orangnya pintar 8,4 persen, berwibawa 6,2 persen selain alasan itu di bawah 5 persen. &ldquo;Kalau di-breakdown ternyata 100% orang yang memilih presiden karena tegas itu ke Prabowo 87,9% ke Ganjar 6,9% ke Anies 5,3%. Orang yang memilih presiden karena alasan dekat dengan rakyat yang ke Prabowo 9,4% ke Ganjar 78,8% ke Anies 11,9%. Orang yang mau presiden pintar ke Prabowo 8,4% ke Ganjar 20,5% ke Anies 71,1% dan seterusnya. Jadi kita lihat memang masyarakat itu memilih capres karena dia punya kualitas tertentu,&rdquo; jelasnya. Menurut Qodari, masyarakat lebih cenderung memilih calon presiden berdasarkan kualitas kepemimpinan yang tegas dan keterhubungannya dengan rakyat. "Jadi alasan masyarakat memilih capres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada money politic atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian money politic dengan memilih kandidat apalagi itu pemberian perlinsos, &rdquo; jelasnya. Qodari menambahkan, alasan kenapa Prabowo dengan kualifikasi tegas lebih banyak dipilih dibandingkan dengan Ganjar yang dianggap merakyat atau Anies yang dinilai pintar karena proporsi pemilih yang menginginkan pemimpin tegas lebih besar dari pada aspek lainnya. &ldquo;Kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B, saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, kenapa? Yang mau presiden merakyat lebih tinggi dari pada yang mau presiden tegas,&rdquo; bebernya. &ldquo;Tahun 2019 pola itu tetap sama ditambah satu variabel lagi yang tinggi kerja nyata dan itu lari kepada Pak Jokowi. Tahun ini kalau survei Indo Barometer paling tinggi adalah orangnya tegas,&rdquo; imbuhnya. Hal yang sama juga kata Qodari berdasarkan temuan survei Indikator di mana masyarakat memilih bukan karena faktor bansos, melainkan karena paling mampu memimpin, suka saja, jujur amanah bisa dipercaya dan seterusnya. &ldquo;Survei Indikator ini alasan-alasannya kalau versi indikator ini paling mampu memimpin, suka saja, jujur, ingin perubahan paling meyakinkan dan seterusnya,&rdquo; ucapnya. Selain itu, Qodari memaparkan semakin tinggi pendidikan dan pendapatan maka semakin sedikit menerima bansos dari pemerintah. &ldquo;Saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan makin rendah, di bawah SD 26%, kalau sudah kuliah 7% saja. Yang menerima bansos, pendapatan yang di bawah 1 juta 32%, yang di atas 4 juta masih ada juga nih 11%,&rdquo; urainya. Namun dari data tersebut ternyata masyarakat yang memilih Prabowo-Gibran justru yang terbesar bukan dari pemilih yang menerima bansos. &ldquo;Yang pendidikan SD yang memilih Prabowo-Gibran 55%, yang kuliah 71%. Pendapatan di bawah 1 juta yang milih Prabowo-Gibran 49,8%, di atas 4 juta 72,7%. Jadi justru di kalangan yang paling sedikit menerima bansos malah pasangan Prabowo-Gibran justru lebih kuat lalu,&rdquo; terangnya. Lebih jauh Qodari menerangkan bukti secara tidak langsung yang tidak berdasarkan riset, meskipun tidak ada bansos dan kepala desa di luar negeri, Prabowo-Gibran tetap unggul. &ldquo;Melihat efek bansos pada pilihan capres lewat hasil pemilu kita lihat di luar negeri langsung, di situ ternyata di luar negeri di mana tidak ada bansos, tidak ada kepala desa, malah angka 02, 63,73%, sehingga saya berseloroh bahwa seharusnya kalau di Indonesia gak ada bansos ya harusnya kita 63,73% juga istilahnya,&rdquo; ungkap Qodari. Dijelaskan Qodari, dari data-data dan pola perilaku pemilih, ia berkesimpulan bansos tidak ada pengaruhnya terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.&nbsp; &ldquo;Mengapa perlinsos, bansos tidak mempengaruhi pilihan presiden? Ini bukan perasaan ya, ini kan data survei karena rakyat sesungguhnya perlinsos berbeda dengan money politics atau serangan fajar. Bansos dari pemerintah dikonstruksi atau dipersepsi oleh masyarakat sebagai hak mereka, perlu dibuat distingsi antara perlinsos dari negara dan money politic atau serangan fajar dari oknum kandidat,&rdquo; paparnya. &ldquo;Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan, warga negara merasa berhak untuk mendapatkan perlinsos dan karena itu melihatnya sebagai kewajiban. Sementara money politic adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih,&rdquo; tukas Qodari.

Qodari menjelaskan hasil rangkuman survei yang menunjukkan bahwa bansos tidak menjadi faktor utama dalam memengaruhi keputusan pemilih.

Qodari Sebut Efek Bansos Tidak Memiliki Korelasi bagi Kemenangan Prabowo-Gibran

&nbsp; JawaPos.com - Ratusan relawan dari Gerakan Sekali Putaran (GSP) dan relawan eks Jokowi Prabowo (Jokpro) mengadakan silaturahmi dan buka puasa bersama di Sekretariat Nasional GSP di Jalan Tegal Parang Selatan I No. 37, Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/Qodari-3877704297.jpeg" alt="Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M. Qodari mengatakan, diadakannya kegiatan ini setidaknya ada dua hal yang melatarbelakanginya. Pertama, yaitu bermaksud untuk kembali merajut silaturahmi antar relawan di momentum bulan suci Ramadhan ini. &ldquo;Pertama kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian di ruangan ini, terkait acara kita pada hari ini pertama-tama tujuannya adalah buka puasa bersama, dan saya percaya bahwa bulan puasa bukan cuman sekedar untuk melatih diri tetapi juga untuk melatih silaturahmi,&rdquo; ujar Qodari dalam sambutannya, Jumat (22/3/2024). &ldquo;Melatih silaturahmi yang biasanya gak ketemu atau jarang ketemu, gak pernah ketemu tapi bulan puasa biasanya ketemu, minimal teman-teman waktu SMP, SMA, kuliah yang hari-harinya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga tapi begitu bulan Ramadan ketemu momentum untuk ketemu untuk bersama-sama acara buka puasa itu yang pertama,&rdquo; sambungnya. Kedua, Qodari mengatakan, momen buka puasa bersama ini terlaksana selain karena hubungan kekeluargaan secara pribadi juga memperkuat perjuangan dan kesamaan pandangan terkait memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. &ldquo;Yang kedua kita yang ada di tempat ini notabene tali pengikatnya selain hubungan-hubungan yang bersifat pribadi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran atau tambah lagi dengan Pak Jokowi. Khususnya kalau bicara tempat ini karena tempat ini dulu adalah markasnya gerakan Jokpro, Jokowi-Prabowo garis miring gerakan Jokowi 3 periode,&rdquo; paparnya. &ldquo;Jadi teman-teman yang ada di tempat ini yang sudah pernah ke tempat ini dari lama itu adalah teman-teman aktivis Jokpro yang ketuanya waktu itu adalah Mas Baron Danardono,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut Qodari memaparkan, meskipun gerakan Jokowi Prabowo sudah secara maksimal dilakukan tetapi belum tergapai, namun tidak pernah patah arang kemudian bertransformasi menjadi relawan GSP. &ldquo;Memang Pak Jokowi tiga periode, amandemen presiden tiga periode tidak tercapai tetapi memang betul bahwa dalam hidup tugas manusia itu adalah berusaha atau ikhtiar hasil itu prerogatif yang maha kuasa, tugas kita adalah syariat hasil adalah makrifat dan semua proses politik itu melalui mekanisme yang namanya terbentur, terbentur dan terbentuk,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Bagaimana kita mengikhtiarkan Pak Jokowi 3 periode saya supaya jangan ada polarisasi Mas Baron dan kawan-kawan mayoritas kawan-kawan di sini supaya pemerintahan yang sudah bagus dilanjutkan Indonesia maju bisa dilaksanakan,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut Qodari menjelaskan pada akhirnya usaha dari para relawan yang tadinya memperjuangkan 3 periode ditakdirkan menjadi 6 periode. &ldquo;Pada hari ini Mas Baron dan teman-teman yang ingin agar pembangunan terus berlanjut Indonesia maju terus berjalan tadinya mengejar tiga periode, alhamdulillah ternyata ditakdirkan Tuhan untuk mendapatkan enam periode ya selamat kepada Mas Baron dan teman-teman,&rdquo; katanya. Enam periode itu, Qodari menjelaskan, jabatan Presiden Jokowi selama 2 periode, ditambah prediksi Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode dan juga Gibran Rakabuming Raka yang nantinya juga menggantikan Prabowo menjadi presiden selama 2 periode. &ldquo;Karena realitasnya pada hari ini bisa jadi ya minta 3 dapat 6, 2 periode Pak Jokowi, 2 periode Prabowo dan 2 periode Gibran. Saya sudah ngomong di podcast, Gibran itu suatu saat menjadi Presiden Republik Indonesia dan sekarang kalau Mr. Q ngomong orang pada hati-hati karena biasanya kejadian,&rdquo; katanya. Dikatakan Qodari, Gibran menjadi presiden bukan lah yang tidak mungkin berkaca dari sejarah majunya negara Singapura menjadi negara maju. &ldquo;Menurut saya itu sesuatu yang amat sangat mungkin ya. Jadi kalau kita lihat sejarah perjalanan sejarah Singapura biasanya sebagian negara yang dianggap maju lepas dari ukurannya ternyata memang kunci keberhasilan pembangunan menjadi negara maju itu bukan cuma sekedar agenda pembangunan tapi kontinuitas dari komitmen pembangunan,&rdquo; urainya. &ldquo;Tidak ada yang membantah di dunia ini bahwa peletak dasar kemajuan Singapura namanya Lee Kuan Yew dan peletak kemajuan di Indonesia namanya Jokowi. Nah Lee Kuan Yew ketika sudah turun dilanjutkan oleh seorang tokoh perdana menteri namanya Goh Chok Tong. Nah pada hari ini dipimpin Lee Hsien Loong putranya dari Lee Kuan Yew,&rdquo; sambungnya. Dijelaskan Qodari, peta Indonesia menjadi negara maju atau mewujudkan Indonesia Emas 2045 sudah mulai terlihat, yang nantinya diprediksi akan dihantarkan oleh putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka. &ldquo;Jadi kita dengan mudah bisa membayangkan rutenya Indonesia menjadi negara maju, Indonesia Emas 2045 bukan hil mustahal, 10 tahun ke depan Pak Prabowo 2024-2034 dan 10 tahun kemudian 2034-2044 ya nantinya artinya di depan mata 2045 adalah Mas Gibran. Jadi Indonesia maju 2045, Indonesia negara besar ekonomi nomor 4 di dunia negara maju dihantarkan oleh Gibran Rakabuming Raka mudah-mudahan amin ya rabbal alamin,&rdquo; pungkas Qodari.

Amandemen presiden tiga periode tidak tercapai tetapi memang betul bahwa dalam hidup tugas manusia itu adalah berusaha atau ikhtiar

Setelah Prabowo, M. Qodari Optimis Gibran Hantarkan Indonesia Emas 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Gibran-Rakabuming-Raka-saat-menjawab-pertanyaan-dari-awak-media-di-Balai-KotaJPG-931351717.jpg" alt="Gibran Rakabuming Raka saat menjawab pertanyaan dari awak media di Balai Kota, Jumat (16/2/2024). (SILVESTER KURNIAWAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Gibran Rakabuming Raka saat menjawab pertanyaan dari awak media di Balai Kota, Jumat (16/2/2024). (SILVESTER KURNIAWAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bursa calon ketua umum Partai Golkar semakin ramai dibicarakan, terutama setelah kehadiran Gibran Rakabuming Raka yang juga putera sulung Presiden Joko Widodo yang digadang-gadang bakal menjadi calon potensial pada Munas Golkar.&nbsp; Rencananya pemilihan caketum parpol berlambang beringin itu akan dilaksanakan pada Desember 2024. Usulan nama Gibran dalam bursa kepemimpinan Partai Golkar pertama kali disebut oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari yang melihat dua potensi besar dalam diri Gibran. Pertama, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan posisi strategis sebagai orang nomor dua di Indonesia pada saat dilantik menjadi wakil presiden secara resmi pada Oktober 2024. Kedua, lanjut Qodari, Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu, tantangannya partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Berbeda dengan Qodari, Peneliti Populi Center, Usep S. Ahyar mengatakan, Gibran Rakabuming Raka dinilai masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin partai sebesar Golkar. Menurut Usep, Golkar merupakan partai yang besar yang tidak hanya mengandalkan ketua umum sebagai sosok sentral dalam memimpin partai tetapi memiliki banyak kader berkualitas dan merata secara keorganisasian. &ldquo;Saya kira untuk memimpin di partai yang sekuat Golkar memang harus orang yang memang punya pengalaman dan punya karakter yang kuat, sementara Gibran belum teruji untuk itu. Kecuali kalau bapaknya mungkin saya malah mengusulkan Jokowi,&rdquo; ujar Usep, Jumat (15/3). Usep menambahkan, jangan menyamakan Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sekarang dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang juga adik Gibran. Ia mengatakan mekanisme organisasi Golkar sudah mapan dan matang, tidak begitu saja direbut. Pengalaman Gibran, menurut Usep, masih belum teruji untuk mengelola berbagai faksi dan kepentingan yang ada di tubuh partai serta munculnya berbagai dinamika. Gibran dianggap masih belum mampu meredam atau mengurai masalah-masalah itu. &ldquo;Golkar itu organisasi besar, partai besar, mekanismenya juga sudah mapan, dewasa juga. Jadi, memang diperlukan sosok pemimpin yang memang pandai juga mengelola konflik. Jadi, di sana itu di Golkar itu kan teruji tapi memang mekanisme kepartaiannya juga jalan dan selalu selesai,&rdquo; paparnya. &ldquo;Di Golkar juga gejolak konfliknya bukan tidak ada, sering dan banyak karena memang begitu karakter dari banyaknya tokoh dan masing-masing punya gerbong punya pengikut yang akhirnya konflik, karena di Golkar ini tidak ada tokoh sentral semacam PDIP, Gerindra atau Demokrat,&rdquo; sambungnya. Lanjut Usep menyampaikan konflik di internal Golkar itu dapat dikelola dan menjadi kekuatan bagi Golkar ketika dipimpin oleh sosok yang berpengalaman dan matang. &ldquo;Jadi konflik itu memang tidak harus selalu dibunuh seperti di partai-partai yang memang punya tokoh sentral mereka yang berkonflik atau menciptakan konflik disingkirkan gitu misalnya, tapi kalau di Golkar saya lihat itu konfliknya justru dikelola dan menjadi kekuatan dan sosok itu yang diperlukan oleh organisasi semacam Golkar,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut Usep menyatakan nama-nama politisi Golkar yang namannya mencuat untuk maju sebagai ketum Golkar seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kader yang cukup layak menjadi Golkar satu daripada Gibran Rakabuming Raka. Sebab menurutnya, kalaupun Gibran maju menjadi ketum Golkar minimal harus menunggu satu generasi lagi. &ldquo;Kalau saya lihat di Golkar itu juga belum bisa melepaskan dari tokoh-tokoh level kayak Airlangga, Bamsoet, Agus Gumiwang dan Bahlil, jadi tokoh-tokoh ini juga tokoh muda juga. Menurut saya Gibran masih satu generasi lagi saya kira untuk mengajukan diri di politik Golkar,&rdquo; urainya. Dikatakan Usep, Gibran juga dinilai masih di bawah kapasitas tokoh muda Golkar lainnya seperti Maman Abdurrahman, Ahmad Doli Kurnia, Ace Hasan Syadzily dan tokoh muda lainnya. &nbsp; &ldquo;Memang ada level-level lain kayak Maman Abdurrahman, TB Hasan tapi itu di bawah Airlangga, Bahlil segala macam. Nah Gibran itu lebih di bawah lagi saya kira levelnya dari segi usia dari segi kematangan itu lebih di bawah lagi, belum terlihat kemandirian politik dari Gibran yang menurut saya membutuhkan waktu,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, terkait posisi Gibran yang akan dilantik menjadi wakil presiden (wapres) seperti halnya yang terjadi dengan Jusuf Kalla (JK) menjadi wapres sekaligus saat memimpin Golkar periode 2004-2009 memiliki perbedaan yang cukup tajam. Usep menguraikan dari segi usia dan pengalaman berpolitik antara Gibran dan JK sangat jauh berbeda. JK matang berorganisasi dan tidak pernah pindah partai selain Golkar, sementara Gibran kebalikannya masih terlalu muda dan baru saja pindah dari PDIP. &ldquo;Karena JK itu kan juga kesejarahan di Golkar panjang jadi bukan orang karbitan di Golkar, JK di sana panjang dan punya faksi politik di Golkar itu kan paling penting ada faksi politik yang mendukung JK dari sebelumnya, JK kan seumur-umur di Golkar tidak di partai lain,&rdquo; paparnya.

Gibran Rakabuming Raka dinilai masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin partai sebesar Golkar yang sudah mapan dan kuat.

Berbeda dengan Qodari, Peniliti Populi Sebut Gibran Belum Pantas Duduki Kursi Ketum Golkar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/gibran-3279504000.jpg" alt="Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka. (Youtube)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari ikut menyoroti sejumlah nama dalam bursa ketua umum (ketum) Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Menurut Qodari, dalam kontestasi pucuk pimpinan di Partai Golkar kali ini sangat menarik, karena nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikaitkan sebagai sosok yang akan menduduki kursi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu. Meskipun dalam hal ini, dia mengaku memiliki pandangan yang berbeda. &ldquo;Sebagai partai besar tentu Golkar partai yang sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan dan karena itu kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi sebagai calon potensial untuk menjadi ketua umum Golkar ke depan," ujar Qodari, Selasa (12/3). "Nah saya mungkin berbeda dengan beberapa pandangan atau analisa yang berkembang, menurut saya Pak Jokowi tidak akan masuk ke Partai Golkar beliau tidak akan menjadi ketua umum dan beliau akan tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik,&rdquo; imbuhnya Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyebut sejumlah nama pun muncul menjadi kandidat ketua umum Partai Golkar. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang Kertasasmita. Qodari juga memiliki pandangan berbeda dari sejumlah analisa dan pandangan terkait nama populer yang beredar tersebut. Ia menyebut satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsoet, yakni Gibran Rakabuming Raka. "Menurut saya di luar 4 nama yang disebutkan oleh Bambang Soesatyo sesungguhnya menurut saya ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi ketua umum Golkar ke depan yaitu Gibran Rakabuming Raka,&rdquo; ungkap Qodari. Qodari menjelaskan dua alasan putera sulung Presiden Jokowi itu layak menahkodai Partai Golkar. Pertama, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan posisi strategis sebagai orang nomor dua di Indonesia pada saat dilantik menjadi wakil presiden secara resmi pada Oktober 2024. Dijelaskan Qodari, selama ini karakteristik Partai Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar. &ldquo;Kita tahu bahwa Partai Golkar punya kecenderungan yang sangat kuat untuk memiliki kaki, memiliki akses di pemerintahan bukan hanya menteri tetapi juga atau bahkan wakil presiden karena Golkar adalah partai yang ideologinya karya dan kekaryaan dan selalu berorientasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan,&rdquo; jelasnya. Qodari melihat pengalaman itu terjadi pada wakil presiden (wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar. &ldquo;Dan kita sudah melihat presedennya dengan sangat kuat pada saat Pak Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar tahun 2004-2009 ketika beliau terpilih menjadi wakil presiden bagi Pak Susilo Bambang Yudhoyono,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Jadi saya kira pengalaman Pak JK itu menjadi sebuah pertanda suasana kebatinan yang sangat kuat di Partai Golkar untuk memiliki kaki atau akses di pemerintahan,&rdquo; imbuhnya. Alasan kedua, kata Qodari, Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Oleh sebab itu, tantangannya partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. &ldquo;Partai Golkar ini adalah partai yang tua, partai besar dan kalau kita bicara mengenai pemilih pada hari ini dan pemilih di masa yang akan datang, saya kira Partai Golkar mengalami tantangan bagaimana agar partai ini bisa menjadi partai yang punya orientasi kepada anak muda dan punya tokoh yang juga berasal dari anak muda,&rdquo; katanya. &ldquo;Hal ini sebetulnya sudah sangat disadari oleh Partai Golkar, kita lihat adanya regenerasi generasi kedua dan generasi ketiga dari pengurus Golkar kepada anak-anak mereka, misalnya begitu banyak sekali anak-anak muda di Golkar yang merupakan penerus dari orang tuanya yang sudah berkiprah lama di Partai Golkar,&rdquo; lanjutnya. Lebih jauh Qodari mengatakan, akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru yaitu dipimpin oleh anak muda dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi dari politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. &ldquo;Dan kita lihat juga iklan media iklan politik, iklan pemilunya Partai Golkar juga ada satu versi khusus yang ditujukan kepada anak muda. Nah tentunya akan sangat menarik bagi Partai Golkar apabila Partai Golkar ini masuk kepada sebuah tradisi baru di mana ketua umumnya betul-betul anak muda dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka setelah bertahun-tahun sebelumnya orientasinya selalu kepada tokoh yang berusia senior atau berusia lanjut,&rdquo; urainya. Dengan dipimpin anak muda, Qodari menilai peluang partai Golkar secara elektoral naik signifikan di masa depan akan terbuka lebar, melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo-Gibran juga begitu dominan di kalangan muda. &ldquo;Kita lihat dari berbagai survei dan exit poll bahwa memang pemilih Prabowo-Gibran itu mayoritas di semua kelompok usia tetapi khusus untuk generasi milenial dan generasi Z proporsinya jauh lebih tebal dibandingkan dengan generasi baby boomers atau generasi X, jadi itu satu indikasi menurut saya bahwa Gibran memiliki daya tarik yang sangat kuat pada anak-anak muda,&rdquo; jelasnya Qodari Bagi Qodari, Gibran adalah sosok yang tepat untuk memimpin Golkar karena memiliki daya magnet untuk mengatrol suara Golkar dengan paradigma dan orientasi membawa Indonesia maju di tahun 2045 mendatang. &ldquo;Jadi kalau kita bicara daya tarik elektoral maka Gibran adalah magnet bagi anak-anak muda dalam politik dan tentunya itu bisa menjadi variabel penambah suara bagi Partai Golkar kalau misalnya menjadikan Gibran sebagai ketua umumnya,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Di luar bahwa kemudian nanti program-program Partai Golkar juga akan diwarnai oleh alam pikir atau paradigma berpikir yang berorientasi kepada anak muda dan generasi masa depan serta orientasi pemikiran Indonesia maju 2045 yang akan datang,&rdquo; pungkas Qodari.

Karakteristik Partai Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, ini linear dengan Gibran.

Gibran Bakal Duduki Posisi Ketua Umum Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Qodari-GSP-1865879165.jpeg" alt="Qodari Sebut Pilpres 2024 Sekali Putaran Mampu Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi." width="100%">
<figcaption>Qodari Sebut Pilpres 2024 Sekali Putaran Mampu Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari merespon pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto yang menuding adanya algoritma "pengunci suara" Ganjar-Mahfud di angka 17 persen di data sistem informasi rekapitulasi pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Qodari, dia lebih mempercayai hasil rekapitulasi KPU. Pasalnya, pernyataan Hasto yang diklaim bersumber dari ahli IT perihal adanya algoritma "penguncian suara" Ganjar di angka 17 persen itu mudah dibantahkan. Pertama, Qodari menyebut pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang dalam prosesnya diawasi oleh pengawas pemilu, saksi partai, saksi calon dan masyarakat. Selain itu, KPU menerapkan rekapitulasi berjenjang mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.&nbsp; &ldquo;Kalau saya ya pilih percaya dengan KPU karena, pertama ini kan data yang berasal dari TPS-TPS bisa dicek sebetulnya apakah data-data di TPS memang betul seperti itu, kalau tidak sesuai kan tentu masyarakat bisa protes dan bisa dilakukan koreksi,&rdquo; ujar Qodari, Minggu (10/3). Kedua, kata Qodari, sebagaimana pengalaman pada pilpres sebelumnya pro kontra terhadap diagram perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) biasa terjadi. Namun, ia meyakini hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hitung manual berdasarkan dokumen C1-Plano. &ldquo;Saya haqqul yakin nanti hasil hitungan manual KPU juga tidak akan berbeda jauh dengan hasil Sirekap atau hitungan elektronik, dalam pilpres sebelumnya juga saya ingat walaupun ada pro kontra terhadap hitung elektronik tetapi pada akhirnya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan hitung manual,&rdquo; jelas Qodari. &ldquo;Nah kalau sudah hitung manual bagaimana mau membantahnya, kan semuanya dasarnya adalah data-data tertulis data-data fisik berdasarkan hasil hitungan di C1,&rdquo; imbuhnya. Ketiga, Qodari percaya Hasto sebagai sekjen dari partai besar sudah berpengalaman dengan sejumlah kegiatan politik baik pilpres maupun pilkada di sejumlah daerah.&nbsp; Dalam konteks itu, Qodari menilai Hasto sudah tentu dapat memahami dan mengerti hasil quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei tidak akan jauh berbeda dengan hitungan resmi KPU. "Mas Hasto kan Sekjen PDI Perjuangan, partai besar yang notabenenya bisa mengajukan calon di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang besar dan penting sehingga harusnya bisa mengetahui dan memahami bagaimana antara hasil quick count dan hasil akhir itu sebetulnya tidak akan jauh berbeda,&rdquo; urainya. Lebih lanjut Qodari mengaku heran dengan sikap Hasto yang menuduh data KPU dapat diatur sedemikian rupa untuk mengalahkan atau memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu. Bagi Qodari tuduhan Hasto relatif mudah dibantahkan, tinggal membandingkan data IT yang diklaim sebagai kecurangan itu dengan hasil dokumen C1-Plano. &ldquo;Jadi sebetulnya memang sangat mengherankan dan absurd bahwa Mas Hasto bisa mengatakan data KPU ini sudah di-setting untuk atau dikunci pada angka 17 persen walaupun beliau mengutip mereka-mereka yang disebut sebagai ahli IT,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Ya balik lagi ya ahli IT ini tinggal bentur kan saja dengan realitas di lapangan dibenturkan dengan hasil C1 TPS hitung suara di tiap TPS dan di situ tentu akan terlihat bagaimana sesungguhnya angka elektabilitas yang sekarang ini terutama dari real count. Dan yang bisa kita pantau adalah di dalam Sirekap itu sebetulnya akumulasi,&rdquo; pungkas Qodari.

Qodari menyebut pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang dalam prosesnya diawasi oleh pengawas pemilu, saksi partai dan para saksi

Sentil Hasto PDIP, Qodari Sebut Tuduhan Algoritma Pengunci Suara Ganjar 17 Persen Mudah Dipatahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/2024022121014520-933117222.jpg" alt="Agus Harimurti Yudhoyono. (Instagram/@Agusyudhoyono)" width="100%">
<figcaption>Agus Harimurti Yudhoyono. (Instagram/@Agusyudhoyono)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/2/2024).&nbsp; Jabatan ini dianggap sebagai langkah tepat karir AHY di pemerintahan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, dilansir dari Antara News, Rabu (21/2). Menurut Qodari, AHY membutuhkan pengalaman di pemerintahan untuk melengkapi modalnya sebagai calon pemimpin nasional.&nbsp; Selama ini, AHY hanya memiliki dua P, yaitu penampilan dan partai politik, yang belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada publik. &ldquo;Jika AHY ingin menjadi presiden atau wakil presiden, harus memiliki 3P, yakni penampilan, partai politik dan pengalaman," ujar&nbsp;Qodari. &ldquo;Nah latar belakang karier militer, disebut sebagai mayor tidak cukup memadai untuk memberikan keyakinan kepada publik, bahwa dia punya pengalaman yang cukup di pemerintahan,&rdquo; ungkap Qodari dalam keterangan tertulisnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014205312/harta-kekayaan-ahy-capai-rp-15-miliar-intip-deretan-aset-ketua-umum-partai-demokrat-yang-kini-sah-jadi-menteri-atrbpn">Harta Kekayaan AHY Capai Rp 15 Miliar, Intip Deretan Aset Ketua Umum Partai Demokrat yang Kini Sah Jadi Menteri ATR/BPN</a> Dengan menjadi menteri, AHY sudah memenuhi kekurangan P yang ketiga, yaitu pengalaman. Qodari menilai jabatan menteri ATR/BPN sangat cocok untuk AHY, karena memiliki interaksi yang luas dengan masyarakat dan dapat membantu mereka dalam hal pertanahan. &ldquo;Sebetulnya ini kementerian yang sangat menarik karena interaksinya dengan masyarakat sangat luas, dan dapat menjangkau atau membantu masyarakat dalam skala yang sangat besar khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi,&rdquo; jelas Qodari. Qodari berharap AHY dapat menjadi menteri berprestasi, mampu menjalankan tugas dengan target yang telah diberikan Presiden Jokowi dan memenuhi harapan atau membantu masyarakat khususnya pada bidang pertanahan. Qodari juga mengatakan bahwa dengan diangkatnya AHY sebagai menteri, hal ini menjadi lembaran baru atau sebuah pintu pembuka yang strategis untuk masa depan Partai Demokrat.&nbsp; Ia berharap Partai Demokrat dapat bersinergi dengan pemerintah dan mendukung program-program yang pro rakyat. &ldquo;Ini merupakan langkah politik yang sangat tepat bagi AHY dan Partai Demokrat, karena memang selama ini yang kurang dari AHY itu adalah variabel pengalaman yang bisa menjadi dasar bagi dia untuk melangkah ke karier politik dan jenjang selanjutnya,&rdquo; kata Qodari. ***

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari soroti karier AHY usai dilantik jadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Soroti Karier AHY Usai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN oleh Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Screenshot_20240221_105935_YouTube-3751127509.jpg" alt="Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR/BPN." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR/BPN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan, jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat melengkapi kekurangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pengalaman kariernya di pemerintahan.&nbsp; &ldquo;Ini merupakan langkah politik yang sangat tepat bagi AHY dan Partai Demokrat karena memang selama ini yang kurang dari AHY itu adalah variabel pengalaman yang bisa menjadi dasar bagi dia untuk melangkah ke karier politik dan jenjang selanjutnya,&rdquo; ujar Qodari, Rabu (21/2). Beberapa tahun lalu, kata Qodari, ia sudah mengatakan bahwa jika AHY ingin menjadi presiden atau wakil presiden, harus memiliki 3P, yakni penampilan, partai politik dan pengalaman.&nbsp; Selama ini, Qodari melihat AHY baru memiliki modal 2P, sehingga perlu menambah satu variabel lagi, yakni pengalaman di pemerintahan. Apalagi AHY ke depan ingin melanjutkan karier politiknya dalam kepemimpinan nasional.&nbsp; &ldquo;Tetapi untuk ke capres dan cawapres AHY harus punya P yang satu lagi, yaitu pengalaman. Nah latar belakang karier militer disebut sebagai mayor tidak cukup memadai untuk memberikan keyakinan kepada orang bahwa dia punya pengalaman yang cukup di pemerintahan,&rdquo; ungkapnya. Lanjut Qodari menuturkan, dengan menduduki jabatan sebagai menteri, AHY sudah memenuhi kekurangan dalam pengalaman pemerintahan. &ldquo;Secara garis besar jabatan yang bisa memberikan P itu kepada AHY adalah kepala daerah dan menteri. Kepala daerah sudah pernah dicoba oleh AHY dan waktu itu belum berhasil, karena itu yang paling fleksibel adalah menjadi menteri. Alhamdulillah, saran saya itu pada hari ini dapat terealisasi bagi AHY,&rdquo; urainya. Lebih lanjut Qodari mengatakan, setelah resmi menjadi menteri, tugas besar bagi AHY adalah menjadi menteri berprestasi, mampu menjalankan tugas dengan target yang telah diberikan Presiden Jokowi dan memenuhi harapan atau membantu masyarakat khususnya pada bidang pertanahan. &ldquo;PR berikutnya bagi AHY adalah dia harus punya prestasi sebagai menteri, dia harus dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, target-target yang diberikan oleh Pak Jokowi, dia harus memenuhi harapan masyarakat terkait bidang ATR, bidang agraria, bidang pertanahan," jelas Qodari. Menurut Qodari, sebetulnya, kementerian ATR/BPN itu sangat strategis karena interaksinya dengan masyarakat sangat luas dan dapat menjangkau atau membantu masyarakat dalam skala yang sangat besar khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi. Qodari juga menilai, dengan diangkatnya AHY sebagai menteri, hal ini juga menjadi lembaran baru atau sebuah pintu pembuka yang strategis untuk masa depan Partai Demokrat. &ldquo;Jadi singkatnya ini adalah lembaran baru yang sangat penting dan menentukan bagi AHY dalam partai politiknya dan karena dia ketua umum Partai Demokrat dan penerus Pak SBY otomatis ini juga merupakan sebuah pintu pembuka yang strategis dan penting bagi masa depan Partai Demokrat,&rdquo; tukas Qodari. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2). AHY dilantik menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto setelah ia ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Pelantikan AHY dan Hadi digelar bersamaan di Istana Negara, Jakarta pada pukul 11.00 WIB. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Qodari melihat AHY baru memiliki modal 2P, sehingga perlu menambah satu variabel lagi, yakni pengalaman di pemerintahan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#qodari

Berita Terkini