<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Bambang-4149762370.jpeg" alt="Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau biasa sapa Gus Fahrur" width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau biasa sapa Gus Fahrur</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama calon pengganti Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur sudah mengerucut kepada beberapa nama. Salah satunya adalah Ketua PBNU Achmad Fahrur Rozi. Hal itu dikonfirmasi dirinya sendiri. <div dir="auto">"(Calon Ketua PWNU Jawa Timur) Ada nama saya," ujar pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu saat dihubungi JawaPos.com melalui pesan singkat, Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa nama-nama calon Ketua PWNU Jatim itu sudah mengerucut usai diusulkan dari hasil rapat PWNU Jawa Timur yang dilakukan hari ini, Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Syuriah PWNU sudah menyerahkan (nama calon ketua PWNU Jawa Timur) kepada PBNU," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013692631/usai-disomasi-dan-dilarang-bawakan-lagu-mungkinkah-andre-taulany-beri-sindiran-pedas-ndank-surahman">Usai Disomasi dan Dilarang Bawakan Lagu Mungkinkah, Andre Taulany Beri Sindiran Pedas Ndank Surahman</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sekian nama yang diusulkan itu, Gus Fahrur memastikan bahwa semuanya berasal dari PBNU.&nbsp; "Calon dari PBNU buka, dari PWNU (Jatim)," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya nama selain dirinya yang masuk dalam calon pengganti Kiai Marzuki Mustamar, Gus Fahrur mengaku belum dapat membukanya.&nbsp; "Ada beberapa nama yang disebut salam usulan rapat, tapi belum boleh diumumkan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengganti eks Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar masih belum akan ditentukan hari ini, Rabu (3/1). Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Achmad Fahrur Rozi mengatakan bahwa hari ini masih menunggu keputusan rapat PWNU Jawa Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013692610/jung-so-min-dan-jung-hae-in-akan-adu-akting-di-drama-korea-romcom-moms-friends-son">Jung So Min dan Jung Hae In akan Adu Akting di Drama Korea Romcom &lsquo;Mom&rsquo;s Friend&rsquo;s Son&rsquo;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum ada keputusan, masih menunggu keputusan rapat PWNU Jawa Timur," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com melalui pesan singkat, Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ada keputusan dari PWNU Jawa Timur terkait pengganti Kiai Marzuki Mustamar, ia mengatakan bahwa masih ada akan rapat gabungan dengan PBNU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum ada (penetapan pengganti Kiai Marzuki). Masih akan ada rapat gabungan lagi," ucap pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak hari ini. Mungkin masih akan dilakukan dalam rapat gabungan Syuriyah Tanfidziah PBNU dua minggu lagi," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nama calon pengganti Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sudah mengerucut ke beberapa nama.

Gus Fahrur Jadi Salah Satu Calon Ketua PWNU Jatim Pengganti Kiai Marzuki Mustamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Amin Said Husni mengatakan, pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi. &rdquo;Ini hal biasa. Soal internal organisasi,&rdquo; kata Amin Said menjawab beragam pertanyaan terkait proses pemberhentian KH Marzuki Mustamar. Menurut Amin, karena bersifat biasa, semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut. &rdquo;Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapa pun, apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar,&rdquo; ujar Amin Said. Pemberhentian KH Marzuki juga telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitan dengan kepentingan politik praktis pada 2024. &rdquo;Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada,&rdquo; tutur Amin Said. Soal siapa penggantinya, menurut Amin, hal itu juga sudah ada aturan. &rdquo;Ya sesuai aturan yang ada saja,&rdquo; terang Amin Said. Sementara itu, terkait pemberhentian KH Marzuki Mustamar, pada Rabu (27/12) malam, PBNU juga telah menyosialisasikan dan mengumpulkan seluruh ketua PCNU dan pengurus PWNU Jawa Timur di Surabaya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan, pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi

Terkuak Penyebab Ketua PWNU Jatim Diberhentikan, PBNU Sebut Prosesnya Sudah Lama dan Sesuai Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Internal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memanas. KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam diberhentikan. Terkait itu, Gus Salam angkat suara tentang pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua PWNU Jatim, dalam surat yang diterbitkan PBNU pada 8 Agustus dengan Nomor 831/PB/.03/A.I.03.44/99/08/23. Gus Salam membenarkan kabar itu. Gus Salam mengaku telah menerima salinan surat tersebut berbentuk PDF. Untuk surat resmi dari PBNU terkait keputusan pemberhentiannya belum diterima. &rdquo;Saya belum bisa berandai-andai kalau belum ada keputusan resmi. Tapi apa pun risiko dari tindakan yang saya ambil, saya siap menerima risiko,&rdquo; kata Gus Salam. Diketahui, surat pemecatan Gus Salam dari Ketua PWNU Jatim yang dibubuhi tanda tangan Ketua PBNU Abdullah Latopada dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Faisal Saimima. Faisal mengatakan, surat keputusan itu berdasar hasil rapat harian jajaran syuriah dan tanfidziyah PBNU beberapa waktu lalu. Salah satu pembahasannya yakni terkait gugatan kepada PBNU yang dilayangkan Aliansi Penegak Qanun Asasi Nahdlatul Ulama terkait pembentukan kepengurusan PCNU Jombang oleh PBNU. &rdquo;Setelah kami telusuri, ada beberapa personel yang kami duga itu adalah pengurus atau pejabat yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, di antaranya Gus Salam,&rdquo; kata Faisal.

Internal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memanas. KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam diberhentikan

KH Abdussalam Shohib Komentari Pemecatannya sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-3.png" alt="Ilustrasi mitigasi bencana laut. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mitigasi bencana laut. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya menyatakan siap menyambut ribuan nahdliyyin atau jamaah Nahdlatul Ulama jelang acara 1 Abad NU. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Kick Off 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di Monumen Tugu Pahlawan, Kamis (29/7) malam.  ’’Mewakili seluruh warga Kota Surabaya, saya ucapkan selamat datang bagi seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Eri menyebut tidak bisa lepas dari para santri dan Nahdlatul Ulama. Sebab, kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pertama berlokasi di Kota Surabaya.  ’’Bung Karno dilahirkan di Kota Surabaya, Resolusi Jihad dilakukan di Kota Surabaya. Surabaya dengan Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan,” tegas Eri.  Eri berharap, Kota Surabaya bisa terus bergerak membangun peradaban dan memberikan yang terbaik bagi NU.  ’’Semoga dengan Kick Off 1 Abad Nahdlatul Ulama, seluruh Kota Surabaya bisa terus digaungkan Ahlussunnah Wal Jamaah,” ujar Eri.  Acara peringatan seabad organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dipadati ribuan nahdliyin. Mengusung tema Harmoni, Kolaborasi, dan Inovasi, gelaran tersebut turut menampilkan fashion night busana muslim dari para desainer muda NU.  Eri bersama istri, Rini Indriyani hadir dan ikut dalam acara peragaan busana. Keduanya mengenakan busana dari desainer muda NU, yang berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Syaichona Moh. Cholil Bangkalan Madura, Ning Ficky Aisya istri Ra Nasih dan Listya Ayu Qudus.  Peragaan busana muslim itu ditampilkan oleh para model profesional, para pengurus PWNU Jawa Timur, para pejabat daerah, dan petinggi perguruan tinggi di Kota Surabaya didampingi sang istri.  Seperti Wakil Ketua Umum PBNU Jawa Timur KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan, dan Rektor Universitas Surabaya (Unesa) Nurhasan.  Sementara itu, Ketua Panitia Kick Off 1 Abad NU KH Abdussalam Shohib mengatakan, pada gelaran Kick Off 1 Abad NU menampilkan paduan suara Polrestabes Kota Surabaya yang berasal dari lintas agama. Ada juga penampilan Barongsai dari Klenteng Boen Bio Kota Surabaya.  ”Kita juga tampilkan kolaborasi TNI-Polri dalam membaca Alquran dan saritilawah,” kata Gus Salam sapaan KH Abdussalam Shohib.  Selanjutnya, ribuan nahdliyin juga menyaksikan kolaborasi pembacaan puisi oleh Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, Ketua MUI Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, dan Ketua PW Muhammadiyah Jatim KH Saad Ibrahim.

Surabaya Sambut Ribuan Nahdliyyin Peringati 1 Abad NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655792880638.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan RA dan DS yang pertama kali mendapatkan akta nikah beda agama akan mendapatkan bimbingan dari Nahdlatul Ulama. Penyebabnya, mereka menikah secara Islam dan Kristen.  Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Hasan Ubaidillah menilai, pasangan itu membutuhkan bimbingan dan penjelasan terkait pernikahan. Sehingga pernikahan beda agama dapat dicegah.  ”Harus diberi penjelasan dan dibimbing tabayyun (diberi pemahaman dan tidak tergesa-gesa) sehingga (penerapan) agama tidak main-main,” ujar Hasan Ubaidillah pada Jumat (24/6).  Hasan mengaku sudah mendengar kabar bahwa RA dan DS sudah melangsungkan pernikahan secara Islam dan Kristen. Artinya, pasangan ini melakukan akad nikah kemudian pemberkatan di Gereja Kristen.  Menurut dia, hal itu menyiasati hukum. Pernikahan dengan akad dan pemberkatan di gereja juga merekayasa hukum.  ”Bahasa fikih itu merekayasa atau menyiasati hukum. Orang-orang yang seperti itu tidak benar dalam agama,” kata Hasan Ubaidillah.  Untuk itu, PWNU Jatim akan melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). ”Kami sebagai ormas (organisasi masyarakat) keagamaan akan membawa kasus dan persoalan ini ke rapat harian. Kemudian kami beri masukan ke MA dan KY untuk telaah putusan hakim,” papar Hasan.  Hasan menilai, putusan itu diduga mengandung kelalaian. Menurut dia, ada sesuatu yang melatarbelakangi putusan itu.  ”Jangan-jangan ada kelalaian atau sesuatu yang melatarbelakangi putusan ini,” terang Hasan Ubaidillah.

Pasutri Beda Agama di Surabaya Akan Dapat Bimbingan dari PWNU Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/punya-banyak-dampak-buruk-stop-perkawinan-anak_m_201896.jpeg" alt="Ilustrasi Perkawinan. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Perkawinan. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penikahan beda agama tidak sah dalam agama Islam. Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Hasan Ubaidillah menjelaskan, hal itu telah diungkapkan dalam Alquran.  ”Dalam konsep fiqih itu ada pendapat ulama dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan nggak boleh menikah kecuali dengan perempuan dan pasangan seagama,” tegas Hasan Ubaidillah, Jumat (24/6).  Hasan menjelaskan, ada beberapa pendapat yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Namun, hal itu tidak relevan di Indonesia.  ”Ada beberapa konsep yang mana mengatakan muslim diperbolehkan menikah dengan kafirah (nonmuslim), perempuan kafir kecuali kafir kitabiyah yang murni,” papar Hasan Ubaidillah.  Kafir kitabiyah diartikan sebagai ahlul kitab yang memiliki nenek moyang beragama. Muslim boleh menikah dengan perempuan dan laki-laki dari jenis tersebut.  ”Tapi itu konteksnya nggak di Indonesia. Mungkin di Timur Tengah kayak Kristen Koptik. Kalua di Indonesia jelas kita ikuti fikih melarang pernikahan beda agama,” ucap Hasan Ubaidillah.  Selain itu, Hasan menegaskan, pernikahan beda agama juga dilarang secara hukum. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019.  Hasan menambahkan, ketika ada putusan pengadilan yang mengizinkan pernikahan beda agama, pihaknya menolak hal tersebut. ”Karena itu jelas menabrak perundang-undangan. Yang jelas tidak bisa diterima dalam hukum Islam maupun hukum negara Indonesia,” terang Hasan Ubaidillah.

Menikah Beda Agama Diperbolehkan dalam Islam untuk Perkara Tertentu

PWNU Jawa Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PWNU Jawa Timur