<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/18d23de0-86ff-442e-b5f1-e0fc92874252-3262740677.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat jalan santai PWI di Banten, Minggu (30/11). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat jalan santai PWI di Banten, Minggu (30/11). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan jalan santai Persatuan Wartawan Indonesia dan Kick Off menuju Hari Pers Nasional 2026 di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Minggu, 30 November 2025. Acara ini menjadi ruang pertemuan antara Polri dan insan pers untuk memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan informasi di era digital. Kapolri dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kerja sama yang sehat antara Polri dan media. Ia menyebut bahwa kolaborasi harus tetap menjaga independensi pers, namun tetap bersinergi dalam memerangi hoaks yang meresahkan masyarakat luas. &ldquo;Kolaborasi dan sinergitas pers dengan stakeholder terkait dengan tetap menjaga independensi. Kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi, masyarakat bisa menjadi pembuat berita yang isinya perlu diverifikasi,&rdquo; kata Sigit. Ia menegaskan bahwa peran pers menjadi semakin strategis di tengah kondisi ruang digital yang penuh informasi tidak terverifikasi. Media memiliki kemampuan menyaring, mengonfirmasi, dan menyampaikan kebenaran secara akurat kepada publik. &ldquo;Kita memasuki era post truth belum tentu isinya benar tapi dianggap kebenaran. Pers bisa memberikan masukan agar masyarakat dapat informssi yang benar,&rdquo; ujar Sigit. Kapolri menambahkan bahwa Polri berkomitmen menyediakan ruang aman bagi seluruh jurnalis ketika menjalankan tugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa keamanan wartawan merupakan bagian penting untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Lebih jauh, Sigit juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa seluruh elemen pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak. &ldquo;Polri, TNI, pemerintah terus mengirimkan bantuan termasuk pakaian, alat komunikasi. Termasuk kami menyiagakan personel dan peralatan untuk evakuasi bencana, mengamankan jalur distribusi. Kami dapat informasi beberapa personel sudah bisa masuk memberikan bantuan logistik,&rdquo; papar Sigit. Ia menekankan bahwa sinergi seluruh pihak menjadi hal penting dalam mempercepat penanganan bencana. Polri, bersama para pemangku kepentingan lainnya, memastikan tetap berada di garis terdepan untuk membantu warga yang terdampak. Dengan kehadiran Polri pada kegiatan jalan santai PWI ini, Sigit menegaskan kembali komitmen Polri dalam memperkuat hubungan dengan pers, menjaga kualitas informasi publik, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang sehat dan kolaboratif.

Kapolri hadiri jalan santai PWI di Serang dan menegaskan pentingnya sinergi Polri–Pers untuk melawan hoaks dan menjaga kualitas informasi pu

Jalan Santai PWI 2026, Kapolri Ajak Pers Perkuat Informasi Publik yang Akurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/WhatsApp-Image-2024-08-17-at-101200-1497999789.jpg" alt="Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo memberikan pesan singkat simpatik kepada kontingen Porwanas XIV Banjarmasin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo memberikan pesan singkat simpatik kepada kontingen Porwanas XIV Banjarmasin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo memberikan pesan singkat simpatik kepada puluhan anggota yang akan berpartisipasi di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. &rdquo;Pesan saya singkat saja, jagalah nama baik PWI Jaya,&rdquo; ujar Kesit B. Handoyo di Markas, Sekretariat PWI DKI Jakarta. &rdquo;Jaga kondusivitas selama di Banjarmasin, jangan terprovokasi,&nbsp; tampil baik di setiap cabor atau lomba yang diikuti,&rdquo; ungkap Kesit B. Handoyo, komentator sepak bola andal itu. Ikhwal perilaku baik juga disampaikan Johnny Hardjojo, ketua dewan penasihat PWI Jaya. &rdquo;Saya akan bersama teman-teman selama di Banjarmasin,&rdquo; tutur Johnny Hardjojo. Pada Porwanas yang digelar 20-25 Agustus itu, kontingen Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI DKI Jakarta akan berpartisipasi di cabor atletik, biliar, bulu tangkis, catur, domino, futsal, dan tenis lapangan. Juga di kompetisi tenis meja serta lomba memasak dan karaoke untuk Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI). Kontingen Siwo PWI DKI Jakarta yang seluruhnya berkekuatan 63 orang akan bertolak ke Banjarmasin pada Selasa (20/8) pagi. Ketua Siwo PWI DKI Jakarta Rialini Rering E.M.N lebih tegas dalam menyebut target kontingennya. &rdquo;Kita datang, kita menang. Kita harus pulang dengan membawa beberapa gelar juara,&rdquo; tegas Nonnie, sapaan akrab Rialini Rering. Chef de Mission (CdM) Yusuf Ibrahim menimpali dari proses pelatihan yang baik selama ini, target meraih beberapa medali emas di Porwanas Banjarmasin diyakini akan tercapai. &rdquo;Teman-teman tampil baik saja, lainnya urusan manajemen,&rdquo; urai Yusuf Ibrahim. Acara pengukuhan kontingen Porwanas Siwo PWI DKI Jakarta berlangsung khidmat. Sebagaimana pengukuhan kontingen olahraga ke multievent akbar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Juga penyerahan pataka PWI DKI Jakarta dari Ketua PWI DKI Jakarta Kesit B. Handoyo kepada CdM Yusuf Ibrahim, yang kemudian mengibarkan di depan para atlet.

Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo memberikan pesan singkat simpatik jaga nama baik kepada kontingen Porwanas XIV Banjarmasin

Hadapi Porwanas Banjarmasin, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo Minta Jaga Nama Baik Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/82C7CB1B-8365-418D-866A-F4BC624BE62E-3621042486.jpeg" alt="Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberhentikan penuh Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI. Keputusan pemberhentian Hendry tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 16 Juli 2024. Dewan Kehormatan PWI menilai Hendry, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PWI Pusat, telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang. Terutama, dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar Rapat Pleno yang diperluas secara menyalahi aturan. Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI. Selain itu, Dewan Kehormatan juga menilai Hendry telah melakukan pelanggaran berulang terhadap PD, PRT, dan KPW. Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan menyebutkan bahwa Pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Konstitusi Organisasi PWI. Sebelumnya melalui Surat Keputusan Nomor:20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024, Dewan Kehormatan telah memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Hendry. Pada 11 Juli 2024 Dewan Kehormatan juga memberi peringatan agar Hendry membatalkan&nbsp;atau mencabut keputusan perombakan Pengurus PWI Pusat yang menyangkut Pengurus Dewan Kehormatan. Hendry pun tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Kehormatan pada 15 Juli 2024. Seiring dengan keluarnya SK Pemberhentian Hendri, selanjutnya Dewan Kehormatan PWI menugaskan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat untuk menunjuk Pelaksana Tugas guna menyiapkan Kongres Luar Biasa.

Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberhentikan penuh Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI karena melanggar aturan.

Dewan Kehormatan berhentikan Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/82C7CB1B-8365-418D-866A-F4BC624BE62E-3621042486.jpeg" alt="Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi DK berkenaan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI. Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo mengemukakan hal itu, Senin (24/6). Dia menyampaikan hal itu bersama Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman. Sasongko menjelaskan DK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian, yakni Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah. DK juga meminta mereka mengembalikan uang senilai Rp 1.771.200.000 ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya pada 31 Mei 2024 (30 hari kerja). Menurut Sasongko, Organisasi telah menerima pengembalian uang senilai Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah). Senilai Rp691,2 juta sisanya masih dalam proses pengembalian secara bertahap dan yang belum dikembalikan diperhitungkan sebagai piutang Organisasi. Pengembalian uang tersebut untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya. &ldquo;DK PWI juga mengapresiasi langkah M Ihsan yang pada 31 Mei 2024 memilih berhenti/mundur dari posisinya sebagai Wabendum dalam kepengurusan PWI Pusat 2023-2028. Yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati dan menaati keputusan Dewan Kehormatan,&rdquo; ungkap Sasongko. Menurut mantan Pemred Suara Merdeka itu, M Ihsan menyadari ada dugaan kelalaian administrasi yang dilakukannya terkait pencairan keuangan. Hal itu karena dia hanya menjalankan kegiatan organisasi, dilandasi asumsi bahwa jika Ketum dan Sekjen sudah memerintahkan, maka keputusan harus dijalankan. Skorsing Satu Tahun Lebih jauh, Sasongko memaparkan DK PWI telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara sebagai anggota PWI selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah. Sanksi skorsing itu berlaku per 7 Juni 2024. &ldquo;Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi tersebut karena menilai yang bersangkutan terus melakukan langkah atau tindakan yang tidak menunjukkan ketaatan terhadap keputusan Dewan Kehormatan sebelumnya,&rdquo; jelas Sasongko. Sesuai dengan PD-PRT, keputusan DK bersifat final dan kewenangan pelaksanaan/eksekusinya berada di ranah Pengurus Harian (Ketua Umum). Sasongko menegaskan semua keputusan DK dalam kasus tersebut diambil secara mufakat berdasarkan penilaian bulat seluruh anggota DK.

Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menuntaskan pelaksanaan sanksi.

Dewan Kehormatan PWI Minta Ketum Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/cak-hasan-2573758366.jpeg" alt="Prof Dr Nurhasan Rektor Universitas Negeri Surabaya mendapatkan penghargaan Change Leader Award dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Prof Dr Nurhasan Rektor Universitas Negeri Surabaya mendapatkan penghargaan Change Leader Award dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., atau Cak Hasan dinobatkan sebagai Change Leader oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur (PWI Jatim) pada malam puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2024 tingkat Jatim di Jember pada Minggu, 28 April 2024.&nbsp; Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim mengatakan bahwa HPN tahun ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada para tokoh, pejabat daerah dan pemimpin lembaga yang memiliki kontribusi dalam berbagai bidang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014595474/buka-wilayah-baru-untuk-strategi-globalisasi-pabrikan-motor-tiongkok-aima-memulai-debut-di-indonesia">Buka Wilayah Baru untuk Strategi Globalisasi, Pabrikan Motor Tiongkok AIMA Memulai Debut di Indonesia</a> Menurutnya, Cak Hasan merupakan pemimpin yang memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan dan olahraga di Jawa Timur. Sepak terjang Cak Hasan di dunia pendidikan dan olahraga sudah tidak diragukan lagi.&nbsp; Sebagai rektor UNESA, Cak Hasan mampu membawa sejumlah perubahan dan mendorong transformasi yang mengokohkan kampus 'Rumah Para Juara' sebagai center of gravity di bidang sport science di Indonesia. Tidak heran, untuk urusan olahraga, UNESA selalu dilibatkan pemerintah.&nbsp; Selain itu, peran penting Cak Hasan lewat kepemimpinannya di federasi atau organisasi olahraga baik di tingkat regional maupun nasional mampu mendorong sejumlah terobosan dalam membumikan semangat olahraga di masyarakat.&nbsp; "Change Leader Award yang kami berikan kepada Cak Hasan ini merupakan sebuah apresiasi dari PWI Jatim atas peran pentingnya dalam mendorong perubahan di Jatim serta atas komunikasi, kerja sama dan hubungan baik yang terjalin dengan insan pers selama ini," ucap Lutfil Hakim.&nbsp; Cak Hasan menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Itu merupakan sebuah kehormatan dan menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan dan olahraga di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014595383/psg-pastikan-juarai-liga-prancis-usai-as-monaco-telan-kekalahan">PSG Pastikan Juarai Liga Prancis usai AS Monaco Telan Kekalahan</a> "Di balik apa yang saya lakukan tentu tidak lepas dari peran penting teman-teman media atau insan pers yang menjadi partner kerja sama yang baik dan yang membantu membumikan hal-hal baik kepada masyarakat," ucap Cak Hasan.&nbsp; Guru besar ilmu keolahragaan yang juga memimpin Forum Rektor Indonesia (FRI) itu menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada PWI Jatim dan kepada seluruh insan pers tanah air.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014595507/kpk-sita-uang-senilai-rp-485-miliar-terkait-kasus-dugaan-suap-bupati-labuhan-batu-erick-ritonga">KPK Sita Uang Senilai Rp 48,5 Miliar Terkait Kasus Dugaan Suap Bupati Labuhan Batu Erick Ritonga</a> Dia berharap, pers tetap menjadi pilar penting demokrasi dalam mengontrol dan memastikan hal-hal baik tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat di tengah gempuran arus misinformasi dan disinformasi di media sosial.&nbsp; Cak Hasan juga berharap agar kolaborasi antara UNESA, federasi atau organisasi olahraga dengan lembaga pers atau media tetap berjalan baik guna memperkuat peran membangun Jawa Timur dan Indonesia yang lebih maju dan unggul.&nbsp; "Akhirnya, penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh keluarga besar civitas academica UNESA. Semoga tetap tangguh, berani, kreatif, inovatif, dan kolaboratif di erah ketidakpastian global ini," ucap Cak Hasan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014595524/semifinal-piala-asia-u-23-2024-upaya-indonesia-lolos-ke-paris-tanpa-pilar-depan">Semifinal Piala Asia U-23 2024, Upaya Indonesia Lolos ke Paris tanpa Pilar Depan</a> Sebagai informasi, malam puncak HPN 2024 tingkat Jatim di Kabupaten Jember ini juga diwarnai pemberian award atau penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional lintas sektor, hingga anugerah tertinggi karya jurnalistik Prapanca 2024 kepada sejumlah jurnalis.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., atau Cak Hasan dinobatkan sebagai Change Leader

Cak Hasan Terima Penghargaan sebagai Change Leader dari PWI Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/WhatsApp-Image-2024-04-29-at-090329-1530951214.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima penghargaan Prapanca Award dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim pada Malam Puncak Resepsi Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2024 di New Sari Utama Convention Hall Kaliwates, Jember, Minggu (28/4) malam. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan membawa Jawa Timur kondusif selama perhelatan Pemilu 2024. Selain Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, penghargaan Prapanca juga diberikan kepada Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan Kajati Jatim. Pj Gubernur Adhy menyampaikan, kolaborasi semua stakeholder, mempunyai peran penting dalam mengawal proses pesta demokrasi selama Pemilu 2024. Sehingga, menjadikan pelaksanaan pemilu di Jawa Timur aman, lancar, dan kondusif. &rdquo;Jawa Timur sudah teruji, bagaimana peta demokrasi betul-betul berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya dukungan dan peran dari pers yang mengawal, memberikan pengertian kepada masyarakat dan memberitakan secara objektif bagaimana proses-proses pemilu dan semuanya bisa menjaga kondusivitas,&rdquo; ungkap Adhy Karyono. Adhy juga mengajak seluruh insan pers untuk turut serta mewujudkan proses pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November. Caranya dengan berpartisipasi menjaga kondusivitas di Jawa Timur seperti yang telah dibuktikan pada pelaksanaan pemilu. &rdquo;Tantangan berikutnya, kita akan pesta demokrasi di daerah yaitu pilkada. Jadi Hari Pers Nasional ini betul-betul dimaknai bukan sekadar seremoni, tapi sudah memang dilalui teruji bahwa pers di Jawa Timur ikut membangun dan berkontribusi dalam pembangunan dan proses-proses demokrasi,&rdquo; ujar Adhy Karyono. Pemprov Jatim, kata Adhy, akan terus mendukung kebebasan pers dan memastikan iklim yang kondusif bagi perkembangan jurnalisme. Selain itu, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pers guna menyampaikan informasi yang akurat dan tepercaya kepada masyarakat. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim mengatakan, pers sebagai pihak yang mengaspirasikan kebutuhan masyarakat dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Selain itu, mengkritisi apa yang belum dilakukan pemerintah. &rdquo;Pers menegakkan nilai-nilai demokrasi, pers berkewajiban mendorong supremasi hukum dan yang terpenting pers membela kebenaran,&nbsp; peran pers itu tidak main-main, rangkaian peringatan Hari Pers Nasional harus diambil ruh, jadikan momentum kembali refresh bahwa profesi ini adalah profesi yang terhormat,&rdquo; kata Lutfil Hakim.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima penghargaan Prapanca Award dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur

Berhasil Wujudkan Pemilu di Jatim Aman dan Kondusif, Pj Gubernur Adhy Karyono Terima Prapanca Award 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/JKT-1-PEMERIKSAAN-PENYUAP-WAMENKUMHAM-FED-1JPG-42850628.jpg" alt="Tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Helmut Hermawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Marah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Helmut Hermawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Marah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menghormati langkah hukum yang dilakukan advokat Yosi Andika Mulyadi terhadap mantan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Pasalnya,</div> <div dir="auto">Helmut dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penipuan atau perbuatan curang oleh orang dekat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/88/III/2024/SPKT/BARESKRIM/ POLRl ini, Helmut diduga melanggar Pasal 378 KUHP. Yosi dan Eddy Hiariej pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Helmut melalui Sugeng terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua langkah hukum oleh KPK dan juga langkah hukum Yosi atau pihak manapun harus dilihat sebagai satu kesatuan. Jadi menurut saya kita hormati saja proses-proses hukum tersebut,&rdquo; kata Sugeng, Selasa (26/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014484646/5-alasan-kenapa-mobil-bekas-taksi-sebaiknya-tidak-dibeli">5 Alasan Kenapa Mobil Bekas Taksi Sebaiknya Tidak Dibeli</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pernah meningkatkan status perkara Yosi dan Eddy Hiariej ke tahap penyidikan. Bahkan, Yosi dan Eddy Hiariej serta Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, status tersangka ini dinyatakan gugur setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan dari Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yosi lantas megajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Helmut ke PN Jakarta Utara pada 7 Februari 2024.&nbsp;Gugatan ini dilayangkan lantaran Helmut disebut mengingkari perjanjian dengan Yosi terkait honorarium fee lawyer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan yang dilayangkan ke PN Jakarta Utara bukan sekedar wanprestasi, tapi perbuatan melawan hukum. Sebab, perkara Yosi dan Helmut bermulanya dari hubungan keperdataan antara advokat dengan klien.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam gugatan ini, Yosi menjabarkan bahwa dirinya telah menangani sejumlah perkara dari Helmut yang bukan hanya perkara hukum tapi juga perkara hukum non litigasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas pengingkaran perjanjian antara klien dan kuasa hukum ini, Yosi menggugat haknya sebagai advokat kepada Helmut Hermawan lantaran mengalami kerugian materiil dan immateriil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Sugeng, bila gugatan perdata dikabulkan dan ada pelaporan pidana yang dilayangkan diproses, maka bukan tidak mungkin hal ini dapat berpengaruh pada proses dugaan korupsi di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng berpandangan, lembaga antikorupsi tengah menunggu seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Pasalnya, jika tidak hati-hati, KPK itu bisa saja digugat praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPK kan dalam posisi memproses dugaan korupsinya sementara ada proses lain di perdata, bisa saja proses di KPK menunggu agar ada kepastian karena berpotensi digugat praperadilan lagi,&rdquo; tegas Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu pengacara Helmut Hermawan, Resmen Kadapi mengaku belum mengetahui adanya pelaporan terhadap kliennya. Sebab, Helmut masih menyiapkan diri untuk menghadapi gugatan perdata Yosi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika benar klien kami dilaporkan kembali, saya rasa itu sangan emosional sekali, karena klien kami tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan," pungkas Resmen.</div>

Ketua PWI Sugeng Teguh Santoso menghormati langkah hukum yang dilakukan advokat Yosi Andika Mulyadi terhadap Helmut Hermawan.

Orang Dekat Eks Wamenkumham Polisikan Helmut Hermawan, IPW Hormati Langkah Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/JKT-1-DEMI-INDONESIA-CERDAS-MEMILIH-FED-5JPG-123367047.jpg" alt="Dari Kiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budie Arie Setiadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Ginting Kabarhakam Mabes Polri Komjen Fadil Imran saat Acara Demi Indonesia Cerdas Memilih di Jak" width="100%">
<figcaption>Dari Kiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budie Arie Setiadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Ginting Kabarhakam Mabes Polri Komjen Fadil Imran saat Acara Demi Indonesia Cerdas Memilih di Jak</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pers sudah membentuk Tim Seleksi Komite untuk membentuk Komite yang bertugas menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas alias Perpres Publisher Rights. Akhirnya, Tim Seleksi Komite ini akan menghasilkan Anggota Komite untuk mengawal Perpres tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Tim Seleksi Komite dibentuk oleh Gugus Tugas yang beranggotakan dari Dewan Pers dengan tiga konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugus tugas ini sendiri, katanya, sudah diaahkan pada 28 Februari lalu dengan Ninik sebagai ketuanya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2024, Tim Seleksi Komite untuk mengawal Perpres tersebut sudah dibentuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terpilih sebagai Tim Seleksi adalah Pak Toto Suryanto, Ibu Ninuk Pambudi yang mewakili unsur dari PWI, Pak Imam Wahyudi, Pak Bayu Wardana dan ibu Winda prawitasari," ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun yang bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi itu, kata Ninik, adalah Imam Wahyudi dengan Ninuk Pambudi sebagai sekretarisnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian anggotanya adalah Ibu Winda, kemudian 2 anggota yang lain," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait anggota Komite untuk mengawal Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sendiri, ia mengatakan akan berjumlah maksimal 11 orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang terdiri dari 5 orang perwakilan dari Dewan Pers yang bukan berasal dari perusahaan pers, 5 orang yang berasal dari penunjukan Kemenko Polhukam, dan satu orang dari perwakilan dari pemerintah," tandas Ninik.</div>

Tim Seleksi Komite dibentuk oleh Gugus Tugas yang beranggotakan dari Dewan Pers dengan tiga konstituen Dewan Pers, yaitu PWI, AJI, IJTI.

Dewan Pers Bentuk Komite Kawal Penerapan Perpres Public Rights

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Jokowidodo-2098241596.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden RI, Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau juga yang dikenal Publisher Rights. Ia mengatakan Perpres tersebut bertujuan untuk mendukung produk jurnalisme yang berkualitas. Mengutip Antara, Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Selasa (21/2), mengatakan, pengesahan Perpres Publisher Rights telah melalui perdebatan panjang. Wacana Perpres Publisher Rights telah menjadi perhatian penting pemerintah sejak HPN tahun lalu. "Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers," katanya. Berbagai aspirasi tersebut pun direspons pemerintah dengan memperhatikan berbagai implikasi yang timbul dari adanya Perpres Publisher Rights di Indonesia. &ldquo;Setelah mulai ada titik kesepahaman mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres tersebut," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014172952/hari-pers-nasional-2024-ketum-pwi-ajak-pelihara-dan-lestarikan-mangrove-kekayaan-indonesia">Hari Pers Nasional 2024 Ketum PWI Ajak Pelihara dan Lestarikan Mangrove Kekayaan Indonesia</a> Jokowi pun mengatakan perpres tersebut bukan untuk mengatur konten pers akantetapi mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas. "Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," katanya. Dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tersebut kerjasama platform digital dengan perusahaan pers diatur dalam Pasal 7. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dituangkan dalam perjanjian. Pasal 7 ayat (2) menyatakan kerjasama dimaksud berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita dan/atau bentuk lain yang disepakati. Sedangkan pada pasal 7 ayat (3) dinyatakan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Perpres juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, dalam hal terjadi sengketa antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, para pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014130996/pwi-pusat-dan-kip-mantapkan-kerja-sama-bidang-informasi">PWI Pusat dan KIP Mantapkan Kerja Sama Bidang Informasi</a> Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan penyelesaian sengketa dilaksanakan secara independen sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu perpres juga mengatur kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas salah satunya dengan tidak memfasilitasi komersialisasi konten berita yang tidak sesuai undang-undang. Perpres juga mengatur pembentukan sebuah komite oleh Dewan Pers yang menangani kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Komite tersebut bertugas memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Komite terdiri dari perwakilan Dewan pers, kementerian dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers. Pendanaan komite bersumber dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan negara dan bantuan lain sesuai ketentuan undang-undang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, mengatakan, pihaknya menyambut baik perpres tersebut dan dapat memberikan manfaat bagi kondisi bisnis perusahaan media. "Kalau perusahaannya nanti membaik secara ekonomi dengan hadirnya Perpres itu, kami tentu sebagai organisasi wartawan menyambut baik ini karena tentu nantinya ada perbaikan kualitas (hidup) pada wartawan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013698940/momen-prabowo-lepaskan-pin-dinas-kemhan-saat-diundang-sebagai-capres-oleh-pwi">Momen Prabowo Lepaskan Pin Dinas Kemhan Saat Diundang sebagai Capres oleh PWI</a> Ia berharap perusahaan media mendapatkan kesepakatan yang dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap produksi berita dan berpengaruh baik kepada bisnis media karena saat ini banyak platform digital melakukan praktik kurang imbang kepada perusahaan media. "Kalau nanti ada ikatan-ikatan baik itu untuk satu perusahaan atau berkelompok konten-konten mereka dibayarkan kan bagus," kata Hendry. Sambutan baik juga diberikan oleh pengamat dan akademisi di bidang media dan jurnalisme Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat. Ia mengatakan Perpres Publisher Rights dapat mempertahankan semangat dan kualitas jurnalisme di Indonesia. "Saya kira ini penting juga supaya media, khususnya konten jurnalisme, itu juga mendapatkan apresiasi yang relatif baik gitu, ya, karena supaya mereka juga dengan apresiasi yang baik terhadap produknya bisa mendorong kualitas jurnalisme itu sendiri," ujarnya. Ia menuturkan keberlangsungan media dan kualitas produk jurnalistik saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ia berharap dengan adanya Perpres Publisher Rights bukan hanya mewujudkan jurnalisme berkualitas dan keberlangsungan saja melainkan juga profesionalisme. &ldquo;Juga menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan profesionalisme kerja jurnalistik, profesionalisme kerja jurnalis," harapnya. &nbsp;***

Presiden RI, Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024, PWI beri tanggapan.

Tanggapan PWI dan Pengamat Usai Presiden Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights yang Atur Platform Digital dan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/18/WhatsApp-Image-2024-02-17-at-215305-1360707989.jpg" alt="KLHK bersama PWI tanam mangrove bersama di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk Jakarta." width="100%">
<figcaption>KLHK bersama PWI tanam mangrove bersama di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lakukan penanaman mangrove bersama di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk Jakarta. Penanaman Mangrove itu memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2024, yang rangkaiannya diselenggarakan di Jakarta pada 17-20 Februari dengan tema Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa. Bersama Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun, Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat H Ilham Bintang, Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, dan jajaran PWI Daerah sekitar 75 orang, Menteri LHK Siti Nurbaya menanam mangrove di area TWA Angke Kapuk. Kawasan itu merupakan kawasan konservasi alam sekaligus pariwisata alam di bawah kelola Balai Konservasi DKI Jakarta KLHK, seluas 99,82 hektare di utara Jakarta. &rdquo;Menanam mangrove kali ini karena kita tahu bersama mangrove Indonesia merupakan mangrove terluas di dunia yang mencakup sekitar 23 persen dari keseluruhan luas mangrove dunia,&rdquo; ujar Menteri LHK Siti Nurbaya. Menurut dia, pers itu sangat penting bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk kehidupan. Secara teori peran pers antara lain sebagai story teller, social control, dan event shape. &rdquo;Tiga hal tersebut yang bisa memberikan pengaruh terhadap apa yang bisa dan akan terjadi dalam suatu negara. Jadi peran pers sangat-sangat penting,&rdquo; tutur Menteri Siti. Menteri Siti juga mengingatkan para jajarannya untuk terus menjalin hubungan baik dengan insan pers. Sebab, birokrasi harus akuntabel jadi harus dikontrol salah satunya oleh pers. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, jajarannya di KLHK mengapresiasi kolaborasi dan sinergitas antara Sekretariat Jenderal KLHK dengan para jurnalis yang tergabung dalam PWI. Sebagai, contohnya kegiatan KLHK dengan PWI menanam mangrove. &rdquo;Kegiatan ini bukan hanya sekadar penanaman mangrove, namun juga merupakan ajang saling bertukar pandangan. Di satu sisi apa yang menjadi visi, apa yang sedang digagas, dilaksanakan dan diperjuangkan untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Di sisi lain juga kami mengenali kesempatan, dukungan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup bersama para wartawan Indonesia,&rdquo; jelas Bambang. Sementara itu Ketua PWI Hendry CH Bangun merasa sangat tersanjung dengan diajak serta insan pers dalam menyukseskan kegiatan menanam pohon terutama mangrove yang menjadi salah satu kekayaan Indonesia. Upaya pengelolaan lingkungan penting. Upaya KLHK dalam menjaga lingkungan dan hutan Indonesia perlu disuarakan lebih luas lagi agar diketahui publik. &rdquo;Kami melihat ini sudah baik, tetapi ini belum banyak diketahui masyarakat. Ini tugas kami untuk memberitakan keberhasilan-keberhasilan upaya pemerintah, khususnya juga pada upaya perlindungan alam yang baik bagi kehidupan masyarakat,&rdquo; ujar Hendry CH Bangun. Ketua Umum PWI berencana mengangkat dan mendorong lebih jauh tentang kesadaran akan kondisi alam Indonesia yang indah dan hebat. Hal itu untuk dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. &rdquo;Harus ada upaya pelembagaan dan pemahaman di masyarakat secara lebih luas, dan akan dipertimbangkan PWI untuk terus bersama mengajak masyarakat secara konsisten untuk cinta alam dan cinta mangrove Indonesia,&rdquo; papar Hendry CH Bangun.

KLHK dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lakukan penanaman Mangrove bersama di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk Jakarta Utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pwi

Berita Terkini