<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422092215_IMG_0056JPG-3050398885.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta, Senin (22/4)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta, Senin (22/4)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tindakan KPU yang langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat calon presiden dan wakil presiden, tanpa mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 dinilai tidak melanggar hukum.</p> <p>Ihwal adanya hal ini dikatakan hakim konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangan putusan, terkait dalil permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bahwa adanya dugaan pelanggaran oleh KPU karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023.</p> <p>&ldquo;Karena apabila Termohon (KPU) tidak langsung melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,&rdquo; kata Arief dalam sidang pembacaan putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (22/4).<br /><br />Berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim konstitusi menyatakan KPU telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ditegaskan pula, putusan MK bersifat final dan mengikat.<br /><br />Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menguraikan, KPU pada tanggal 17 Oktober 2023 atau satu hari setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibacakan telah mengirim surat kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK tersebut.<br /><br />Menurut Mahkamah, langkah KPU itu menunjukkan adanya inisiatif untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon.<br /><br />&ldquo;Sehingga menurut penalaran yang wajar, seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan Termohon (KPU) dalam membuat dan menyerahkan surat a quo sebagai salah satu tindakan segera menetapkan Putusan MK Nomor 90,&rdquo; ucap Enny.<br /><br />Kemudian, KPU telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR pada tanggal 23 Oktober 2023 mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi, surat diberikan saat DPR menjalani masa reses, sehingga rapat konsultasi tidak dapat diagendakan.<br /><br />&ldquo;Meskipun Termohon (KPU) selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan MK yang dapat mempengaruhi norma berkaitan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, namun demikian Termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,&rdquo; kata Arief.<br /><br />Diketahui, MK membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 08.59 WIB sebagai penanda dimulainya sidang sengketa pilpres tersebut.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014564092/saat-pedagang-tikar-merayu-pendemo-di-mk-untuk-beli-dagangannya-duduk-manis-demi-anies">Saat Pedagang Tikar Merayu Pendemo di MK untuk Beli Dagangannya: Duduk Manis, Demi Anies!</a></strong><br /><br />Adapun gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.<br /><br />Dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.<br /><br />Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.</p>

Karena apabila Termohon (KPU) tidak langsung melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, justru  mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu

Meski Tak Ubah PKPU 19/202, MK Nilai KPU Tak Melanggar Hukum 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/Pedagang-tikar-974451491.jpg" alt="Pedagang tikar saat menjajakan barang dagangannya ke para pendemo di depan Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Pedagang tikar saat menjajakan barang dagangannya ke para pendemo di depan Gedung MK</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Berkumpulnya ribuan massa yang melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, membuat para pedagang menjajakan dagangannya mulai dari makanan-minuman, kacamata, hingga tikar untuk tempat duduk.&nbsp;</p> <div dir="auto">Para pedagang itu berlomba menjajakan dagangannya dengan penuh semangat. Di antara mereka, ada salah satu pedagang tikar yang menjajakan dagangannya dengan unik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat kebanyakan massa aksi merupakan pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, pedagang yang merupakan ibu-ibu itu pun menawarkan dagangannya dengan embel-embel nama Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sambil mengangkat alas duduk berwarna krem dari karung itu, ibu yang mengenakan kacamata hitam itu berteriak menjajakan dagangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Duduk manis, demi Anies. Duduk manis, demi Anies," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teriakan uniknya itu menyita perhatian di tengah teriakan pedagang lain. Beberapa massa aksi yang tertarik kemudian tampak menghampiri si ibu. Tak langsung membeli, mereka tampak bercengkrama terlebih dahulu sebelum akhirnya si ibu menerima sejumlah uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan PHPU atau sengketa hasil Pilpres 2024, pada Senin (22/4). Sidang akan digelar secara terbuka, yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pukul 09.00 WIB untuk dua perkara sekaligus," ucap juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Minggu (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014564051/tak-temukan-intervensi-jokowi-mk-nyatakan-pencalonan-gibran-sebagai-cawapres-tetap-sah">Tak Temukan Intervensi Jokowi, MK Nyatakan Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Tetap Sah </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembacaan putusan sengketa Pilpres akan dilakukan dalam satu ruangan yang sama. MK akan memutuskan dua perkara yang sebelumnya diajukan oleh pemohon satu, yakni kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pemohon dua kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sambil mengangkat alas duduk berwarna krem dari karung itu, ibu yang mengenakan kacamata hitam itu berteriak menjajakan dagangannya.

Saat Pedagang Tikar Merayu Pendemo di MK untuk Beli Dagangannya: Duduk Manis, Demi Anies!

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada, Senin (22/4) harus memenuhi rasa keadilan publik. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman.</p> <div>"Saya berharap hakim MK mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan, sehingga memenuhi rasa keadilan publik," kata Airlangga dikutip dari Antara, Minggu (20/4).</div> <p><br />Dikatakan Airlangga, jika dalam putusannya nanti, MK menyatakan benar terjadi intervensi aparat dan politisasi bantuan sosial saat Pilpres 2024 sesuai bukti dan fakta hukum, maka terjadi pelanggaran berat yang bertentangan dengan landasan etika bernegara, dan rujukan tertinggi hukum di Indonesia yakni sila ke-4 Pancasila.<br /><br />"Pada sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tekanannya bagaimana rakyat dalam dimensi kerakyatan bisa menghasilkan hikmah kebijaksanaan? Hal itu terjadi apabila dalam suara republikanisme, jika suara rakyat tidak dibelenggu dominasi oleh kuasa material dan kuasa politik," ujarnya.<br /><br />Jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, lanjut dia, ini yang disebut sebagai kemerdekaan yang bebas dari dominasi. Hanya dengan itulah suara rakyat akan menghasilkan, oleh bahasa para pendiri bangsa disebut hikmah kebijaksanaan.<br /><br />"Politisasi bansos maupun intervensi aparat adalah bentuk dominasi material, dan dominasi politik yang menghalangi rakyat untuk menghasilkan terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan," ujarnya.<br /><br />Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya gugatan PHPU yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah memasuki babak terakhir.<br /><br />Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan putusannya perihal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada awal pekan depan yaitu Senin 22 April 2024.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014562285/mk-jamin-isi-putusan-hasil-sidang-sengketa-pilpres-2024-tak-akan-bocor-ke-publik">MK Jamin Isi Putusan Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor ke Publik</a></strong><br /><br />Sementara, berdasarkan hasil penetapan KPU RI, pasangan Prabowo-Gibran meraih total 96.214.691 suara. Sedangkan Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara, kemudian Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara.<br /><br />Pasangan Prabowo-Gibran pun ditetapkan KPU RI sebagai pemenang. Hal itu tertuang di dalam surat keputusan lembaga tersebut dengan Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.<br />&nbsp;</p>

Saya berharap hakim MK mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan

Putusan PHPU Pilpres oleh MK Diminta Harus Penuhi Rasa Keadilan Publik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/20240405104406_IMG_8618JPG-3337663752.jpg" alt="Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstistusi (MK) menjamin hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait isi putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. MK telah menerapkan serangkaian pengamanan dalam mengawal jalannya RPH konstitusi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini kita sudah menerapkan mekanisme pengamanan dalam arti itu ya, dalam arti supaya ketertutupan kerahasiaan RPH itu betul-betul terjamin," kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Minggu (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar menekankan, tidak boleh sembarangan orang hadir ke dalam RPH konstitusi. Bahkan, dirinya sendiri pun sampai saat ini tak mengetahui isi dari putusan sengketa hasil Pilpres 2024, yang akan secara resmi dibacakan pada Senin (22/4) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah siapkan mekanisme, tidak boleh sembarangan orang hadir ada disitu, bahkan naik ke lantai itu pun tidak diperkenankan, tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi sejauh itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir apapun yang terjadi di ruang RPH itu dikonsumsi oleh orang luar sebelum pengucapan putusan," tegas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar mengutarakan, delapan hakim konstitusi akan membacakan isi putusan dan petimbangan sidang secara bergiliran. Nantinya, mereka akan menjelaskan secara rinci terkait musyawarah hakim yang dijalankan secara voting atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014562264/mk-benarkan-anwar-usman-masih-pakai-fasilitas-ketua-mk-kecuali-rumah-dinas">MK Benarkan Anwar Usman Masih Pakai Fasilitas Ketua MK, Kecuali Rumah Dinas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya kita nanti bisa baca itu didalam putusannya, saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang, seperti apa pembahasan, pengambilan keputusannya, tapi yang pasti aturan mengenai itu sudah pernah saya sampaikan, bagaimana kalau delapan hakim konstitusi mengalami suara yang sama, bukan deadlock ya, saya memastikan tidak akan deadlock, pasti akan ada pengambilan keputusan. Tapi, apapun itu mekanismenya sesuai dengan ketentuan itu, kita baru tahu nanti ketika pembacaan putusan," pungkas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sejauh ini kita sudah menerapkan mekanisme pengamanan dalam arti itu ya, dalam arti supaya ketertutupan kerahasiaan RPH itu betul-betul

MK Jamin Isi Putusan Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor ke Publik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/20240405104406_IMG_8618JPG-3337663752.jpg" alt="Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, pada Senin (22/4) besok. MK akan menggelar sidang pembacaan putusan, sekitar pukul 09.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga telah mengirimkan surat undangan kepada pihak pemohon yakni kubu 01 dan 03, serta pihak termohon KPU dan Bawaslu, dan pihak terkait kubu 02.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Panggilannya sama pukul 09.00 WIB di ruang sidang pleno," kata juru bicara MK, Fajar Laksono kepada wartawan, Minggu (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar menjelaskan, MK tidak menggabungkan pembacaan putusan permohonan yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu pasangan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara terpihah. MK tidak menggabungkan putusan dua permohonan sengketa hasil Pilpres itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya ada dua putusan, dibacakan terpisah," tegas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK telah menyidangkan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dimohonkan kubu pasangan capres-cawapres 01 Anies-Muhaimin dan kubu pasangan capres-cawapres 03 Ganjar-Mahfud. MK telah menggelar proses persidangan itu dengan menghadirkan saksi-saksi dan ahli dari pihak pemohon, termohon dan terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014561472/dikenal-sebagai-kupu-kupu-sosial-berikut-5-zodiak-yang-piawai-dalam-kehidupan-sosial">Dikenal Sebagai Kupu-Kupu Sosial, Berikut 5 Zodiak yang Piawai dalam Kehidupan Sosial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, emlat menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut dihadirkan untuk bersaksi di persidangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka menjelaskan aturan dan anggaran penyaluran bansos, lantaran dipermasalahkan kubu 01 dan 03 selama proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Re</div>

MK juga telah mengirimkan surat undangan kepada pihak pemohon yakni kubu 01 dan 03, serta pihak termohon KPU dan Bawaslu, dan pihak terkait

MK Akan Bacakan Putusan Permohonan Anies dan Ganjar Terkait Sengketa Pilpres Secara Terpisah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PRABOWO-SANDI-AKAN-MENGADU-KE-MK-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar sidang putusan sengketa Pilpres yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, usai putusam MK tersebut, pasangan nomor urut 02 akan menggelar konfrensi pers terkait sikap resminya.<br /> <br /> "Na‎nti secara resmi akan menyampaikan statement setelah diumumkan pembacaan putusan," ujar Dahnil saat ditemui di kediama Prabowo di Jakarta, Kamis (27/6).<br /> <br /> Menurut Dahnil, sebelum adanya konferensi pers tersebut, Prabowo-Sandi akan mengundang partai koalisi. Nantinya konfrensi pers tersebut juga mengkonfirmasi apa langkah politik selanjutnya Prabowo-Sandi dan juga nasib partai koalisi.<br /> <br /> ‎"Bicara tentang keputusan keputusan politik berikutnya," katanya.<br /> <br /> Terpisah, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso membenarkan akan adanya rapat membahas masalah Koalisi Adil Makmur. Saat ini sudah ada masukan-masukan misalnya partai-partai pendukung Prabowo-Sandi tetap menjadi oposisi.<br /> <br /> "Banyak yang mendorong (partai pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi). Karena ini bisa membangun demokrasi yang hebat," ujar Priyo.<br /> <br /> Namun demikian Priyo mengatakan, ada juga yang mengusulkan untuk menjadi oposisi keputusannya diserahkan kepada masing-masing partai koalisi. Apakah akan tetap bersama Prabowo-Sandi atau sebaliknya.<br /> <br /> "Ada pikiran-pikiran diserahkan kepada partai masing-masing. Nah itu juga pandangan yang tidak salah," pungkasnya.<br /> <br /> Sampai saat ini berdasarkan pantauan <em>JawaPos.com</em>, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah hadir di Rumah Kertanegara. Setelah itu disusul Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Kemudian Anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini.

Usai Putusan MK, Prabowo-Sandi Gelar Konpers Tentukan Nasib Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SIDANG-LANJUTAN-PHPU-DI-MK-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, pihaknya bersyukur proses persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Oleh karena itu, MUI mengapresiasi kepada semua pihak, khususnya pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. <br /> <br /> Ini karena hal tersebut bukan saja merupakan bentuk kesadaran konstitusional dan sikap kenegarawanan yang sangat terpuji. "Lebih dari itu proses penyelesaian sengketa melalui hukum juga memberikan pembelajaran masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat, dewasa dan bermartabat," ujar Zainut Tauhid kepada wartawan, Rabu (26/6).<br /> <br /> Menurut Zainut, MUI mencermati dengan seksama bahwa proses persidangan di MK berjalan dengan lancar, tertib dan menjujung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, independensi, keterbukaan dan profesional. <br /> <br /> Oleh karena itu, MUI mengimbau kepada semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada para hakim mahkamah untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, jujur dan penuh tanggung jawab baik kepada bangsa, negara maupun kepada Allah SWT.<br /> <br /> Lebih lanjut Zainut mengatakan, MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keihlasan, karena putusan MK bersifat final dan mengikat. <br /> <br /> "Putusan mahkamah harus dimaknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan Pilpres," ungkapnya.<br /> <br /> MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusifitas dan tidak melakukan aksi kekerasan dan tindak pelanggaran hukum lainnya. Tetap mengedepankan sikap santun, damai, dan akhlakul karimah dalam menyampaikan tuntutan aspirasinya.<br /> <br /> "Marilah kita kembali merajut persaudaraan kebangsaan yang selama ini sempat terkoyak akibat perbedaan pilihan politik, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan diridoi Allah," pungkasnya.<br /> <br /> Sekadar informasi, Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyatakan sembilan hakim MK telah menyelesaikan rapat permusyawarat hakim (RPH) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Dengan demikian MK memajukan pembacaan putusan pada Kamis (27/6) mendatang.<br /> <br /> Fajar menjelaskan, majelis hakim konstitusi telah siap membacakan gugatan Pilpres 2019. Pihaknya akan segera memberi tahu kepada pihak pemohon yakni kubu Prabowo-Sandi, termohon yakni KPU dan terkait kubu Jokowi-Ma'ruf.

MUI Imbau Semua Pihak Terima Putusan MK dengan Ikhlas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sidang-phpu-der-selasa-18.jpg" alt="Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.  (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.  (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Hasil sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal diputus lebih cepat. Pihak MK menyatakan telah menyelesaikan rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.<br /> <br /> Semula putusan itu dijadwalkan pada Jumat (28/6) mendatang. Karena RPH sudah selesai, maka pembacaan putusan dilakukan pada Kamis (27/6) mendatang.<br /> <br /> "RPH hari ini udah selesai. Iya benar putusan dimajuin tanggal 27. Itu bukan dimajuin, memang paling lambat tanggal 28," kata Fajar saat dikonfirmasi, Senin (24/6).<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BW-Sidang-Pilpres-Miftah.jpg" alt="Ketua tim hukum BPN 02 Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto (tengah) mengikuti sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua tim hukum BPN 02 Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto (tengah) mengikuti sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>  Ketua tim hukum BPN 02 Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto (tengah) mengikuti sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)<br /> <br /> Fajar menjelaskan, majelis hakim konstitusi telah siap membacakan gugatan Pilpres 2019. Dengan pihak MK segera memberi tahu kepada pihak kubu Prabowo-Sandi (pemohon), KPU (termohon), dan kubu Jokowi-Ma'ruf (pihak terkait). "Hari ini pemberitahuan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait sudah dikirim," terang Fajar.<br /> <br /> Di pihak lain, Titi Anggraini, direktur eksekutif Perludem meminta semua pihak untuk siap penerima apapun putusan hakim. Elite politik pun diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang memprovokasi.<br /> <br /> "Semua pihak harus menerima dengan lapang dada hasil putusan MK. Putusan MK memang tidak bisa memuaskan semua pihak, namun itu adalah konsekuensi dari praktik demokrasi," ucap Titi.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/FOTO-BOKS_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-2-750x395.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Dua Pengacara dari Pihak Termohon mengapit Komisioner KPU Ilham Saputra (2kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (2kiri) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)<br /> <br /> Begitu juga dengan masyarakat, yang sangat penting untuk menerima putusan MK dan siap melanjutkan fokus mengawasi pemerintahan dan parlemen terpilih agar memenuhi janji-janji politik dan program-programnya.<br /> <br /> "Kontrol rakyat tidak boleh berhenti di bilik suara. Harus dilanjutkan dengan pengawasan atas kinerja para pejabat terpilih dalam proses pemilu supaya bekerja benar, transparan, dan akuntabel kepada publik."

Rapat Hakim Selesai, MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Putusan Sengketa Pilpres 2019 akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (28/6). Oleh sebab itu, aparat gabungan dari TNI-Polri bersiaga di sekitaran MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Apalagi, ditakutkan akan terjadi aksi massa jelang putusan tersebut.<br /> <br /> Aparat kepolisian memastikan tidak akan memperbolehkan aksi apapun digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019. Larangan itu bukan hanya berlaku seluruh elemen 212 saja, melainkan juga berlaku untuk siapapun, tanpa terkecuali.<br /> <br /> “Tidak boleh melaksanakan demo atau kegiatan mobilisasi massa di depan MK,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, seperti dilansir <em>PojokSatu.id (Jawa Pos Group)</em>, Senin (24/6).<br /> <br /> Akan tetapi, pihaknya menekankan bwah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap bisa dilakukan, yakni di sekitaran bundaran patung kuda. Dedi juga mengimbau agar jangan sampai ada mobilisasi massa ke MK.<br /> <br /> Alasannya, wilayah tersebut harus steril dari kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan dapat menggangu jalannya sidang. Terlebih, MK memiliki waktu yang terbatas untuk membuat keputusan. “Kami dan TNI harus menjamin kegiatan sidang di MK berjalan aman,” ucap Dedi.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-SUPERHERO-TOLAK-KERUSUHAN-SIDANG-MK-FED-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  SUPERHERO TOLAK KERUSUHAN SIDANG MK. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)<br /> <br /> Polda Metro Jaya akan menggelar razia untuk mencegah massa dari luar daerah ke Jakarta, jelang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, putusan itu akan diketok pada Jumat (28/6) mendatang.<br /> <br /> “Nanti, kita akan melaksanakan kegiatan razia gabungan ya, bukan hanya dari Direktorat Lalu Lantas saja, tetapi akan ada beberapa fungsi lain. Termasuk juga, instansi yang lain,” ungkap Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf..<br /> <br /> Dalam razia itu, kata Yusuf, polisi akan menyaring massa dari luar daerah yang hendak masuk ke Ibu Kota. Mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas, akan diminta kembali ke daerah asalnya. “Kalau memang tujuannya enggak jelas, kita suruh kembali mereka,” tegasnya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-SUPERHERO-TOLAK-KERUSUHAN-SIDANG-MK-FED-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  SUPERHERO TOLAK KERUSUHAN SIDANG MK-FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS<br /> <br /> Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono meminta massa tidak menggelar demo saat putusan MK dibacakan. Dia menegaskan, segala bentuk aksi di jalan protokol seperti di depan Gedung MK, melanggar undang-undang (UU). Soalnya aksi itu bakal mengganggu ketertiban umum.<br /> <br /> Untuk diketahui, ajakan aksi di depan gedung MK itu beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial sejak beberapa hari lalu. Disebutkan, aksi tersebut bertajuk ‘Halal Bihalal Akbar 212’yang digelar mulai 24 Juni sampai 28 Juni.<br /> <br /> Disebutkan, bahwa aksi itu mengusung ‘Aksi Super Damai, Berzikir dan Berdoa serta Bersolawat Mengetuk Pintu Rahmat Di Seluruh Ruas Jalan Di Sekitar Mahkamah Konstitusi’. Dalam selebaran, juga dipampang sejumla nama seperti Abdullah Hehamahua, Ustaz Abdul Jabar, dan Ustaz Asep Syaripudin sebagai koordinator lapangan aksi tersebut.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pengamanan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)<br /> <br /> Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menyatakan, aksi yang akan digelar itu bertujuan Hakim Konstitusi bersikap adil dan independen serta secepatnya mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf.<br /> <br /> Novel juga mengklaim bahwa aksi dimaksud merupakan kegiatan damai. Akan tetapi, pihaknya membantah bahwa aksi demo tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Prabowo-Sandi.<br /> <br /> “Agendanya juga sama untuk menegakkan keadilan. Kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi, dengan pengawalan masyarakat. Jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa,” kata Novel kepada wartawan, Kamis (20/6) pekan lalu.

Putusan Sengketa Pilpres 2019, Polisi Larang Mobilisasi Massa ke MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan sengketa pilpres

Berita Terkini