<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/nanaaa-1156073920.jpeg" alt="Eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi berbincang dengan Ibu Nadiem, Atika Algadrie di ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi berbincang dengan Ibu Nadiem, Atika Algadrie di ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1). (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjadwalkan sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019&ndash;2022. Sidang beragendakan pembacaan putusan sela terhadap terdakwa Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Putusan sela tersebut akan menentukan kelanjutan proses hukum perkara dimaksud, termasuk menilai keberatan atau eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh pihak terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Menariknya, mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, turut menghadiri persidangan Nadiem. Selain itu, turut hadir para pesohor di antaranya Christine Hakim, Jajang C Noer, Saykoji, Mira Lesmana, hingga Asmara Abigail. Terlihat juga kedua orang tua Nadiem, Atika Algadrie dan Nono Anwar Makarim, yang selalu setia menghadiri sidang dugaan korupsi sang anak. Bahkan, Ira Puspadewi sempat berbincang dengan Ibu Nadiem, Atika Algadrie di ruang persidangan. Ira tampak duduk berseblaham dengan Atika di bangku pengungjung sidang. Ira mengaku, dirinya sengaja hadir untuk memberikan support terhadap Nadiem. Ia menyatakan, dirinya merupakan sahabat dari Atika. "Datang sebagai teman ibu Nadiem, sudah lama berteman," kata Ira di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1). Dalam perkara ini, Nadiem Anwar Makarim didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Perbuatan tersebut dilakukan Nadiem bersama sejumlah pihak, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan. Selain itu, Jaksa juga mendakwa Nadiem memperkaya diri sendiri senilai Rp 809,59 miliar yang diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Atas perbuatannya, Nadiem Makarim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, turut menghadiri persidangan Nadiem.

Momen Ibunda Nadiem Makarim Berbincang dengan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi saat Hadiri Sidang Putusan Sela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/IMG_0315JPG-2111084270.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan akan menghadiri pembacaan putusan etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK besok Jumat (6/9). Pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik itu sempat tertunda akibat gugatan yang dilayangkan Nurul Ghufron ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. "Insya Allah hadir," kata Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (5/9). Ghufron menyatakan dirinya sudah menerima undangan dari Dewas KPK. Ia pun akan menghormati apapun putusan yang akan dibacakan oleh Dewas KPK. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris sebelumnya menyatakan bakal tetap menggelar pembacaan putusan etik terhadap Nurul Ghufron, meski yang bersangkutan tidak hadir. "Pak NG hadir atau tidak hadir, sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik bagi yang bersangkutan jalan terus," ujar Syamsuddin dikonfirmasi, Rabu (4/9). Syamsuddin mengaku belum menerima konfirmasi terkait rencana kehadiran Nurul Ghufron. "Belum," ungkap Syamsuddin. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebelumnya menolak gugatan yang diajukan oleh Nurul Ghufron terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Atas putusan ini, Dewas KPK berencana membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Nurul Ghufron, pada Jumat (6/9) mendatang. &ldquo;Dalam penundaan: Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 20 Mei 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Etik atas nama terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024,&rdquo; demikian dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (3/9). Majelis hakim PTUN Jakarta menerima eksepsi Dewas KPK tentang kompetensi absolut pengadilan. Gugatan yang diajukan Nurul Ghufron itu diadili oleh ketua majelis hakim Irvan Mawardi dengan anggota Yuliant Prajaghupta dan Ganda Kurniawan, serta paniteta pengganti Risma Hutajulu. &ldquo;Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,&rdquo; imbuh hakim. Pembacaan putusan etik terhadap Nurul Ghufron itu sempat ditunda. Karena putusan sela PTUN Jakarta memerintahkan Dewas KPK untuk menunda pemeriksaan etik terhadap Nurul Ghufron. Putusan sela itu keluar bersamaan dengan proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024&ndash;2029. Ghufron termasuk ke dalam 40 orang capin KPK yang sampai saat ini masih bertahan dalam seleksi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memastikan akan menghadiri pembacaan putusan etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK besok Jumat (6/9).

Besok Dewas KPK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik di Jakarta, Nurul Ghufron Pastikan Hadir   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-2JPG-1252415249.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Albertina Ho</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) belum bisa memutus dugaan pelanggaran etik wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sebab, belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait perkara yang diajukan Nurul Ghufron. Karena itu, Anggota Dewas KPK Albertina Ho meminta majelis hakim untuk segera memutuskan perkara yang diajukan oleh Nurul Ghufron. Albertina mengaku curiga ada indikasi memperlambat pembacaan putusan di PTUN Jakarta. Sehingga Dewas KPK sulit untuk membacakan putusan etik terhadap Nurul Ghufron. &ldquo;Kami melihat ada indikasi memperlambat persidangan. Karena masuknya pembuktian, pihak penggugat (Nurul Ghufron) sendiri yang menggugat tidak siap dengan pembuktian," kata Albertina di kantor Indonesia Corrruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (15/8). Albertina menegaskan, pihaknya telah siap untuk membuktikan di persidangan. Selain itu, Dewas juga telah siap untuk membacakan putusan etik Nurul Ghufron. "Sementara kami pihak tergugat justru siap dengan pembuktian,&rdquo; ujar Albertina. Albertina menjelaskan, perkara nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT yang digugat Nurul Ghufron sudah masuk tahap pembuktian. Sementara pada Selasa (20/8) pekan depan, sidang akan kembali digelar dengan agenda kesimpulan. &ldquo;Kami juga berharap hakim TUN segera memutuskan masalah ini sehingga ada kejelasan. Karena ada putusan sela dari Pengadilan TUN yang mengakibatkan putusan etik terhambat untuk dibacakan,&rdquo; cetus Albertina. Sebelumnya, PTUN Jakarta menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Dewas KPK untuk menunda proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik Ghufron. Ghufron saat ini masuk dalam daftar 40 calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tertulis oleh panitia seleksi (Pansel). Nurul Ghufron akan mengikuti tahap penilaian profil atau profile assesment pada 28&ndash;29 Agustus 2024.&nbsp;

Dewas KPK belum bisa putuskan dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron, Albertina Ho curiga ada indikasi memperlambat sidang di PTUN.

Dewas KPK Belum Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron, Albertina Ho: Ada Indikasi Perlambat Sidang di PTUN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dindin Kamaludin bisa bernapas lega. Kamis (12/10) mantan perwira TNI dengan pangkat terakhir letnan kolonel itu dibebaskan dari dakwaan korupsi. Majelis hakim dalam putusan selanya menilai dakwaan terhadapnya tidak bisa diterima. Dindin didakwa melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara Rp 1,2 miliar. Modusnya menawarkan proyek pembangunan perumahan prajurit senilai Rp 23,7 miliar ke PT Sier Puspa Utama (SPU). Perusahaan pelat merah itu lantas menyerahkan uang muka ke Ikhwan Nursyujoko, terdakwa lain, selaku perwakilan PT Neocelindo Inti Beton Bandung (NIBB) sebagai kontraktor. Namun, proyek yang ditawarkan ternyata tidak ada. Sidang berlangsung dengan tiga agenda sekaligus. Agenda pertama pembacaan eksepsi kedua terdakwa. Dindin dan Ikhwan diwakili pengacara masing-masing. Pengacara Dindin, Timur Ibnu Hamdani, meminta majelis hakim membebaskan kliennya. &rsquo;&rsquo;Masa penahanan maksimal 200 hari. Perhitungan kami sudah 219 hari,&rdquo; ujarnya. Ibnu menilai persidangan tidak bisa diteruskan. Perkara itu diklaim jaksa sebagai kasus koneksitas. &rsquo;&rsquo;Satu dari dua hakim anggota seharusnya berasal dari militer,&rdquo; tuturnya. Namun, syarat itu tidak terpenuhi karena tiga hakim yang memimpin persidangan tidak berlatar militer. Jaksa Triyono kemudian menjawab eksepsi kedua terdakwa. Di antaranya, terkait masa penahanan yang disebut dalam eksepsi melebihi batas waktu. Batas waktu penahanan disebut masih kurang empat hari. Dakwaan juga diklaim cermat dan jelas. Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suardhita selanjutnya membacakan putusan sela. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi terdakwa. &rsquo;&rsquo;Menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa diterima,&rdquo; kata Suardhita. Hakim juga meminta jaksa segera membebaskan kedua terdakwa dari tahanan. Pertimbangan lain adalah tidak adanya tanda tangan oditur militer pada surat dakwaan. Padahal, perkara koneksitas seharusnya melibatkan pihak militer. Suardhita menambahkan, berkas perkara terdakwa akan dikembalikan pengadilan kepada jaksa. Jaksa tetap berwenang kembali memprosesnya. &ldquo;Dakwaan yang ini otomatis ditutup dengan putusan sela,&rdquo;&nbsp;ungkapnya.&nbsp;(edi/c7/ai)

Dindin Kamaludin bisa bernapas lega. Kamis (12/10) mantan perwira TNI dengan pangkat terakhir letnan kolonel itu dibebaskan dari dakwaan.

Dakwaan Tidak Lengkap, Mantan Letkol Bebas dari Dakwaan Korupsi Proyek Perumahan Prajurit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73416_92725_Prasetio-Edi-Marsudi.jpg" alt="Prasetio Edi Marsudi" width="100%">
<figcaption>Prasetio Edi Marsudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim persidangan kasus penistaan agama menolak eksepsi terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sidang lanjutan akan digelar kembali pada Selasa depan (3/1), atau pada awal tahun 2017. Dalam persidangan ketiga dengan agenda putusan sela yang berlangsung di gedung bekas PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, majelis hukum memutuskan persidangan Ahok selanjutnya akan digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dimana, majelis hakim telah menolak eksepsi yang diajukan Gubernur DKI non aktif itu. Terkait hal itu, Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi terlihat raut wajah kecewa. Meski demikian, dia mengatakan tetap menghormati proses hukum yang ada. &quot;Kita hargai proses hukum itu,&quot; ucap Prasetio usai persidangan di bekas gedung PN Jakpus, Selasa (27/12). Soal sidang yang dipindahkan, politisi PDIP itu pun pasrah. Menurut dia, hal tersebut bukanlah masalah. &quot;Tidak masalah kalau memang sidang dipindah. Udah ya,&quot; tandas Prasetio. (elf/JPG).

Ketua Tim Pemenangan Ahok Hargai Keputusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73414_92723_Ahok-5.jpg" alt="Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi atau nota keberatan tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama terkait mekanisme peringatan keras pada perbuatan penistaan agama. Ahok, sapaan Basuki, merupakan terdakwa kasus dugaan penistaan agama. &quot;Menimbang bahwa dakwan pertama pasal 156 huruf A KUHP yang merupakan pasal baru dari pasal 4 UU Nomor 1 PNPS 1965 tidak perlu melalui peringatan keras. Maka keberatan penasihat hukum tidak berdasar dan tidak beralasan hukum,&quot; ujar anggota majelis hakim dalam sidang putusan sela, Selasa (27/12). Dalam poin eksepsinya, tim kuasa hukum menyatakan bahwa dalam penerapan pasal 156 huruf a KUHP mengenai delik penodaan agama, harus melalui mekanisme peringatan keras terlebih dulu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Aturan tersebut dinilai masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang khusus dan paling lengkap mengatur tentang penodaan agama dan delik penodaan agama. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa dalil yang disampaikan penasihat hukum soal mekanisme tersebut tidak benar. Dalam ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 PNPS 1965 mengatur bahwa peringatan keras diberikan pada organisasi atau aliran kepercayaan yang mengeluarkan pernyataan bersifat permusuhan. Oleh karena itu, majelis hakim menilai ketentuan tersebut berlaku khusus bagi organisasi atau aliran kepercayaan dan tak berlaku bagi terdakwa. &quot;Menimbang bahwa apabila setelah mendapat peringatan, organisasi atau aliran kepercayaan masih terus melanggar pasal 1 maka yang bersangkutan dipidana selama-lamanya lima tahun,&quot; ucap anggota majelis hakim. Sebelumnya, majelis hakim menolak nota keberatan terdakwa perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan, dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum sehingga sidang dilanjutkan. (elf/JPG)

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Eksepsi Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73408_92717_demo-ahok-normal.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan massa yang menuntut penjarakan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi Jalan Gajah Mada. Jumlah mereka 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan pendukung Ahok. Berdasarkan pantauan, ratusan massa penjarakan Ahok memenuhi Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka mulai melakukan orasi-orasi yang menuntut penjarakan Ahok. Mereka juga membawa spanduk kecil yang ada gambar Ahok dan bertuliskan Penistaan Agama Perusak Persatuan Bangsa. Tampak, jumlah massa penjarakan Ahok lebih banyak dibandingkan sidang sebelumnya. Mereka bahkan memenuhi Jalan Gajah Mada sejak dari depan gedung PN Jakarta Utara hingga ke pertigaan Jalan Zainul Arifin. Sementara itu, di tengah-tengah depan gedung PM Jakarta Selatan, tampak puluhan anggota polwan yang menjaga pintu masuk pengadilan dengan disampingnya terdapat pula mobil taktis yang sekaligus memisahkan massa penjarakan Ahok dengan massa pendukung Ahok. Saat ini, massa pendukung Ahok pun telah hadir pula hendak memberikan dukungannya pada Ahok. Namun, jumlah massa Ahok tersebut hanya ada belasan orang saja. Mereka yang umumnya memakai baju kotak-kotak itu pun membawa spanduk lebar. Meski begitu, tampak situasi di depan gedung PN Jakarta Utara masih kondusif walau Jalan Gajah Mada disesaki massa yang mengawal jalannya persidangan dugaan kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok. (elf/JPG)

Massa yang Meminta Penjarakan Ahok Penuhi Jalan Gajah Mada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73407_92716_Ahok-sidang.jpg" alt="Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok saat sidang penistaan agama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok saat sidang penistaan agama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dipimpin Dwiyarso Budi Santiarto, menolak seluruh eksepsi yang diajukan penasihat hukum dan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pernyataan itu dikeluarkan majelis hakim melalui sidang putusan sela yang digelar di PN Jakarta Utara, hari ini, Selasa (27/12). Dengan begitu, maka persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok ini tetap berlanjut. &quot;Mengadili, satu, menolak terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya,&quot; ucap Hakim Dwiyarso dalam persidangan. &lrm;Kedua, lanjut dia, PN Jakarta Utara menyatakan berkas perkara atas nama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilanjutkan. &lrm;Putusan ini bukan tanpa sejumlah pertimbangan dari Majelis Hakim PN Jakarta Utara. Majelis hakim menilai, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) telah jelas dan cermat. Mendengar hal itu, para massa yang hadir ada yang bersorak sorai. Ada juga yang memperlihatkan raut kecewa. Hal ini sempat membuat Ketua Majelis Hakim mengulang pembacaan putusan. (elf/JPG)

Hakim Tolak Eksepsi Ahok, Sidang Penistaan Agama Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73398_92705_sidang-ahok4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini, &nbsp;Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.&nbsp; Sidang ketiga gubernur DKI Jakarta non-aktif itu beragendakan mendengar pembacaan putusan sela. &quot;Berdasarkan kajian kami terhadap sidang pertama dan kedua, majelis hakim sudah selayaknya secara tegas memutuskan untuk menolak eksepsi terdakwa dan Penasehat Hukum (PH)nya,&quot; kata Pedri Kasman, salah satu pelapor sekaligus Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Selasa (27/12). Pedri menambahkan, dengan alasan eksepsi terdakwa dan PH-nya telah masuk ke pokok perkara, dengan kata lain bukan lagi eksepsi tapi sudah mengarah ke pledoi (pembelaan).&nbsp; Eksepsi PH menunjukkan secara jelas dan nyata tidak memahami unsur dan dalil yang dimaksud pada pasal 156a KUHP.&nbsp; &quot;Penasihat hukum juga banyak menggunakan istilah dan kondisi yang tidak relevan atas dakwaan JPU. Atas dasar itu kami minta Majelis Hakim melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian,&quot; tegasnya. (elf/JPG)

Pelapor Ahok: Majelis Hakim Mesti Tolak Eksepsi dan Lanjutkan Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73394_92701_ahok-sidang-jpnn.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.&nbsp; Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan sela. Majelis Hakim akan menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan atau justru dihentikan. Terkait persidangan hari ini, tim penasihat hukum terdakwa Ahok &nbsp;menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim yang akan memberikan putusan. Meski begitu, mereka optimis bahwa eksepsi mereka atas dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Ahok akan diterima, sehingga majelis hakim memutuskan penghentian perkara. &quot;Saya tidak ingin mendahului sebelum majelis hakim memutuskan. Kita harus optimis, apapun yang kita lakukan, kann harus berdasarkan optimisme. Bagaimana hasilnya yah kita tunggu,&quot; ujar penasihat hukum Ahok, Sirra Prayuna saat dikonfirmasi, Selasa (27/12). Terkait adanya wacana pemindahan lokasi sidang, Sirra mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Dia mengaku di manapun lokasi sidang sama saja, yang terpenting bisa berjalan lancar tanpa gangguan. Namun, untuk sidang dengan agenda putusan sela ini, dia mengatakan bahwa sidang masih akan digelar di tempat yang sama dengan sidang sebelumnya. Yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kini tengah menempati Gedung eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. &quot;Ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu cukup, kami gak ada masalah. Bagi kami yang terpenting persidangan berjalan lancar, tertib, sesuai dengan tata tertib,&quot; kata dia. (elf/JPG)

Sidang Agendakan Putusan Sela, Kuasa Hukum Serahkan Kepada Majelis Hakim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan sela

Berita Terkini