<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas Ferdy Sambo. Dalam sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso kemarin (12/4), PT menyatakan bahwa judex facti dalam sidang di pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat secara hukum. Hal itu sesuai dengan penjelasan majelis hakim PT Jakarta dalam pertimbangan putusan yang dibacakan secara terbuka kemarin siang. Mereka menilai bahwa putusan judex facti dari perkara bernomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. dapat dikuatkan. Sementara itu, memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Sambo harus dikesampingkan. &rdquo;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; putus majelis hakim. Dalam putusan tersebut, Singgih mengungkapkan, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan Sambo. Bukan hanya menyebabkan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat kehilangan nyawa, Sambo juga dinilai membawa dampak besar terhadap banyak personel Polri. Sebagaimana terungkap dalam persidangan di PN Jaksel, tidak sedikit personel Polri yang terseret dalam perkara pembunuhan berencana di kompleks Polri Duren Tiga itu. Baik yang dinyatakan bersalah dalam kasus perkara pembunuhan berencana, perkara obstruction of justice, maupun pelanggaran etik. &rdquo;Majelis hakim tinggi juga membenarkan tentang hal itu,&rdquo; kata dia. Majelis hakim PT Jakarta turut memperhatikan fakta-fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama. Mereka menyebutkan, sepanjang pemeriksaan dalam sidang tersebut tidak terdapat fakta adanya usaha dari Sambo untuk melakukan klarifikasi kepada Yosua. &rdquo;Yang terjadi hanya langsung melakukan penembakan terhadap korban,&rdquo; ucap Singgih. Majelis hakim PT Jakarta juga melihat bahwa tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada Yosua tidak lantas membuat hubungan dengan lingkungan sekitarnya terganggu. &rdquo;Hal itu bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelang, pada saat kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Candrawathi antara 10&ndash;15 menit di kamar,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/HAKIM-PT-DKI-346030303.jpg" alt="BEBER FAKTA: Hakim ketua Singgih Budi Prakoso (tengah) bersama empat hakim anggota membacakan vonis banding Ferdy Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin (12/4)." width="100%">
<figcaption>BEBER FAKTA: Hakim ketua Singgih Budi Prakoso (tengah) bersama empat hakim anggota membacakan vonis banding Ferdy Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin (12/4).</figcaption>
</figure> Bahkan, mereka menyatakan, Yosua turut serta dalam rombongan Putri dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. &rdquo;Masih santai, bahkan bercanda di rumah kediaman Saguling di Jakarta,&rdquo; ungkap Singgih. Hingga detik-detik terakhir sebelum penembakan terjadi, majelis hakim berpandangan bahwa Yosua belum mengetahui kejadian yang dimaksud oleh Sambo. Itu ditunjukkan dengan teriakan bernada tanya yang keluar dari mulut Yosua beberapa saat sebelum timah panas dari pistol milik Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menghunjam tubuhnya. &rdquo;Bahkan, ketika menjelang penembakan, korban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi. Utamanya ketika berteriak, &rsquo;Ada apa, Pak. Ada apa, Pak,&rsquo;,&rdquo; beber majelis hakim. Bukan hanya putusan banding untuk Sambo, kemarin majelis hakim PT Jakarta juga membacakan putusan banding untuk tiga terdakwa lainnya. Yakni, terdakwa Putri Candrawathi, Kuat Ma&rsquo;ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Serupa dengan putusan untuk Sambo, majelis hakim PT Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel untuk tiga terdakwa itu. Sehingga Putri tetap diputus bersalah dan dihukum penjara 20 tahun, Kuat Ma&rsquo;ruf dihukum penjara 15 tahun, dan Ricky Rizal dihukum penjara 13 tahun. Sampai berita ini selesai dibuat pukul 21.00 tadi malam, belum ada respons dari penasihat hukum Sambo maupun Putri. Jawa Pos sudah mencoba menanyakan sikap mereka atas putusan PT Jakarta terhadap banding Sambo dan Putri kepada tim penasihat hukum pasangan suami istri tersebut. Namun, pertanyaan yang diajukan kepada mereka belum dijawab. (syn/c6/oni)

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas Ferdy Sambo.

Pengadilan Tinggi Jakarta Kuatkan Putusan PN Jaksel, Sambo Tetap Dihukum Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendapat respons positif dari banyak pihak. Sebagian berharap agar Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mengajukan banding meski putusan itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi termasuk yang menyampaikan harapan itu.  ’’Kami apresiasi putusan majelis hakim dan kami berharap jaksa tidak melakukan upaya banding sebagai bentuk penghargaan kepada Eliezer,” katanya. Menurut Edwin, kejujuran Eliezer telah membuat terang perkara tersebut.  Di sisi lain, Kejagung menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Meski vonis untuk Eliezer jauh di bawah tuntutan JPU, majelis hakim telah menyatakan Eliezer bersalah sesuai dakwaan dan tuntutan mereka. Selanjutnya, mereka akan mempelajari putusan itu secara lebih terperinci. ”Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.  Ketut memastikan instansinya akan mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat secara mendalam. Pun pemberian maaf dari keluarga Yosua kepada Eliezer.  Kemarin (15/2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD turut menyaksikan siaran langsung pembacaan vonis tersebut. Menurut dia, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sangat berani dalam mengambil putusan. ”Suara masyarakat didengarkan. Rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim,” terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Majelis hakim, kata Mahfud, menyampaikan seluruh fakta persidangan. Mulai yang memojokkan sampai mendukung Eliezer. ”Sehingga saya lihat putusannya menjadi logis,” imbuhnya.  Putusan itu dinilai progresif oleh Mahfud. ”Menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat,” tuturnya. Para hakim memutus perkara itu tanpa pengaruh opini publik. ”Tapi, dia memperhatikan public common sense,” imbuhnya.  Karena itu, Mahfud menyatakan bahwa dirinya dan masyarakat berterima kasih kepada para hakim yang telah bekerja dengan baik tersebut.

Mahfud MD soal Vonis Eliezer, Hakim Sudah Dengarkan Suara Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-tegaskan-kpk-harus-jalankan-putusan-pn-jaksel-soal-century_m_203758.jpeg" alt="Mantan Wakil Presiden Boediono ketika diperiksa di kantor KPK beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Boediono ketika diperiksa di kantor KPK beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait praperadilan kasus bailout Bank Century. Kini lembaga antirasuah itu tidak mau gegabah bersikap dan memilih untuk memelejari dari rekomendasi amar putusan praperadilan bernomor 24/Pid Prap/2018/PN.Jkt.Sel tersebut sesuai dengan peraturan perundanga-undangan. Di sisi lain, putusan yang menyeret mantan Wakil Presiden Boediono menuai beragam komentar dari sejumlah pihak. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan bahwa instansinya tidak tinggal diam atas kelanjutan proses hukum kasus bailout Bank Century. Tidak ada yang berhenti dalam penanganan kasus itu. Bahkan, April tahun lalu KPK telah memetakan peran setiap orang yang disebut dalam putusan terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya. "Tinggal kami buat lebih lanjut. Kami masih pelajari putusan yang kemarin (Selasa, 10/4, Red)," ujarnya Rabu (11/4). Menurut Saut, putusan yang dijatuhkan PN Jaksel dua hari lalu tidak lain bertitik tolak dari putusan terhadap Budi Mulya. "(Kasus) Budi Mulya di putusannya kan menyebut sepuluh nama." Saut menjamin, tanpa putusan PN Jaksel pun, instansinya bakal berupaya mengungkap kasus itu sampai tuntas. "Nanti pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau sudah jelas, tanpa putusan itu pun, KPK punya kewajiban," terang dia. Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut angkat bicara. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti putusan PN Jaksel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Bambang juga memerintah Komisi III DPR mendalami putusan praperadilan agar kasus tersebut bisa dituntaskan secara permanen. "Karena sudah berlangsung cukup lama dan belum tuntas hingga kini," ujar legislator Partai Golkar itu. Bamsoet -panggilan akrab Bambang Soesatyo- juga mengimbau semua pihak yang diduga terlibat untuk secara kooperatif dan jujur memberikan keterangan serta penjelasan kepada KPK. Tujuannya, kasus Bank Century dapat terungkap dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, permasalahan Bank Century sudah masuk ranah hukum. "Biar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami hanya minta semua proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan," kata dia kepada Jawa Pos kemarin. Soal nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut dalam perkara itu, Hendrawan menyatakan, dalam kasus Century, Sri Mulyani termasuk yang paling kritis. Penegak hukum bisa mendalami sikap kritis menteri keuangan itu dalam notula-notula rapat. Lantas, bagaimana respons <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/11/203652/respons-menkeu-saat-pengadilan-minta-kpk-tetapkan-boediono-tersangka" target="_blank">Sri Mulyani</a>? Mantan managing director Bank Dunia itu tampak santai ketika ditanya wartawan terkait potensi kelanjutan kasus Bank Century yang bisa menyeret namanya. "Saya serahkan ke KPK saja soal kasus itu," ujar dia, lantas memasuki mobil seusai rapat dengan Komisi XI DPR kemarin. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengaku kaget dengan putusan praperadilan yang memerintah KPK menetapkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/11/203562/boediono-diminta-jadi-tersangka-century-begini-komentar-anak-buah-sby" target="_blank">Boediono</a> sebagai tersangka. "Saya hanya menyampaikan kepada Pak Boediono agar tabah. Semua akan bisa dilewati," ujar dia kemarin. Menurut pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, putusan praperadilan tersebut sudah melampaui batas kewenangan. Fickar menjelaskan, kompetensi praperadilan hanya menyangkut keabsahan upaya paksa penyidik di lembaga penegak hukum. "Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita serta menyatakan seseorang sebagai tersangka." Fickar menambahkan, kompetensi praperadilan lainnya ialah menyatakan keabsahan penetapan tersangka, penghentian penyidikan, serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP. Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi menyampaikan bahwa putusan pengadilan memang harus dilaksanakan. "Apa pun isinya putusan itu, kalau itu memang putusan pengadilan, konsekuensinya seperti itu (dilaksanakan, Red)," tegasnya.&nbsp;

MA Tegaskan KPK Harus Jalankan Putusan PN Jaksel soal Century