<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/mensesneg-3678264719.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri jika menduduki jabatan sipil. Prasetyo menyatakan belum membaca secara langsung petikan putusan tersebut. &ldquo;Ya kan keputusannya baru tadi ya. Kita juga belum mendapatkan apa, petikan keputusannya," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Politikus Partai Gerindra itu memastikan akan mempelajari putusan MK tersebut. Ia mengamini, putusan itu akan dibahas untuk dibicarakan penerapannya. "Nanti kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajarin,&rdquo; ujarnya. Prasetyo memastikan, pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, pemerintah wajib menindaklanjuti setiap MK yang sah secara konstitusi. &ldquo;Tapi sebagaimana, namanya keputusan MK ini kan final and binding,&rdquo; tegasnya. Ia juga menegaskan, putusan tersebut akan dijalankan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; Karena itu, Pemerintah akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk menindaklanjuti langkah-langkah administratif jika memang ada pejabat Polri aktif yang menduduki jabatan sipil.&nbsp; &ldquo;Ya, kalau aturannya seperti itu kan,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian (jabatan sipil) wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.&nbsp; Putusan ini menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif mengisi posisi di lembaga sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari putusan MK yang mewajibkan anggota Polri mundur dari jabatan sipil.

MK Wajibkan Anggota Polri Mundur jika Duduki Jabatan Sipil, Istana Akan Pelajari Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/35_pra_1-4219600524.png" alt="BACAPRES-BACAWAPRES: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta (22/10)." width="100%">
<figcaption>BACAPRES-BACAWAPRES: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta (22/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya menjadi bacawapres Prabowo. &rdquo;Mudah-mudahan kita akan bertanding dengan fair, sehat, dan menyenangkan,&rdquo; tutur Ganjar saat jumpa pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) di Jakarta kemarin. Menurut Ganjar, semua warga Indonesia punya hak politik. Demikian pula hak untuk menentukan pilihan dan arah politiknya. Termasuk Gibran. Respons Ganjar tersebut dikuatkan Mahfud MD. Dia berpendapat sama persis dengan apa yang disampaikan mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu. &rdquo;Iya, sama. Bertanding, selamat bertanding,&rdquo; kata Mahfud. Putusan Mahkamah Konstitusi Prabowo Subianto belum bisa sepenuhnya bernapas lega. Sebab, ada sejumlah uji materiil yang berpotensi mengagalkan kansnya sebagai capres (selengkapnya lihat grafis). Sesuai dengan jadwal, putusan akan dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini. Namun, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni memprediksi putusan MK terkait dengan gugatan ambang batas usia capres ditolak. &rdquo;Analisis saya, perkara untuk batas atas usia itu pasti ditolak,&rdquo; kata Titi kepada Jawa Pos kemarin. Menurut Titi, dalam putusan sebelumnya, MK sepakat bahwa penentuan batas usia menjadi kewenangan pembentuk UU. Yakni, pemerintah dan DPR. &rdquo;MK tahu bahwa itu (penentuan batas usia) bukan kewenangannya,&rdquo; ungkapnya. Titi menegaskan, jika gugatan uji materiil terkait dengan ambang batas usia capres ditolak, pencalonan Prabowo sebagai capres hampir pasti tidak menemui hambatan. Sebab, tidak ada persyaratan yang dilanggar Prabowo. &rdquo;Ini soal waktu saja kapan dia (Prabowo) mendaftar ke KPU,&rdquo; tandasnya. (far/tyo/mar/map/c14/c18/c6/oni)

Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya menjadi bacawapres Prabowo.

Gibran Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, Ganjar: Kita Bertanding dengan Fair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Kemenko-Polhukam-Gelar-Rakornas-dengan-TNI-Polri-Fedrik-Tarigan-4-3492939615.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hari ini Senin (16/10), MK membacakan putusan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu Menko Polhukam, Mahfud MD angkat bicara. Sebelumnya, PSI mengajukan uji materi dalam perkara 29/PUU-XXI/2023, dengan pokok permohonan meminta MK menurunkan batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Pagi ini Senin (16/10) di Universitas Airlangga, Mahfud MD meminta semua pihak untuk menghargai apapun yang menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013081183/dpp-gerindra-tak-menampik-putusan-mk-buka-peluang-gibran-maju-pilpres">DPP Gerindra Tak Menampik Putusan MK Buka Peluang Gibran Maju Pilpres</a> Menurutnya, keputusan Lembaga Negara Pengawal Konstitusi tersebut bersifat mengikat, sehingga selayaknya semua orang menghargainya. &ldquo;Apapun, kalau putusan MK itu kan mengikat,&rdquo; ujar Mahfud MD di Universitas Airlangga usai menghadiri kuliah umum bertajuk &lsquo;Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045'. Nama Mahfud MD akhir-akhir ini digadang-gadang masuk ke dalam radius bursa Cawapres, khususnya Cawapres Ganjar dari Partai PDI Perjuangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013081134/mk-tegaskan-putusan-syarat-usia-capres-cawapres-berlaku-pada-pilpres-2024">MK Tegaskan Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres Berlaku pada Pilpres 2024</a> Saat ditanya mengenai namanya yang masuk ke dalam bursa Cawapres saat berada di Universitas Airlangga, ia menegaskan tidak akan membahasnya. &ldquo;Saya tidak akan bicara politik praktis di kampus. Tidak ada tanggapan, tetapi secara umum itu urusan partai politik,&rdquo; kata Mahfud MD dikutip dari&nbsp;Fajar.co.id. Masalah dirinya masuk ke dalam bursa Cawapres, Mahfud MD mempersilakan parpol untuk memutuskan sendiri sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013081099/tanggapi-hasil-keputusan-mk-kaesang-saya-rasa-pemimpin-tidak-harus-menjadi-capres-atau-cawapres">Tanggapi Hasil Keputusan MK, Kaesang: Saya Rasa Pemimpin Tidak Harus Menjadi Capres atau Cawapres</a> &ldquo;Saya tidak ada komentar atau deal-deal soal capres cawapres,&rdquo; tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sementara itu, MK telah ketok palu menolak uji materi batas usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu. &ldquo;Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,&rdquo; kata Ketua MK, Anwar usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10). Hakim Konstitusi, Arief Hidayat mengatakan, penentuan usia minimal presiden dan wakil presiden ditentukan oleh DPR dan Presiden. Saat melakukan penelusuran kembali risalah perubahan UUD 1945 terkait batas usia capres-cawapres, MK menemukan fakta hukum, bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu sepakat usia minimal presiden adalah 40 tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013081002/mk-kabulkan-usia-capres-cawapres-40-tahun-atau-berpengalaman-sebagai-kepala-daerah">MK Kabulkan Usia Capres Cawapres 40 Tahun atau Berpengalaman Sebagai Kepala Daerah</a> Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, MK tidak bisa menentukan batas usia minimal capres-cawapres karena dimungkinkan munculnya dinamika di kemudian hari.

Menko Polhukam, Mahfud MD angkat bicara tentang putusan MK batasan usia Capres Cawapres dan meminta semua pihak menghargai putusan tersebut.

Terkait Putusan MK Tentang Batas Minimal Usia Capres-Cawapres, Mahfud MD: Itu Urusan Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/IMG_20231004_170252-563679682.jpg" alt="Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep resmi didaulat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)." width="100%">
<figcaption>Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep resmi didaulat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).</figcaption>
</figure> JawaPos.Com&mdash;&nbsp;Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang batas usia minimal bagi capres dan cawapres. Kaesang mengungkapkan bahwa pemimpin tidak harus menjadi capres dan cawapres. Melainkan dapat menjadi pemimpin dalam bentuk apapun dalam sebuah organisasi. "Ya saya rasa pemimpin ga harus, menurut saya, jadi capres ataupun cawapres. Kita kan bisa menjadi pemimpin dalam bentuk apapun, dalam organisasi semua kan bisa sebenarnya," ujar ketua umum PSI tersebut saat ditemui di Jakarta, Senin (16/10/23) dikutip melalui ANTARA. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080865/tak-didampingi-erina-gudono-kaesang-pangarep-lakukan-kunjungan-ke-kota-manado-dengan-seorang-model">Tak Didampingi Erina Gudono, Kaesang Pangarep Lakukan Kunjungan ke Kota Manado dengan Seorang Model </a> Kaesang mengatakan bahwa sepertinya anak muda masih butuh waktu yang&nbsp; lama untuk dapat menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. "Ya perlahan lah karena tadi ditolak. Tapi kita lihat saja mungkin lima atau sepuluh tahun ke depan anak muda jauh lebih diterima untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia," kata kaesang. Walaupun begitu, Kaesang menegaskan bahwa PSI akan terus memberikan kesempatan bagi anak muda yang ingin menjadi seorang pemimpin atau ketua baik di tingkat DPP, DPD dan sebagainya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080356/bukan-istri-kaesang-pangarep-jadi-sorotan-didampingi-dua-perempuan-ini-saat-berkunjung-ke-menado">Bukan Istri! Kaesang Pangarep Jadi Sorotan Didampingi Dua Perempuan Ini Saat Berkunjung Ke Menado&nbsp;</a> "Ketua DPW (PSI) di Sulut juga dari umur 23 atau 24 jadi ketua DPW, mau bagaimanapun kita terbuka untuk seluruh anak muda yang ingin bergabung dengan&nbsp; PSI dan kami akan selalu memberikan kesempatan buat mereka," imbuhnya. Usai hasil putusan MK tersebut, Kaesang belum dapat memastikan apakah akan terus memperjuangkan tentang batasan usia capres-cawapres. Menurut dirinya, PSI lebih memilih untuk fokus merumuskan rancangan undang-undang (RUU) apa saja yang harus menjadi hal utama yang akan dibahas bagi DPR RI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013080123/kaesang-dukung-mk-kabulkan-batas-usia-minimal-capres-cawapres-jadi-35-tahun">Kaesang Dukung MK Kabulkan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres jadi 35 Tahun</a> &ldquo;Ke depannya kita meminta masyarakat RUU mana yang menjadi prioritas masyarakat, dan kita akan membuka polling," ucap Kaesang. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai penyelenggara negara. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," tutur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta. Hal tersebut diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa. Dalam surat gugatannya, mereka juga memohon usia capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013075983/gibran-dan-kaesang-diisukan-merapat-ke-prabowo-begini-respons-pdip">Gibran dan Kaesang Diisukan Merapat ke Prabowo, Begini Respons PDIP</a> Mahkamah berkesimpulan bahwa inti permohonan yang diajukan para pemohon tidak memiliki alasan menurut hukum untuk seluruhnya. "Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya," ungkap Anwar saat membacakan konklusi. Selanjutnya, mahkamah berpendapat pemberian pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu sebagaimana permohonan para pemohon dalam petitumnya akan menyebabkan kontradiksi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013073426/jokowi-prabowo-dan-kaesang-bakal-hadir-di-rakernas-relawan-projo">Jokowi, Prabowo, dan Kaesang Bakal Hadir di Rakernas Relawan Projo</a> Hal itu karena dapat melarang seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres atau cawapres, sekaligus membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun selama memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. "Menurut mahkamah, ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) ternyata tidak bertentangan dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif," ujar Hakim Konstitusi, Saldi Isra Ketika membacakan pertimbangan mahkamah. Dalam hal itu, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah atas putusan tersebut.

Kaesang mengatakan bahwa sepertinya anak muda masih butuh waktu yang  lama untuk dapat menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia.

Tanggapi Hasil Keputusan MK, Kaesang: Saya Rasa Pemimpin Tidak Harus Menjadi Capres atau Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/denny-indrayana-2-2272210782.png" alt="Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> Perkara Naik ke Penyidikan, tapi Belum Ada Tersangka JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan penyebaran berita hoaks yang menjerat Denny Indrayana terkait kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terus berlanjut. Bareskrim memastikan kasus tersebut telah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, tindak pidananya telah diketahui. Namun, Denny belum ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Masih didalami lagi soal menimbulkan keonaran atau tidak. Di beberapa lokasi terjadi unjuk rasa, apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran,&rdquo; ujar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Penyidik akan meminta keterangan ahli soal benar atau tidak pernyataan Denny menimbulkan keonaran. &rdquo;Nanti saksi ahli yang akan menentukan, semuanya masih proses,&rdquo; papar mantan Kapolda Sumut tersebut. Menurut dia, saat ini Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) telah diinstruksikan menangani kasus tersebut secara cepat sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sementara itu, Denny Indrayana menanggapi kasus itu melalui kuasa hukumnya, Defrizal Djamaris. Dia mengatakan, unggahan saat itu sebagai upaya mengadvokasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). &rsquo;&rsquo;Kami mengucapkan syukur bahwa tujuan advokasi tersebut telah tercapai,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam rilis tadi malam. Menurut dia, advokasi tersebut bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Juga bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai akademisi. &rsquo;&rsquo;Beliau sebagai guru besar hukum tata negara dan konstitusi menangkap adanya sinyalemen negatif dan berbahaya, ditambah preseden-preseden yang dilakukan MK,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Pihaknya menilai, apa yang dihadapi Denny saat ini adalah bentuk strategic lawsuit against public participation (SLAPP). Yakni, sebuah langkah mengajukan tuntutan hukum terhadap masyarakat yang berpartisipasi secara kritis terhadap dinamika negara. Langkah ini sering digunakan untuk membungkam kritik dan menyerang aktivis publik. Defrizal juga menyayangkan proses hukum yang berjalan. Sebab, MK sebagai pihak utama saja tidak mengambil jalur pidana. (idr/far/tyo/c17/c9/oni)

Kasus dugaan penyebaran berita hoaks yang menjerat Denny Indrayana terkait kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terus berlanjut.

Kasus Denny Indrayana, Polisi Tunggu Keterangan Ahli