<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ma-sebut-gugatan-swastanisasi-air-jakarta-belum-memenuhi-syarat_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung menyampaikan laporan tahunan di Jakarta kemarin (26/2). Jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun lalu meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, tunggakan kasus yang belum terselesaikan pun semakin kecil.  Kali ini MA mengungkapkan bahwa pihaknya mengunggulkan program mediasi yang diklaim berjalan dengan baik. ”Pada 2019, terdapat 86.827 perkara yang dibawa ke meja mediasi,” terang Ketua MA Hatta Ali. Angka itu meningkat dibandingkan 2018 yang berjumlah 86.814 perkara. Mediasi menjadi jalan tengah bagi pihak-pihak yang bersengketa agar tidak perlu sampai beperkara di meja hijau.  Di sisi lain, jumlah perkara yang diputus MA juga meningkat. Sepanjang tahun lalu, MA memutus 20.058 perkara. ”Merupakan jumlah perkara terbanyak yang diputus dalam sejarah Mahkamah Agung,” lanjutnya. Hal itu diikuti rasio produktivitas memutus menjadi 98,93 persen. Saat ini sisa tunggakan perkara tinggal 217.  Menurut Hatta, rekor tersebut dicetak saat MA sedang kekurangan hakim. Tahun lalu ada tiga hakim agung yang pensiun dan dua hakim agung lainnya meninggal. Padahal, tahun lalu MA menerima pengajuan 19.369 perkara. Saat ini MA memiliki 7 ketua kamar dan 37 hakim agung.  Presiden Joko Widodo yang hadir dalam kesempatan itu mengapresiasi kinerja MA. Khususnya dalam pelayanan hukum bagi masyarakat. ”Masyarakat harus memperoleh keputusan yang seadil-adilnya di tengah kepentingan antarpihak yang beperkara,” ujarnya.  Jokowi juga mendukung penuh langkah MA membereskan persoalan integritas hakim. Dia mendorong agar reward and punishment ditingkatkan di lingkungan MA. ”Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberi apresiasi dan penghargaan,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.  Dia juga berharap ke depan budaya sadar hukum bisa semakin meningkat di tengah masyarakat. Sehingga bisa mengurangi beban perkara yang harus diurus penegak hukum. Budaya sadar hukum juga bisa mengubah wajah hukum Indonesia menjadi tidak lagi terkesan represif.

MA Cetak Rekor Putus Perkara di Tengah Kekurangan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT_MOBIL-ASET-FIRST-TRAVEL-DI-KEJARI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sorotan terhadap Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa aset First Travel (FT) dirampas negara terus bermunculan. Kali ini disampaikan Komisi VIII DPR. Mereka juga mempertanyakan pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).  Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyampaikan, putusan MA merupakan sesuatu yang aneh dan janggal.  ”Negara tak dirugikan sepeser pun. Kok malah aset FT dirampas negara,” ujar Ace dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, negara justru lalai dalam pengawasan penyelenggaraan umrah. Seharusnya negara memproteksi calon jamaah umrah. ”Negara seperti ingin cuci tangan,” ungkap politikus Partai Golkar itu.  Sebenarnya, lanjut dia, kasus FT terjadi karena ketidakmampuan negara dalam memantau, mengawasi, dan memberikan perlindungan terhadap warga yang ingin melaksanakan umrah. Komisi VIII sudah beberapa kali memanggil para pejabat Kemenag. Saat itu belum ada aturan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan umrah, termasuk First Travel atau travel-travel lainnya.  Ace menyampaikan, kala itu sebagian besar penyelenggara umrah menarik dana masyarakat tanpa dikontrol pemerintah. ”Misalnya, bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,” ucap ketua DPP Partai Golkar tersebut. Jadi, sejak awal pemerintah lalai.  Pria kelahiran Pandeglang, Banten, itu menyebutkan, setelah ini pihaknya memanggil Kemenag untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menjelaskan, ada kekhilafan hakim atas putusan tersebut. Tidak ada satu aset pun yang menjadi milik negara, tetapi kenapa negara menyitanya. Padahal, para korban juga menuntutnya. Memang, kata dia, korban sempat menolak karena nilai asetnya hanya sekitar Rp 40 miliar. Padahal, nilai kerugiannya hampir Rp 1 triliun. Mereka akan sulit membaginya jika aset itu diserahkan kepada korban.  Namun, lanjut Yenti, hal itu tidak bisa dijadikan dasar hakim untuk memutuskan aset travel tersebut disita negara. Menurut dia, kasus itu berbeda dengan korupsi yang hartanya bisa disita negara. Korban FT sama dengan korban penggelapan. Jadi, uangnya harus dikembalikan kepada para korban. ”Yang berhak adalah korban yang tertipu,” tegasnya.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Mukri menjelaskan, banyak pertimbangan yang diambil sebelum instansinya membuat putusan terkait dengan aset FT. Selain menunggu kajian langkah terobosan yang perlu diambil, Kejagung menanti putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok pekan depan. ”Kami lihat seperti apa putusannya. Makanya, kami juga tunggu itu,” terangnya kemarin.  Instansinya, lanjut dia, membutuhkan pertimbangan-pertimbangan matang sebelum mengambil putusan.  Total aset yang disita penegak hukum atas kasus itu hanya sekitar Rp 40 miliar. Hal tersebut terungkap pada akhir Desember 2017.  Saat itu bos FT Andika Surachman melalui kuasa hukumnya, Rusdianto Matulatuwa, meminta aset yang disita senilai Rp 40 miliar tersebut dikembalikan. Tujuannya, aset-aset tersebut bisa diuangkan untuk memberangkatkan jamaah. Nilai aset itu jelas lebih kecil ketimbang total kerugian jamaah.  Para tersangka berhasil mendapatkan 93.295 orang. Total uang yang sudah dibayarkan jamaah mencapai Rp 1.319.535.402.852. Namun, yang diberangkatkan hanya 29.985 jamaah. Sedangkan 63.310 jamaah periode November 2016 hingga Mei 2017 batal berangkat. Total uang jamaah yang tidak diberangkatkan tetapi sudah setor adalah Rp 905.330.000.000.  Namun, para korban merasa nilai aset yang disita seharusnya lebih dari Rp 40 miliar.

Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-minta-kpu-segera-terapkan-putusan-eks-napi-korupsi-nyaleg_m_.jpg" alt="Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyatakan putusan MA mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif harus segera dilaksanakan. Pasalnya, putusan itu berlaku mengikat usai diputuskan majelis hakim. &ldquo;Putusan perkara ini berlaku sejak diputuskan Kamis (13/9),&rdquo; kata Abdullah di gedung MA, Jakarta, Senin (17/9). Sejumlah pihak sebelumnya menyebut KPU masih boleh mencoret daftar nama caleg eks narapidana korupsi dalam batas waktu 90 hari. Ketentuan ini mengacu pada pasal 8 ayat 2 Peraturan MA 1/2011 yang menyebut bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dilaksanakan dalam 90 hari usai suatu perkara diputuskan. Namun, kata Abdullah, putusan soal PKPU itu harus segera dilaksanakan mengingat waktu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU pada 20 September mendatang. &ldquo;Waktu tinggal tiga hari, kalau tunggu 90 hari lagi harus berapa lama,&rdquo; ujarnya. Pihak MA pun, diakui Abdullah, akan segera mengirim salinan putusan agar KPU dapat segera melaksanakan putusan tersebut. Sebab, KPU sebelumnya menyatakan harus menunggu salinan putusan MA terlebih dulu untuk membatalkan larangan tersebut. &ldquo;Insyaallah malam ini juga dikirimkan ke KPU. Mereka kan juga harus hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang keliru,&rdquo; paparnya. KPU diketahui membuat aturan yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Aturan itu kemudian digugat sejumlah eks napi&nbsp; korupsi ke MA di antaranya M Taufik dan Waode Nurhayati. MA sempat menunda gugatan tersebut lantaran masih menunggu putusan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

MA Minta KPU Segera Terapkan Putusan Eks Napi Korupsi Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akom-dan-markus-nari-disebut-ma-terima-uang-korupsi-e-ktp_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kasus e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kasus e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan salinan putusan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Senin (17/9). Dalam putusan itu, MA menyebut beberapa nama politisi Golkar, yaitu mantan Ketua DPR Ade Komarudin dan mantan Anggota Komisi II DPR Markus Nari. Keduanya dinyatakan menerima aliran uang proyek tersebut masing-masing sebesar USD 100 ribu dan USD 400 ribu. Selain politisi Golkar terdapat juga politisi Hanura Miryam S. Hariyani yang menerima USD 1,2 juta. Mantan Ketua DPR Ade Komarudin saat ini masih harus menjalani pengobatan pasca insiden jatuh dari kamar mandi pada awal Januari lalu. Pria yang akrab disapa Akom itu mengalami pendarahan di kepala hingga harus menjalani operasi di RSPAD awal tahun 2018 lalu. Sementara itu, Markus Nari sejak ditetapkan sebagai tersangka Juli 2017 lalu, dikabarkan sampai hari ini belum di PAW (Pergantian Antar Waktu) dari jabatannya sebagai anggota DPR dan masih menerima gaji dari negara. Padahal, tersangka lain seperti Miryam Hariyani sudah di PAW. Melihat fenomena sejumlah anggota DPR yang sudah jadi tersangka tapi masih terima gaji dari negara membuat aktivis dan pegiat antikorupsi gerah. Salah satunya Donal Fariz Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Donal, apabila anggota DPR menjadi tersangka atau terdakwa, statusnya hanya diberhentikan sementara, tidak permanen. "Ironis memang ketika DPR terjerat korupsi tidak langsung diberhentikan sebelum putusan hukumannya berkekuatan hukum tetap (inkracht)," kata Donal saat dikonfirmasi, Senin (17/9). Menurut Donal, kondisi ini tentunya jauh dari kepantasan moral publik karena partai politik seolah abai atas kehendak publik yang sudah lama menaruh kepercayaan rendah terhadap anggota DPR. "Tentu tidak etis, maka seharusnya gajinya saat berstatus sebagai terdakwa di suspend dulu," tegasnya. Donal juga menyarankan kepada DPR untuk merubah aturan soal gaji anggotanya yang terjerat korupsi agar citra buruk DPR di mata publik bisa diperbaiki. "DPR Harus mengubah aturan untuk memperbaiki kondisi seperti ini," pungkasnya.

Akom dan Markus Nari Disebut MA Terima Uang Korupsi e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperbolehkan-ma-golkar-dan-hanura-tetap-usung-mantan-koruptor_m_.jpg" alt="Plt ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng (kanan)" width="100%">
<figcaption>Plt ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jika Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas mencoret calegnya yang mantan koruptor, sikap berbeda ditunjukkan oleh Partai Golkar dan Hanura. Dua parpol tersebut memanfaatkan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk meloloskan kandidatnya di Pemilu 2019. "Kalau Mahkamah Konstitusi atau <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ma-perbolehkan-eks-koruptor-nyaleg-jokowi-kami-tidak-bisa-intervensi" target="_blank">Mahkamah Agung</a> berkata bahwa ini boleh, kami lakukan. Kalau berkata ini tidak boleh, tidak kami lakukan," kata Rizal Mallarangeng, pelaksana tugas ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, kemarin. Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi itu menyatakan, putusan hukum adalah produk yang harus ditaati. Apa pun putusan hukum tersebut, menurut Rizal, tentu menjadi landasan yang patut untuk dihormati siapa pun tanpa kecuali. "Jadi, apa pun (putusan, Red) kalau sudah diatur hukum, harus begini harus begitu, mungkin hati kita (menolak, Red) duh kok begini, kok begitu, tapi sebagai sebuah institusi, kami ikut," ujarnya. Pernyataan Rizal itu senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Sabtu (15/9). Ketika menutup pembekalan bacaleg, Airlangga menyatakan bahwa pihaknya mengacu pada putusan MA soal bacaleg eks koruptor. "Kami selalu mengikuti putusan hukum yang berlaku. Jadi, kami mengikuti dan menghormati apa yang sudah diputuskan," tutur dia. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai putusan MA sebagai produk hukum yang harus ditaati. Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menuturkan, bukan hanya KPU, semua pihak juga harus patuh dan melaksanakan putusan hukum. "Suka tidak suka, mau tidak mau, semua harus hormat," ujarnya saat dihubungi via telepon. Menurut Pasek, Partai Hanura sejak awal memahami semangat KPU dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih. Namun, KPU menghadapi problem yuridis karena kekuatan aturan pembatasan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/mantan-koruptor-boleh-nyaleg-m-taufik-kembalikan-nama-baik-saya" target="_blank">caleg</a> hanya di level PKPU. "Artinya kan sulit. Kalau di level undang-undang tentu tidak masalah," kata anggota DPD asal Bali itu. Menurut Pasek, pasca <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/17/09/2018/pan-coret-caleg-mantan-koruptor-gerindra-tetap-usung-m-taufik" target="_blank">putusan MA</a>, sejatinya ada seleksi lain. Rakyat nanti menjadi penentu. Dalam hal ini, Pasek meminta KPU memikirkan ulang ide yang berencana memberi tanda khusus pada caleg berlatar belakang mantan koruptor. "Prinsipnya, semua caleg harus diperlakukan setara. Nah, (diberi tanda, Red) itu diskriminatif. Bisa jadi positif, bisa jadi kebalikan. Itu malah menarik orang melihat dan fokus (memilih) di situ," tuturnya.

Diperbolehkan MA, Golkar dan Hanura Tetap Usung Mantan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-koruptor-boleh-nyaleg-m-taufik-kembalikan-nama-baik-saya_m_.jpg" alt="MA perbolehkan mantan koruptor maju jadi caleg" width="100%">
<figcaption>MA perbolehkan mantan koruptor maju jadi caleg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak ada lagi keraguan bagi para mantan terpidana korupsi untuk maju di Pemilu 2019 sebagai calon legislatif (caleg). Mahkamah Agung (MA) telah memperbolehkan mereka untuk mengikuti kontestasi di pemilihan legislatif (pileg). Muhammad Taufik, bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, memang menunggu-nunggu putusan tersebut. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu bersyukur atas putusan tersebut. Langkahnya menjadi caleg kembali terbuka. Menurut Taufik, putusan MA yang telah mengakhiri beda pendapat antara KPU dan Bawaslu adalah hal yang tepat. Sebab, UU Pemilu tak melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. "Alhamdulillah (semakin lancar, Red), amin. Udah benar, paling benar itu keputusan MA," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (15/9). Pria 61 tahun itu pernah terjerat kasus korupsi ketika menjabat ketua KPU DKI Jakarta. Dia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dianggap merugikan uang negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Setelah adanya putusan MA itu, tak banyak yang akan dilakukan Taufik. Hingga kini, dia masih menunggu langkah dari KPU. Menurut Taufik, KPU harus menjalankan seluruh aturan yang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ma-perbolehkan-eks-koruptor-nyaleg-jokowi-kami-tidak-bisa-intervensi" target="_blank">telah diputuskan MA</a>. Sebelumnya, Taufik juga melaporkan KPU DKI Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Polda Metro Jaya, serta Bawaslu DKI Jakarta karena mencoret namanya dalam <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/supaya-pemilih-tahu-kpu-akan-tandai-mantan-koruptor-yang-jadi-caleg" target="_blank">daftar bacaleg</a>. "Saya menunggu KPU melakukan tindakan atau langkah lebih lanjut atas putusan MA. KPU harus mengembalikan nama baik saya dong," ujar Taufik. Rasa gembira juga ditunjukkan caleg DPRD Cilegon Jhoni Hasibuan dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu Arief dari Partai Amanat Nasional (PAN). Saat dihubungi Radar Banten (Jawa Pos Group), Jhoni berharap KPU segera membatalkan status TMS (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/09/2018/bkn-minta-pns-koruptor-langsung-dipecat" target="_blank">tidak memenui syarat</a>) yang sempat disematkan kepada dirinya. "Intinya, tidak mencari siapa yang benar atau salah, tapi sama-sama menjunjung tinggi undang-undang dan Pancasila," papar Jhoni. Sementara itu, Bahri mengatakan sudah memprediksi putusan MA itu. Sebab, kata Bahri, dalam UU Pemilu sudah sangat jelas bahwa mantan terpidana <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/14/09/2018/panggil-para-sekda-mendagri-bakal-beberkan-sebaran-2357-pns-koruptor" target="_blank">kasus korupsi</a> bisa maju di pileg. "Saya tidak akan memaksakan kalau undang-undang melarang, tapi kan undang-undang membolehkan, kenapa enggak?" ujar Bahri. Bagi Bahri, yang menentukan seseorang layak menjadi anggota DPRD atau bukan adalah masyarakat. "Belum tentu juga saya masuk ke dewan karena masih harus melalui ujian publik."

Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, M Taufik: Kembalikan Nama Baik Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/divonis-bersalah-ketua-banggar-akhirnya-dibui_m_203355.jpeg" alt="EKSEKUSI: Ketua Banggar DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru di sela-sela proses eksekusi Kejari Jeneponto ke Lapas Klas 1A Makassar, Selasa (10/4)." width="100%">
<figcaption>EKSEKUSI: Ketua Banggar DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru di sela-sela proses eksekusi Kejari Jeneponto ke Lapas Klas 1A Makassar, Selasa (10/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, akhirnya melakukan eksekusi terhadap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru, Selasa (10/4). Eksekusi dilakukan, setelah mantan Ketua Komisi III di DPRD Jeneponto periode 2009-2014 itu divonis bersalah Mahkamah Agung (MA).&nbsp; Pada Januari 2017 lalu, Andi Mappatunru divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, terkait kasus korupsi dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2013. Andi Mappatunru dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut. Selama menjabat sebagai anggota dewan, Andi Mappaturu dalam perkara ini diduga mengusulkan anggaran dana aspirasi untuk tiga proyek, sesuai isi yang didakwakan JPU kepadanya. Dalam amar putusan juga dijelaskan, dakwaan pertama pasal 12 huruf i UU Tipikor, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pernah mengajukan usulan proyek dalam RAPBD sebesar Rp 23 miliar. JPU menuntut Andi Mappatunru 5 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidaer 6 bulan kurungan penjara. Karena persoalan alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang tak kuat dan mengarah, oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Andi Mappatunru dinyatakan bebas. Putusan bebas itu, kemudian direspon JPU dengan melakukan upaya kasasi ke MA. Oleh MA, kasasi itu dikabulkan dan memvonis Andi Mappatunru sesuai dengan tuntutan JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Salahuddin mengungkapkan, eksekusi dilakukan setelah Andi Mappatunru secara kooperatif menyerahkan diri ke Kejari Jeneponto, Selasa (10/4) siang tadi. "Jadi yang bersangkutan serahkan diri setelah mendapat salinan putusan dari MA, kita langsung eksekusi ke Lapas Klas 1 Makassar untuk menjalani proses hukum sesuai putusan MA," kata Salahuddin. Kasis Pidsus Kejari Jeneponto Saud Tambunan, Kasi Intel Muhammad Nasran dan Penyidik Kejari Jeneponto Ahmad Jafar, mengawal proses eksekusi Andi Mappatunru ke Lapas untuk menjalani penahanan susuai dengan vonis MA.

Divonis Bersalah, Ketua Banggar Akhirnya Dibui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-untuk-pemilik-kendaraan-ma-hapus-biaya-tnkb_m_190692.jpeg" alt="Pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Meski uji materiil tidak dikabulkan menyeluruh, putusan MA bernomor 12 P/HUM/2017 itu tetap berpengaruh. Khususnya berkaitan dengan lampiran nomor E angka 1 serta angka 2 dalam peraturan tersebut. Sebab, Agung Supandi yang ditunjuk sebagai ketua majelis dalam sidang permohonan uji materiil itu sudah memutuskan bahwa gugatan uji materi tersebut diterima. "Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon untuk sebagian," ungkap Supandi dalam putusannya kemarin (21/2). Dalam putusan tersebut, Supandi turut menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 di PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Yakni, pasal 73 ayat (5) dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal tersebut, UU menyatakan bahwa legalisasi salinan atau fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya. Untuk itu, melalui putusannya, Supandi menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP tidak sah. "Dan tidak berlaku umum," imbuhnya. Dengan demikian, biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam lampiran PP tersebut tidak lagi berlaku. Yakni, biaya pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) Rp 25 ribu per pengesahan per tahun untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda tiga. Juga, pengesahan surat TNKB Rp 50 ribu per pengesahan per tahun untuk kendaraan roda empat atau lebih. Melalui putusan tersebut, Supandi juga memerintahkan pemerintah mencabut lampiran nomor E angka 1 dan 2 pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selama ini diberlakukan Polri. Selebihnya, dia tidak mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan pemohon. Lewat permohonan yang diajukan, pemohon memang tidak hanya menguji materiil lampiran nomor E angka 1 dan 2. Melainkan turut mengajukan permohonan uji materiil untuk lampiran nomor D angka 1 dan 2 serta lampiran nomor H angka 1 dan 2 dalam PP yang sama. Untuk dua lampiran itu, majelis hakim menolak permohonan penggugat.&nbsp;

Kabar Baik untuk Pemilik Kendaraan, MA Hapus Biaya TNKB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan mahkamah agung

Berita Terkini