<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keluarga mendiang Brigadir Yosua Hutabarat kecewa berat. Mereka tak menyangka Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman untuk para pembunuh Yosua. Bahkan, diskon hukuman juga diberikan kepada Ferdy Sambo, otak pembunuhan berencana itu. Sambo yang divonis hukuman mati di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kini hanya dijatuhi penjara seumur hidup. Kekecewaan keluarga besar Yosua itu disampaikan oleh Ramos Hutabarat. Kuasa hukum keluarga mendiang Yosua itu mengatakan, pihak keluarga baru mengetahui putusan MA setelah beberapa awak media menelepon untuk meminta tanggapan. &rsquo;&rsquo;Dari awal sudah jelas kalau pembunuhan berencana itu terbukti. Dan, saat persidangan, tidak ada hal yang meringankan untuk menurunkan hukuman mati Ferdy Sambo,&rsquo;&rsquo; ungkap Ramos saat dikonfirmasi Jambi Ekspres tadi malam (8/8). Ramos menyatakan, pihaknya tidak tahu apa pertimbangan hakim agung hingga mengubah hukuman Sambo menjadi seumur hidup. Menurut dia, vonis mati untuk Sambo seharusnya tidak diturunkan oleh MA. Sebab, vonis itu bisa menjadi preseden positif bagi penegakan hukum di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Juga bisa menjadi preseden hukuman bagi penegak hukum yang melakukan tindak pidana,&rsquo;&rsquo; tegas Ramos. Korting hukuman untuk Sambo itu dibacakan dalam sidang putusan kasasi kemarin siang. Setelah sidang, putusan itu disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi. Dia menyebut Sambo menjalani sidang kasasi dengan nomor perkara 813 K/Pid/2023. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), dia divonis hukuman mati. Demikian pula ketika banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Majelis hakim PT Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel. Putusan itu lantas diajukan gugatan kasasi ke MA. Dalam putusannya, MA memang menolak permohonan kasasi tersebut. Namun, MA ternyata mengubah vonis hukuman mati Sambo menjadi penjara seumur hidup. &rsquo;&rsquo;Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan,&rsquo;&rsquo; ucap Sobandi. &rsquo;&rsquo;Pidana penjara seumur hidup,&rsquo;&rsquo; sambungnya. Meski demikian, putusan untuk meringankan hukuman Sambo ternyata tidak bulat. Dari lima hakim agung yang menyidangkan perkara itu, ada dua hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion. Mereka adalah Hakim Agung Jupriyadi dan Hakim Agung Desnayeti. Keduanya tidak sependapat dengan Hakim Agung Suhadi, Hakim Agung Suharto, dan Hakim Agung Yohanes Priyana. Selain Sambo, kemarin MA juga membacakan vonis kasasi untuk Putri, Kuat Ma&rsquo;ruf, dan Ricky Rizal. Secara berurutan, ketiga terdakwa disidangkan dalam perkara nomor 816 K/Pid/2023, 815 K/Pid/2023, dan 814 K/Pid/2023. Sebagaimana Sambo, mereka juga mendapat diskon hukuman. Putri yang divonis 20 tahun penjara oleh hakim pengadilan tingkat pertama dan kedua, kini dipotong tinggal 10 tahun penjara. Sedangkan Kuat dikurangi hukumannya dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Lalu, Ricky mendapat diskon dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Apa pertimbangan hakim agung? Sobandi belum bisa menjelaskan secara terperinci. Dia menyebut pihaknya masih menunggu salinan lengkap atas putusan yang dibacakan kemarin. &rsquo;&rsquo;Pertimbangan lengkap dari putusan itu nanti menunggu salinannya,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia memastikan salinan putusan itu juga bisa diakses publik secara terbuka. Sebab, akan diunggah ke laman Direktori Putusan MA. Sementara itu, Arman Hanis (penasihat hukum Sambo dan Putri) menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan kasasi yang diketok MA. Namun, dia masih menunggu salinan putusan untuk membaca pertimbangan majelis hakim secara lebih terperinci. &rsquo;&rsquo;Karena itu, kami akan menunggu salinan lengkap putusan tersebut agar dapat dipelajari lebih lanjut,&rsquo;&rsquo; jelas Arman. Di sisi lain, perkembangan baru juga terjadi pada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Eliezer yang menembak Yosua atas perintah Sambo ternyata sudah menjalani program cuti bersyarat. Dia keluar penjara sejak 4 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti kemarin. &rsquo;&rsquo;Telah berubah statusnya dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Dia menyebutkan, cuti bersyarat itu diberikan berdasar Pasal 114 UU Nomor 22 Tahun 2022. (syn/raf/idr/c18/c9/oni)

Keluarga mendiang Brigadir Yosua Hutabarat kecewa berat. Mereka tak menyangka Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman untuk para pembunuh.

Keluarga Yosua Kecewa Putusan MA, Sambo Batal Dihukum Mati, Bharada Eliezer Sudah Keluar Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan majelis hakim di Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan eks dirut PLN Sofyan Basir bebas.  Putusan bebas tersebut keluar setelah pihak KPK mengajukan kasasi atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan Sofyan Basir bebas dari hukuman.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PK merupakan hak terpidana atau ahli waris. Maka, aparat penegak hukum, termasuk KPK tidak memiliki hak untuk mengajukan PK.  "Kalau kita kembalikan ke situ, mestinya aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, itu tidak punya melakukan untuk ajukan atau tidak punya hak melakukan PK,"  Alex pun mengamini bahwa langkah hukum untuk Sofyan Basir selesai di putusan MA.  Meski sudah mendengar bahwa kasasi pihak KPK ditolak, namun kata Alex, pihak KPK belum menerima salinan putusan tersebut. Jika putusan itu sudah didapat, pihak KPK mempelajari putusan itu dan menganalisis kenapa kasasi KPK ditolak MA.  "Nanti kita lihat. Karena apa? Putusan dari MA sendiri kan sampai saat ini belum kita terima. Pertimbangannya apa dan sebagainya," beber Alex.  Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi jaksa KPK terkait putusan bebas eks dirut PLN Sofyan Basir.  "Permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, karena menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Rabu (17/6).  Perkara tersebut diketuai oleh Majelis Hakim Kasasi dengan Ketua Majelis Hakim Suhadi dan anggota Sofyan Sitompul, Krisna Harahap, Abdul Latief dan LL Hutagalung. Perkara tersebut diputus pada Selasa (16/6) kemarin.  Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukumnya. Terdakwa tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.  "Lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian," ucap Andi.  Andi menegaskan, dasar dan alasan tersebut majelis hakim kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak.  Ditolaknya kasasi kaksa KPK, maka menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 4 November 2019, Sofyan Basir dinyatakan bebas dari semua dakwaan.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=c7tOLiu3ubI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OTaHIWuglec  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JGd7SkVogN4

MA Putus Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir, KPK Tidak Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-10.jpg" alt="Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) tidak hanya membikin terobosan soal iuran BPJS Kesehatan. MA juga membebaskan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen merupakan terdakwa dalam kasus Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Pada 10 Juni 2019 dia divonis delapan tahun penjara oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi.  Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan, majelis hakim kasasi MA yang menangani perkara Karen menjatuhkan putusan tersebut pada Senin (9/3). ”Hari ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan, antara lain, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” jelas Andi kemarin.  Menurut Andi, alasan dalam pertimbangan majelis hakim, antara lain, keputusan yang diambil Karen dalam kasus itu adalah business judgement rule. Perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Majelis kasasi juga berpendapat bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. ”Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu merupakan risiko bisnis,” lanjut Andi. Hal itu pun berangkat dari karakteristik bisnis yang sulit diprediksi dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Majelis kasasi tersebut terdiri atas Ketua Majelis Suhadi dengan hakim anggota Prof Krisna Harahap, Prof Abdul Latif, Prof M. Askin, dan Prof Sofyan Sitompul.  Kabar bebasnya Karen dibenarkan kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo. Soesilo menjelaskan, sementara ini statusnya bukan bebas penuh, tetapi masih ontslag. ”Benar, bukan bebas, tapi ontslag. Belum keluar dari tahanan karena masih menunggu petikan putusan,” jelas dia.  Soesilo melanjutkan, pihaknya mengajukan kasasi dengan tiga pertimbangan. Pertama, perbuatan Karen adalah aksi korporasi perdata, bukan pidana. Kedua, perbuatan Karen sebagai Dirut dilindungi UU Perseroan Terbatas (PT). Ketiga, kerugian yang diderita Pertamina bukan bagian dari keuangan negara.  Karen ditahan di Rutan Kejagung sejak vonis dijatuhkan kepadanya. Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyatakan bahwa pelaksanaan putusan bebas bergantung pada informasi yang diterima jaksa penuntut umum (JPU).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ECQqRxlIqWw  https://www.youtube.com/watch?v=_WsYp1XC0JA  https://www.youtube.com/watch?v=QIJtF2sOuOY

Hakim Lepaskan Mantan Dirut Pertamina dari Segala Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-IDRUS-MARHAM-RIKSA-KPK-FED-6.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Plt Ketum Partai Golkar Idrus Marham diperkirakan keluar dari penjara lebih cepat. Senin (2/12) Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan mantan menteri sosial itu. Dalam putusan tersebut, MA memangkas hukuman Idrus lebih dari separo yang telah diputuskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menjelaskan, putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan PT DKI Jakarta. ”MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin.  Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kasasi yang diketuai Suhadi serta Abdul Latif dan Krishna Harahap sebagai anggota (ad hoc) berpendapat berbeda. ”Kepada terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar pasal 11 UU Tipikor,’’ lanjut Andi. Hakim menilai Idrus menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketum Partai Golkar.  Kronologinya, Eni Maulani Saragih melaporkan perkembangan PLTU MT Riau 1 kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/12/2019/ma-sunat-hukuman-idrus-marham-jadi-2-tahun-penjara/">Idrus</a>. Tujuannya, Eni tetap mendapat perhatian dari Johannes. Eni juga menyampaikan bahwa dia akan mendapatkan fee dalam mengawal proyek PLTU MT Riau 1. Laporan seharusnya disampaikan kepada Setya Novanto. Berhubung Novanto sedang dibui akibat kasus e-KTP, dia melapor ke Idrus.  Dengan vonis kasasi tersebut, Idrus bisa bebas lebih cepat. Tanpa mendapat remisi sekalipun, Idrus bisa bebas pada September 2020. Atau Desember 2020 bila tidak membayar denda. Sebab, dia <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/12/2019/kpk-belum-tentukan-sikap-soal-pemotongan-pidana-penjara-idrus-marham/">ditahan KPK</a> sejak 31 Agustus 2018.  Di pengadilan tipikor tingkat pertama, Idrus dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Kala itu, pengadilan tipikor menyatakan Idrus terbukti menerima atau turut serta menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.  Hukuman untuk Idrus kemudian bertambah saat menjalani sidang tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dia divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta.  Sementara itu, koordinator penasihat <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2019/kpk-kecewa-idrus-marham-dan-helpandi-hukumannya-dipotong-ma/">hukum Idrus</a>, Samsul Huda, mengapresiasi putusan tersebut. Meski, dia menyatakan sampai kemarin belum mendapat petikan maupun salinan putusan resmi atas kasasi tersebut dari MA.  Dia mengaku senang dan menghormati putusan kasasi tersebut. ’’Meskipun kami berharap Saudara Idrus Marham dapat diputus bebas atau lepas dari tuntutan,’’ terangnya kemarin. Sebab, dari fakta-fakta yang ada, menurut dia, seharusnya Idrus dinyatakan tidak bersalah.  Di antaranya, Idrus tidak tahu-menahu soal proyek PLTU Riau 1. Apalagi praktik suap yang terjadi. ’’Namanya hanya dicatut oleh Saudari Eni Maulani Saragih yang menerima sejumlah uang dari proyek tersebut,’’ lanjutnya. Fakta itu tergambar jelas di persidangan. Fakta lain dalam sidang juga menunjukkan bahwa proyek PLTU Riau 1 sudah diatur orang lain.  Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu salinan putusan kasasi dari MA. Selanjutnya, barulah tim penasihat hukum berdiskusi lebih lanjut langkah apa yang akan diambil. Mengingat, sejak awal, tim meyakini bahwa Idrus tidak bersalah.

Pihak Idrus Marham Menunuggu Salinan Putusan Kasasi dari MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perlawanannya-kandas-di-kasasi-buni-yani-bakal-ditahan-awal-februari_m_.jpg" alt="Terdakwa pelanggaran Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Buni Yani. Tim Kuasa Hukum masih menunggu salinan putusan kasasi, sebelum mengajukan PK" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pelanggaran Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Buni Yani. Tim Kuasa Hukum masih menunggu salinan putusan kasasi, sebelum mengajukan PK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani memasuki babak akhir. Mahkamah Agung (MA) telah membuat putusan dengan menolak permohonan kasasi terdakwa kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut. "Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan pemohon kasasi II/terdakwa Buni Yani," ujar Aldwin Rahardian, kuasa hukum Buni, membacakan salinan putusan majelis hakim MA saat dikonfirmasi, Kamis (31/1). Salinan kasasi tersebut diteken Panitera Muda Pidana Khusus Suharto dan Panitera Muda Pidana Deni Saptana. Atas salinan putusan MA itu pihak kejaksaan akan mengeksekusi penahanan terhadap Buni Yani. Direncanakan penahanan untuk Buni Yani dilakukan pada 1 Februari 2019. Untuk diketahui, sebelumnya Buni Yani sempat mengajukan banding. Dia mengajukan langkah hukum lanjutan itu ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat setelah dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan vonis Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung. Dia lalu mengajukan kasasi ke MA. Lalu kasasi itu pun ditolak. Buni Yani diputus bersalah terbukti melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Pasal itu mengatur soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu inforamsi elektronik.

Perlawanannya Kandas di Kasasi, Buni Yani Bakal Ditahan Awal Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/hakim-pt-vonis-lebih-berat-pelaku-korupsi-pengadaan-alkes-rs-ryacudu_m_154927.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang menjatuhkan vonis lebih berat kepada Bainuddin Hendry. Direktur utama PT Adityakarta Perdana Utama Media yang menjadi terdakwa kasus korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi ini harus menjalani hukuman lima tahun dan enam bulan penjara. Sebelumnya, dalam pengadilan tingkat pertama, Selasa (9/5), Bainuddin divonis empat tahun penjara. Ia juga diharuskan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Humas PT Tanjungkarang Jessaya Tarigan mengatakan, putusan tersebut ditetapkan oleh majelis hakim yang diketuai Feri Fardiaman pada Jumat (11/8). Ini terkait perkara dengan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. yang diajukan pada 9 Mei 2017 lalu. &rdquo;Putusannya lima tahun dan enam bulan penjara. Majelis hakim menerima banding yang diajukan jaksa penuntut umum,&rdquo; kata Jessaya Tarigan seperti dikutip Radar Lampung (Jawa Pos Group), Senin (4/9). Majelis hakim menyatakan Bainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana denda, Bainuddin juga harus membayar denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Kemudian membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.079.657.316. &rdquo;Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar dalam waktu yang ditetapkan, maka harta benda dilelang,&rdquo; ujarnya. Jika tidak juga mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Sementara pengacara Bainuddin, Dian Hartawan belum bisa dikonfirmasi terkait putusan banding tersebut. Saat dihubungi, nomor yang bersangkuan tidak aktif. Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada Bainuddin. Kemudian denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp1,79 miliar. Sementara dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut Bainuddin menjalani pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Kemudian uang pengganti Rp1,07 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan yang dipimpin Bainuddin menjadi penyedia alat kesehatan dan pengadaan barang RS Ryacudu yang dianggarkan tahun 2009. Meski tidak lulus pada tahap evaluasi, perusahaan itu dibuat seolah-olah memenuhi seluruh persyaratan lelang. Ini dilakukan bersama saksi Idali Hasan, Tulus Budi Riyatno, Machendra dan Oksa Rijaya. Bainuddin diduga memperkaya diri sendiri atas pekerjaan tersebut dengan hasil perkalian 2,5 persen dari nilai kontrak Rp4,4 miliar, yakni sebesar Rp110 juta. Sedang saksi lain menikmati Rp1,5 miliar. Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp1,6 miliar.

Hakim PT Vonis Lebih Berat Pelaku Korupsi Pengadaan Alkes RS Ryacudu

putusan kasasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan kasasi