<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <h2 class="titletext"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/Screenshot_2026-01-08-16-42-33-694_comandroidchrome-edit-2849795876.jpg" alt="Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama anak angkatnya, Arkana Adian. (Antara/Rubby Johan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama anak angkatnya, Arkana Adian. (Antara/Rubby Johan)</figcaption>
</figure> </h2> JawaPos.com-Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa menyatakan anak adopsi pasangan Ridwan Kamil dan kliennya, Arkana Aidan Misbach, tidak masuk dalam putusan hakim Pengadilan Agama Bandung pada perkara perceraian karena statusnya bukan anak kandung. Debi mengatakan Arkana hingga saat ini masih berstatus sebagai anak negara sehingga tidak termasuk dalam objek putusan hak asuh. "Terkait Arkana statusnya kan bukan anak kandung statusnya masih anak negara cuma pak RK dan ibu Atalia hanya memiliki ijin asuh (foster care) bukan adopsi. Jadi tidak masuk di dalam putusan hak asuh," kata Debi di Bandung, Kamis. Debi menjelaskan, dalam gugatan cerai tersebut hanya tercantum anak kandung, yakni almarhum Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra. &ldquo;Di dalam gugatan itu hanya ada anak kandung, yaitu almarhum Emmeril Kahn dan Camillia Azzahra. Yang ada di dalam putusan adalah Camillia Azzahra, karena sudah dewasa dan memilih untuk diasuh oleh Ibu Atalia,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, Debi menegaskan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tetap berkomitmen untuk mengasuh Arkana secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. &ldquo;Untuk Arkana, sistem pengasuhannya dilakukan bersama. Terkait teknis pembagian waktu, nanti akan diatur berapa hari bersama Pak Ridwan Kamil dan berapa hari bersama Ibu Atalia,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak meskipun telah berpisah secara hukum. Sebelumnya, Pengadilan Agama Bandung telah mengabulkan gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil. Humas Pengadilan Agama Kota Bandung Ikhwan Sopyan mengatakan kesepakatan hak asuh tersebut telah disetujui kedua belah pihak dalam proses persidangan. "Intinya ya untuk anak disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Zara ke ibunya," kata Ikhwan. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

anak adopsi dari pasangan Ridwan Kamil dan kliennya, atalia paratya, Arkana Aidan Misbach, tidak masuk dalam putusan hakim

Anak Adopsi Ridwan Kamil-Atalia Tak Masuk Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220912_213058.jpg" alt="Togar Situmorang selaku pengacara pihak terlapor, Christoper Steffanus Budianto alias Steven, (Dok Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Togar Situmorang selaku pengacara pihak terlapor, Christoper Steffanus Budianto alias Steven, (Dok Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Darius Situmorang selaku kuasa hukum Christoper Steffanus Budianto atau akrab disapa Steven, mengungkapkan sejumlah alasan kenapa pihaknya kecewa pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dijatuhkan. Darius menyatakan, tidak adanya singkronisasi data dalam laporan polisi dengan substansi permasalahan. Itu karena pelapor dalam kasus yang menjerat Steven bernama Septio Jatmiko Prabowo. Sedangkan yang disebut sebagai korban dalam kasus ini adalah Jessica Iskandar. "Tapi kenyataannya kami tidak melihat penyampaian dari majelis hakim terhadap si pelapor yang saat itu melaporkan CSB itu disampaikan," aku Darius Situmorang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4). Pihak Steven juga kecewa karena mobil milik Jessica Iskandar yang disewakan ke pihak Steven disebut telah dijual. Padahal pada kenyataannya, mobil itu katanya tidak pernah dijual. Lebih tepatnya mobil itu digadaikan lantaran Steven membutuhkan uang pada saat itu. "Mobil bukan dijual tapi dititipkan ke Komang saat itu. Ini sudah disampaikan di persidangan, kenapa jadi dijual?" keluhnya. Selain itu, pihak Steven juga kecewa terkait penerapan pasal. Ternyata majelis hakim tidak menjerat mantan rekan bisnis Jessica Iskandar itu dengan pasal penggelapan. "Pasal yang disampaikan kita juga kaget. Kenapa jadi Pasal 378 KUHP, bukan pasal 372 penggelapan. Aneh menurut kami," akunya. Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa Christoper Steffanus Budianto atas kasus penipuan terhadap Jessica Iskandar. Pria yang kerap disapa Steven dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Selain menjatuhkan hukuman penjara, majelis hakim dalam putusannya juga memerintahkan satu unit mobil Alphard 2.5 G AT dengan Nomor Polisi B 73 DAR, untuk dikembalikan oleh Steven kepada Jessica Iskandar.

Pihak Steven juga kecewa karena mobil milik Jessica Iskandar yang disewakan ke pihak Steven disebut telah dijual.

Beberapa Alasan yang Bikin Pihak Steven Lawan Jessica Iskandar Kecewa Terkait Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/lina-2625179437.jpg" alt="Tiktokers Lina Mukherjee." width="100%">
<figcaption>Tiktokers Lina Mukherjee.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Tiktokers Lina Mukherjee yang tersandung kasus pidana usai membuat konten makan kulit babi dengan mengucapkan bismallah, resmi dijatuhi vonis penjara selama dua tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (19/9). Vonis hukuman tersebut disampaikan dalam sidang dan termuat melalui Putusan PN PALEMBANG Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg,&nbsp;tanggal 19 September 2023. &ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan,&rdquo; demikian bunyi putusan vonis PN Palembang terhadap Lina Mukherjee, dikutip pada Selasa (19/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01560488/pengaduan-terhadap-tiktokers-bima-ke-polisi-dinilai-langgar-kebebasan-berpendapat">Pengaduan Terhadap TikTokers Bima ke polisi Dinilai Langgar Kebebasan Berpendapat</a> Hakim menyatakan, vonis tersebut diputuskan lantaran Lina terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan menimbulkan&nbsp;rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama. Dalam surat putusan tersebut, Hakim juga menyebutkan sejumlah barang bukti yang memberatkan Lina dalam kasus ini, di antaranya: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/01411269/seru-ascott-gandeng-tiktokers-dari-seluruh-dunia-bikin-event-ini">Seru! Ascott Gandeng TikTokers dari Seluruh Dunia Bikin Event Ini</a> - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex; tetap terlampir dalam berkas perkara. - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 085691200801. - 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link&nbsp;<a href="https://www.tiktok.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.tiktok.com&amp;source=gmail&amp;ust=1695219940777000&amp;usg=AOvVaw2r_b7ZMc4CL5fuoERyd6h0">https://www.tiktok.com</a>; dirampas negara untuk dimusnahkan. - 1 (satu) Unit handphone Jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu); dirampas untuk negara.

Vonis hukuman tersebut disampaikan dalam sidang dan termuat melalui Putusan PN PALEMBANG Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Lina Mukherjee Divonis Dua Tahun Penjara Buntut Kasus Makan Babi Baca Bismillah, Berikut Barang Buktinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/AG-DAN-PENGACARA-852508409.jpg" alt="Dokumentasi saat AG mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani putusan sela, Jakarta, Senin (3/4/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi saat AG mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani putusan sela, Jakarta, Senin (3/4/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anak AG telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Namun, pihak AG belum memutuskan untuk banding atau akan menerima putusan tersebut "Kami menghormati, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan," kata Pengacara AG, Mangatta Toding Allo kepada wartawan, Selasa (11/4). Mangatta mengatakan, pihaknya mencatat beberapa poin dari putusan hakim. Namun, dia belum mau mengungkapnya, karena akan dibahas dulu bersama keluarga AG. "Nanti kita sampaikan setelah komsultasi dengan pihak keluarga ya," jelasnya. Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara kepada anak AG. Eks kekasih Mario Dandy Satriyo itu dianggap bersalah ikut serta dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. "Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat sesuai dakwaan kesatu primair. Menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA," kata Hakim Sri Wahyuni Batubara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/4). AG dianggap terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi dakwaan Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU RI NO 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. &nbsp;

Pihak Anak AG belum memutuskan banding atau tidak terkait putusan Hakim PN Jaksel yang menjatuhkan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara.

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Kubu AG Belum Putuskan Akan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220104_151040.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asabri, Jimmy Sutopo dan Lukman Purnomosidi. Keduanya akan menjalani sidang pembacaan putusan hakim pada Rabu (5/1).  "Pembacaan putusan Jimmy Sutopo dan Lukman Purnomosidi dilakukan besok pagi, jadi silakan terdakwa kembali ke tahanan," kata Ketua Mejelis Hakim Eko Purwanto di ruang persidangan, Selasa (4/1).  Direktur Utama PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo sebelumnya telah dituntut pidana oleh jaksa penuntut umum (JP). Dalam tuntutan jaksa, Lukman Purnomosidi dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti sebesar Rp 1,341 triliun subsider 6,5 tahun kurungan.  Sementara, Jimmy Sutopo dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Jimmy juga dituntut membayar uang pengganti Rp 314,866 miliar subsider 7,5 tahun kurungan.  Meski demikian, Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang pembacaan putusan bagi empat terdakwa lainnya yakni, Direktur Utama PT ASABRI periode 2008-2016, Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri; Direktur Utama PT ASABRI periode 2016-2020, Sonny Widjaja; Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT ASABRI periode 2012-2015, Bachtiar Effendi dan Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI periode 2013-2019, Hari Setianto.  Keempat terdakwa sebelumnya juga telah dituntut oleh JPU. Adam Damiri dituntut hukuman pidana 10 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Adam Damiri juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 17,972 miliar subsider 5 tahun kurungan.  Kemudian, Sonny Widjaja dituntut hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti Rp 64,5 miliar subsider 5 tahun kurungan.  Selanjutnya, Bachtiar Effendi dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Bachtiar juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 453.783.950 subsider 6 tahun kurungan. Sementara itu, Hari Setianto dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dengan membayar uang pengganti Rp 873.835.800 subsider 7 tahun kurungan.  Dalam perkaranya, perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara hingga Rp 22,7 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN ini mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tbungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.  Pendanaan itu bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok. Mereka dituntut melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hakim Tunda Pembacaan Putusan Dua Terdakwa Kasus Asabri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terlibat-di-kasus-uang-ketok-palu-supriyono-divonis-6-tahun-penjara_m_224660.jpeg" alt="Terdakwa Supriyono bersama penasehat hukumnya di sela putusan sidang" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Supriyono bersama penasehat hukumnya di sela putusan sidang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Supriyono, terdakwa kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018, divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketaui Badrun Zaini. Putusan ini dibacakan di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin (2/7) siang. Selain pidana penjara, anggota DPRD Provinsi Jambi ini juga dikenakan denda sebesar Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. "Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua Majelis Hakim, Badrun Zaini, saat membacakan vonis seperti dikutip Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (3/7). Kemudian, terdakwa Supriyono juga dikenakan pidana tambahan pencabutan hak politiknya. "Kepada terdakwa dikenakan pidana tambahan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata hakim. Hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi, menciderai kepercayaan masyarakat dan DPRD Provinsi Jambi. Sementara hal yang meringankan dan menjadi pertimbangan hakim, terdakwa berlaku baik selama proses persidangan. Kemudian mengakui kesalahan. Putusan ini lebih rendah satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut terdakwa selama 7 tahun penjara. Pasal yang dikenakan Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas putusan ini, terdakwa Supriyono mengatakan masih pikir-pikir dan berkonsultasi dengan tim penasehat hukumnya. "Kita masih pikir-pikir," ujar Supriyono usai sidang. Kata Dia, meskipun lebih rendah dari tuntutan JPU KPK, namun, putusan ini masih dianggap sangat tinggi dibandingkan dengan terdakwa lainnya dalam kasus ini. "Ini berat. Kalian kan sudah tahu sendiri," kata Supriyono sembari berlalu meninggalkan ruangan sidang. Pantauan di lapangan, Supriyono duduk di kursi pesakitan dengan memakai baju putih dan celana hitam. Dia hanya didampingi satu anggota tim pengacara. Sementara itu, sejumlah kerabat dan keluarganya turut hadir. Beberapa diantaranya menangis saat mendengar hakim putusan majelis hakim. Diberitakan sebelumnya, tiga terdakwa dalam kasus ini yakni mantan Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, mantan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arpan dan mantan Asisten III Provinsi Jambi, Saipudin, masing-masing divonis selama 3,5 tahun penjara. Diketahui, kasus ini bemula dari OTT penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 November 2017 lalu terkait dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

Terlibat di Kasus Uang Ketok Palu, Supriyono Divonis 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anulir-vonis-pembakar-hutan-hakim-pn-dilaporkan-kpk_m_209603.jpeg" alt="ILUSTRASI Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menyatakan PT Kallista Alam (KA) bersalah kerana melakukan pembakaran lahan gambut Tripa, Provins Aceh dan harus membayar sebesar Rp 366 miliar. Namun putusan itu dianulir oleh PN Meulaboh, Aceh." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menyatakan PT Kallista Alam (KA) bersalah kerana melakukan pembakaran lahan gambut Tripa, Provins Aceh dan harus membayar sebesar Rp 366 miliar. Namun putusan itu dianulir oleh PN Meulaboh, Aceh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menyatakan PT Kallista Alam (KA) bersalah kerana melakukan pembakaran lahan gambut Tripa, Provins Aceh dan harus membayar sebesar Rp 366 miliar. Namun putusan itu dianulir oleh Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh. Melihat putusan hakim PN Meulaboh itu, Rumoh Transparansi melaporkan dugaan indikasi penyimpangan dalam eksekusi Putusan MA terhadap PT Kalista Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (2/5). Laporan pengaduan Rumoh Transparansi ini dengan nomor pengaduan 96297. "Kami mencium ada penyelewengan pada kasus ini. Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 366 miliar," kata Direktur Rumoh Transparansi Crisna Akbar di Banda Aceh, Kamis (3/5). Diketahui pada 13 April lalu, Majelis Hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan, dan anggota Muhammad Tahir dan T Latiful menyatakan menerima gugatan PT KA. Hakim beralasan bahwa bukti koordinat yang salah yang diberikan KLHK pada kasus sebelumnya menjadi alasan bagi hakim eksekusi putusan terhadap PT KA.&nbsp; Pada perkara ini, PT KA mengajukan gugatan terhadap KLHK, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. Belum jelas apakah KLHK akan melakukan banding. &ldquo;Hal ini berlawanan dengan putusan sebelumnya, dimana PN Meulaboh di Aceh Barat memerintahkan PT KA untuk membayar denda sebesar Rp 366 miliar yang terdiri dari Rp 114,3 miliar sebagai kompensasi ke kas negara dan Rp 251,7 miliar untuk merestorasi 1.000 hektar lahan gambut yang terbakar dan hancur,&rdquo; ujar Crisna. PT KA mengajukan banding pada 28 Agustus 2015 ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak banding dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk tetap membayarkan denda. Sementara itu, Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) Fahmi Muhammad menambahkan, seharusnya PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap Putusan MA. Sebab PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan. &ldquo;Kami kaget mengetahui bahwa Ketua PN Meulaboh mengeluarkan Penetapan Perlindungan Hukum terhadap PT KA. Kami melihat ini merupakan hal yang aneh,&rdquo; kata Fahmi. Fahmi menilai, seharusnya tidak ada gugatan baru yang dapat membenarkan pengadilan untuk menunda eksekusi keputusan. Selain itu, koordinat yang diangap melenceng akibat salah seharusnya tidak menjadi dasar justifikasi kerugian akibat kebakaran lahan yang disebabkan PT KA.

Anulir Vonis Pembakar Hutan, Hakim PN Dilaporkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/anak-kandung-divonis-bebas-bapak-adukan-hakim-ke-ky_m_170583.jpeg" alt="Ilustrasi palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eddie, 75, seorang pengusaha di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak rela anaknya divonis bebas oleh majelis hakim Pengdilan Negeri (PN) daerah setempat. Ketidakrelaan itu atas perkara pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Ferry Posuma, 51, warga Jalan Raya Darmo Permai II, Dukuh Pakis, Surabaya. Pemalsuan itu karena Ferry dituduh merebut tanah ayahnya secara ilegal. Ferry memalsukan tanda tangan dalam akta persetujuan serta kuasa hibah dua bidang lahan hak guna bangunan (HGB) no 4318 seluas 757 meter persegi dan HGB no 4319 seluas 542 meter persegi. Anaknya itu bekerja sama dengan Ketty Kwee, 71, mantan istri Eddie. Namun, langkah hukum Eddie tersebut kandas di Pengadilan Negeri Balikpapan. Ternyata, Ferry dan Ketty yang masing-masing dituntut 8 bulan dan 7 bulan divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai M. Kayat SH dengan anggota M. Iqbal SH dan Vera SH. Majelis hakim menilai tanda tangan itu berbeda karena Eddie tidak stabil saat membubuhkannya. Setelah anaknya divonis bebas, Eddie langsung pergi ke Jakarta untuk melapor ke Komisi Yudisial (KY) karena menganggap putusan itu janggal. "Saya laporkan ke KY supaya diperiksa putusannya," ujar Eddie Kamis (23/11). Eddie memang berang karena merasa anak kandungnya tersebut serakah. Menurut dia, Ferry begitu tega. Sampai-sampai tiga anak kandung Eddie lainnya, yakni Christine, Ervina, dan Grace Posuma, tidak mendapat bagian pengelolaan maupun bagian atas dua bidang lahan tersebut, yang sekarang telah ditempati sebuah hotel mewah. Terpisah, JPU Angar Mamai menilai, bukti serta kesaksian di persidangan sudah kuat bahwa terdakwa Ferry dan Ketty melakukan pidana pemalsuan tanda tangan Eddie."Dari kronologinya sudah jelas. Tanda tangan pelapor Eddie Posuma tidak (dibubuhkan, Red) di hadapan notaris. Pelapor tidak mengakui tanda tangannya dan diperkuat hasil labfor Polri bahwa tanda tangan pelapor Eddie Posuma nonidentik atau palsu," jelas Angar.&nbsp;

Anak Kandung Divonis Bebas, Bapak Adukan Hakim ke KY

putusan hakim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan hakim

Berita Terkini