<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Pledoi-Zarof-Ricar-100625-hma-03-4156824029.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar berjalan usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10/6). (Hafidz Mubarak A/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar berjalan usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10/6). (Hafidz Mubarak A/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menjadi 18 tahun penjara dalam putusan banding terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Hakim Ketua Albertina Ho menyampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan berdasar alasan yang tepat dan benar. Sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum pihaknya dalam memutus perkara di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana dan status barang bukti. &rdquo;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Zarof membuat orang berprasangka buruk terhadap hakim-hakim di Indonesia, seolah-olah hakim-hakim mudah disuap, mudah diatur sesuai kemauan orang yang memiliki uang untuk membelokkan keadilan,&rdquo; ujar Hakim Ketua Albertina Ho dalam salinan putusan seperti dilansir dari Antara, Jumat (25/7). Meski begitu terkait pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap membebankan besaran yang sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yakni Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan 6 bulan pidana kurungan. Begitu pula dengan uang Rp 915 miliar dan emas 51 kilogram yang disita dari Zarof, dinyatakan tetap dirampas untuk negara. Hakim Ketua menegaskan Zarof telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yakni memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili serta tindak pidana menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu, Zarof tetap dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 12 B juncto pasal 15 jo. pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sebelumnya, Zarof Ricar divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan dalam kasus tersebut, sedikit lebih ringan dari tuntutan pidana penjara jaksa penuntut umum, yakni 20 tahun penjara, meski besaran pidana denda tetap sama dengan tuntutan. Pada perkara tersebut, Zarof didakwa melakukan pemufakatan jahat berupa pembantuan untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, yakni uang senilai Rp 5 miliar. Pemufakatan jahat diduga dilakukan bersama penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dengan tujuan menyuap Hakim Agung Soesilo yang merupakan ketua majelis dalam kelanjutan perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi pada 2024. Selain itu, dia didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 915 miliar dan emas seberat 51 kilogram selama menjabat di MA untuk membantu pengurusan perkara pada 2012&ndash;2022.

PT DKI Jakarta perberat hukuman mantan pejabat MA Zarof Ricar jadi 18 tahun penjara dalam putusan banding kasus dugaan suap dan gratifikasi

PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Zarof Ricar Jadi 18 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_4599-737968641.jpg" alt="Humas Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Bagus Irawan. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Humas Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Bagus Irawan. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) menunda pembacaan putusan banding perkara penyisihan narkoba yang melibatkan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. Humas PT Kepri Bagus Irawan mengatakan, hakim menunda membacakan putusan karena masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan. &rdquo;Tunda satu minggu putusan belum siap,&rdquo; kata Bagus seperti dilansir dari Antara. PT Kepri telah menjadwalkan pembacaan putusan banding untuk tiga terdakwa kasus penyisihan barang bukti sabu yang melibatkan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda beserta sembilan anggotanya pada 23 Juli, 29 Juli, dan 31 Juli 2025. Pada 23 Juli dijadwalkan pembacaan putusan untuk tiga terdakwa, yakni Junaidi Gunawan, Fadillah, dan Ibnu Ma&rsquo;ruf Rambe. Ketiganya merupakan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. Satu terdakwa atas nama Zulkifli Simanjuntak selaku kurir dalam perkara ini (desersi TNI). Menurut Bagus, penundaan ini karena hakim memerlukan waktu untuk mempertimbangkan putusan banding yang diajukan terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam yang menjatuhkan vonis seumur hidup. Junaidi Gunawan, Ibnu Ma&rsquo;ruf Rambe, dan Zukifli, divonis seumur hidup atau sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sementara vonis Fadillah lebih ringan dibanding tuntutan JPU yakni hukuman mati. Sementara itu, untuk sidang putusan terhadap delapan terdakwa lain, termasuk Kompol Satria Nanda yang dijadwalkan tanggal 29 Juli dan 31 Juli, masih sesuai jadwal. &rdquo;(Putusan) 29 dan 31 Juli masih on scedul (sesuai jadwal),&rdquo; kata Bagus. Sidang putusan pada 29 Juli dijadwalkan untuk terdakwa Rahmadi, Aryanto, Shigit Sarwo Edhi, dan Jaka Surya. Keempat terdakwa merupakan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. Terdakwa Rahmadi dan Shigit Sarwo Edhi divonis pidana seumur hidup, atau lebih ringan dari tuntutan JPU, pidana mati. Sementara Jaka Surya dan Aryanto divonis seumur hidup sesuai tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU). Kemudian sidang putusan banding pada 31 Juli untuk terdawa Satria Nanda (polisi), Wan Rahmat Kurniawan (mantan polisi), Alex Chandra (mantan polisi), dan Aziz Martua Siregar (sipil pecatan Polri). Terdakwa Satria Nana dan Wan Rahmat divonis seumur hidup lebih ringan dari tuntut mati. Sedangkan Alex Chandra divonis seumur hidup sesuai tuntutan.

Majelis Hakim PT Kepri tunda pembacaan putusan banding kasus penyisihan narkoba melibatkan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang

Pengadikan Tinggi Kepri Tunda Putusan Banding Mantan Anggota Satresnarkoba Barelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_1704-4132120027.jpg" alt="Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) mengagendakan pembacaan putusan banding atas perkara gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan Kejaksaan Negeri Batam pada 25 Juli 2025. Humas PT Kejari Bagus Irawan mengatakan, PT Kepri telah menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara sejak gugatan banding diterima dari PN Batam. &rdquo;Setelah pengajuan banding diterima, langsung dibentuk majelis hakim yang memeriksa perkara, setelahnya Hakim PT Kepri akan memutus perkara pada 25 Juli,&rdquo; kata Bagus seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, majelis hakim yang memeriksa banding putusan perdata kapal itu diketuai Ahmad Salihin yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Kepri didampingi dua hakim anggota, yakni Igantius Eko Purwanto dan Dahli. Majelis hakim PT Kepri sedang bersidang dengan memeriksa berkas-berkas memori banding dan kontra banding yang diajukan dari pihak penasihat hukum. Setelah dipelajari, majelis hakim akan bermusyawarah sebelum menjatuhkan vonis dan membacakan putusannya. &rdquo;Hakim pengadilan tinggi itu tidak memeriksa saksi-saksi, yang kami periksa adalah berkas-bekas memori banding, kontra banding, itu yang dipelajari,&rdquo; ujar Bagus Irawan. &rdquo;Nanti, mereka (majelis hakim) musyawarah, setelah itu baru menjatuhkan dan membacakan putusannya,&rdquo; lanjut dia. Bagus menambahkan, sidang banding ini merupakan perkara perdata yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Btm yang dalam putusannya mengabulkan bahwa kapal supertanker MT Arman 114 beserta awak kapal, surat-surat dan muatannya adalah betul milik pemilik kapal, yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa kapal beserta muatannya adalah milik penggugat,&rdquo; ujar Bagus Irawan. Dalam putusan perdata itu, Hakim Pengadilan Negeri Batam juga menyatakan bahwa putusan perkara pidana MT Arman 114 yang menyatakan nakhoda kapal sebagai terdakwa dan kapal dirampas untuk negara, bahwa frasa tersebut tidak mempunyai daya berlaku. Artinya kapal tersebut harus diserahkan dari pihak Kejaksaan selaku penasihat hukum negara kepada pemilik kapal yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Atas putusan yang diputus Pengadilan Negeri Batam itu kan, Kejaksaan Negeri Batam itu mengatakan banding dan banding sudah diterima Pengadilan Tinggi Kepri pada 4 Juni,&rdquo; ungkap Bagus Irawan. Sengketa atas kapal bermuatan ligt crude oil sebanyak 166,975.36 metrik ton itu terjadi sejak kasus pembuangan limbah pada Juli 2023. Lalu masuk persidangan dan diputus pada Juli 2024. Sementara itu gugatan perdata bergulir sejak Agustus 2024.

PT Kepri agendakan pembacaan putusan banding gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan kejari Batam

PT Kepri Putuskan Perkara Kapal Supertanker Iran MT Arman pada 25 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/20230412_102624-2379296675.jpg" alt="Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding atas vonis terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat." width="100%">
<figcaption>Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding atas vonis terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding atas vonis terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. "Bisa saja hakim berbeda pandangannya sama kita, saya berharap Ricky Rizal dapat keringanan hukuman. Setidak-tidaknya sama dengan (Richard) Eliezer," kata Erman Umar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4). Erman Umar menyebut Ricky Rizal tidak ikut berbuat dan sudah menolak terkait dengan skenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, Ricky Rizal berhak mendapat keringanan hukuman oleh majelis hakim. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01433926/ricky-rizal-segera-jalani-sidang-vonis-tim-pengacara-yakin-bisa-bebas">Ricky Rizal Segera Jalani Sidang Vonis, Tim Pengacara Yakin Bisa Bebas</a> "Dia (Ricky Rizal) sudah menolak (skenario pembunuhan), kok. Pasal 340 juncto Pasal 55 KUHP itu harus dia punya niat, ikut juga berbuat. Dia (Ricky Rizal) kan enggak ikut berbuat," kata Erman. Erman optimistis Ricky Rizal mendapat keringanan hukuman. Menurut dia, hakim harus membebaskan kliennya itu atau setidaknya menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun penjara. Selain itu, Erman Umar juga menyebut bahwa Ricky Rizal masih berhak atas posisinya sebagai anggota kepolisian layaknya Richard Eliezer. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01432403/ricky-rizal-mengaku-tak-tahu-brigadir-yosua-ancam-putri-candrawathi">Ricky Rizal Mengaku Tak Tahu Brigadir Yosua Ancam Putri Candrawathi</a> "Kalau dihayati betul, saya yakin majelis harus membebaskan Rizal. Setidak-tidaknya saudara Ricky Rizal masih berhak pengharapan dapat duduk sebagai anggota kepolisian. Minimal 2 tahun atau 1,5 tahun (penjara) kayak Eliezer," ujarnya. Erman Umar hadir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4) pagi, dalam sidang putusan hasil banding atas vonis terhadap empat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Kehadirannya ini merupakan tanggung jawab sosial atas inisiatif sendiri untuk memastikan hasil putusan majelis hakim. "Kalau saya sudah dapat (hasil putusan) dari awal, 'kan ancar-ancar saya, perjuangan saya ke depan 'kan saya bisa ngumpulin bahan yang lebih banyak, lebih akurat," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482108/pelaku-penipuan-tempel-qris-telah-beraksi-di-38-titik-raup-lebih-dari-rp-13-juta">Pelaku Penipuan Tempel QRIS Telah Beraksi di 38 Titik, Raup Lebih dari Rp 13 Juta</a> Diberitakan sebelumnya bahwa Ricky Rizal divonis hukuman penjara selama 13 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (14/2). Ricky Rizal lantas mengajukan banding atas vonis tersebut. Ricky Rizal mengajukan banding pada Kamis (16/2) bersamaan dengan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Sedangkan terdakwa Kuat Maruf lebih dahulu mengajukan banding pada Rabu (15/2).

Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding.

Pengacara Berharap Ricky Rizal Dapat Keringanan Hukuman dalam Putusan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-1-EDHY-PRABOWO-USAI-SIDANG-PUTUSAN-FED-4.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo saat menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo saat menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang divonis sembilan tahun penjara pada tingkat banding. Hukuman itu lebih berat dari hukuman penjara lima tahun dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  ”KPK sejak awal menghormati segala proses peradilan, termasuk hak-hak terdakwa untuk melakukan pengujian putusan pada tingkat pertama melalui banding,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11).  KPK juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Hal tersebut penting sebagai bagian dari asset recovery yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi.  ”Jika kita melihat putusan banding yang memperberat hukuman terdakwa, artinya majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan tim jaksa KPK bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur,” ucap Ali.  Meski demikian, lembaga antirasuah sampai saat ini masih menunggu salinan putusan dari PT DKI Jakarta.  ”KPK belum menerima salinan putusan tersebut. Saat ini kami menunggu salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk dipelajari lebih lanjut,” tegas Ali.  Sebelumnya, hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun penjara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Edhy Prabowo tetap terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 25,7 miliar dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster.  Edhy oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sehingga hukuman pada tingkat banding, lebih berat dari putusan sebelumnya.  ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” sebagaimana dikutip dari direktori putusan MA.  Putusan itu dibacakan pada 21 Oktober 2021. Disidangkan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Haryono, dengan anggota Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Anton R. Saragih, dan Reny Halida Ilham Malik.  Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang semula dijatuhkan hukuman tambahan selama dua tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77.000, menjadi tiga tahun penjara. Hukuman diterapkan, jika Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti.  Edhy Prabowo pun tetap dijatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun. Hukuman itu diterapkan setelah Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.  Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Edhy Prabowo divonis lima tahun pidana penjara. Edhy terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.  Selain dijatuhkan pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama lima tahun, Edhy juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa.  Apabila tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan selama 2 tahun. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga dijatuhkan hukuman agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.  Edhy Prabowo diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.  Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK Sebut PT DKI Punya Kesamaan Persepsi Edhy Prabowo Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Massa-Pendukung-Rizieq-Shihab-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Massa pendukung Rizieq Shihab saat memadati kawasan I Gusti Ngurah Rai menuju Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021). Mereka berniat menghadiri sidang vonis terhadap terdakwa Rizieq Shihab terkait kasus penyebaran kabar bohong tes swab CO" width="100%">
<figcaption>Massa pendukung Rizieq Shihab saat memadati kawasan I Gusti Ngurah Rai menuju Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021). Mereka berniat menghadiri sidang vonis terhadap terdakwa Rizieq Shihab terkait kasus penyebaran kabar bohong tes swab CO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 36 simpatisan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.  Penangkapan itu buntut dari kerusuhan yang terjadi di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta setelah putusan banding Rizieq Shihab ditolak.  "27 (orang dibawa) ke Polda, kemudian 9 orang di Polres Jakpus, 4 orang di bawah umur ada yang 17 tahun ada 16 tahun langsung koordinasi dijemput orang tua," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi saat dihubungi, Senin (30/8).  Di antara yang diamankan tersebut, beberapa kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau. Saat ini pelaku dan barang bukti tengah diperiksa penyidik.  "5 orang ada yang bawa sajam dan pelaku penganiayaan (kepada aparat) diproses di Jakpus," jelas Hengki.  Sebelumnya, PT DKI Jakarta memutuskan menolak banding yang diajukan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Banding tersebut terkait perkara tes swab di Rumah Sakit UMMI Bogor. Pada sidang tingkat pertama di PN Jakarta Timur, Rizieq divonis 4 tahun penjara.  Namun, Rizieq tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding ke PT DKI Jakarta. Alhasil, Rizieq tetap dijatuhi vonis 4 tahun penjara.  "Putusan dengan nomor perkara 210 atas nama Rizieq Shihab dijatuhi pidana selama empat tahun di PN Jaktim, dan inilah yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta," ujar Humas PT DKI Jakarta Pamapo Pakpahan kepada wartawan, Senin (30/8).  Dalam putusan itu Pengadilan Tinggi juga menolak banding untuk terdakwa Hanif Alatas yang berstatus sebagai menantu Rizieq. Dalam perkara ini, Hanif divonis 1 tahun penjara.

Polisi Amankan 36 Simpatisan Rizieq Shihab, 5 Bawa Senjata Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20201203_232731-1.jpg" alt="Ilustrasi Jrx SID keluar dari persidangan di PN Denpasar, Bali. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jrx SID keluar dari persidangan di PN Denpasar, Bali. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus ujaran kebencian terhadap IDI Bali I Gede Ary Astina alias Jrx SID menerima putusan banding dengan pidana penjara selama 10 bulan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Bali.  ”Kemudian putusannya tetap bersalah sesuai yang telah didakwakan sebelumnya dengan pidana penjara 10 bulan denda Rp 10 juta dan subsider 1 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan,” kata Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Sobandi seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali, Selasa (19/1).  Dia mengatakan, berkas putusan banding tersebut diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada 14 Januari 2021. Selanjutnya, telah diinformasikan kepada pihak jaksa penuntut umum dan penasihat hukum.  ”Jadi nanti setelah diberitahukan putusannya dalam waktu tujuh hari bisa apakah menerima atau menolak putusan, jadi masih ada upaya hukum,” ujar Sobandi.  Jika dalam waktu tujuh hari dari pihak jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum tidak mengajukan kasasi melewati batas waktu tujuh hari, keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Hingga saat ini, terdakwa Jrx yang juga drumer band Superman Is Dead masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung.  Sebelumnya pada (19/11), majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diketuai lda Ayu Adnya Dewi menjatuhkan vonis terhadap terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx dengan hukuman satu tahun dua bulan penjara.  ”Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx, dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” tutur majelis hakim yang diketuai lda ayu Adnya Dewi di Pengadilan Negeri Denpasar.  Dalam perkara itu I Gede Ary Astina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, berdasar asas antar golongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, yaitu sesuai dengan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/kBdVLkLNXLI

Terdakwa Jrx SID Terima Putusan Banding 10 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-belum-temukan-sosok-wakil-ketua_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis 6,5 tahun penjara bagi eks Kepala‎ Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta, Yul Dirga. Upaya banding ini diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yul Dirga oleh dengan pidana penjara selama enam tahun enam bulan dan denda sejumlah Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Minggu (25/10).  Selain itu, Yul Dirga juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar USD 18.425 (ditambah sejumlah USD 14.400 dan ditambah sejumlah Rp 50 juta. Uang pengganti itu selambat-lambatnya harus dibayarkan setelah satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.  Jika dalam jangkawaktu tersebut Yul Dirga tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama satu tahun.  Putusan banding ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan hakim anggota yakni, Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Jeldi Ramadhan dan Anthon R Saragih. Putusan ini sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman enam tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Majelis Hakim meyakini, Yul Dirga terbukti bersama-sama menerima suap sebesar USD34.625 atau Rp 493 juta dan Rp 25 juta dari Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim dan Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE LTD Katherine Tan Foong Ching.  Perbuatan itu dilakukan bersama tim pemeriksa pajak KPP PMA 3 Jakarta, yakni Hadi Sutrisno selaku supervisor, Jumari selaku ketua tim, dan Muhammad Naim Fahmi selaku anggota.  Yul Dirga terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jYQxqWShkgY&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Putusan Banding Kuatkan Vonis 6,5 Tahun Penjara Bagi Yul Dirga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putusan-banding-pt-pekanbaru-vonis-pentolan-saracen-dua-tahun_m_218744.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru memvonis Jasriadi yang disebut-sebut sebagai pentolan grup Saracen selama dua tahun penjara. Hukuman ini, lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Dimana Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memutusnya selama 10 bulan penjara. Kasi Intel Kejari Pekanbaru, Ahmad Fuadi mengatakan, bahwa pihaknya selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menerima putusan atas kasus illegal akses tersebut. "Kita menunggu salinan putusan banding PT," katanya, Kamis (7/6). Terkait putusan banding PT yang menaikkan hukuman Jasriadi menjadi dua tahun tersebut, JPU menurut Ahmad Fuadi masih menunggu sikap terdakwa. Jika sikap hukum terdakwa menyatakan menempuh jalur Kasasi, maka JPU juga akan menempuh jalur yang sama. "Kita nunggu sikap mereka, kalau kasasi kita juga akan ajukan kasasi," tegasnya. Vonis banding atas perkara ini, tercantum dalam website resmi Makamah Agung RI tanggal 5 Juni lalu. Sebelumnya, majelis hakim PN Pekanbaru menyatakan, Jasriadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain. Dalam persidangan saat itu, Jasriadi disebut sebagai salah satu anggota dari grup Saracen yang menyebarkan ujaran kebencian. Namun, dalam amar putusannya, &lrm;majelis hakim menyatakan kalau Jasriadi tidak termasuk ke dalam grup yang telah memfitnah Presiden Joko Widodo tersebut. Di dalam dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa, Jasriadi disebut telah mengedit foto Suarni dalam aplikasi photoshop dan mengubah nama dalam KTP Suarni pada 19 Maret 2017. Data yang diubah, dibuat seolah-olah identik dengan milik Saracen. Jasriadi juga dituduh melakukan akses ilegal terhadap akun Facebook Sri Rahayu Ningsih yang sudah disita Mabes Polri. Ia dapat mengubah password dan recovery email untuk akun tersebut pada tanggal 5 Agustus 2017. Akun itu dikaitkan Jasriadi pada sejumlah orang. Beberapa status tersebut diubah, seperti 'Adakah keadilan di negeri ini, 'Mati satu tumbuh seribu' dan kmemuat tiga gambar screenshot Ahok. Semua perbuatan itu dilakukan Jasriadi di rumah terdakwa di Jalan, Kasa, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Tujuan terdakwa mengakses akun Sri Rahayu Ningsih untuk mengetahui informasi tentang penangkapan Sri oleh polisi. Sebelumnya, banyak berita yang menyebutkan, jika Jasriadi memulihkan akun Sri Rahayu Ningsih untuk melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Tindakan itu dilakukannya karena dibayar untuk menjatuhi karakter seseorang. Jasriadi ditangkap tim Mabes Polri di Jalan Kasah, Pekanbaru, 8 Agustus 2017. Sebelumnya, Mabes Polri juga menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam Grup Saracen. Polisi juga menangkap admin Muhammad Abdullah Harsono yang mengunggah berbagai konten ujaran kebencian dan bernuansa SARA di dalam akun Facebook Saracen. Ia terpantau mengubah grup Saracen menjadi NKRI Harga Mati. Sementara Harsono, sudah divonis oleh majelis hakim selama 2 tahun 8 bulan. Hukuman yang dijatuhi terhadapnya, dua tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama empat tahun. Kelompok Saracen diketahui membuat sejumlah akun media sosial dan online. Akun-akun tersebut antara lain Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com. Kelompok ini diduga menawarkan jasa menyebarkan ujaran kebencian terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Putusan Banding, PT Pekanbaru Vonis Pentolan Saracen Dua Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan banding

Berita Terkini