<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Harvey-Moeis-Dery-Ridwansah-6JPG-1949711307.jpg" alt="Artis Sandra Dewi memeluk suaminya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Harvey Moeis usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery R" width="100%">
<figcaption>Artis Sandra Dewi memeluk suaminya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Harvey Moeis usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery R</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sandra Dewi mencabut gugatan atas aset-aset miliknya yang perkaranya bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pencabutan ini diterima majelis hakim berdasarkan surat yang dikirimkan Sandra Dewi melalui kuasa hukumnya. Majelis hakim pun menerima dan mengabulkan permohonan Sandra Dewi terkait pencabutan gugatan perampasan aset. Dengan dicabutnya gugatan, maka perkara tersebut dinyatakan dihentikan atau selesai. Majelis hakim juga menyatakan bahwa putusan kasus korupsi yang sempat menjerat Harvey Moeis kini sudah dapat dieksekusi setelah adanya pencabutan perkara oleh Sandra Dewi. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.sus/2025, 25 Juni 2025, beserta putusan tingkat banding dan pertama yang mendasari perkara ini berlaku dan dapat dieksekusi," kata majelis hakim PN Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Alasan Sandra Dewi mencabut gugatan atas aset-aset miliknya mulai dari tas mewah, perhiasan, mobil, hingga rumah karena menghormati dan tunduk pada putusan perkara kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis &nbsp; "Alasan pencabutan gugatan oleh pemohon pada intinya karena menerima dan tunduk pada isi putusan tindak pidana perkara korupsi dengan terpidana Harvey Moeis yang telah berkekuatan hukum tetap,&rdquo; ungkap majelis hakim. Dalam sidang sebelumnya, saksi dari Kejagung yang juga penyidik yang menangani perampasan aset Harvey Moeis, Rex Jefferson, mengungkapkan kesaksian di hadapan majelis hakim. Dia pun mematahkan alasan Sandra Dewi dalam materi gugatan. Mulai dari perjanjian pisah harta hingga aset-aset tersebut diklaim dibeli dari hasil kerja kerasnya di dunia hiburan dan juga dari hasil endorse. <h2>Perjanjian Pisah Harta Dinilai Janggal</h2> Rex Jefferson menilai janggal terkait perjanjian pisah harta antara Sandra Dewi dengan Harvey Moeis karena adanya perbedaan tanggal antara bagian kepala akta perjanjian pisah harta dengan tanggal yang tertera pada cap stempel. "Ada yang aneh di akta pisah harta. Tanggal di akta pisah harta di bagian atas tertera tanggal 12 Oktober 2016. Tapi di cap basah akta tanggalnya berbeda," kata Rex Jefferson ketika itu. Kejanggalan tersebut dinilai harus ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dokumen perjanjian pisah harta antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Pada prinsipnya, Rex Jefferson meragukan keaslian dokumen tersebut mengingat terjadi inkonsistensi di dalamnya. Selain itu, pihak Kejagung juga melihat ketidaksesuaian antara perjanjian pisah harta dengan praktik yang terjadi di lapangan. Mengingat Harvey Moeis melakukan transfer kepada Sandra Dewi dengan nilai fantastis mencapai Rp 13 miliar dalam rentang waktu 2016 hingga 2022. "Dari tahun 2016 sampai 2019, ada uang masuk sebanyak Rp 6 miliar ke rekening BCA yang belakangnya 411. Terus ke rekening Sandra Dewi yang 993, ada aliran dana sebesar Rp 7 miliar dari periode 2018 hingga 2022," ujar Rex Jefferson. Kejagung meyakini uang Rp 13 miliar yang dikirimkan Harvey Moeis itu digunakan Sandra Dewi untuk membeli sejumlah barang mewah. Keyakinan tersebut semakin kuat setelah terdapat kecocokan antara waktu penarikan uang dengan waktu pembelian sejumlah barang seperti tas mewah dan lain-lain oleh Sandra Dewi.&nbsp; Rex Jefferson juga memaparkan alasan merampas properti di kawasan elit Permata Regency. Hal itu dilakukan karena pembangunannya 80 persen bersumber dari uang haram Harvey Moeis yang ditaruh di rekening khusus Sandra Dewi. &nbsp;

Sandra Dewi mencabut gugatan aset, majelis hakim terima permohonan, kasus korupsi Harvey Moeis dapat dieksekusi.

Sandra Dewi Cabut Gugatan Perampasan Aset, Putusan Korupsi Harvey Moeis Bisa Dieksekusi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/06/JKT_-Nadiem-Makarim-Tersangka-Kasus-Pengadaan-Laptop-Chromebook_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-3545132635.jpg" alt="Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim resmi di tahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim resmi di tahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) diagendakan membacakan sidang putusan atas gugatan praperadilan yang dilayangkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Senin (13/10) besok. Putusan prapedilan itu akan menentukan nasib Nadiem Makarim yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook periode 2019-2022. Kasus ini bermula dari proyek pengadaan 1,4 juta unit Chromebook yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Proyek tersebut disebut bertujuan mendukung pembelajaran digital di sekolah-sekolah pascapandemi Covid-19. Namun, dalam proses tender, spesifikasi barang, dan pembengkakan harga yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun. Fakta-fakta kasus dugaan korupsi pengadaan laptop choromebook: 1. Kejagung jerat Nadiem Makarim dan 4 Tersangka Kejagung lebih dulu menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chomebook di lingkungan Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022. Keempat tersangka itu yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020&ndash;2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek. Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek. Kemudian, Kejagung menetapkan tersangka terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, pada Kamis (4/9). Penetapan tersangka terhadap Nadiem setelah penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan pemeriksaan dan alat bukti berupa 120 orang saksi dan 4 ahli. 2. Peran Nadiem Makarim Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo menjelaskan, pada Februari 2020, tersangka Nadiem Makarim yang menjabat Mendikbudristek diduga melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan produk dari Google, salah satunya adalah program google for education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan Kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati bahwa produk dari Google yaitu ChromeOS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam mewujudkan kesepakatan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia, Nadiem pada 6 Mei 2020 mengundang jajarannya, diantaranya inisial H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku Staf Khusus Menteri, untuk mengikuti rapat melalui zoom meeting. Untuk meloloskan chromebook produk google, Tersangka NAM Selaku Menteri pada sekitar awal Tahun 2020 menjawab surat dari Google yang meminta untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya, surat Google tersebut tidak pernah dijawab oleh pejabat Menteri sebelumnya (ME) yang tidak merespon. Alasannya mantan menteri tersebut dikarenakan ujicoba pengadaan chromebook Tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk Sekolah Garis Terluar (SGT) atau daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T). 3. Nadiem ajukan praperadilan ke PN Jaksel Nadiem Makarim melalui tim hukumnya mengajukan upaya hukum praperadilan ke PN Jaksel, pada Selasa (23/9). Gugatan praperadilan Nadiem itu tercatat dalam nomor perkara 119/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan termohon Kejaksaan Agung cq Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus. Dalam gugatannya, tim hukum Nadiem yang dipimpin Hotman Paris mempersoalkan alat bukti Kejagung dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022.&nbsp; "Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-63/F.2/Fd.2/09/2025 tertanggal 4 September 2025 a.n. Nadiem Anwar Makarim tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," ujar tim kuasa hukum Nadiem yang dipimpin Hotman Paris di PN Jaksel, Jumat (3/10). Tim kuasa hukum menunjukkan bukti tidak adanya dugaan kerugian negara dari pengadaan laptop chromebook. Hal itu sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. "Hasil audit Program Bantuan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2020-2022 yang dilakukan BPKP dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum," papar kuasa hukum. Tim hukum Nadiem juga mempersolkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas penetapan tersangka tersebut. Namun, Nadiem justru telah dilakukan upaya paksa penahanan. Karena itu, tim hukum Nadiem menuding penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah dan cacat formil. "Dengan demikian, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon adalah cacat formil," tandas kuasa hukum. 4. 12 tokoh ajukan Amicus Curiae di sidang praperadilan Nadiem Makarim Sebanyak 12 tokoh antikorupsi mengajukan diri untuk menyampaikan pendapat hukum Amicus Curiae atau sahabat peradilan dalam sidang perdana praperadilan Nadiem Makarim di PN Jaksel, Jumat (3/10). Ke-12 tokoh yang mengajukan diri sebagai amicus curiae di antaranya Pimpinan KPK Periode 2003-2007, Amien Sunaryadi; Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Arief T Surowidjojo; Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Arsil; Pegiat Antikorupsi dan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award, Betti Alisjahbana. Lalu, Pimpinan KPK 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas; Penulis dan Pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad; Aktivis dan Akademisi, Hilmar Farid; Jaksa Agung periode 1999-2001, Marzuki Darusman; Direktur Utama PLN 2011-2014, Nur Pamudji; Anggota International Council of Transparency International, Natalia Soebagjo; Advokat, Rahayu Ningsih Hoed; dan Pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) Todung Mulya Lubis. Para tokoh antikorupsi mendesak proses praperadilan, pihak Termohon, dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) mampu menjelaskan alasan Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. "Para Amici (sebutan bagi pihak amicus curiae) menilai bahwa dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak cukup kuat untuk menduga Pemohon sebagai pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, tindakan Pemohon menetapkan status tersangka tidak berlandaskan pada konsep reasonable suspicion atau kecurigaan yang beralasan," kata Anggota International Council of Transparency International, Natalia Soebagjo membacakan amicus curiae di ruang persidangan. 5. Orang tua Nadiem Makarim harapkan bebas Kedua orang tua Nadiem Makarim, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie setia menghadiri sidang praperadilan sang anak di PN Jaksel. Nono, yang merupakan ayah dari Nadiem mengharapkan anaknya bisa bebas dari jeratan hukum, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook yang ditangani Kejagung. "Bebas dong, bebas. Karena di lubuk hati saya sendiri sebagai bapak, itu yakin betul bahwa dia jujur, jujur," kata Nono Anwar Makarim ditemui usai persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (3/10). Nono menyinggung keputusan Nadiem Makarim yang meninggalkan Gojek, perusahaan aplikasi yang didirikannya untuk menjadi menteri. Menurutnya, Nadiem rela mengajarkan anak-anak Indonesia pada bidang digital dan pendidikan. "Dia tinggalkan perusahaannya yang banyak untung, untung dari pekerjaan 4 juta manusia Indonesia. Dia tinggalkan itu dan dia khusus mengajarkan adik-adiknya di bidang digital, pendidikan," pungkasnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Jelang putusan praperadilan Nadiem Makarim, simak fakta-fakta kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang rugikan negara Rp 1,98 triliun.

Jelang Putusan Praperadilan Nadiem Makarim, Ini 5 Fakta Kasus Dugaan Korupsi Chromebook yang Rugikan Negara Rp 1,98 T

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/wapres-gibran-mentan-dan-khofifah-674459227.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bertemu petani di&nbsp;Desa Gempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jatim, Sabtu (24/5)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bertemu petani di&nbsp;Desa Gempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jatim, Sabtu (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat ke DPR RI dan MPR RI untuk segera memproses usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Usulan pemakzulan itu merujuk pada tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai tidak sah dan cacat hukum. Sekretariat Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio, menyampaikan surat tersebut telah dikirim ke DPR pada Senin (2/6). Surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. "Sudah (diterima). Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD," kata Bimo kepada wartawan, Selasa (3/6). Hal itu juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. Ia membenarkan bahwa pihaknya menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurutnya, surat itu telah diteruskan ke Pimpinan DPR. "Benar, kami sudah terima," ucap Indra. Indra menyampaikan, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Pimpinan DPR atas surat tersebut. Mengingat saat ini, para wakil rakyat di Parlemen tengah memasuki masa reses. "Sekarang DPR ini sedang reses," ujar Indra. Dalam surat yang beredar, terdapat sejumlah poin yang disodorkan oleh Forum Purnawirawan sebagai dasar memakzulkan Gibran. Salah satunya, karena anak dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mendapat tiket lewat perubahan batas usia capres-cawapres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XII/2023. Sementara dilihat dari laman resmi MK, telah menegaskan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK juga menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Hal ini dibacakan ketika MK menolak permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (UU Pemilu) sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. "Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," tegas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagaimana tertuang dalam laman resmi MKRI. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Juga tidak bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil dan negarawan, serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Senada dengan putusan MK terkait Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangannya menyatakan, MK telah memberikan pandangan dalam Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang pada intinya menyatakan terdapat tiga isu pokok tentang batas syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Rinciannya adalah keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 tahun dapat disepadankan dengan jabatan publik yang pernah/sedang dijabat seseorang; dan batas usia paling rendah 40 dapat disepadankan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum. Dari ketiga isu pokok di atas, lanjut Ridwan, yang menjadi pokok permasalahan dalam dalil permohonan Pemohon berupa tidak terakomodirnya gubernur dan wakil gubernur DIY, wakil kepala daerah dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Mahkamah berpandangan, penyepadanan usia 40 tahun dengan jabatan publik atau penyelenggara negara yang pernah atau sedang dijabat seseorang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan luas dan terdapat perbedaan di antara peraturan perundang-undangan dimaksud. &ldquo;Dengan demikian, keberadaan dalil Pemohon yang menyatakan jabatan wakil kepala daerah tidak terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyepadankan batas usia minimal&nbsp;40 tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023, dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah adalah cara memaknai putusan yang tidak komprehensif," ungkap Ridwan. Sebab, kata Ridwan, meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota tidak diikuti dengan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, namun secara yuridis sejumlah undang-undang telah memaknai jabatan kepala daerah tersebut termasuk wakil kepala daerah. Bahkan, eksistensi wakil kepala daerah sebagai jabatan yang termasuk dalam jabatan yang di dalamnya ada kepala daerah, telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menyepadankan sekaligus batas usia minimal 40 tahun dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai elected official. "Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," pungkas Ketua MK Suhartoyo.

Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden, merujuk pada Putusan MK terkait batas usia capres-cawapres.

Forum Purnawirawan TNI Bawa Rujukan Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres ke DPR untuk Makzulkan Gibran, Meski Putusan Final dan Mengika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/Prabowo-Subianto-bertemu-Surya-Paloh-Dery-Ridwansah-6JPG-890348781.jpg" alt="Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto (kanan) bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri)." width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto (kanan) bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 dari kubu pasangan calon 01 dan 03 merupakan keputusan yang final dan mengikat. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014565637/7-bahasa-tubuh-seseorang-yang-tidak-dapat-dipercaya-sosoknya-sedang-menyembunyikan-sesuatu">7 Bahasa Tubuh Seseorang yang Tidak Dapat Dipercaya, Sosoknya Sedang Menyembunyikan Sesuatu</a> Oleh karena itu, dia menilai seharusnya seluruh elite politik negeri menerima keputusan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi tertinggi di Indonesia. "Saya pikir bagi NasDem ini adalah keputusan final dan mengikat bagi seluruh prosedur hukum yang kita miliki di negeri ini," kata Surya Paloh menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, NasDem Tower, di Jakarta, Senin. Surya melanjutkan putusan MK itu, yang meneguhkan kemenangan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak boleh menghentikan perjuangan untuk terus membangun negeri. &rsquo;&rsquo;Saya ingin mengingatkan kita semuanya, perjuangan kita bersama untuk membangun negeri ini tidak boleh terhenti, tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi," kata Ketua Umum NasDem itu. Oleh karena itu, Paloh pun mengajak seluruh elite politik untuk menghargai dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan calon urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurut dia, sikap menghormati dan menghargai itu yang menjadi kekuatan bangsa untuk menjaga stabilitas nasional. "Indonesia membutuhkan spirit, semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi, tetapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang, yang menang, apalagi. Inilah kekuatan kita seharusnya," tutur Surya Paloh. Dia pun menyebut demi mewujudkan stabilitas nasional itu, keteladanan para elite bangsa pun perlu ditunjukkan di hadapan publik. "Indonesia tidak dalam berada posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia, internasional. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika itu membawa langsung atau tidak langsung impact-nya tersendiri kepada national interest kita," ujar Surya Paloh. Dia melanjutkan modal terbesar Indonesia untuk menjaga kepentingan nasional (national interest) merupakan stabilitas nasional. "Kalau ini tidak mampu kita jaga, saya pikir ini ancaman kita bagi suatu bangsa," ucap Surya Paloh. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03 dalam perkara PHPU Pilpres 2024. "Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi: menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin. MK dalam kesimpulannya menyatakan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum. (*)

dia menilai seharusnya seluruh elite politik negeri menerima keputusan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi tertinggi di Indonesia

Terima Keputusan Sengketa Hasil Pemilu 2024, Surya Paloh Sebut Putusan MK Final dan Mengikat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Screenshot-1891-2982362918.jpg" alt="Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diisukan sebagai kandidat Cawapres Prabowo." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diisukan sebagai kandidat Cawapres Prabowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua umum Komite Nsional Pemuda Indonesia (Ketum KNPI), mewanti-wanti&nbsp;putusan batas usia Capres Cawapres yang&nbsp;akan disampaikan&nbsp;Mahkamah KOnstitusi (MK). Tanpa basa-basi, Ketum KNPI yakni Haris Pratama, menyebutkan bahwa keputusan MK akan menjadi hal penting bagi&nbsp;keluarga Presiden Joko Widodo. Melalui cuitannya di akun X (Twitter) pada Minggu (5/10), Haris Pratama menyebutkan, Senin (16/10) akan menjadi momen penting bagi keluarga Presiden Jokowi. &ldquo;Tanggal 16 Oktober 2023 ada sebuah keputusan yang mungkin akan merusak citra Presiden Jokowi,&rdquo; tutur Haris Pratama. Cuitannya itu diduga merujuk kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tentang MK yang hari ini membacakan putusan gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Menurutnya, jika sampai batas umur 35 disetujui oleh MK, maka sudah sangat jelas politik dinasti di republik ini sedang terjadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080258/ternyata-ini-alasan-mk-tolak-uji-materi-batas-usia-minimal-capres-cawapres-jadi-35-tahun">Ternyata ini Alasan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Minimal Capres-Cawapres jadi 35 Tahun</a> Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik dinasti sangat berbahaya bagi keberlangsungan&nbsp; negeri, sehingga harus dilawan bersama-sama. Dengan terang-terangan, ia memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan manuver anak-anaknya, karena akan merusak citra Jokowi. &ldquo;Saya menyarankan kepada bapak Presiden Jokowi untuk menghentikan manuver yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jangan sampai ambisi kekuasan malah nantinya akan merusak citra bapak sebagai Presiden yang sampai detik ini masih disukai rakyat,&rdquo; kata Haris. Sebelumya, dia menyinggung seorang anak yang tidak berproses secara alami ingin dipaksakan menjadi Cawapres demi sebuah ambisi. &ldquo;Ternyata anak yang tidak berproses secara alamiah ingin dipaksakan untuk menjadi cawapres,&rdquo; kata Ketua KNPI itu dalam cuitannya pada Jumat (13/10). Tanpa ragu dia menegaskan, bahwa sebuah ambisi yang sangat besar memiliki potensi untuk merusak tatanan negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080095/jelang-putusan-mk-soal-usia-capres-dan-cawapres-pdip-tegas-tidak-ada-jalan-pintas-bagi-kader-sindir-gibran">Jelang Putusan MK Soal Usia Capres dan Cawapres, PDIP Tegas Tidak Ada Jalan Pintas Bagi Kader, Sindir Gibran?</a> Keheranannya itu ia tujukan kepada Gibran, lantaran dirinya yang sudah melanglang buana di organisasi kepemudaan melihat Gibran yang terlihat tidak berproses secara alamiah dan dipaksakan menjadi Cawapres Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politik Indonesia, Yunarto Wijaya justru heran kepada&nbsp; orang-orang yang melarang Gibran menjadi Cawapres. &ldquo;Kenapa sih pada ngelarang @gibran_tweet maju jadi cawapres? Ayo mas jangan gentar. Anda sangat layak,&rdquo; katanya lewat akun X pada Senin hari ini (16/10). Menurutnya, sekarang adalah masanya anak muda untuk memimpin, apalagi Gibran juga sudah punya pengalaman memimpin daerah. &ldquo;Punya pengalaman yang pasti mengalahkan kepala daerah lain, dan seperti kata PSI ini masanya anak muda. Anak presiden pula,&rdquo; pungkas Yunarto Wijaya.KNPI ***

Ketum Komite Nsional Pemuda Indonesia (KNPI) menyinggung Gibran Rakabuming Raka terkait batas usia Capres-cawapres.

Wanti-wanti MK Bacakan Putusan Usia Capres-Cawapres, Ketum KNPI Haris Pratama Singgung Gibran Rakabuming Raka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/331613090_783621709952828_3259317416304836240_n-953957018.jpg" alt="Ketua DPP PDIP, Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia Capres dan Cawapres, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan tidak ada jalan pintas untuk kadernya untuk penugasan jabatan politik. Ia menjelaskan bahwa seluruh kader harus jalan dari bawah, menempuh jalan berliku sampai akhirnya ditugaskan. &ldquo;Semua dijalani dari bawah, jalan berliku juga ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo&rdquo; ungkap Said pada Senin (16/10). &ldquo;Termasuk Presiden Joko Widodo saat ini,&rdquo; lanjutnya dikutip oleh&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari laman Antara. Ia menilai kaderisasi dalam PDIP dilakukan untuk mempersiapkan kader yang akan maju memperebutkan jabatan politik. &ldquo;Berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang,&rdquo; jelas Said Abdullah. &ldquo;Pengalaman panjang itulah yang menjadi ilmu kehidupan untuk mematangkan setiap kader agar bisa selesai atas dirinya sendiri,&rdquo; lanjut Legislator asal Dapil Jawa Timur XI itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080111/tok-mk-tolak-uji-materi-yang-dilayangkan-psi-batas-usia-capres-cawapres-tetap-40-tahun">Tok! MK Tolak Uji Materi yang Dilayangkan PSI, Batas Usia Capres-Cawapres Tetap 40 Tahun</a> Said juga mengungkapkan bahwa keselamatan rakyat dipertaruhkan jika PDIP melakukan penugasan dengan cara jalan pintas. &ldquo;Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan &lsquo;perangkonya&rsquo;,&rdquo; tambahnya lagi. Said menyebutkan banyak kader yang berproses dan tumbuh besar di PDIP dan menjadi perhatian banyak pihak, menurutnya partainya merasa terhormat. Nilai yang ditanamkan kepada kader PDIP ialah tumbuh bersama, menumbuhkan jiwa gotong royong dan bekerja sama membesarkan partai. Jika ada watak ada satu atau dua kader memiliki jiwa Individualis yang berlawanan dengan ideologi karena tergiur jabatan politik, menurut Said PDIP akan menghormati pilihan kadernya tersebut. &ldquo;PDI Perjuangan tidak akan menghitung jasa karena setiap kader sesungguhnya sudah diasah jiwa pengorbanan sejak ia menjalani kaderisasi pratama, madya hingga utama,&rdquo; ucapnya lagi. Said mengimbau agar setiap kader dapat bekerja maksimal memenangkan pemilihan untuk partai secara disiplin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080088/dijadwalkan-hari-ini-sidang-putusan-batas-usia-capres-dan-cawapres-dipimpin-langsung-oleh-ketua-mk">Dijadwalkan Hari Ini, Sidang Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Dipimpin Langsung oleh Ketua MK</a> &ldquo;Semua kader bantingan, iuran, berbagi waktu, tenaga dan piliran, bahkan di antara mereka ada yang sakit hingga meninggal karena kelelahan,&rdquo; ucap Said Abdullah. &ldquo;Pejuang-pejuang partai inilah yang menggerakan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Joko Widodo di DKI Jakarta dan Pilpres, serta Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta dan masih banyak tempat lainnya,&rdquo; tegasnya. Said mengungkapkan hal ini merupakan respons terkait isu terkini jelas pendaftaran Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024. Ia menambahkan partai politik memiliki kewajiban untuk mengajukan Capres dan Cawapres bukan fokus pada aturan apalagi melakukan perubahan aturan. Terakhir ia menjelaskan dalam memimpin, ada tanggung jawab sekaligus risiko besar, maka diperlukan kematangan dalam menjadi pemimpin nasional.***

Jelang putusan MK, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan tidak ada jalan pintas untuk kadernya untuk penugasan jabatan politik.

Jelang Putusan MK Soal Usia Capres dan Cawapres, PDIP Tegas Tidak Ada Jalan Pintas Bagi Kader, Sindir Gibran?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5722_23037_Ayu-Ting-Ting-ok.jpg" alt="Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh kini tak lagi bersama. Dikabarkan Shaheer telah memiliki pujaan hati di India." width="100%">
<figcaption>Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh kini tak lagi bersama. Dikabarkan Shaheer telah memiliki pujaan hati di India.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ayu Ting Ting (23) patah hati lagi. Gagal membina rumah tangga dengan Henry Baskoro Hendarso, kali ini hubungan kasihnya dengan pesinetron India Shaheer Sheikh kandas. Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ayu membenarkan. Menurut dia, kini dirinya dan bintang Cinta di Langit Taj Mahal itu sudah tidak memiliki hubungan. &#39;&#39;Udah pada tahu kan, ya udah. Kapan putusnya? Mau tahu aja,&#39;&#39; tuturnya dengan logat Betawi yang kental saat ditemui di studio ANTV di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (2/10). Kendati tidak membeberkannya secara gamblang, Ayu menyiratkan bahwa Shaheer bukanlah sosok imam yang dia cari selama ini. &#39;&#39;Saya ingin mencari imam yang terbaik buat saya. Setia, jujur, dan sayang kepada saya. Semoga saya mendapat yang lebih baik lagi,&#39;&#39; ungkapnya. Meski tidak lagi berhubungan, Ayu juga tidak mau bermusuhan atau menjelekkan mantan kekasihnya itu. Ayu ingin hubungannya dengan Shaheer tetap baik sebagai teman. &#39;&#39;Saya doain dia lebih bahagia. Dan saya pun bisa bahagia nanti,&#39;&#39; ucapnya. Lewat akun Twitter-nya. Ayu tidak menjelaskan penyebab putusnya dengan Shaheer. Namun, beredar kabar bahwa itu terjadi karena bintang serial Mahabharata tersebut sudah memiliki kekasih di negara asalnya. Dua jam setelah Shaheer menulis itu, Ayu juga membuat status di Twitter-nya. Dia mengutip lirik lagu hit Isyana Sarasvati yang berjudul Tetap Dalam Jiwa. &quot;Bila memang ini ujungnya. Kau kan tetap ada di dalam jiwa,&quot; cuitnya. (and/ayi/jpg)

Ayu Ting Ting dan Shaheer Putus

putusan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan

Berita Terkini