<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/BKSAP3-2197066908.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi IPPP berkeliling Pusat Perbelanjaan Sarinah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi IPPP berkeliling Pusat Perbelanjaan Sarinah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi Forum Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) ke pusat perbelanjaan bernuansa seni dan budaya di Sarinah, Jakarta, akhir pekan lalu. Salah satu yang diajak berkeliling yaitu Ketua Parlemen dari Tonga yaitu Lord Fatafehi Fakafanua. "Mereka, saya ajak berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan atau mal bersejarah di Indonesia yaitu Sarinah. Mal ini adalah prakarsa proklamator kita Bung Karno, dimana beliau memprakarsai Pusat Perbelanjaan Sarinah," kata Putu melalui keterangannya pada Kamis (1/8). Putu&nbsp;menuturkan, Sarinah adalah sosok yang penting bagi Presiden pertama RI Soekarno, sebagai perempuan yang mengasuh saat sang proklamator&nbsp;masih kecil. Tentu, kehadiran Sarinah ini merupakan satu sejarah yang patut diketahui oleh berbagai negara, khususnya Lord Fakafanua. Sebab, kata dia, Sarinah menampilkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menghadirkan produk seni budaya dan produk lokal dari berbagai provinsi di Indonesia.&nbsp;"Kita ingin menampilkan bahwa komitmen Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara ingin menghadirkan produk-produk lokal, produk budaya dan produk seni di Indonesia," katanya. "Jika kita lihat memang banyak di sana ada kain tenun, batik, baju-baju batik, belum lagi kerajinan tangan, banyak ukiran, kerajinan besi dan souvenir lainnya yang menunjukkan kekayaan seni budaya Indonesia,"&nbsp;lanjut legislator asal Bali ini. Pada saat itu, Putu menunjukkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia dan justru banyak pihak memakainya, baik tokoh-tokoh Indonesia maupun para tokoh di dunia. Misalnya di Afrika Selatan Nelson Mandela sangat cinta menggunakan batik Indonesia. "Saat itu kita melihat dan memilih batik, dia (Lord Fakafanua) juga membeli batik. Dia sungguh sangat senang karena bahan batik ini bisa digunakan di kawasan tropis termasuk di negara kepulauan Pasifik," jelas Putu. "Kalau kita di Indonesia, kita berada di khatulistiwa dengan suhu yang sepanjang tahun panas. Jadi, pakaian batik ini juga sangat tepat digunakan di sini," imbuhnya. Dia menceritakan, pada tahun 1990, Presiden Soeharto memberikan cinderamata batik kepada Nelson Mandela sebanyak enam setel. Momen tersebut menjadi perkenalan Mandela dengan batik saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Kongres Nasional Afrika. "Sejak saat itu, Presiden Nelson Mandela hadir mengenakan batik dalam berbagai acara kenegaraan di forum nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB," ucapnya. Seperti diketahui, pada 2 Oktober 2009, Badan PBB untuk Pendudukan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menetapkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi dari Indonesia. Putu yang merupakan Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) di komite Pembangunan Berkelanjutan mengatakan untuk memperkuat hubungan khususnya dengan negara-negara Pasifik, Parlemen Indonesia bersama parlemen negara kepulauan Pasifik berkomitmen untuk terus mengawal perdamaian dan keamanan (peace and security) kawasan. Selain itu, juga mendorong&nbsp;perdagangan&nbsp;dan kerja sama ekonomi yang&nbsp;berkelanjutan&nbsp;dan inklusif sesuai dengan konsep ekonomi hijau. Termasuk investasi hijau dalam pencapaian sustainable development goals&nbsp;(SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. "Kemudian berikutnya adalah hubungan socio-cultural, dimana kita ingin masyarakat kedua kawasan meningkatkan hubungan people-to-people, salah satunya melalui budaya maupun pariwisata," jelas Ketua Asosiasi Museum Indonesia ini. Selanjutnya, Putu juga mengajak Lord Fakafanua makan siang Bebek Bali Bumbungan di Sarinah. Tentu, Putu menyampaikan hal ini dilakukan sebagai komitmen untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Sebab, kata dia, diplomasi itu tidak selalu dilakukan dalam ruang pertemuan formal tapi melalui cultural diolog bisa mempererat hubungan antar bangsa. "Kita ingin menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya sekedar di ruang pertemuan formal, tapi justru diplomasi juga menghadirkan atau menunjukkan kepada mereka kekayaan seni budaya Indonesia, kuliner untuk mempererat hubungan," ujarnya. "Jika kita kenal, kita semakin sayang. Jika pada ujungnya kita bisa menunjukkan budaya kita, justru respek akan terbangun. Setelah respek terbangun, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik itu akan menemukan mutual respek, akhirnya mereka juga akan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan komitmennya untuk terus menjaga keutuhan NKRI," pungkasnya.

Putu menuturkan, Sarinah adalah sosok yang penting bagi Presiden pertama RI Soekarno, sebagai perempuan yang mengasuh saat sang proklamator.

BKSAP Pamerkan Pusat Perbelanjaan Sarinah ke Delegasi IPPP, dari Sejarah hingga Kecintaan Nelson Mandela akan Batik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/BKSAP2-1287199438.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). (BKSAP DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). (BKSAP DPR RI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyatakan, pentingnya Forum Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) untuk mempererat ikatan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik.&nbsp;Menurutnya, forum ini diharapkan dapat menjadi medium untuk memberikan informasi dan meningkatkan kerja sama yang erat antara kedua pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Forum IPPP adalah wadah yang kami rasakan perlu untuk memberikan informasi dan mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik," kata Putu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putu menyatakan, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara non-tradisional. Meski hubungan dengan negara-negara tradisional seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea sudah kuat, hubungan dengan negara-negara non-tradisional perlu ditingkatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, Papua Nugini sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya peningkatan kerja sama ini. "Pemerintah berikutnya harus segera membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara Pasifik. Jangan sampai kita hanya fokus pada Asia saja, tetapi juga harus memperhatikan negara-negara Pasifik yang merupakan bagian penting dari kedaulatan dan integritas teritorial kita," ucap Putu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putu juga menekankan bahwa tugas DPR tidak hanya dalam bidang legislasi dan anggaran, tetapi juga pengawasan. Melalui forum IPPP, DPR berusaha melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, Forum ini juga menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik dan mencari solusi bersama. "Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik merupakan bagian dari tugas DPR. Kami berusaha memastikan bahwa pemerintah melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan," urai Putu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama yang lebih intensif. Putu juga menyampaikan harapan agar pemerintah berikutnya dapat melanjutkan upaya ini dan memberikan perhatian lebih pada negara-negara Pasifik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap pemerintah berikutnya dapat lebih fokus pada pembangunan hubungan dengan negara-negara Pasifik," ujar Putu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pengamat hubungan luar negeri Unpad, Teuku Rezasyah mengatakan, kehadiran IPPP sangat penting dalam memberikan program-program pemberdayaan bagi negara-negara Pasifik. Menurutnya, langkah yang dilakukan parlemen melalui BKSAP sudah tepat dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mempercepat kebijakan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"IPPP harus banyak memberikan program pemberdayaan. Langkah yang dilakukan parlemen sudah tepat dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah," tutur Teuku Rezasyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya IPPP, diharapkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dapat semakin erat dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teuku Rezasyah menekankan bahwa IPPP harus menjalankan 13 poin keputusan yang dihasilkan dalam sidang IPPP terakhir dan menyesuaikannya dengan target-target SDG 2030. Jika tidak diikuti dengan implementasi yang nyata, maka sidang-sidang yang diadakan akan sia-sia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, akan menjadi tantangan Menteri Luar Negeri selanjutnya untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan negara-negara di Pasifik. Bahkan, figur Menteri Luar Negeri selanjutnya harus memiliki wawasan internasional, pariwisata dan kebudayaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putu Supadma Rudana memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan di Amerika Serikat dan pengalaman legislatif yang luas, Putu memiliki wawasan yang mendalam mengenai hubungan internasional, pariwisata, dan kebudayaan," pungkasnya.</div>

Putu menyatakan, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara non-tradisional.

BKSAP Sebut Forum IPPP Mampu Dorong DPR RI Pererat Kerja Sama dengan Negara Kepulauan Pasifik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/IMG_20240715_1219521-3376828338.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. (DPR RI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. (DPR RI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya. Lembaga pendidikan seni dan budaya masih jauh diperhatikan pemerintah dibandingkan lembaga pendidikan seperti sains dan lainnya. Menurut Putu, Indonesia merupakan negara adikuasa dalam bidang budaya. Hal ini diakui lembaga-lembaga besar dunia. Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa dan beberapa dari artefak juga warisan budaya sudah menjadi warisan benda dan tak benda yang diakui negara melalui UNESCO. &rdquo;Pada intinya sebetulnya bagaimana semangat pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang berhubungan dengan sains, tapi jua art/seni menjadi perhatian dan afirmasi penting pada saat Indonesia merdeka,&rdquo; jelas Putu Supadma Rudana, legislator asal Bali itu. Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan itu mengatakan, seni juga dibangun untuk diplomasi dengan memberikan masukan, usul, kritik yang tentu secara konsep itu lebih elegan. Jika protes itu dilakukan secara demonstrasi mungkin lebih ekstrem, tapi melalui seni mungkin sentuhannya bisa lebih baik dan lebih soft dalam diplomasi. &rdquo;Jadi kita ingin menunjukkan komitmen bahwa parlemen juga memperhatikan seni budaya. Saya sendiri sebagai Wakil Ketua BKSAP, memang menggeluti seni budaya dari dulu sejak kecil, tentu ingin mengembalikan lagi bahwa political will, afirmasi, legislasi, dan anggaran tentu harus diperjuangkan untuk kemajuan seni budaya di Indonesia sebagai jati diri atau jiwa bangsa,&rdquo; kata Putu. Menurut dia, Indonesia dengan potensi kekayaan seni budaya yang tak terhingga harusnya memiliki pusat-pusat kebudayaan dan ruang ekspresi di berbagai tempat. Baik seni tari, seni pertunjukan, seni rupa, seni visual, dan lainnya. Negara-negara lain memiliki tempat-tempat kreasi seperti di Australia, ada Sydney Opera House, ada Esplanade di Singapura, ada berbagai tempat berkreasi &amp; berekspresi di seluruh dunia. &rdquo;Political will daripada kepemimpinan nasional juga ke depan untuk seni budaya ini harus jauh ditingkatkan, lalu lebih dimaksimalkan lagi, anggaran juga harus dikomprehensifkan. Kita sebenarnya iri juga melihat anggaran negara lain, misalnya institusi pendidikan yang begitu besar, museum begitu baik dengan anggaran yang diberikan oleh dukungan dari anggaran pembayar pajak yang memang disalurkan oleh pemerintah,&rdquo; ungkap Putu Supadma Rudana. Putu menekankan, parlemen berada di depan untuk mengawal seni budaya. Putu juga menunjukkan komitmen menguatkan seni budaya dengan mengusulkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Permuseuman dan juga bisa mewujudkan RUU Omnibus Kebudayaan. Putu mengatakan semua pihak harus berperan baik parlemen maupun masyarakat untuk menjalankan total diplomacy guna menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab, selama ini diplomasi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dikenal sebagai first track diplomacy. Sementara itu Pembantu Rektor III ISI Jogjakarta Kholid Arif Rozaq menyambut baik kunjungan BKSAP DPR RI ke ISI Jogjakarta. Menurut dia, kunjungan BKSAP DPR memberikan pencerahan kepada para civitas akademika dan mahasiswa di ISI Jogjakarta. Selain itu, citra DPR RI juga bisa terlihat langsung oleh para mahasiswa sebagai wakil rakyat. &rdquo;Harapan kita melalui wakil kita yang di DPR itu, perguruan tinggi seni itu punya privilege sendiri ya. Karena karakteristik perguruan tinggi seni itu unik, tidak bisa seperti perguruan tinggi yang sama. Hal ini yang coba kita nanti bisa diakomodasi wakil-wakil kita di DPR melalui komisi-komisi yang relevan,&rdquo; tutur Kholid Arif Rozaq.

BKSAP DPR RI menyatakan, pemerintah harus memberikan perhatian setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya

Putu Rudana Tegaskan Komitmen BKSAP Perkuat Lembaga Pendidikan Seni Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/putu-BKSAPPP-319514271.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menghadiri Forum AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menghadiri Forum AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menghadiri Forum AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Menurut dia, ada beberapa hal yang dibahas salah satunya resolusi tentang Myanmar. &ldquo;AIPA Caucus membahas berbagai hal, di mana tahun lalu berbagai resolusi telah diadopted sewaktu di Jakarta, politik, ekonomi, sosial budaya, tentang perempuan dan pemuda, youth juga dibahas berbagai implementasi dan laporan masing-masing negara sudah disampaikan pada sesi pertama AIPA Caucus,&rdquo; kata Putu melalui keterangannya pada Rabu, 12 Juni 2024. Kata Legislator asal Bali ini hanya 9 negara yang hadir dalam forum tersebut dari 10 negara. Adapun, Putu menyebut Negara Myanmar yang tidak hadir karena masih alami proses menuju demokrasinya di mana Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut. &ldquo;Dalam pemaparan Sekretaris AIPA, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan memang cukup aktif. Sejak tahun lalu, sebenarnya sangat aktif sewaktu Indonesia menjadi chair atau Ketua AIPA. Tahun ini kegiatan tersebut berjalan tapi tidak sebanyak tahun lalu,&rdquo; ungkapnya. Dari laporan itu disampaikan, lanjut Putu, bahwa berbagai resolusi telah diimplementasikan di berbagai negara dan Indonesia salah satu negara yang telah melakukan implementnsi dari resolusi itu sekitar 85 persen. &ldquo;Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik untuk implementasikan resolusi yang diadopt AIPA,&rdquo; ujar Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini. Namun, Putu mengungkap masih ada beberapa isu lain yang belum terimplementasikan, secara khusus AIPA telah mengeluarkan satu resolusi berhubungan Myanmar. Saat ini, kata dia, Negara Myanmar di Forum Asean dan AIPA tidak dihadirkan, secara khusus masih tidak diundang. &ldquo;Mereka anggota tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan dalam berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA, yaitu mengimplementasikan 5 poin konsensus tersebut. Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt dalam pertemuan sebelumnya, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,&rdquo; ungkap Putu. Maka dari itu, Putu sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa sangat penting anggota AIPA memperhatikan untuk bisa turut membantu proses demokratisasi kembali di Myanmar. Tentu, kata dia, anggota AIPA harus memastikan juga agar Myanmar melaksanakan 5 poin konsensus yang telah disepakati, dan mengambil peran untuk membantu first track diplomasi pemerintah. &ldquo;AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang dalam pengasingan,&rdquo; jelas dia. Menurut Putu, Parlemen Indonesia selalu melakukan pertemuan dengan CRPH dengan harapan bisa terus mediasi membantu Myanmar dalam proses demokratisasinya. Dengan demikian, Putu mengatakan hal ini juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024. &ldquo;Dalam pertemuan itu saat AIPA di Laos, di sana akan diputuskan dan memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA, memang Indonesia ambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis, kita ingin lebih proaktif dalam beri masukan dan dorong keputusan ini,&rdquo; kata Putu. Kata Putu, task force ini sangat dibutuhkan karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel. Tentunya, kata dia, pemerintah juga melakukan hal yang sama berjalan beriringan. Dimana, pemerintah dalam pertemuan resmi lebih komprehensif dan rigid dalam melakukan diplomasi. &ldquo;Tapi parlemen bisa ikut akselerasi untuk tercapainya perdamaian di Myanmar dan proses demokrasi agar kembali, demokrasi bisa hadir di Mynmar. Pada ujungnya, kita harap Myanmar bisa peaceful dan kembali turut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat Asean dan AIPA,&rdquo; beber Anggota Komisi VI DPR RI ini. Sementara, Putu menambahkan peran parlemen sangat strategis karena selama ini belum ada yang mendorong implementasi tersebut di AIPA. Makanya, kata Putu, Indonesia hadir untuk memberikan keyakinan bahwa langkah selanjutnya setelah ada resolusi ini harus ada langkah konkret dengan membentuk task force yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos nanti. &ldquo;Satu hal lagi yang penting terkait isu human right dan pengungsi. Ini juga kita ingin dalam task force turut kawal isu-isu tersebut. Karena isu ini harus dikawal secara komprehensif, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yanhg memang saat ini khususnya di Myanmar dalam kondisi cukup berat bagi pengungsi di Myanmar,&rdquo; pungkasnya

Berbagai resolusi telah diimplementasikan di sejumlah negara dan Indonesia salah satu negara yang telah melakukan implementnsi dari resolusi

Putu BKSAP Usul Dibentuk Task Force dalam Forum AIPA untuk Myanmar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/putu-baru-3561433324.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Tanggal&nbsp;12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Peringatan Hari Museum di Indonesia setiap 12 Oktober berdasarkan Musyawarah Museum se-Indonesia (MMI) yang pertama digelar di Yogyakarta pada 12-14 Oktober 1962.&nbsp; Diketahui, Musyawarah Museum se-Indonesia (MMI) di Yogyakarta tersebut menghasilkan 10 resolusi yang menjadi acuan kerja pemerintah dalam pengembangan museum di Indonesia.&nbsp; Seperti resolusi tentang perlunya undang-undang tentang permuseuman, resolusi pembentukan Badan Musyawarah Museum Indonesia, termasuk resolusi pembentukan National Committee of ICOM.&nbsp; Ada juga soal resolusi mengenai desakan agar terutama Pemerintah meningkatkan pemberian bantuan kepada museum-museum yang telah ada, resolusi penambahan jumlah museum, resolusi agar diadakan Musyawarah Museum Seluruh Indonesia II, resolusi tentang pembinaan dan pendidikan macam-macam tenaga museum, melalui kursus-kursus aplikasi, upgrading-courses dan menyokong pikiran pendirian suatu akademi dinas di bidang museologi.&nbsp; Lalu resolusi agar museologi masuk ke dalam kurikulum universitas, resolusi agar museum secara aktif berfungsi untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan agama dan resolusi agar museum dijadikan alat penggalang persahabatan bangsa-bangsa serta membantu perkembangan kebudayaan dunia. "10 Resolusi tersebut sempat mati suri hingga akhirnya banyak museum yang terbengkalai bahkan tutup," ujar Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin, (16/10).&nbsp; Dijelaskan Putu, Resolusi tersebut baru berjalan sejak dilakukan pertemuan Musyawarah Museum se-Indonesia (MMI) tahun 2015 di Malang, Jawa Timur (Jatim).&nbsp; AMI kemudian menggagas UU Permuseuman serta RUU Omnibus Law Kebudayaan. Gagasan itu merupakan perjuangan untuk menjaga kelestarian budaya dan bangkitnya kembali museum di Indonesia. "Gagasan Omnibus Law Kebudayaan ini sebagai upaya untuk mengintegrasikan penguatan serta pengembangan kebudayaan dan peradaban bangsa, cagar budaya, serta permuseuman di Indonesia," jelasnya.&nbsp; Jadi, kata Putu, tidak hanya sampai pada melahirkan RUU Permuseuman semata. Namun lebih jauh menghasilkan regulasi omnibus bidang kebudayaan pada semua bidang masalah regulasi yang terkait dengan penguatan dan pengembangan kebudayaan yang dapat menyatukan beberapa peraturan atau regulasi yang tumpang tindih menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.&nbsp; "Karena kita ketahui bersama, bangsa ini diberikan berkah yang begitu besar, bagaimana seni budaya warisan luhur bangsa yang begitu luar biasa patut kita kawal bersama melalui museum," ujar Putu. Putu yang juga sebagai wakil ketua BKSAP DPR RI menjelaskan, bahwa saat ini masih terdapat permasalah yang terkait optimalisasi pengelolaan museum (revitalisasi museum), dimana museum belum memiliki daya tarik sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang ataupun libur.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012997628/puluhan-personel-brimob-disiagakan-saat-megawati-kunjungi-museum-nasional-begini-kata-polisi">Puluhan Personel Brimob Disiagakan saat Megawati Kunjungi Museum Nasional, Begini Kata Polisi</a> Belum lagi kondisi kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Masih terbatasnya ketersediaan ahli yang sangat teknis seperti konservasi; bidang kreatif seperti desain tata pamer, edukasi, storytelling; bidang administratif dan manajemen; apalagi dalam bidang pengembangan pemasaran dan promosi Museum. Hal ini yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. "Kita semua menyadari betapa museum - museum di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding museum - museum negara lain," imbuhnya. Sementara itu, tantangan bagi museum sekarang adalah bagaimana mencitrakan dirinya sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi, bukan terkesan kekunoan tapi juga kekinian. Oleh karena itu AMI dan Amida - Amida seluruh Indonesia akan terus berjuang agar museum - museum di Indonesia bangkit dari keterpurukan untuk membanggakan bangsa maupun daerahnya.&nbsp; "Kami berjuang agar UU permuseuman dan RUU omnibus segera disahkan, supaya museum bisa berkembang dan menjadi pilar penting bagi bangsa dan negara, agar semua perjuangan ini sejalan dengan ajaran Trisakti Presiden pertama RI, Soekarno atau&nbsp;Bung Karno, yakni berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan," ujarnya. Lebih lanjut Putu Supadma juga mengenalkan upaya optimalisasi pengelolaan museum, yang sejalan dengan Sapta Karsa atau 7 cita-cita terkait Permuseuman Indonesia, yakni, adanya UU Permuseuman, pembentukan Badan Permuseuman Indonesia, perlu Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi, peningkatan SDM pengelola museum dan pengawalan dari politisasi yang membahayakan kepentingan museum, kebijakan penganggaran yang komprehensif, kelembagaan museum secara menyeluruh dan terakhir Gerakan Nasional Cinta Museum digaungkan kembali. "Saya berharap Sapta Karsa Permuseuman Indonesia semakin terus diselaraskan dan dimutakhirkan dalam kaitannya dengan penguatan kebudayaan bangsa dan peradaban dunia yang diharapkan oleh founding father permuseuman kita. Tentu, dengan harapan kolaborasi dan sinergi untuk mendorong museum di Indonesia yang berkelanjutan dan mensejahterakan melalui nilai - nilai luhur kebudayaannya," ucap politisi asal Bali tersebut. Dalam rangkaian acara peringatan Hari Museum Indonesia (Harmusindo) ke-8, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Museum Indonesia (AMI) juga menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) VI AMI di Gedung Pansus C DPR RI, dimana&nbsp; Putu Supadma Rudana, MBA terpilih kembali menjadi Ketua Umum AMI Masa bakti 2023-2028 untuk ketiga kalinya. Serta menetapkan AMIDA Jawa Timur sebagai tuan rumah puncak acara peringatan Harmusindo ke-9 Tahun 2024.

Putu juga menyadari museum belum memiliki daya tarik sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang ataupun libur.

Putu Dorong Museum di Indonesia Bangkit Melalui UU Omnibus Law Kebudayaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/putu-baru-3561433324.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana meminta, aparat kepolisian segera memastikan penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi di Museum Nasional. Sejauh ini, dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting arus listrik yang terjadi di bedeng renovasi museum di area belakang Gedung A.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Demikian dengan jumlah kerugian dampak dari kebakaran ini, baik gedung yang terbakar dan yang lebih penting lagi adalah jumlah koleksi museum yang ikut terbakar,&rdquo; kata Putu kepada wartawan, Minggu (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Asosiasi Museum Indonesia ini pun berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih intensif terhadap keberadaan gedung dan koleksi dari sekitar 500 museum di Indonesia, terutama terkait dengan diberikannya asuransi atas keselamatan gedung dan benda koleksinya terhadap berbagai kejadian yang merugikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012970730/museum-nasional-kebakaran-pemerintah-janji-transpran-dalam-penyelidikan">Museum Nasional Kebakaran, Pemerintah Janji Transpran dalam Penyelidikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Fraksi Partai Demokrat ini juga berharap, agar ruang lingkup pengaturan pengelolaan museum di Indonesia perlu di atur secara komprehensif. Hal itu sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengembangan museum, pengembangankapasitas sumber daya manusia pengelola museum, termasuk juga terhadap keselamatan gedung dan koleksi museum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012970431/sudin-gulkarmat-terjunkan-52-personel-dan-13-mobil-damkar-untuk-padamkan-kebakaran-di-museum-nasional">Sudin Gulkarmat Terjunkan 52 Personel dan 13 Mobil Damkar untuk Padamkan Kebakaran di Museum Nasional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk itu Asosiasi Museum Indonesia berharap DPR bersama Pemerintah segera membahas RUU tentang Permuseuman,&rdquo; tegas Politisi dari Dapil Bali ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengharapkan segera dibentuk Badan Permuseuman Indonesia. Hal itu untuk membantu Pemerintah ikut melindungi dan memanfaatkan sekitar 500 museum se-Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya Pendidikan Sejarah, Kewarganegaraan, Ilmu Bumi dan Penguatan Pendidikan Karakter berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dlm Pancasila, sebagaimana termuat dalam Sapta Karsa Permuseuman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, sekitar pukul 20.00 WIB telah terjadi kebakaran di Area Belakang Gedung A Museum Nasional (Museum Gajah) di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu (16/9). Tindakan pemadaman dilakukan oleh 13 mobil pemadam kebaran dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DKPP) Provinsi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai saat ini, pihak kepolisian masih&nbsp; terus mencari sebab terjadinya kebakaran. Kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran ini juga masih terus diinventarisir oleh pihak Museum Nasional.</div>

Aparat kepolisian segera memastikan penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi di Museum Nasional. Karena sejauh ini karena korsleting.

DPR Minta Polri Segera Pastikan Penyebab Terbakarnya Museum Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Reog-Putu-23901491.jpeg" alt="Wakil Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma saat melakukan kunjungan kerja ke Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Ponorogo." width="100%">
<figcaption>Wakil Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma saat melakukan kunjungan kerja ke Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Ponorogo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di kawasan gunung gamping Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu (19/8) Wakil ketua badan kerja sama antar parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana mengapresiasi Bupati Sugiri Sancoko yang mempunyai visi dan gagasan besar menarasikan sejarah dan kemuliaan Reog Ponorogo melalui monumen dan museum. "Monumen dan museum Ini merupakan diplomasi untuk memperkuat identitas nasional yang kaya akan warisan budaya. Jadi ini bukan hanya tentang fisik setinggi 126 meter, tetapi juga tentang warisan budaya yang harus dijaga, dirawat dan dimuliakan sepanjang masa," ujar Putu kepada JawaPos.com, Jumat, (26/8).&nbsp; Selain itu, Putu juga berharap, Presiden Jokowi hadir memberikan afirmasi agar proyek MRMP dapat terwujud di tahun 2024. Pasalnya, kehadiran kepala negara di Ponorogo tentu akan memberikan semangat, bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan, kemuliaan warisan luhur bangsa, yaitu Reog di kabupaten Ponorogo.&nbsp; "Salah satu caranya adalah dengan menjadikan proyek ini menjadi proyek Strategis Nasional (PSN) dengan salah satunya menghadirkan berbagai BUMN untuk mendukung terselesaikannya proyek ini," imbuh Putu. Menurutnya kawasan MRMP tersebut juga dibangun untuk memberikan ruang kepada pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ditambah lagi dengan adanya suatu area pertunjukan komprehensif dan besar, open air tentu ini akan disusul dengan dibangunnya tempat - tempat yang menjadi supporting atau ikon utama dalam membangun kepariwisataan kabupaten Ponorogo dari sisi budaya dan pada akhirnya pariwisata ponorogo bisa tergaung mulia ke seluruh dunia. "Penghargaan dan apresiasi setinggi - tingginya untuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, sahabat saya yang begitu luar biasa mencurahkan gagasan, visi serta pengabdiannya untuk mengimplementasikan dan melestarikan budaya secara khusus menghadirkan monumen dan museum di tengah era globalisasi yang semakin kuat," ujarnya.&nbsp; Sebab, proyek ini juga selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM bagi masyarakat Ponorogo dan Jawa Timur. Lebih lanjut Putu menilai, Indonesia sejatinya diwarisi peradaban masa lalu yang luar biasa dan mulai sebagai negeri berlimpah seni budaya. Namun, banyak pihak kurang memberikan perhatian terhadap warisan budaya yang adiluhung. Ia pun berharap bahwa langkah positif Ponorogo ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam konteks ini, Monumen Reog dan Museum Peradaban di Ponorogo ini bisa menjadi contoh, bagaimana budaya dapat menjadi fundamen, modal dan simbol penting bagi bangsa dan negara untuk melestarikan warisan luhur budaya bangsa di era modern saat ini.&nbsp; "Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan berdoa bersama agar Reog Ponorogo secepatnya di sah kan oleh Unesco menjadi warisan agung budaya tak benda dunia, agar tidak diklaim oleh negara lain," pungkasnya. Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengucapkan terima kasih kepada BKSAP yang telah datang untuk memberikan dukungan dan melihat secara langsung progress pembangunan proyek Museum Reog dan monumen Ponorogo. "Saya merasa bangga dan terharu dengan kedatangan BKSAP yang melihat secara langsung dan memberikan dukungan penuh proses pembangunan proyek MRMP ini. Kami diskusi panjang lebar, dan&nbsp; mereka sangat paham budaya. Seperti bapak Putu&nbsp; Rudana yang juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia. Lalu pak Fadli Zon sebagai ketua umum SNKI, luar biasa sekali," ujar Sugiri. Sugiri juga menjelaskan, proyek ini kedepan sebagai pelecut pariwisata dan penunjang ekonomi masyarakat kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Sebab, diperkirakan ada sekitar&nbsp; 21.000 orang makan dari seni dan budaya reog. Karena itu kesenian ini sangat membutuhkan dukungan yang besar.&nbsp; "Ada pengrajin reog, pemain reog, seniman, sanggar jumlahnya sekitar 21.000 orang. Nah artinya, reog menjawab tantangan pengangguran, ini penting. Peradaban yang dulu tambang batu gamping, kami jadikan budaya yang saya pikir tidak bisa dipandang remeh. Karena reog kan memang sedang kami unggulkan," ujarnya. Sugiri juga menuturkan, MRMP menceritakan tentang peradaban ponorogo, mulai dari pendidikan, pesantren, budayanya, karakternya, keseniannya, sampai apa saja sudah akan kami tampilkan disana.&nbsp; "Mudah-mudahan, dengan cara itu orang memandang ponorogo tidak hanya dipandang alamnya saja tapi ketika masuk kedalam museum dia akan memahami karakternya. Lalu, kami bisa menempatkan ponorogo menjadi kota wisata yang maju," ucapnya. Diketahui, Monumen Reog mempunyai tinggi 126 meter. Bisa dibilang beberapa meter jauh lebih tinggi daripada GWK Bali. Dibangun di atas bukit kapur, yang lokasinya tak jauh dari Sarangan, dan dekat dengan Tawangmangu. &nbsp; "Bisa ditempuh dalam waktu 20-30 menit dari kota. Ini akan menjadi penopang wisata ponorogo dan peradaban budaya yang baik," pungkasnya. Diketahui dalam kunjungan ini hadir juga Anggota Komisi III DPR-RI Gilang Dhielafararez, Anggota Komisi XI DPR-RI Achamad Hafizs Tohir, Anggota Komisi X DPR-RI Vanda Sarundajang dan Anggota Komisi VIII DPR-RI Hasani Bin Zuber.

Monumen Reog mempunyai tinggi 126 meter. Bisa dibilang beberapa meter jauh lebih tinggi daripada GWK Bali yang sudah terkenal..

BKSAP DPR Minta Presiden Jokowi Jadikan Monumen Reog dan Museum Peradaban Sebagai PSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/Putu-Supadma-2798395347.jpeg" alt="Ketua Desk Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, negara-negara di kawasan ASEAN atau AIPA ini berkomitmen untuk engage dengan goverment." width="100%">
<figcaption>Ketua Desk Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, negara-negara di kawasan ASEAN atau AIPA ini berkomitmen untuk engage dengan goverment.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) telah ditutup oleh Presiden AIPA sekaligus Ketua DPR RI di Jakarta. Tercatat ada 30 resolusi telah disetujui oleh Parlemen ASEAN, diantaranya mengenai isu stabilitas politik, isu Myanmar dan laut Cina Selatan. Ketua Desk Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, negara-negara di kawasan ASEAN atau AIPA ini berkomitmen untuk engage dengan goverment. Makanya, kata Putu, resolusi ini akan didorong ke pemerintah agar segera ada action dan implementasi. &ldquo;Setelah resolusi disetujui, What next? Apa selanjutnya? Semua negara AIPA harus segera menjalankan resolusi ini. Karena komitmen sidang umum ini adalah sebenarnya aspirasi dari seluruh masyarakat ASEAN," ujar Putu.&nbsp; Putu juga menjelaskan, jika berbicara parlemen, maka sumber aspirasinya tentu dari rakyat. Karena itu aspirasi ini akan diserahkan kepada pemerintah masing - masing untuk segera mengimpletasikan yang dibutuhkan agar bisa memberikan penguatan kesejahteraan, kestabilan, kesolidan dan perdamaian kepada kawasan ASEAN ini agar tidak terjadinya konflik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011811045/bksap-gandeng-korpri-dpr-sambut-sidang-umum-ke-44-asean-aipa">BKSAP Gandeng Korpri DPR Sambut Sidang Umum ke-44 ASEAN AIPA</a>&nbsp; "Tentunya ini terkait dengan isu-isu seperti Myanmar, Laut Cina Selatan dan isu-isu lain yang berhubungan untuk mengawal stabilitas kawasan ini. Dan hal ini juga harus disampaikan oleh pemerintah saat KTT ASEAN di jakarta nanti,&rdquo; kata Putu di Jakarta pada Jumat, 11 Agustus 2023. Menurut legislator asal Bali ini, semua Parlemen ASEAN harus berkomitmen untuk mendorong pemerintahannya dan tentunya tujuan kita memberikan penguatan kepada diplomasi yang dilakukan first track pemerintah, melalui second track diplomacy dan juga pelibatan seluruh masyarakat.&nbsp; Kemudian, kata Putu, sidang ini juga telah menyetujui percepatan transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan inovasi teknologi untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, isu ketahanan energi dan air juga menjadi concern Anggota AIPA. Selain itu, menurutnya isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politik, ekonomi, sosial, isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, SDGs juga harus terus dikawal bersama. Dalam laporan hasil komite urusan organisasi selama Sidang Umum AIPA ke-44 di depan para negara peserta AIPA dan Observer, Putu mengungkapkan bahwa ASEAN harus solid, saling menjaga dan bekerja sama untuk menjaga kawasan Asia Tenggara.&nbsp; "AIPA harus mempunyai ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer. Hal ini harus segera terealisasi agar terciptanya hubungan yang erat dan solid. ASEAN yang dulunya tidak dilirik sekarang menjadi daya tarik karena meningkatnya persaingan antara kekuatan besar. Dengan segala kepentingan dan potensinya, mari kita kawal bersama ASEAN unity dan centrality," ucapnya.&nbsp; Putu juga mengatakan, bahwa ada satu draf resolusi lainnya dimana seluruh peserta baik anggota AIPA maupun observer setuju memberikan apresiasi kepada Presiden dan Chair Sidang Umum ke-44 AIPA, Puan Maharani. Suasanapun menjadi riuh dengan tepuk tangan saat Putu menyebut nama Puan Maharani.&nbsp; "Mari kita berikan applause untuk ibu Puan Maharani yang menjadi Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 sekaligus ketua DPR RI," ucapnya. Para peserta AIPA ke-44, lanjut Putu, kemudian menandatangani komunike bersama sebagai bentuk keputusan Sidang Umum AIPA ke-44. Para peserta, tamu, serta observer sepakat bahwa ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian kawasan dan stabilitas global. &ldquo;Sebagai penutup,&nbsp; tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada para negara - negara peserta AIPA, pemerintah, observer, panitia, keamanan, media serta masyarakat yang terus mengawal jalannya Sidang Umum ke-44th AIPA di Jakarta yang berjalan dengan lancar dan sukses,&rdquo; pungkasnya.

Semua Parlemen ASEAN harus berkomitmen untuk mendorong pemerintahannya dan tentunya tujuan kita memberikan penguatan kepada diplomasi.

BKSAP DPR: Parlemen ASEAN Berperan Penting Dorong implementasi Resolusi AIPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/Putu-dan-Puan-960326631.jpeg" alt="Ketua Bidang Kerja Sama Regional BKSAP DPR Putu Supadma saat mendampingi Ketua DPR Puan Maharani." width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Kerja Sama Regional BKSAP DPR Putu Supadma saat mendampingi Ketua DPR Puan Maharani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Desk Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan ada dua hal penting yang dibahas Komite Organisasi dalam rangkaian Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Jakarta. Diantaranya, kata Putu, dibentuknya task force yang akan mengawal digital law library untuk AIPA. &ldquo;Bersama komite organisasi, kami baru selesai membahas mengenai dibentuknya task force yang akan mengawal digital law library untuk AIPA ini. Kedua, Karena banyak negara yang ingin menjadi observer di AIPA. Kita harus membuat adanya satu rumusan atau mekanisme yang jelas untuk menerima negara lain menjadi observer,&rdquo; kata Putu di Jakarta pada Rabu, (9/7). Menurut anggota Komisi VI DPR ini, ASEAN atau kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang betul-betul menjadi magnet sekarang. Ia menyebut, ASEAN awalnya tidak dilirik, tapi sekarang menjadi daya tarik utama dari kekuatan-kekuatan besar di seluruh dunia. "Tentu, banyak sekali negara-negara yang ingin engage dan terlibat disini (AIPA) untuk masuk dan mendapatkan mempengaruhi kebijakannya di negara-negara ASEAN. Kita tidak perlu khawatir, yang terpenting bagaimana negara-negara ASEAN solid, memiliki satu komitmen unity dalam mengawal segala kepentingan bersama," jelasnya. Dijelaskan Putu,&nbsp;ASEAN centrality, ASEAN unity, dan solidity menjadi satu komitmen. Jadi kalo perlu sekarang kita jangan hanya menunggu. Sekjen bersama dengan seluruh anggota AIPA harus bergerak untuk 'menjemput bola', bagaimana mitra-mitra atau negara lain yang ingin engage dengan Indonesia agar bisa masuk segera. "Karena kita memang tidak menunggu mereka mengirim surat untuk menjadi observer, tapi kita yang menghadirkan negara-negara yang dapat memberikan kontribusi keamanan, perdamaian, kesejahteraan dan peningkatan segala bidang di kawasan ASEAN,&rdquo; ujar Putu. Saat ini, AIPA ASEAN memiliki 20 observer tapi dari 20 observer negara parlemen-parlemen ini yang hadir Sidang Umum ke-44 AIPA hanya 14 negara di Indonesia, dan 6 negara yang absen saat ini. &ldquo;Kami di Komite Organisasi, saya memimpin sidangnya menjadi chair. Itu kami menyetujui penambahan tiga observer lagi, yaitu tiga parlemen negara yakni Kuba, Turki, Armenia. Dari 20 negara observer, sekarang sudah menjadi 23 negara. Kita harapkan kehadiran mereka atau kontribusi mereka dengan tujuan untuk mengawal keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, kata Putu, anggota AIPA di Komite Organisasi ini juga mengusulkan dan menyetujui adanya perubahan lirik lagu AIPA. Saat ini, lanjut dia, memang lirik lagunya sudah cukup lama dibuatnya sehingga perlu pembaharuan mengingat akan bertambahnya negara ASEAN dan anggota AIPA nanti. &ldquo;Kita temukan satu komitmen bersama, semua setuju tapi kami sedang godok. Ada tim adhoc yang sedang membuat lirik lagunya, yang saat ini memang cukup lama ya lagu itu, karena akan ada penambahan anggota ASEAN. Mungkin Timor Leste akan masuk sehingga harus dirubah liriknya,&rdquo; jelas Legislator asal Bali ini. Oleh karena itu, Putu berharap perempuan dan anak muda serta seluruh anggota AIPA untuk terlibat pembuatan lagu AIPA. Dengan harapan, semangat AIPA sekarang dan ke depan menjadi kekuatan yang besar, tentunya penarik daya tarik dari seluruh kekuatan yang ada di luar itu betul-betul yang tadinya tidak dilirik, tapi sekarang menjadi daya tarik yang tinggi. &ldquo;Tentu kita harus siap untuk mengawal engagement kita dengan negara-negara lain yang ingin masuk untuk peningkatan kesejahteraan kawasan ASEAN. Harapannya juga lebih energik dan menunjukkan bagaimana mereka mau berjuang untuk kawasan ASEAN ini,&rdquo; ungkapnya. Hal lainnya, Putu mengatakan ada sebuah resolusi yang memberikan posisi parlemen itu awalnya hanya sebuah forum biasa tapi saat ini sudah menjadikan komite khusus parlemen muda. Menurutnya, draf resolusi sudah berhasil mengadopsi atau mengapprove bahwa Young Parliamentary atau parlemen muda sudah menjadi komite khusus di AIPA ini. &ldquo;Memang dijelaskan yang dimaksud dengan parlemen muda adalah pertama minimal delegasi satu orang harus usianya di bawah 45 tahun, dan jika ada 3 delegasi, maka 2 delegasi boleh melampaui umur 45 tahun. Tapi jika parlemen negara tersebut memiliki parlemen muda, tentu mereka bisa lebih maksimal di dalam pertemuan forum-forum pemuda tersebut,&rdquo; kata Putu. Berikutnya, Putu mengatakan ada satu draf resolusi lainnya, bahwa seluruh peserta baik anggota AIPA maupun observer memberikan apresiasi kepada Presiden dan Chair daripada Sidang Umum ke-44 AIPA. Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th. &ldquo;Tentu, ini suatu hal yang membanggakan. Karena apa? Karena memang parlemen Indonesia dalam isu kesetaraan gender juga menghadirkan Pimpinan Parlemen atau Ketua DPR dari perempuan. Memang ini justru menjadi kekuatan kita, karena kita sudah memiliki ketua parlemen perempuan yang memang isu kesetaraan gender ini menjadi isu utama pembahasan baik tingkat asean maupun tingkat global,&rdquo; pungkasnya.

ASEAN atau kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang betul-betul menjadi magnet sekarang dan menjadi daya tarik utama dari kekuatan dunia.

BKSAP DPR ungkap Dua Hal Penting yang Dibahas dalam Sidang AIPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/Untitledaa-2935579404.jpg" alt="Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR Putu Supadma Rudana (kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR Putu Supadma Rudana (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) telah dibuka di Jakarta pada Senin (7/8). Diketahui, anggota AIPA ada10 negara ASEAN, 9 negara hadir diundang dan 1 negara tidak diundang, yaitu Myanmar. Adapun, 18 negara observer juga hadir, salah satunya Norwegia. Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, Norwegia memiliki keunggulan dalam hal transisi energi. Energi yang dikembangkan adalah energi baru dan terbarukan (EBT). &rdquo;Norwegia menggunakan energi tenaga air atau hydro,&rdquo; kata Putu di Jakarta pada Selasa (8/8). Putu, legislator asal Bali itu mengatakan, perlu dibangun kerja sama dengan Norwegia untuk transisi energi. Sebab, Indonesia juga mempunyai komitmen terhadap pencapaian SDG&rsquo;s agenda 2030. &rdquo;Tentu, kita ingin negara seperti Norwegia betul-betul punya komitmen yang sama. Mereka punya kemampuan yang lebih dari pada kita. Mereka sudah sangat mengimplementasikan transisi energi. Kita akan mengadakan kerja sama,&rdquo; jelas Putu Supadma Rudana. Menurut dia, parlemen menjadi jembatan yang luar biasa untuk menghubungkan antara Indonesia dan Norwegia guna mewujudkan transisi energi baru dan terbarukan (EBT). &rdquo;Parlemen menjadi jembatan untuk menghubungkan kedua negara, dalam hal ini pemerintahannya menuju transisi energi,&rdquo; ujar Putu Supadma Rudana. Selain itu, kata Putu, solusi mengatasi polusi udara dan perubahan iklim juga menjadi pembahasan antara Parlemen Indonesia dengan Norwegia dalam kegiatan sidang AIPA. Kerja sama Indonesia dengan Norwegia perlu ditingkatkan seperti bidang pendidikan dan budaya. &rdquo;Kerja sama antara Indonesia dengan Norwegia harus lebih banyak lagi, kerja sama pertukaran budaya, people to people. Komitmen akhirnya bagaimana kita saling mendukung di forum-forum internasional. Norwegia mendukung Indonesia, dan Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk mendukung Norwegia,&rdquo; ungkap Putu Supadma Rudana. Di sektor pariwisata, Putu mengatakan, Indonesia sangat terbuka dengan wisatawan mancanegara. Indonesia memiliki destinasi wisata yang begitu melimpah. &rdquo;Kita punya destinasi yang luar biasa dari Aceh sampai Papua, salah satunya destinasi Bali sebagai pariwisata. Tentu, kita sangat terbuka,&rdquo; tutur Putu Supadma Rudana.

Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR menyatakan, Indonesia perlu bekerja sama dengan Norwegia yang miliki keunggulan di bidang transisi energi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Putu Supadma Rudana

Berita Terkini