<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/museum-4137120039.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana melakukan kunjungan ke Museum Prabu Siliwangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. (BKSAP DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana melakukan kunjungan ke Museum Prabu Siliwangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. (BKSAP DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana melakukan kunjungan ke Museum Prabu Siliwangi di Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath Kelurahan Karang Tengah, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Putu diundang langsung oleh Pendiri Museum Prabu Siliwangi, KH. Fajar Laksana. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini mengaku membahas berbagai isu dalam pertemuan itu. Namun, pada intinya mereka ingin mewujudkan adanya payung hukum untuk melindungi segala pusaka atau warisan budaya bangsa dari para leluhur sejak zaman dahulu. Dalam paparannya, Putu menyampaikan komitmennya untuk mengawal seni budaya dari awal. Bahkan, Putu mengatakan secara pribadi juga memiliki Museum Rudana yang berada di Bali. Kemudian, Putu juga menjelaskan tentang Sapta Karsa Permuseuman Indonesia saat didaulat menjadi keynote speach di Museum Prabu Siliwangi tersebut. "Ketiga juga bagaimana perjuangan kita untuk mewujudkan RUU Permuseuman dan juga inisiasi tentang RUU yang berhubungan dengan Omnibus Kebudayaan. Mungkin payung hukum RUU Pemuseuman ini menjadi sangat urgent, Omnibus Kebudayaan juga sangat urgent. Karena kemajuan bangsa secara ekonomi dan kemandirian ekonomi, juga kedaulatan politik harus didukung dengan sejarah dan kebudayaan bangsa," kata Putu melalui keterangannya pada Sabtu (20/7). Menurut dia, founding fathers dan tokoh-tokoh bangsa sudah menggaungkan komitmen agar berdikari dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, kata dia, berdikari dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan juga harus terus dikawal. Dia mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mampu mengawal memori kultural bangsanya, mengawal sejarah yang begitu besar, dan luar biasa. Hal ini, lanjutnya, harus terus digaungkan secara berkesinambungan secara komprehensif. Menurut dia, bangsa lain seperti Jepang, Tiongkok; juga bangsa-bangsa Eropa antara Perancis, Inggris dan lainnya; juga Amerika Serikat, memiliki penghargaan yang tinggi&nbsp;terhadap seni budaya, serta mampu menampilkan dan menarasikannya. "Sehingga menjadi destinasi pariwisata dan pendidikan yang utama dan pertama. Dan jika berkunjung ke suatu kota atau negara, tentunya museumlah yang dikunjungi pertama,&rdquo; ungkapnya. Maka dari itu, Putu sangat mengapresiasi sosok Ki Fajar Laksana sebagai prakarsa dan sebagai Founder Museum Prabu Siliwangi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Menurut dia, Ki Fajar merupakan sosok yang sangat luar biasa, aktif, dan visioner. "Beliau sendiri banyak mengoleksi karya warisan bangsa yang memang ditampilkan di Museum Prabu Siliwangi. Saya lihat secara langsung, bagaimana pelestarian kebudayaan Sunda itu betul-betul menjadi hidup di pondok pesantren dan Museum Prabu Siliwangi," ujarnya. Di samping itu, Putu juga menerima gelar Ki Jaga Waruka Sakabumi dari Kyai Fajar Laksana, Pendiri Museum Prabu Siliwangi yang bermakna sosok/figur atau tokoh yang memiliki kepedulian tinggi sebagai pengawal warisan bangsa, dan pusaka luhur nusantara. Selain menerima gelar, Putu juga sangat terharu dan mengapresiasi komitmen Kyai Fajar Laksana karena mendoakan dan turut mengawal dibarisan terdepan perjuangan dan pengabdian Asosiasi Museum Indonesia (AMI). "Kebudayaan Nusantara adalah puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia, yang tentu menjadi hal patut digaungkan ke seluruh penjuru dunia dan patut dilestarikan di nusantara," ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.

"Mungkin payung hukum RUU Pemuseuman ini menjadi sangat urgent, Omnibus Kebudayaan juga sangat urgent," ungkap Putu.

Asosiasi Museum Indonesia: Pemerintahan Baru Harus Punya Komitmen terhadap Pelestarian Seni Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/BKSAP-165845361.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (BKSAP)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (BKSAP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya di Indonesia. Menurut dia, pemerintah masih sangat kurang memperhatikan lembaga pendidikan seni dan budaya, tak seperti pada lembaga pendidikan lain&nbsp;misalnya sains. Hal itu disampaikan Putu saat kegiatan BKSAP Day kunjungan ke Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Rabu (10/7). Sebab, kata Putu, ISI Yogyakarta merupakan institut seni budaya pertama di Indonesia sejak era Presiden Soekarno (Bung Karno). Putu menyebut ISI Yogyakarta sejarahnya disebut sebagai&nbsp;ASRI atau ASTI. "Kalau&nbsp;ASRI itu Akademi Seni Rupa Indonesia. Kalau&nbsp;ASTI itu Akademi Seni Tari Indonesia. Cikal bakalnya memang digaungkan, dicanangkan oleh Presiden pertama, Proklamator kita, Bung Karno," kata Putu melalui keterangannya&nbsp;dikutip Senin (15/7). Menurut&nbsp;Putu, Indonesia merupakan negara adikuasa dalam bidang budaya dan hal ini diakui juga oleh lembaga-lembaga besar dunia. Selain itu, lanjut dia, Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa dan beberapa dari artefak juga warisan budaya sudah menjadi warisan benda dan tak benda yang diakui negara melalui UNESCO. "Pada intinya sebetulnya bagaimana semangat pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang berhubungan dengan sains, tapi jua art/seni menjadi perhatian dan afirmasi penting pada saat Indonesia merdeka," jelas legislator asal Bali ini. Dalam kegiatan tersebut, Putu menyerap aspirasi dari para sivitas akademika maupun mahasiswa bahwa mereka merasa dianaktirikan karena sebagai perguruan tinggi yang berhubungan dengan seni budaya. Misalnya, kata dia, dari sisi APBN bisa dilihat bahwa angka APBN yang masuk di perguruan tinggi besar seperti UGM, UI, UNAIR, dan kampus lainnya itu mendapatkan jauh lebih tinggi daripada institut seni budaya. "Memang aspirasi yang kita dapatkan dalam pertemuan ini, tentu kita merasakan ada istilah dianaktirikan perguruan tinggi yang berhubungan dengan seni budaya. Padahal, peran seni jika kita lihat cukup signifikan. Tidak hanya dalam diplomasi, tapi lebih kepada bagaimana seni ini dapat memberikan ruang ekspresi dan ruang komunikasi masyarakat dalam berbagai hal. Salah satunya membangun ekonomi di lingkungan masyarakat dalam bentuk potensi ekonomi kreatif," jelas dia. Kemudian, Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini mengatakan seni juga dibangun untuk diplomasi dengan memberikan masukan, usulan, kritik yang tentu secara konsep itu lebih elegan. Di mana jika protes itu dilakukan secara demonstrasi mungkin lebih ekstrim, tapi melalui seni mungkin sentuhannya bisa lebih baik dan lebih soft dalam diplomasinya. "Jadi, kita ingin menunjukkan komitmen bahwa parlemen juga memperhatikan seni budaya. Saya sendiri sebagai Wakil Ketua BKSAP, memang menggeluti seni budaya dari dulu sejak kecil, tentu ingin mengembalikan lagi bahwa political will, afirmasi, legislasi, dan anggaran tentu harus diperjuangkan untuk kemajuan seni budaya di Indonesia sebagai jati diri atau jiwa bangsa," kata Putu. Menurut dia, Indonesia dengan potensi kekayaan seni budaya yang tak terhingga ini harusnya memiliki berbagai pusat-pusat kebudayaan dan ruang ekspresi di berbagai tempat, baik seni tari, seni pertunjukan, seni rupa, seni visual, dan lainnya. Karena, kata dia, negara-negara lain memiliki tempat-tempat kreasi seperti di Australia, ada Sydney Opera House, ada Esplanade di Singapura, ada berbagai tempat berkreasi &amp; berekspresi di seluruh dunia. "Political will daripada kepemimpinan nasional juga ke depan untuk seni budaya ini harus jauh ditingkatkan, lalu lebih dimaksimalkan lagi, anggaran juga harus dikomprehensifkan. Kita sebenarnya iri juga melihat anggaran negara lain, misalnya institusi pendidikan yang begitu besar, museumnya begitu baik dengan anggaran yang diberikan oleh dukungan dari anggaran pembayar pajak yang memang disalurkan oleh pemerintah," ungkapnya. Oleh karenanya, Putu menekankan lagi bahwa parlemen berada di depan untuk mengawal seni budaya ini. Makanya, Putu Rudana hadir di ISI Yogyakarta sebagai inisiator melakukan kegiatan BKSAP Day DPR RI ke kampus-kampus terutama kampus bidang seni budaya. "Ini merupakan sebuah afirmasi dimana kita ingin parlemen tidak hanya mengawasi pembahasannya tentang kedaulatan politik ataupun kemandirian ekonomi semata tetapi lebih jauh menyentuh gagasan berkepribadian dalam bidang kebudayaan; lebih dekat dengan seni budaya," kata Putu. Di samping itu, Putu juga menunjukkan komitmennya menguatkan seni budaya dengan mengusulkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Permuseuman dan juga bisa mewujudkan RUU Omnibus Kebudayaan. Tentunya, kata dia, ini menjadi hal yang penting untuk pengawalan, melestarikan, menjaga kebudayaan. "Pada ujungnya menata, menampilkan, dan akhirnya semua akan tertampilkan sebagai negara yang adikuasa dalam bidang budaya, yaitu negeri yang adibudaya. Potensi ini harus kita sebar luaskan ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Jogjakarta," katanya. Menurut dia, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Intangible Cultural Heritage UNESCO 2003 (Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda) untuk mendukung promosi budaya nusantara, serta memperluas jangkauan dan potensi kerja sama budaya dalam skala besar. Saat ini, lima warisan budaya benda (WBB) dan 11 warisan budaya tak-benda (WBTb) Indonesia juga telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. "Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan soft power dan profil internasional Indonesia, tetapi juga mendorong pelestarian budaya lokal," kata Putu. Selanjutnya, Putu menyebut budaya dan seni rupa dalam sektor ekonomi kreatif juga tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, serta berperan penting bagi pemulihan perekonomian paska pandemi. Potensi ekonomi seni rupa di Indonesia juga sangat signifikan, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar USD 190 juta pada tahun 2021, pertumbuhan PDB sebesar 4,31 persen per tahun, serta menyerap sekitar 49.522 tenaga kerja. "Hal ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya memperkuat diplomasi budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui seni dan budaya, Indonesia dapat menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Diplomasi budaya sering kali lebih efektif dalam menyentuh hati dan pikiran orang dibandingkan dengan diplomasi politik," jelas dia. Maka dari itu, Putu mengatakan semua pihak harus berperan baik parlemen maupun masyarakat untuk menjalankan total diplomacy guna menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab, selama ini diplomasi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dikenal sebagai first track diplomacy. "Kita perlu memaksimalkan soft power melalui berbagai bidang termasuk seni dan budaya, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Soft power merupakan suatu penggunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan nasional melalui pendekatan non-koersif terhadap negara atau aktor internasional lain. Hal ini dilakukan negara dengan cara memproyeksikan nilai-nilai dan budaya mereka untuk menumbuhkan kepercayaan, preferensi politik dan kerja sama, serta memperkuat kemitraan," ungkapnya. Di samping itu, Putu Rudana mengapresiasi pameran Maestro Made Wianta dan beberapa pameran seni lainnya di Gedung RJ. Katamsi, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Sementara Pembantu Rektor III ISI Yogyakarta, Kholid Arif Rozaq menyambut baik kunjungan BKSAP DPR RI ke ISI Yogyakarta. Menurut dia, kunjungan BKSAP DPR memberikan pencerahan kepada para civitas akademika dan mahasiswa di ISI Yogyakarta. Selain itu, kata dia, citra DPR RI juga bisa terlihat langsung oleh para mahasiswa sebagai wakil rakyat. "Harapan kita melalui wakil kita yang di DPR itu, perguruan tinggi seni itu punya privilege sendiri ya. Karena karakteristik perguruan tinggi seni itu unik, tidak bisa seperti perguruan tinggi yang sama. Hal ini yang coba kita nanti bisa diakomodasi oleh wakil-wakil kita di DPR melalui komisi-komisi yang relevan," pungkasnya.

Pemerintah masih sangat kurang memperhatikan lembaga pendidikan seni dan budaya, tak seperti pada lembaga pendidikan lain misalnya sains.

Putu Rudana Tegaskan Parlemen Komitmen Perkuat Lembaga Pendidikan Seni Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-101048-890545743.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer (OceanXplorer). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer (OceanXplorer). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer (OceanXplorer), atas undangan dari organisasi OceanX di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung kajian dan studi kelautan di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Putu Rudana bersama delegasi menerima penjelasan dari Kapten Peter dan krunya yang berjumlah 30 hingga 70 orang. Kapal Ocean Explorer adalah sebuah vessel yang dilengkapi fasilitas canggih untuk melakukan penelitian kelautan, termasuk dua kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman tertentu untuk mempelajari keanekaragaman hayati laut Indonesia. "Kapal ini bisa kita lihat, mereka bisa sampai turun. Mereka punya dua kapal selam. Itu bisa turun sampai cukup dalam dan melihat Bio Diversity, Marine Bio Diversity yang ada di lautan Indonesia," kata Putu melalui keterangannya, dikutip Minggu (14/7). Dia mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan studi dan kajian terhadap potensi kelautan yang dimiliki. Makanya, Putu menilai langkah ini sangat positif karena Indonesia merupakan negara maritim dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut. Oleh karena itu, sangat penting melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap laut. "Kita harus menjaga dan melindungi laut kita. Kapal ini sangat bermanfaat karena bisa digunakan untuk kajian, studi, dan melihat berbagai potensi kelautan, khususnya di Indonesia," jelas Legislator asal Bali ini. Menurut dia, kapal ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan penelitian ilmiah saja, tetapi juga untuk media. Salah satu tujuan dari kerja sama ini adalah mendokumentasikan keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui berbagai media, termasuk video dan film. OceanX juga bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood, James Cameron, untuk menggabungkan seni dan sains dalam menceritakan keindahan dan pentingnya laut. "Ini merupakan mempertemukan antara art dan sains. Sains-nya bagaimana kajian atau mapping nya begitu penting. Tapi, di sisi lain juga menyampaikan kepada publik, baik dalam bentuk video, youtube ataupun nanti kedepan harapannya ada satu film, yang menceritakan tentang laut, itu menjadi hal keniscayaan," jelas Putu. Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini juga menyoroti pentingnya teknologi canggih yang ada di kapal OceanX, karena mampu memantau dan memetakan kondisi laut, termasuk mendeteksi potensi bencana seperti pertemuan lempeng yang bisa memicu tsunami.&nbsp;"Dulu, untuk melihat ikan di berbagai perairan, kita harus langsung melihat ikannya. Tapi sekarang, dengan teknologi DNA air, kita bisa mengetahui kondisi laut dan jenis ikan yang ada di sana tanpa harus melihat langsung," katanya. "Dengan memetakan permukaan lautan dan mendeteksi lempeng di laut, kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih efektif. Teknologi ini sangat penting untuk perencanaan dan mitigasi bencana di masa depan," ungkapnya. Di samping itu, Putu mengatakan teknologi yang digunakan kapal OceanX juga sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara maritim, kata dia, sumber protein Indonesia banyak berasal dari laut. Sehingga, ia mengatakan dengan teknologi pemetaan yang canggih dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem.&nbsp;"Kita ingin memastikan bahwa kerja sama dengan OceanX Explorer ini dapat mendukung keberlanjutan dan keamanan pangan kita, khususnya hasil laut," kata Putu. "Kita menyebut kekayaan ini sebagai Marine Mega Biodiversity. Dan kerja sama antara Indonesia dan organisasi internasional ini baik untuk kepentingan pariwisata, diving, maupun keberlanjutan lingkungan laut," jelas dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014842552/terlengkap-se-indonesia-kebun-raya-mangrove-surabaya-miliki-59-jenis-koleksi-tanaman">Terlengkap Se-Indonesia, Kebun Raya Mangrove Surabaya Miliki 59 Jenis Koleksi Tanaman</a> Maka dari itu, ia menyebut kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien. Makanya, ia mendorong kunjungan ini banyak kolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan. "Bayangkan, betapa kayanya lautan Indonesia dan semua berkolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk kawasan indah seperti Kepulauan Komodo, Raja Ampat, dan Selat Banda," jelas dia. Selanjutnya, Putu juga menyoroti pentingnya Blue Carbon dan mitigasi bencana di perairan Indonesia. Menurutnya, Blue Carbon adalah konsep untuk mengelola karbon yang tersimpan di ekosistem laut seperti rumput laut (Sea Grass Meadows) dan pohon bakau (mangrove). "Laut memberikan kontribusi besar dalam perubahan iklim dengan meng-capture karbon atau emisi gas rumah kaca. Sea Grass Meadows dan mangrove mampu mengcapture karbon 35 kali lebih banyak dibanding hutan biasa," kata Putu. Selanjutnya, Putu menegaskan pentingnya keberlanjutan laut untuk generasi mendatang. Dengan adanya sinergi ini, Putu ingin memastikan laut di Indonesia tetap lestari dan terlindungi dari eksploitasi berlebihan, seperti fishing yang ekstrem atau penggunaan bahan peledak. "Makanya, regulasi harus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan laut kita," tegas Putu. Tak hanya itu, Putu juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjadi superpower kelautan dan karbon. Dalam kunjungan tersebut, Putu menyoroti potensi besar laut Indonesia dalam kontribusinya terhadap carbon capture dan mitigasi bencana. Menurut dia, bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar dalam carbon capture melalui Seagrass Meadows dan mangrove. "Seagrass Meadows dan mangrove kita mampu meng-capture karbon 35 kali lebih efektif daripada hutan di darat. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita manfaatkan dalam upaya carbon trading," kata Anggota Komisi VI DPR RI ini. Untuk itu, Putu mengatakan kerja sama dengan OceanX dalam mengatasi tantangan kelautan, termasuk overfishing dan pencemaran sampah di laut sangat penting guna memitigasi kerusakan laut. Dengan begitu, kata dia, perlu ada strategi jangka panjang dan komitmen dari pemerintah untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. "Kita perlu memastikan bahwa laut kita bersih dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Kita perlu roadmap yang jelas dan komprehensif untuk mengawal laut kita. Parlemen akan terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa Indonesia menjadi superpower dalam bidang kelautan," kata dia. Oleh karenanya, Putu berharap agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengambil peran strategis dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan. "BRIN harus terlibat aktif dalam penelitian ini. Kita perlu belajar dari teknologi yang dimiliki oleh OceanX dan memastikan kita bisa melakukan hal yang sama di masa depan," pungkasnya.

Putu mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan studi dan kajian terhadap potensi kelautan yang dimiliki.

Dukung Studi Kelautan Indonesia, BKSAP DPR RI Kunjungi Kapal OceanXplorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/BKSAP-Day-Putu-3186029265.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)&nbsp; DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih sangat tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.&nbsp; "Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur. Misalnya, kata dia, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp 245 juta untuk penanganan stunting. Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim.&nbsp; "Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya. Kunjungan BKSAP DAY mengambil tema dan perannya turut dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Menurut Putu, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah pusat dan daerah serta segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya. &ldquo;Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,&rdquo; jelas dia. Putu juga menambahkan, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011414323/menko-pmk-minta-angka-stunting-di-lumajang-bisa-di-bawah-10-persen">Menko PMK Minta Angka Stunting di Lumajang Bisa di Bawah 10 Persen</a> "Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," kata Legislator asal Bali ini. Putu juga mengatakan, DPR RI perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.&nbsp; "Kita berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," kata Putu. Sementara Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi&rsquo;i mengatakan, potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat Madura kaya akan potensi alam. Sehingga, kata dia, hal tersebut dapat meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri. &ldquo;Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional,&rdquo; jelas dia. Hanya saja, kata dia, kendala utama di Madura adalah infrastruktur akses jalan ke lokasi pariwisata. Secara umum, infrastruktur di Madura itu dari zaman awal kemerdekaan bahkan Belanda sampai sekarang, luas jalannya belum banyak kendaraan. &ldquo;Sedangkan, frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,&rdquo; ujarnya. Bukan cuma itu, menurut Syafi&rsquo;i, Madura sebagai daerah penyuplai garam nasional hingga 70 persen termasuk gas di Jawa Timur. Belum lagi, lanjut dia, potensi jagung dan rempah-rempah. Hanya saja, ia heran Madura dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) selalu posisi terendah di Jawa Timur. Disamping itu, lanjutnya, untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Madura memang sudah terbangun sejak dulu dan menjadi bagian budaya masyarakat. Cuma, kata dia, memang akses ke sektor-sektor wilayah publik itu relatif perempuan di Madura lemah. &ldquo;Urusan domestik rumah tangga, tidak sedikit malah tergantung ekonomi dari pekerjaan perempuan. Termasuk dalam bertani, sama tidak membedakan. Laki dan perempuan sama-sama turun ke sawah. Cuma kalau masuk wilayah publik masih terbatas. Apakah perempuan Madura tidak tertarik, atau aksesnya masih terbatas. Di DPRD Kabupaten saja masih sedikit perempuan itu,&rdquo; pungkasnya. Diketahui, hadir dalam acara tersebut Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD).

Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940.

Putu Rudana: Pemerintah Harus Beri Perhatikan Khusus Soal Gizi Buruk di Madura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-10-06-at-11.02.22-AM.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menjadi pembicara dalam sesi diskusi di rangkaian acara pertemuan parlemen anggota G20 (P20), di Jakarta, Rabu (5/10/2022). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menjadi pembicara dalam sesi diskusi di rangkaian acara pertemuan parlemen anggota G20 (P20), di Jakarta, Rabu (5/10/2022). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November lalu.  "Presidensi G20 telah mencapai kesuksesan besar. Apresiasi atas segala kesuksesan kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya serta seluruh panitia atas kesuksesan summit G20 ini," kata Putu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.  Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, Bali sebagai destinasi pariwisata dan budaya mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pertemuan besar kepala negara dan eksekutif, sehingga Pemerintah dapat lebih mempromosikan lagi Bali maupun Indonesia di tingkat global.  "Tentu ke depan semua tidak berhenti di sini. Semua dapat kembali memberikan manfaat kepada Indonesia, khususnya tuan rumah Bali yang merupakan ikon kepariwisataan Indonesia," kata pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia.  Putu juga mengapresiasi pertemuan dan gala dinner pada KTT G20, yang secara khusus menghadirkan khazanah seni dan budaya nusantara, khususnya dari Bali, sehingga para pemimpin dunia dapat menikmati keindahan seni budaya Indonesia.  Budaya menjamu dengan baik sebagai tuan rumah itu, menurut dia, sudah berjalan sejak kepemimpinan sebelumnya, bahkan sejak era Presiden Soekarno.  "Indonesia memang terkenal akan keramahan dan keindahan seni budaya serta alamnya, sehingga menjadi hal yang selalu diapresiasi pemimpin dunia saat event G20 dan event-event sebelumnya," jelasnya.  Dia mengaku telah menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada Presiden Jokowi karena telah mempromosikan pariwisata dan seni budaya Bali kepada para kepala negara dunia dalam KTT G20. Ucapan terima kasih itu Putu sampaikan saat ASEAN-AIPA Leaders' Interface Meeting pada 9-11 November di Phonm Penh, Kamboja.  "Menitipkan Bali kepada Pak Jokowi selama pelaksanaan G20. Tentu, hal itu sejalan dengan pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali pascapandemi COVID-19," imbuhnya.  Dia juga mengapresiasi dan memberikan penghormatan tinggi kepada mantan presiden dan wakil presiden yang hadir di KTT G20 Bali, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-9 RI Hamzah Haz, serta Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.  Putu berharap KTT G20 menjadi momentum utama promosi Indonesia, baik dari seni, budaya, maupun keindahan alamnya. Selain itu juga mempromosikan komitmen atas penanggulangan perubahan iklim, pencapaian net zero emission, ekonomi hijau, serta peningkatan investasi dan kerja sama internasional.  "Sehingga, segenap masyarakat mendapatkan kemanfaatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga, masyarakat lokal maupun nusantara tidak hanya menjadi penonton pada berbagai perhelatan ataupun konferensi besar dunia lainnya," ujar Putu.

BKSAP DPR Apresiasi Pemerintah Gelar KTT G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-14-at-21.11.12.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana terus menyuarakan isu perubahan iklim dalam setiap pertemuan parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union). Kali ini, dia menyuarakan isu perubahan iklim dalam event COP27 (Conference of Parties) Badan PBB untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC), Sharm El Sheikh, Mesir.  Putu menjelaskan, Parlemen harus memainkan peran penting melalui fungsi pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan iklim. Maka, tugas parlemen untuk memastikan pencapaian kemajuan dan integritas lingkungan serta keselarasan dengan komitmen yang dibuat.  “Apa yang dikatakan di ruang negosiasi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu, kita harus bertindak sekarang, bersama-sama dan dengan komitmen penuh,” kata Putu melalui keterangannya, Senin (14/11).  Memang di tahun 2022 ini seluruh dunia memiliki tantangan yang berat untuk pendanaan iklim. Di COP26 tahun 2021, Putu menyebut seluruh parlemen dunia pasti menyaksikan bagaimana negara-negara maju gagal memenuhi janji mereka sebesar $100 miliar USD per tahun mulai tahun 2020 dan seterusnya.  “Baru-baru ini pada COP27, kita menyaksikan rencana aksi ambisius dari Sekjen PBB yang menyerukan investasi awal yang ditargetkan sebesar $3,1 miliar USD, antara tahun 2023-2027 untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian yang terdampak perubahan iklim,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat ini.  Di Sharm el Sheikh, Putu selaku perwakilan Parlemen Indonesia mendorong penguatan upaya implementasi pendanaan yang telah disepakati pada COP sebelumnya. Mengingat, kata Putu, kegiatan di Paris telah memberikan dunia dasar kesepakatan terkait perubahan iklim.  “Tentu saja, saya berharap agar COP tidak hanya menjadi ajang untuk berdiskusi tanpa luaran/output yang konkret. Saya memandang bahwa sumber daya keuangan dan investasi yang baik diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim; baik untuk mengurangi emisi, mendorong adaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi, dan untuk membangun ketahanan,” tutur Anggota Dewan asal Bali ini.  Saat ini, kata dia, beberapa negara menghadapi banyak krisis seperti dampak gabungan dari pandemi, krisis iklim, masalah kemanusiaan di seluruh dunia, dan efek dari renggangnya tatanan internasional berbasis aturan (fraying of the rules-based international order).  “Oleh karena itu, saya percaya bahwa transfer teknologi dan pembiayaan merupakan hal yang penting untuk menjawab tantangan terkait perubahan iklim. Ini harus sejalan dengan semangat keadilan iklim dengan memiliki pendekatan aksi iklim yang berpusat pada manusia,” kata Putu.  Selanjutnya, Putu mengungkap laporan IPCC tahun 2022 telah menyoroti salah satu rintangan terbesar untuk adaptasi adalah akses yang tidak memadai terhadap pendanaan iklim. Bahwa, kata dia, negara-negara kaya tidak menyediakan pendanaan iklim yang cukup untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah beradaptasi dengan iklim yang berubah cepat.  “Janji 100 miliar dolar USD untuk perubahan iklim tidak boleh hanya menjadi sekedar janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan. Disini, kita perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk memastikan bahwa janji tersebut akan dipenuhi,” tegasnya.  Selain itu, Putu mengatakan untuk mengatasi masalah ini perlu melibatkan sektor swasta karena mereka dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam mewujudkan kerjasama pembangunan yang efektif dalam isu lingkungan.  “Namun, memberikan keadilan juga membutuhkan upaya terpadu dan menyeluruh dari kita semua, termasuk parlemen, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, jaringan perempuan, pemuda, investor, dan juga masyarakat lainnya,” jelas dia.  Apalagi, kata Putu, saat ini sejumlah Kepala Negara dunia berkumpul dalam kegiatan Presidensi G20 di Bali untuk membahas isu-isu global, salah satunya bidang keuangan prioritas adalah terkait isu iklim. Memang, kata dia, tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah pendanaan iklim sendirian.  Oleh karena itu, lanjut Putu, Presidensi G20 Indonesia fokus pada peningkatan kolaborasi di antara para pemimpin lembaga keuangan global utama dan bank multilateral, serta kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim dan cara-cara untuk mendorong perubahan sistem.

BKSAP Sebut Dana Perubahan Iklim Harus Diwujudkan, Bukan Sekedar Janji

putu rudana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putu rudana

Berita Terkini

Asosiasi Museum Indonesia: Pemerintahan Baru Harus Punya Komitmen terhadap Pelestarian Seni Budaya

Putu Rudana Tegaskan Parlemen Komitmen Perkuat Lembaga Pendidikan Seni Budaya

Dukung Studi Kelautan Indonesia, BKSAP DPR RI Kunjungi Kapal OceanXplorer

Putu Rudana: Pemerintah Harus Beri Perhatikan Khusus Soal Gizi Buruk di Madura

BKSAP DPR Apresiasi Pemerintah Gelar KTT G20

BKSAP Sebut Dana Perubahan Iklim Harus Diwujudkan, Bukan Sekedar Janji

Download Aplikasi JawaPos.com