<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220425_094330.jpg" alt="Kapolresta Cirebon Kombespol Arif Budiman (kiri) melepas tim urai untuk mengantisipasi kemacetan di Cirebon, Senin (25/4). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Cirebon Kombespol Arif Budiman (kiri) melepas tim urai untuk mengantisipasi kemacetan di Cirebon, Senin (25/4). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satlantas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat, mulai Senin (25/4) menutup tempat putar balik kendaraan di Jalur Pantai Utara (Pantura). Kebijakan itu untuk memperlancar arus mudik Lebaran.  ”Untuk U trun (putar balik) di Jalur Pantura akan kami tutup mulai Senin (25/4),” kata Kasatlantas Polres Cirebon Kota AKP Triyono Raharja seperti dilansir dari Antara di Cirebon.  Triyono mengatakan, penutupan putar balik kendaraan di Jalur Pantura, dilakukan untuk memperlancar laju kendaraan para pemudik yang melintas di daerah tersebut. Penutupan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi arus lalu lintas kendaraan pemudik.  ”Ketika sudah mengalami kepadatan nanti semua putar balik kecil ditutup. Kami lihat kondisi di lapangan. Penutupan dilakukan secara bertahap,” ujar Triyono Raharja.  Menurut Triyono, selain menutup putar balik kendaraan di Jalur Pantura, pihaknya juga akan menutup dua perempatan Jalur Pantura yang terlalu berdekatan agar semua bisa lancar.  ”Ada dua lampu merah yang akan kami tutup, yaitu di sekitar Jalan Evakuasi dan Cideng,” terang Triyono Raharja.  Saat ini, Triyono menambahkan, arus lalu lintas di Jalur Pantura Cirebon masih terpantau landai. Hanya ada beberapa pengendara motor pemudik yang melintas.  ”Sampai saat ini masih landai, tidak terlalu padat, dan dipastikan masih lancar,” tutur Triyono Raharja.  Sementara itu, Polresta Cirebon kerahkan tiga tim pengurai untuk mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran. Tim akan bertugas di jalan tol maupun jalur pantai utara atau pantura.  ”Ada tiga tim urai yang kami kerahkan selama arus mudik dan balik Lebaran 2022,” kata Kapolresta Cirebon Kombespol Arif Budiman.  Arif menjelaskan, tiga tim pengurai tersebut terdiri atas 35 personel yang akan membantu mengurangi kemacetan kendaraan para pemudik. Tiga tim urai tersebut ditempatkan di jalur pantura perbatasan Kabupaten Indramayu sampai wilayah hukum Polres Cirebon Kota, kemudian di jalan tol dari Majalengka sampai perbatasan Jawa Tengah.  ”Satu tim lagi kami tempatkan di sepanjang jalur arteri pantura perbatasan Polres Cirebon Kota sampai dengan Losari,” tutur Arif Budiman.  Arif menambahkan, masing-masing tim terdiri atas 20 personel untuk dua tim yang bertugas di pantura dan 15 personel bertugas di jalan tol. Tim tersebut akan bekerja ketika terjadi penumpukan kendaraan para pemudik. Baik karena pasar tumpah maupun insiden kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan.  ”Tiga tim ini semuanya merupakan anggota Polresta Cirebon yang menggunakan kendaraan motor, karena bisa terus bergerak untuk mengantisipasi kepadatan. Tim ini untuk mengantisipasi apabila terjadi kendaraan mogok, pasar tumpah, dan sebagainya yang mengakibatkan kemacetan,” ucap Arif Budiman.

Polres Cirebon Tutup Putar Balik Kendaraan Jalur Pantura Mulai Senin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pemberlakuan-PPKM-Darurat-030721-Adm-4.jpg" alt="Petugas gabungan memeriksa pengendara motor dalam rangka PPKM darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Jumat (2/7). Muhammad Adimaja/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan memeriksa pengendara motor dalam rangka PPKM darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Jumat (2/7). Muhammad Adimaja/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas gabungan memutar balik pengendara dari arah Depok, Jawa Barat, yang akan memasuki Jakarta saat hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jalan Raya Bogor, Sabtu (3/7) dini hari.  Saat meninjau pos checkpoint di Jalan Raya Bogor atau tepatnya di depan Kantor PT Panasonic, Kapolsek Pasar Rebo Kompol M. Marbun mengatakan, warga yang tidak berkepentingan akan langsung diputar balik. ”Untuk saat ini belum ada sanksi. Kita hanya langsung minta putar balik,” kata Marbun seperti dilansir dari Antara, Sabtu (3/7) dini hari.  Marbun mengatakan, petugas gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP, Dishub, dan Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, memeriksa satu per satu kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Petugas akan menanyakan identitas berupa KTP hingga maksud dan tujuan warga yang akan menuju ke Jakarta saat penerapan PPKM darurat.  ”Untuk angkutan umum masih ada skala prioritas kapasitas maksimal 70 persen yang penting kita perhatikan saja,” ujar Marbun.  Pantauan di lokasi hingga pukul 01.00 WIB, sudah ada puluhan kendaraan bermotor yang diputar balik petugas gabungan saat PPKM darurat. Arus lalu lintas dari arah Depok yang menuju Jakarta pun sedikit tersendat menjelang pos checkpoint di depan PT Panasonic karena adanya pemeriksaan petugas.  Sementara itu, polisi menyatakan, para pelanggar ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bisa kena pasal pidana yang diatur dalam UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombespol Tubagus Ade Hidayat menjelaskan, pengenaan hukum itu adalah tindak lanjut dari penyidikan yang merupakan salah satu dari dua jenis penindakan, selain yustisi. ”Penyidikan masuk tindakan pidana, yang diterapkan adalah UU penganggulangan wabah yang dikenakan pada pelaku berbagai tindakan yang dilarang, yang akan dianggap menghalang-halangi upaya penanggulangan,” kata Tubagus.  PPKM darurat dengan berbagai pembatasan, menurut Tubagus, merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan terhadap wabah penyakit. Sehingga, jika aturan yang sudah ditentukan itu terus dilanggar, dianggap sebagai suatu kegiatan menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit.  ”Contoh yang nonkritikal yang nonesensial yang seharusnya tutup, tapi dia buka, melaksanakan operasional berarti dia menghalang-halangi terhadap penanggulangan wabah penyakit. Kita terapkan dan akan kita sidik,” tutur Tubagus.  Terkait dengan hukuman yang akan diberikan, Tubagus menjelaskan, hukumannya adalah ancaman kurungan satu tahun dan/atau denda.  Jakarta dan kota-kota di Jawa dan Bali diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3–20 Juli. Ada beberapa usul perubahan kebijakan untuk PPKM mikro yang sebelumnya diberlakukan. Kegiatan sosial dan perekonomian makin diperketat dalam PPKM darurat untuk Jakarta. Salah satunya, untuk kegiatan di pusat perbelanjaan/mal ditutup, kemudian pelarangan operasi bagi sektor-sektor yang tidak masuk esensial dan kritikal.

Polisi Ancam Pelanggar PPKM Darurat Bisa Kena Pasal Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Kemacetan-Gerbang-Tol-Cikarang-Utama-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang arus mudik masih terlihat tepat di Hari Raya Idul Fitri 2021. Petugas kepolisian tercatat masih memutar balikan ratusan kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat.  Kepala Bagian Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali mengatakan, saat ini kebijakan larangan mudik masih berlaku sampai dengan 17 Mei 2021. Sehingga, ketika ada kendaraan mudik masih akan diputar balik.  "Ada 896 kendaraan diputar balik di GT Cikarang Barat," kata Dermawan saat dikonfirmasi, Jumat (14/5).  Kendati demikian, petugas sudah tidak menemukan adanya travel gelap. Wargaa yang mudik seluruhnya menggunakan kendaraan pribadi. "Travel gelap hari ini nihil," jelas Dermawan.  Diketahui, Operasi Ketupat Jaya 2021 dimulai pada 6 Mei 2021 pukul 00.00 WIB, dan berakhir pada 17 Mei 2021. Petugas akan melakukan penyekatan kepada warga yang hendak mudik. Pemudik yang terjaring operasi langsung diminta putar balik, kembali ke lokasi asal.  "Seluruh titik yang sudah kita persiapkan baik 17 titik check point maupun 14 titik penyekatan akan beroperasional mulai nanti malam pukul 24.00 WIB," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).  Sambodo menuturkan, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sebanyak 1.313 personel dikerahkan melalukan penyekatan. Semua kendaraan yang melintas akan diperiksa satu per satu. Bagi yang terindikasi akan mudik, langsung diputar balikan.  Perjalanan hanya boleh dilakukan oleh kendaraan angkutan barang atau logistik, kemdaraan dinas, warga yang hendak mengunjungi orang meninggal dunia atau sakit, dan ibu hamil yang akan bersalin.

Tepat Hari Lebaran, Polisi Putar Balik 896 Kendaraan Pemudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210212_232546.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat pemeriksaan PPKM secara ketat di Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/2). Pemkab Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat pemeriksaan PPKM secara ketat di Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/2). Pemkab Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memutar 250 kendaraan yang hendak mengarah ke Puncak, Bogor, selama Hari Raya Imlek 2021. Mereka diputar balik lantaran tak membawa surat hasil rapid test antigen.  ”Yang diputar balik pada Jumat (12/2) ada sekitar 250 kendaraan,” kata Bupati Bogor Ade Yasin selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor seperti dilansir dari Antara di Ciawi, Bogor.  Dia menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara ketat di jalur penghubung Kabupaten Bogor dengan Cianjur itu efektif untuk mengantisipasi kerumunan di tengah pandemi Covid-19.  ”Biasanya ada sekitar 25.000 kendaraan yang naik. Akan tetapi, ketika masa PPKM dan ada pemeriksaan surat rapid test antigen, tidak lebih dari 5.000 kendaraan yang naik untuk berwisata atau menginap di hotel,” tutur Ade Yasin.  Dia menjelaskan, pemeriksaan surat hasil rapid test antigen tersebut akan terus dilakukan setiap hari libur ataupun akhir pekan selama PPKM berbasis mikro hingga 22 Februari.  ”Jangan berpikir pada hari biasa itu lengang karena tidak ada pemeriksaan. Ketika intensitas kendaraan cukup tinggi dan ramai tentu kami akan lakukan pemeriksaan surat antigen secara mendadak,” ujar Ade Yasin.  Sementara itu, Lanjutan penerapan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Kota Bogor, ada 3.035 kendaraan bermotor yang diminta putar balik, karena karena plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal di kalender.  ”Pada Jumat (12/2), sesuai tanggal di kalender, kendaraan yang diizinkan beroperasi berpelat nomor genap. Kendaraan berpelat nomor ganjil, yang tidak memiliki kepentingan sangat mendesak, diminta putar balik,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombespol Susatyo Purnomo Condro di Kota Bogor.  Pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor Kota menyiapkan enam lokasi pos sekat dan lima titik check point untuk memeriksa kendaraan yang pelat nomornya tidak sesuai tanggal pada kalender.  Enam pos sekat yang disiapkan adalah, Pos Sekat Yasmin, Pos Sekat Simpang Tol BORR, Pos Sekat Gerbang Tol Baranangsiang, Pos Sekat eks Terminal Wangun, Pos Sekat SPBU Veteran, dan Pos Sekat Bubulak. Sedangkan, lima titik check point adalah, Check Point Simpang Air Mancur, Bantarjati, Tugu Kujang, Batutulis, dan Check Point Jembatan Merah.  Menurut Susatyo, terdata ada sebanyak 3.035 kendaraan diminta putar balik arah. Yakni 1.035 mobil dan 2.300 motor. ”Kendaraan yang diminta memutarbalikkan, bukan untuk menghalangi kegiatan masyarakat, tapi mengurangi mobilitas orang yang tujuannya untuk menekan penularan Covid-19 yang sangat tinggi di Kota Bogor,” terang Susatyo Purnomo Condro.  Susatyo menambahkan, penerapan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor, arus lalu lintas di jalan raya di Kota Bogor menjadi lebih lancar. Diharapkan, jumlah kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya di Kota Bogor bisa lebih berkurang lagi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1ydvvAO4bs

Satgas Covid-19 Bogor Putar Balik 250 Kendaraan di Jalur Puncak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/putar-balik-antara.jpg" alt="Ilustrasi penyekatan lalu lintas kendaraan dari daerah menuju Jakarta, Kebijakan ini ditempuh guna menghidari penyebaran Covid tahap kedua ke ibu kota. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyekatan lalu lintas kendaraan dari daerah menuju Jakarta, Kebijakan ini ditempuh guna menghidari penyebaran Covid tahap kedua ke ibu kota. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) telah memutarbalikkan sebanyak 1.982 kendaraan ke daerah asal selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kendaraan tersebut diberhentikan di Pos Operasi Ketupat Singgalang 2020 di perbatasan provinsi.  Kabidhumas Polda Sumatera Barat Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, 1.982 kendaraan tersebut terdiri atas 232 kendaraan umum, 763 mobil pribadi, dan 325 kendaraan roda dua. Untuk data kendaraan yang dilarang keluar dari Sumbar sebanyak 123 kendaraan umum, 362 kendaraan pribadi, dan 213 kendaraan roda dua.  ”Total jumlah kendaraan yang dilarang masuk selama PSBB tahap pertama sebanyak 1.320 dan yang kendaraan yang dilarang keluar Sumbar sebanyak 662 kendaraan. Kita akan terus perketat pemeriksaan di perbatasan sesuai aturan,” kata Stefanus Satake Bayu Setianto seperti dillansir dari Antara pada rabu (13/5).  Saat ini, lanjut dia, Pemerintah Sumatera Barat telah memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar hingga 29 Mei. Perpanjangan masa PSBB tersebut, untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona atau Covid-19.  ”Seluruh kendaraan baik yang akan masuk maupun keluar dari Sumbar akan tetap diberhentikan dan disuruh putar balik salama masa PSBB,” terang Stefanus Satake Bayu Setianto.  Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, dalam masa perpanjangan PSBB, seluruh kendaraan yang akan masuk ke Sumbar disuruh putar balik ke daerah asal. Kendaraan yang diperbolehkan masuk ke Sumbar hanya kendaraan tertentu seperti kendaraan pengangkut sembako, logistik, BBM, alat kesehatan, dan orang sakit yang dilengkapi surat serta tenaga medis sebagai pendamping di dalam kendaraan tersebut.  ”Kita terus mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengikuti aturan terkait pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Toni Harmanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4SpDkwvNiM8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bpstuY2LyUI

Polda Sumbar Putar Balikkan 1.982 Kendaraan selama PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/larangan-mudik-balik.jpg" alt="Petugas kepolisian berjaga di tol Jakarta-Cikampek yang sudah ditutup di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Akses transportasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang dari tol Jakarta Cikampek menuju Karawang ditutup mulai Jumat (24/4/2020) jam 00.00" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian berjaga di tol Jakarta-Cikampek yang sudah ditutup di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Akses transportasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang dari tol Jakarta Cikampek menuju Karawang ditutup mulai Jumat (24/4/2020) jam 00.00</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan melarang aktivitas mudik selama pandemi Covid-19. Tindakan tegas bahkan sudah ditegaskan akan berlaku mulai 7 Mei 2020. Pemerintah pun sempat menyebut ada denda hingga Rp 100 juta bagi warga yang nekat mudik.  Kendati demikian, Polri memilih untuk mengambil langkah persuasif dan humanis. Bagi aparat memutar balikan kendaraan pemudik sudah cukup menjadi sanksi. "Itu sudah maksimal ya diputar balikan. Itu balik ke rumah sudah sanksi," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Tol Jakarta-Cikampek KM 31 beberapa waktu lalu.  Sementara itu terkait bayang-bayang denda Rp 100 juta dan kurungan 1 tahun merupakan sanksi bagi pemudik jika dikaitkan dengan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan untuk praktik di lapangan, polisi hanya meminta kendaraan putar balik. "Kalau denda itu PSBB, itu denda karantina. Bisa diberlakukan itu jika kondisi memaksa," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Istiono-Kakorlantas-Ist.jpg" alt="Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono saat meninjau Tol Jakarta-Cikampek. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono saat meninjau Tol Jakarta-Cikampek. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono saat meninjau Tol Jakarta-Cikampek. (Istimewa)  Di sisi lain, Istiono memastikan selama penindakan larangan mudik pada hari pertama, masyarakat yang ditegur cenderung kooperatif. Mereka menjalankan imbauan aparat untuk segera putar balik kembali ke rumah masing-masing. "Nggak ada yang ngeyel. Mereka penuh kesadaran putar balik. Sudah pada tahu kok," pungkasnya.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan bahwa jenis sanksi bisa mengacu pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika mengacu pada UU tersebut, orang-orang yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.  Pada bagian lain, Polri telah mempersiapkan sejumlah hal untuk melaksanakan larangan mudik. Di antaranya, melakukan penyekatan di beberapa titik di Jakarta dan daerah penyangganya. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, Polda Metro Jaya memiliki wilayah kerja yang meliputi Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena itu, penyekatan akan disatukan antara Jakarta dan daerah-daerah tersebut. ”Jadi penyekatan besar,” paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lcgjvICMfF4  https://www.youtube.com/watch?v=5OAiwA7ZNvQ  https://www.youtube.com/watch?v=2Y86hriE71A

Putar Balik Sudah Sanksi, Denda Mudik Rp 100 Juta Tidak Diterapkan