<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Screenshot_20250808_102416_Instagram-1-3518030466.jpg" alt="Prada lucky Chepril Saputra Namo semasa hidup. Ia tewas diduga usai dianiaya seniornya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prada lucky Chepril Saputra Namo semasa hidup. Ia tewas diduga usai dianiaya seniornya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kematian tragis prajurit TNI AD, Prada Lucky Chepril Saputra Namo mulai menemui titik terang. Hal ini setelah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan empat prajurit berpangkat Prajurit Satu (Pratu) sebagai tersangka. Mereka di antaranya Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Keempatnya saat ini ditahan di Subdenpom IX/1-1 Ende.&nbsp; Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan, penyidik Pomdam IX/Udayana masih mendalami peran masing-masing tersangka. &ldquo;Oleh penyidik Pomdam IX/Udayana sudah ditetapkan 4 orang tersangka dan dilaksanakan penahanan di Subdenpom IX/1-1 di Ende,&rdquo; kata Wahyu kepada wartawan, Minggu (10/8). Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan peran setiap pelaku. Dari hasil penyidikan itu, tim penyidik akan menentukan pasal yang dikenakan serta langkah hukum berikutnya.&nbsp; &ldquo;Pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan sebagai tersangka untuk diketahui peran masing-masing sehingga nantinya dapat ditentukan pasal yang akan dikenakan termasuk tahapan-tahapan lanjutannya,&rdquo; jelas Wahyu. Selain empat tersangka tersebut, 16 prajurit TNI lainnya juga masih diperiksa terkait kematian Prada Lucky. Wahyu tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.&nbsp; &ldquo;Perkembangannya nanti kita lihat dan akan disampaikan lebih lanjut hasil pemeriksaannya,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, keempat senior yang diduga menganiaya Prada Lucky telah ditangkap dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom Ende. Pemeriksaan terhadap sejumlah prajurit dimulai sejak Rabu (6/8) malam.&nbsp; Komandan Kodim 1625 Ngada, Letkol Czi Deny Wahyu Setiyawan, menegaskan bahwa Pangdam IX/Udayana memerintahkan agar kasus ini diproses secara transparan dan dipantau langsung oleh Pangdam.

Kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo melibatkan 4 prajurit TNI sebagai tersangka, penyidik mendalami peran masing-masing.

4 Prajurit TNI jadi Tersangka Penganiayaan Prada Lucky hingga Tewas, Puspom Masih Periksa 16 Prajurit Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-124602-2475619598.jpeg" alt="EKSEKUTOR LAPANGAN: Salah seorang tersangka pembakar rumah jurnalis Tribrata TV di Mapolres Tanah Karo kemarin (8/7). (SOLIDEO SEMBIRING/SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>EKSEKUTOR LAPANGAN: Salah seorang tersangka pembakar rumah jurnalis Tribrata TV di Mapolres Tanah Karo kemarin (8/7). (SOLIDEO SEMBIRING/SUMUT POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Keluarga Rico Sampurna Pasaribu, jurnalis yang tewas akibat pembakaran rumahnya, melapor ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) di Jakarta kemarin (12/7). Pasalnya, mereka menduga ada keterlibatan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pembakaran rumah di Tanah Karo, Sumatera Utara, itu yang menewaskan Rico beserta istri, anak, dan cucunya. Turut mendampingi keluarga Rico perwakilan dari kuasa hukum, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Irvan Saputra, kuasa hukum keluarga Rico, menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan Koptu HB ke Puspomad. &rsquo;&rsquo;Terkait rencana atau pembunuhan dan/atau tindak pidana pembunuhan pembakaran yang diduga ada keterlibatan dari anggota TNI, sebagaimana telah disampaikan Dewan Pers,&rsquo;&rsquo; terangnya kepada awak media. Irvan memastikan hanya HB yang dilaporkan ke Puspomad. Hingga kini, HB belum diamankan. Sebab, proses hukum yang berjalan hanya di Polda Sumatera Utara, yang telah berujung pada penetapan tiga tersangka. Sementara itu, proses hukum terhadap prajurit aktif harus dilakukan TNI. Dia memastikan pihaknya tidak hanya membuat laporan, tapi juga membawa barang bukti. Terdiri atas barang bukti pemberitaan yang dibuat Rico dan percakapan berisi permohonan perlindungan dari jurnalis yang bekerja di Tribrata TV itu kepada kepolisian. Selain itu, ada barang bukti percakapan telepon. Dalam percakapan tersebut, HB meminta pemimpin redaksi media tempat Rico bekerja untuk menurunkan pemberitaan yang dibuat almarhum. &rsquo;&rsquo;Ada tiga kali telepon nggak diangkat, terus dibalas tolong untuk dihapuskan. Kira-kira begitu percakapan dari pemred,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Eva M. Pasaribu, putri Rico, berharap keadilan ditegakkan. &rsquo;&rsquo;Harapan saya kepada TNI agar kasus yang menimpa keluarga saya diusut tuntas,&rsquo;&rsquo; katanya. Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi memastikan bahwa instansinya akan menindaklanjuti laporan keluarga Rico. Kristomei menyatakan, Puspomad akan berkoordinasi dengan Pomdam I/Bukit Barisan.&nbsp;(syn/c18/ttg)

Keluarga Rico Sampurna Pasaribu, jurnalis yang tewas akibat pembakaran rumahnya, melapor ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad).

Dugaan Pembunuhan Berencana Jurnalis Tribrata TV, Koptu HB Dilaporkan ke Puspomad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/16825-prajurit-tni-datangi-polrestabes-medan-ist-943981631.jpeg" alt="Mayor Dedi Hasibuan saat menggeruduk Polrestabes Medan. (Dok Fajar/Ist)" width="100%">
<figcaption>Mayor Dedi Hasibuan saat menggeruduk Polrestabes Medan. (Dok Fajar/Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Koalisi&nbsp;Masyarakat&nbsp;Sipil (KMS) mendesak agar&nbsp;mekanisme penegakan hukum oleh internal TNI sudah seharusnya direformasi. Pasalnya, hal itu terkait&nbsp;hasil proses penyelidikan Puspom&nbsp;TNI&nbsp;dan&nbsp;Puspomad&nbsp;TNI yang tidak memproses&nbsp;pidana&nbsp;Mayor Dedi&nbsp;Hasibuan. "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," ujar Koordinator Kontras&nbsp; Dimas Bagas dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (15/8). Dimas Bagas yang merupakan bagian dari koalisi masyarakat sipil menambahkan, tindakan Mayor Dedi yang datang beramai-ramai dan menggeruduk Mapolrestabes Medan untuk mempengaruhi jalannya proses hukum tidak hanya jelas-jelas telah menyalahi kewenangannya tetapi juga merupakan bentuk nyata intimidasi terhadap penyidik dan karenanya merupakan sebuah tindakan obstruction of justice.&nbsp; "Tindakan Mayor Dedi diluar dari kewenangannya sebagai aparat TNI dan tidak memiliki dasar hukum," ucap dia. Sementara itu, tindakan Mayor Dedi datang beramai-ramai beserta anggotanya menggeruduk Polrestabes TNI merupakan bentuk intimidasi dan mengarah pada pelanggaran pidana.&nbsp; Lebih jauh keputusan Puspom TNI dan Puspomad TNI yang tidak memproses pidana Mayor Dedi akan dianggap sebagai pembenaran atas aksi intimidasi oleh oknum prajurit TNI terhadap proses hukum di masa datang yang seharusnya dicegah keberulangannya oleh institusi TNI. "Oleh karena hal tersebut di atas kami mendesak Presiden sebagai otoritas tertinggi memerintahkan Panglima TNI untuk mengevaluasi proses hukum yang dilakukan oleh Puspom TNI dan Puspomad," ucap dia. Selanjutnya, mereka juga meminta Presiden segera melakukan reformasi hukum di lingkungan TNI guna memastikan keadilan dan mencegah impunitas dengan merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang telah mengacaukan criminal justice system Indonesia. Terakhir, Panglima TNI memiliki ketegasan dalam melarang anggota TNI untuk bertindak sebagai advokat di peradilan umum dan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan peran TNI harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan pihaknya tak menemukan unsur pidana dibalik aksi&nbsp;Mayor Dedi Hasibuan&nbsp;yang menggeruduk Polrestabes Medan beberapa waktu lalu.

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak agar mekanisme penegakan hukum oleh internal TNI sudah seharusnya direformasi.

Terkait Kasus Mayor Dedi Hasibuan, KontraS Minta Penegakan Hukum di Internal TNI Direformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kasus-mutilasi-selidiki.jpg" alt="UNGKAP KASUS: Kombespol Faizal Ramadhani menjelaskan kasus mutilasi kepada wartawan d Polres Mimika, Senin (29/8). (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>UNGKAP KASUS: Kombespol Faizal Ramadhani menjelaskan kasus mutilasi kepada wartawan d Polres Mimika, Senin (29/8). (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Enam anggota TNI-AD dan empat warga sipil yang diduga terlibat dalam kasus mutilasi empat warga Mimika akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Guna mempercepat penyidikan, Pusat Polisi Militer TNI-AD (Puspomad) mengirimkan tim penyidik ke Papua untuk membantu Pomdam XVII/Cenderawasih.  Langkah cepat dilakukan Puspomad setelah mendapat arahan langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. ”TNI-AD telah menetapkan enam oknum prajurit sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan di Kabupaten Mimika,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna kepada awak media di Jakarta kemarin (29/8) sore.  Jenderal bintang satu itu menegaskan, TNI-AD tidak akan main-main memproses para prajurit yang terlibat dalam kasus hukum. Enam prajurit yang berdinas di Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo itu telah mencoreng nama baik institusi. ”TNI-AD akan memberikan sanksi yang berat dan tegas,” imbuh Tatang.  Hal senada disampaikan Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa. Teguh memberikan atensi penuh terhadap penanganan kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Mimika itu.  ”Panglima TNI dan Bapak KSAD sudah memberikan perintah kepada kami untuk melakukan pemeriksaan, investigasi terhadap kejadian tersebut,” tegasnya. Teguh memastikan, sanksi tegas diberikan kepada enam prajurit yang bersekongkol dengan empat masyarakat sipil melakukan pembunuhan tersebut. ”Kami berkomitmen hukum harus ditegakkan,” katanya.  Dia menyebutkan, pihaknya terus menggali beberapa hal. Termasuk motif, dugaan praktik jual beli senjata, dan latar belakang para korban. Informasi yang beredar, empat korban tersebut merupakan simpatisan kelompok separatis teroris (KST). ”Soal keterlibatan KKB atau KST itu nanti dari hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, mungkin terhadap pelaku juga,” beber Teguh.  Sementara itu, dari Papua, Dirkrimum Polda Papua Kombespol Faizal Ramadhani dalam keterangan kepada media di Polres Mimika kemarin mengatakan, pembunuhan tersebut terjadi pada Senin (22/8). Empat korban adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atis Tini. Mereka dibunuh dan jenazahnya dimutilasi di Kelurahan Kamoro Jaya SP 1.  Bagian tubuh korban lantas dimasukkan ke enam karung dan dibuang di Kali Pigapu, Distrik Iwaka. Jasad dua korban, yakni Arnold Lokbere dan Lemaniel Nirigi, sudah ditemukan. Namun hanya bagian badan, tanpa kepala dan kaki. Sedangkan jasad Irian Nirigi dan Atis Tini belum ditemukan.  Cenderawasih Pos melansir bahwa kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan kehilangan anggota keluarga pada Sabtu (27/8). Laporan diajukan keluarga Arnold Lokbere. Pada saat hampir bersamaan, ada penemuan mayat dalam karung. Penyidik telah memeriksa sembilan saksi.  Berdasar hasil pemeriksaan, ada 10 orang yang ditetapkan tersangka. Tiga warga sipil, yakni APL, DU, dan Rf, sudah diamankan di Polres Mimika. Satu pelaku yang juga warga sipil berinisial J berstatus buron.  Kombespol Faizal juga membenarkan bahwa enam pelaku lainnya adalah anggota TNI dan sudah diamankan di denpom. Mereka adalah Mayor Inf HFD, Kapten DK, Pratu PR, Pratu ROM, Pratu RAS, dan Pratu RP.  Faizal menyebutkan, motif pembunuhan itu adalah perampokan. Berawal dari rekayasa transaksi senjata yang berujung pembunuhan. Pelaku mengambil uang Rp 250 juta. Untuk menghilangkan barang bukti, para pelaku membakar mobil dan membuang jasad korban ke sungai. Sejumlah barang bukti sudah dikumpulkan, termasuk mobil Toyota Calya milik korban yang hangus terbakar. Ada juga satu unit motor, dua mobil Avanza putih dan hitam, serta Toyota Etios putih yang diduga digunakan pelaku.  Semua barang bukti itu kini diamankan di Polres Mimika. Ada lagi satu pucuk senjata api rakitan bertulisan Sig Sauer kaliber 9 MM dengan 11 butir amunisi milik tersangka R. Lalu, senjata api jenis pistol Pindad G2 Combat kaliber 9 M dengan 7 butir amunisi. Serta masih banyak barang bukti lainnya.  Faizal menyatakan, pasal yang diterapkan untuk perkara tersebut adalah Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dan/atau Pasal 365 KUHP.

TNI-AD Selidiki Praktik Jual Beli Senjata di Mimika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Komandan-Pusat-Polisi-Militer-Angkatan-Darat-Danpuspomad-Mayor-Jenderal-TNI-Chandra-W-Sukotjo-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) mengkonfirmasi jika Brigjen TNI Junior Tumilaar ditahan di Instalasi Tahanan Militer Puspomad di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Penahanan ini dilakukan atas perkara Tindak Pidana Militer dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya serta menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas sesuai dengan Pasal 126 dan 103 KUHPM.  Pelanggaran yang dimaksud yakni Brigjen Junior mengurusi sengketa tanah antara warga dengan sebuah perusahaan di Kota Manado, Sulawesi Utara; Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara; dan Bojong Koneng, Jawa Barat.  "Penahanan oleh Puspomad dilaksanakan TMT 31 Januari sampai dengan 15 Februari 2022 dan Berkas Perkara atas kasusnya telah dilimpahkan ke Oditur Militer Tinggi II Jakarta," kata Danpuspomad Letjen TNI Chandra W Sukotjo saay dihubungi, Rabu (23/2).  Penahanan kepada Brigjen Junior dilakukan sampai dengan proses hukum selanjutnya. Di sisi lain, di dalam tahanan Brigjen Junior tengah mengalami penurunan kesehatan.  "Brigjen TNI JT sejak 2 hari lalu mengalami gangguan kesehatan asam lambung dan telah diperiksa oleh Dokter Puspomad serta diberikan pengobatan," jelas Chandra.  Sebelumnya, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) menyatakan Brigjen TNI Junior Tumilaar bersalah karena membuat surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Kesimpulan ini idapat berdasarkan pemeriksaan kepada Junior dan para saksi pada 22-24 September 2021.  "Telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT," kata Danpuspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/10).  Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.  "Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT," ucap Chandra.

Ditahan Karena Urusi Tanah Warga, Brigjen Junior Tumilaar Jatuh Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/kolonel-priyanto.jpg" alt="MENUJU PENJARA: Petugas Pospomad membawa Kolonel Priyanto (kiri), dan Kopda Dwi Atmoko ke rutan setelah diserahkan kepada Otmilti II Jakarta kemarin (6/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUJU PENJARA: Petugas Pospomad membawa Kolonel Priyanto (kiri), dan Kopda Dwi Atmoko ke rutan setelah diserahkan kepada Otmilti II Jakarta kemarin (6/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Kasus Kecelakaan Berujung Pembunuhan Segera Masuk Persidangan</h3> JawaPos.com – Setelah melaksanakan rekonstruksi kasus kecelakaan berujung pembunuhan pada Senin (3/1), Pusat Polisi Militer TNI-AD (Puspomad) menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Kamis (6/1).  Dalam kesempatan itu, Puspomad juga menunjukkan tiga anggota TNI-AD yang menjadi tersangka kepada awak media. Yakni, Kolonel Infanteri Priyanto, Kopda Dwi Atmoko, dan Koptu Ahmad Sholeh.  Komandan Puspomad Letjen TNI Chandra Warsenanto Sukotjo menegaskan, penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan dua warga Garut bernama Handi Saputra dan Salsabila itu menjadi prioritas TNI. Bahkan, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa turut memberikan perhatian.  Karena itu, sejak mendapat informasi dari Polresta Bandung pada 21 Desember lalu, pihaknya langsung bergerak. Terlebih setelah kasusnya dilimpahkan ke Puspomad pada 24 Desember. Dalam proses pemeriksaan, Chandra menyebut, ada tersangka yang berupaya menyangkal. Bahkan, sempat ada upaya menghilangkan barang bukti dengan cara mengganti cat mobil yang terlibat dalam kecelakaan di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.  Saat kecelakaan terjadi, Panther yang ditumpangi tersangka berwarna hitam. Warna tersebut mereka ganti setelah membuang Handi dan Salsabila di Sungai Serayu, Jawa Tengah. ’’Setelah mereka kembali (dari Jakarta) ke Sleman,’’ imbuh Chandra.  Saat ditunjukkan kepada awak media kemarin, mobil itu sudah berkelir abu-abu. Menurut Chandra, mengganti warna mobil merupakan salah satu cara yang dilakukan tersangka untuk berkelit.  Namun demikian, penyidik tetap berhasil mendapat bukti dan keterangan dari para saksi. ’’Dalam penyidikan didapatkan bukti-bukti dan pengakuan bahwa mereka (tiga tersangka, Red) terlibat langsung,’’ imbuh Chandra. Tindakan yang dilakukan para tersangka juga murni inisiatif mereka. Tidak ada sangkut paut dengan pihak lain, termasuk atasan masing-masing. Sehingga tanggung jawab hanya dibebankan kepada para tersangka.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pembunuh-sejoli-kolonel_1-750x793.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENUJU PENJARA: Petugas Pospomad membawa Koptu Ahmad Sholeh (foto kanan) ke rutan setelah diserahkan kepada Otmilti II Jakarta kemarin (6/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Dari serangkaian pemeriksaan, Chandra mendapati bahwa modus para tersangka membuang korban kecelakaan ke sungai adalah upaya untuk menghindar dari tanggung jawab. Kolonel Priyanto dan dua tersangka lainnya nekat melakukan tindakan keji itu agar tidak perlu bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. ’’Namun (tindakan itu) berkembang menjadi pidana yang di luar perikemanusiaan,’’ beber Chandra.  Untuk mengantisipasi agar insiden serupa tidak terulang, Puspomad juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan para tersangka. Sayang, dia tidak mengungkap hasil pemeriksaan itu. Yang pasti, dia tegas menyatakan, hasil pemeriksaan kejiwaan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi.  Oditur Jenderal TNI Marsekal Muda TNI Reki Irene Lumme menambahkan, setelah proses penyidikan selesai dan berkas masuk ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, kasus itu bakal memasuki masa persidangan. Namun, pihaknya perlu memeriksa lebih lanjut sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. "Kami berupaya sidang (dilaksanakan) dalam satu bulan ini," imbuhnya. Nantinya, sidang kasus tersebut dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.  Dalam kesempatan yang sama, Komandan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo menyatakan, pihaknya mengapresiasi gerak cepat Puspomad sehingga kasus yang menarik perhatian publik itu dapat berprogres dengan sangat cepat. Dia juga senang lantaran Puspomad sangat terbuka kepada publik.  "Jadi, publik bisa melihat secara langsung bagaimana proses mulai dari kecelakaan lalu lintas sampai pembuangan mayat, tidak ada yang ditutupi," imbuhnya. Dia memastikan pihaknya bakal terus memantau kasus itu sampai vonis dibacakan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/mobil-penabrak-sejoli-750x618.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BUKTI KEKEJIAN: Mobil Isuzu Panther milik Kolonel Priyanto yang telah berubah warna. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

Kolonel Priyanto Ubah Cat Mobil setelah Buang Korban ke Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-17-at-18.31.01.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) bergerak cepat menyikapi viralnya video dan surat terbuka dari Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar. Puspomad telah merencanakan akan memeriksa Junior terkait kasus tersebut.  "Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri, serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di media sosial, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam XIII/Merdeka tersebut di Puspomad, Jakarta," kata Danpuspomad Letjen Chandra W. Sukotjo kepada wartawan, Rabu (22/9).  Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari yang disampaikan oleh Junior. Sebab, Puspomad menduga adanya kekeliruan yang dibuat oleh Junior.  "Pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Jenderal bintang satu tersebut, terkait adanya dugaan bahwa hal - hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada," jelas Chandra.  Kasus ini bermula setelah surat terbuka dari (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar yang ditujukan untuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo viral di media sosial. Dalam surat tersebut Junior meminta agar Babinsa yang mendampingi terlapor dalam kasus penyerobotan dan sengketa lahan tidak diperiksa oleh Polri.  Junior menilai, Babinsa tersebut tengah mendampingi warga yang dianggap sebagai korban dalam kasus penyerobotan tanah. Namun, saat mendampingi warga, Polri justru melayangkan panggilan untuk pemeriksaan.  Selain ditujukan kepada Kapolri, surat terbuka Junior juga meneruskan surat itu ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Wanti Waranei Franky Mamahit.

Tulis Surat Terbuka ke Kapolri, Brigjen Junior Akan Diperiksa Puspomad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Kopasus-TNI-AD-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah prajurit berbaris dalam upacara serah terima pasukan dari Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) yang lama, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa ke Danjen Kopassus yang baru, Brigjen TNI Mohammad Hassan di Ma" width="100%">
<figcaption>Sejumlah prajurit berbaris dalam upacara serah terima pasukan dari Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) yang lama, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa ke Danjen Kopassus yang baru, Brigjen TNI Mohammad Hassan di Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) bersama Kodam XVII/Cendrawasih menetapkan 9 anggota TNI sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus penyiksaan dan pembakaran jenazah dua warga sipil di Papua atas nama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani.  Danpuspomad Letjen TNI Dodik Widjanarko mengatakan, 9 anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 personel Kodim Paniai dan 7 dari Yonit Pararider 433 JSD Kostrad. Di anataranya anggota yang ditetapkan sebagai tersangka terdapat 3 orang perwira. Dengan rincian dua perwira berpangkat Mayor dan 1 berpangkat Letnan Satu (Lettu).  ’’Tersangka terdiri dari Dua personel Kodim Paniai Mayor Inf ML dan Sertu FTP juga tujuh orang personel Yonif Pararider 433 JS Kostrad yakni Mayor Inf YAS, Lettu Inf JMTS, Serka B, Seryu OSK, Sertu MS, Serda PG, dan Kopda MAY,” kata Dodik di Mapuspomad, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).  Kedua warga sipil yang dibunuh sebelumnya ditahan di Koramil Sugapa pada 21 April 2020. Mereka awalnya diduga bagian dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).  Dodik menyampaikan, penetapan tersangka terhadap 9 orang anggota TNI dilakukan usai penyidik memeriksa 21 saksi. Terdiri dari 19 orang anggota TNI AD (5 orang dari Kodim Paniai, 13 personel Yonif Pararider 433 JS, dan 1 orang dari Denintel Kodam XVII Cenderawasih). ’’Kemudian juga masyarakat sebanyak dua orang atas nama saudara Enius Zanambani dan saudara Jaya Zanambani karena mereka adalah keluarga korban,’’ imbuhnya.  Dodik mengatakan, pengembangan kasus masih dilaksanakan. Beberapa personel Yonif Pararider 433 JS juga masih dilakukan pendalaman. Oleh karena itu, penyidik masih membuka peluang adanya tersangka lain dalam kasus tersebutm  ’’Untuk menentukan status hukum dua personel atas nama Lettu Inf GBH dan Sertu LN sudah diperiksa dan masih ada satu orang atas nama Lettu Inf FPH belum dimintai keterangan karena mereka masih melakukan penugasan keluar. Apalabila sudah kembali akan segera diperiksa,’’ kata Dodik.  Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 ayat (1), pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 181 KUHP, pasal 132 KUHPM, dan pasal 55 (1) kesatu KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-cj5F44DzQ0

Anggota TNI Jadi Tersangka Penyiksaan dan Pembakaran Dua Warga Papua

Puspomad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Puspomad

Berita Terkini