<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Screenshot_20250808_102416_Instagram-1-3518030466.jpg" alt="Prada lucky Chepril Saputra Namo semasa hidup. Ia tewas diduga usai dianiaya seniornya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prada lucky Chepril Saputra Namo semasa hidup. Ia tewas diduga usai dianiaya seniornya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AD memeriksa 16 prajurit usai menetapkan empat tersangka kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan adanya kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus tersebut. "Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pemeriksaan tersebut," paparnya kepada wartawan Minggu (10/8). Menurut dia, TNI AD akan melihat perkembangan dari kasus tersebut. "Akan disampaikan segera hasil pemeriksaan terhadap 16 prajurit," imbuhnya. Diketahui, TNI AD telah menetapkan empat tersangka dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan Prada Lucky. Pomdam IX/Udayana menahan keempat tersangka di Subdenpom IX/1-1 Ende. Keempat tersangka tersebut yaitu Pratu AA, Pratu PNBS, Pratu ARR, dan Pratu EDA. Wahyu mengatakan, peran dari keempat tersangka akan didalami. Sehingga, nantinya akan diketahui pasal-pasal yang akan dikenakan terhadap empat tersangka. "Tahapannya masih berlanjut," jelasnya. Prada Lucky diduga tewas akibat dianiaya senior. Padahal Prada Lucky baru dua bulan bergabung dengan TNI. Keluarga Prada Lucky hingga saat ini belum mengetahui hasil investigasi kasus kematian anaknya. Di tempat lain, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak kasus kematian Prada Lucky Namo yang diduga dianiaya empat prajurit senior diproses melalui pengadilan militer dan dijatuhi hukuman maksimal. Hasanuddin meminta pelaku dipecat dari dinas kemiliteran.&nbsp;&ldquo;Pengadilan militer harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal,&rdquo; kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (10/8). Menurut politikus PDIP itu, keterlibatan empat orang prajurit senior menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar insiden, melainkan pengeroyokan.&nbsp;&ldquo;Kalau sampai empat orang terlibat, ini bukan sekadar insiden, tapi pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena merasa sebagai junior,&rdquo; tegasnya. Purnawirawan mayor jenderal TNI AD itu menyoroti perlunya reformasi budaya di tubuh TNI, khususnya dalam hubungan senior-junior. TNI perlu menyusun pedoman pembinaan yang jelas agar tidak disalahgunakan menjadi ajang kekerasan.&nbsp; &ldquo;Hubungan senior-junior perlu dibenahi. Pembinaan wajar, tapi ketika kekerasan masuk, itu ranah pidana. Acara tradisi boleh, tapi harus sehat dan aman. Jangan sampai kegiatan ini memakan korban,&rdquo; cetusnya. Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan empat prajurit berpangkat Prajurit Satu (Pratu) sebagai tersangka. Mereka yakni Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Keempatnya saat ini ditahan di Subdenpom IX/1-1 Ende.&nbsp; Penyidik Pomdam IX/Udayana masih mendalami peran masing-masing tersangka. &ldquo;Oleh penyidik Pomdam IX/Udayana sudah ditetapkan 4 orang tersangka dan dilaksanakan penahanan di Subdenpom IX/1-1 di Ende,&rdquo; ucap Wahyu kepada wartawan, Minggu (10/8). Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan peran setiap pelaku. Dari hasil penyidikan itu, tim penyidik akan menentukan pasal yang dikenakan serta langkah hukum berikutnya.&nbsp; &ldquo;Pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan sebagai tersangka untuk diketahui peran masing-masing sehingga nantinya dapat ditentukan pasal yang akan dikenakan termasuk tahapan-tahapan lanjutannya,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;(idr)

TNI AD menetapkan empat tersangka dalam kasus pembunuhan Prada Lucky Chepril Saputra dan memeriksa 16 prajurit untuk kemungkinan penambahan

Jumlah Tersangka Pembunuhan Prada Lucky Chepril Saputra Berpotensi Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/16825-prajurit-tni-datangi-polrestabes-medan-ist-943981631.jpeg" alt="Mayor Dedi Hasibuan saat menggeruduk Polrestabes Medan. (Dok Fajar/Ist)" width="100%">
<figcaption>Mayor Dedi Hasibuan saat menggeruduk Polrestabes Medan. (Dok Fajar/Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Koalisi&nbsp;Masyarakat&nbsp;Sipil (KMS) mendesak agar&nbsp;mekanisme penegakan hukum oleh internal TNI sudah seharusnya direformasi. Pasalnya, hal itu terkait&nbsp;hasil proses penyelidikan Puspom&nbsp;TNI&nbsp;dan&nbsp;Puspomad&nbsp;TNI yang tidak memproses&nbsp;pidana&nbsp;Mayor Dedi&nbsp;Hasibuan. "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," ujar Koordinator Kontras&nbsp; Dimas Bagas dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (15/8). Dimas Bagas yang merupakan bagian dari koalisi masyarakat sipil menambahkan, tindakan Mayor Dedi yang datang beramai-ramai dan menggeruduk Mapolrestabes Medan untuk mempengaruhi jalannya proses hukum tidak hanya jelas-jelas telah menyalahi kewenangannya tetapi juga merupakan bentuk nyata intimidasi terhadap penyidik dan karenanya merupakan sebuah tindakan obstruction of justice.&nbsp; "Tindakan Mayor Dedi diluar dari kewenangannya sebagai aparat TNI dan tidak memiliki dasar hukum," ucap dia. Sementara itu, tindakan Mayor Dedi datang beramai-ramai beserta anggotanya menggeruduk Polrestabes TNI merupakan bentuk intimidasi dan mengarah pada pelanggaran pidana.&nbsp; Lebih jauh keputusan Puspom TNI dan Puspomad TNI yang tidak memproses pidana Mayor Dedi akan dianggap sebagai pembenaran atas aksi intimidasi oleh oknum prajurit TNI terhadap proses hukum di masa datang yang seharusnya dicegah keberulangannya oleh institusi TNI. "Oleh karena hal tersebut di atas kami mendesak Presiden sebagai otoritas tertinggi memerintahkan Panglima TNI untuk mengevaluasi proses hukum yang dilakukan oleh Puspom TNI dan Puspomad," ucap dia. Selanjutnya, mereka juga meminta Presiden segera melakukan reformasi hukum di lingkungan TNI guna memastikan keadilan dan mencegah impunitas dengan merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang telah mengacaukan criminal justice system Indonesia. Terakhir, Panglima TNI memiliki ketegasan dalam melarang anggota TNI untuk bertindak sebagai advokat di peradilan umum dan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan peran TNI harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan pihaknya tak menemukan unsur pidana dibalik aksi&nbsp;Mayor Dedi Hasibuan&nbsp;yang menggeruduk Polrestabes Medan beberapa waktu lalu.

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak agar mekanisme penegakan hukum oleh internal TNI sudah seharusnya direformasi.

Terkait Kasus Mayor Dedi Hasibuan, KontraS Minta Penegakan Hukum di Internal TNI Direformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/mobil_penabrak.jpg" alt="MINTA MAAF: Jenderal TNI Dudung Abdurachman berkunjung ke rumah keluarga almarhum Handi Saputra di Garut, Jawa Barat, kemarin. (KODAM SILIWANGI FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MINTA MAAF: Jenderal TNI Dudung Abdurachman berkunjung ke rumah keluarga almarhum Handi Saputra di Garut, Jawa Barat, kemarin. (KODAM SILIWANGI FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Puspom TNI-AD Usut Motif Membuang Jenazah di Sungai</h3> JawaPos.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman berkunjung ke rumah keluarga almarhum Handi Saputra dan almarhumah Salsabila di Garut, Jawa Barat, kemarin (27/12).  Handi dan Salsabila adalah dua remaja korban tabrak lari berujung pembunuhan yang dilakukan Kolonel P dan dua anak buahnya.  Dudung datang bersama istrinya dan sejumlah pejabat teras Markas Besar TNI-AD (Mabesad). Kepada keluarga korban, Dudung menyampaikan dukacita sekaligus permohonan maaf. Dia juga menegaskan, tiga personel TNI-AD yang diduga terlibat dalam insiden itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.  ”Selaku pembina kekuatan TNI-AD, saya bakal bertanggung jawab atas penegakan hukum kepada tiga oknum prajurit yang terlibat,” tegas dia.  Orang nomor satu di TNI-AD tersebut menyampaikan, proses hukum tengah berjalan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  Sementara itu, Danpuspom TNI-AD Letjen TNI Chandra Sukotjo mengaku masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Sejauh ini, ada beberapa fakta yang sudah dihimpun. Dari hasil pemeriksaan, Chandra menyebut mobil yang menabrak korban milik Kolonel P.  Dalam konferensi pers sebelumnya yang dihelat Kapendam XIII/Merdeka Letkol Inf Jhonson M. Sitorus, disebutkan bahwa mobil yang menabrak korban adalah Isuzu Panther warna hitam nopol B 300 Q. Mobil itu ditumpangi tiga oknum anggota TNI-AD. Salah satunya adalah Kolonel P yang menjabat Kasi Intel Korem 133/NM.  Chandra menjelaskan, saat kecelakaan terjadi, mobil itu dikemudikan Kopral Satu DA. Sedangkan Kolonel P dan Kopral Dua Ahmad sebagai penumpang. Penyelidikan kasus tersebut masih berlanjut, terutama mengenai motif membuang jenazah di sungai hingga siapa yang memberikan perintah. ’’Kalau untuk motivasi, ini sedang diungkap oleh para penyidik. Tidak bisa saya ungkapkan karena sedang dalam proses penyidikan. Nanti disampaikan,’’ katanya.  Informasi yang dihimpun Jawa Pos, sebelum kecelakaan terjadi, Kolonel P diberi tugas menghadiri rapat evaluasi bidang intel dan pengamanan TNI-AD di Jakarta. Mulai 3 Desember sampai 7 Desember 2021.  Setelah itu, Kolonel P meminta izin untuk pulang ke rumahnya di Jogjakarta. Saat kembali ke satuannya di Gorontalo, dia tidak melaporkan insiden kecelakaan tersebut kepada atasannya. Hingga, dia ditangkap atas perintah Puspom TNI-AD.

Mobil Penabrak Sejoli Milik Kolonel P

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pernyataan-KSAD-Terkait-Enzo-Zenz-Allie-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan terkait polemik taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Zenz Allie di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (13/08/2019). TNI AD menyatakan teta" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan terkait polemik taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Zenz Allie di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (13/08/2019). TNI AD menyatakan teta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prada MI, pihak yang diduga kuat sebagai dalang kerusuhan Ciracas sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Andrey Swatika Yogaswara mengatakan, belum ada pemeriksaan intensif kepada Prada MI, sejauh ini dia baru diambil keterangan yang mengarah kepada penyeberan berita bohong atau hoax.  "Peningkatan status (tersangka) terhadap Prada MI sampai sekarang belum diterapkan karena alasannya masih dalam perawatan kesehatan di Rumah Sakit Rodwan Meureksa," kata Andrey, Jumat (4/9).  Sementara itu, Komandan Puspom TNI AD (Danpuspomad) Letjen Dodik Wijanarko mengatakan, hingga kini Prada MI masih menjalani perawat medis di Rumah Sakit Ridwan Maureksa, Kodam Jaya, Jakarta Timur. Sehingga belun memenuhi syarat untuk diperiksa secara intensif. Penyidik masih menunggu kondisi kesehatan dia membaik terlebih dahulu. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/08/2020/ksad-lebih-baik-kehilangan-31-prajurit-daripada-nama-tni-dirusak/">KSAD: Lebih Baik Kehilangan 31 Prajurit Daripada Nama TNI Dirusak</a> </li> </ul> Kendati demikian, Dodik menegaskan, luka yang diderita oleh Prada MI akibat mengalami kecelakaan tunggal, bukan dianiaya. Hal itu dipastikan berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh Detasemen POM Jaya II, dan Polres Metro Jakarta Timur.  "Didukung dengan hasil keterangan visum dokter dan rekaman CCTV serta dikuatkan dengan keterangan 9 saksi," sambung Dodik.  Penetapan tersangka sejauh ini sudah berjumlah 29 orang. Seluruhnya adalah anggota TNI AD yang diduga terlibat pengerusakan sejumlah benda saat kerusuhan Ciracas.  Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa tak mempermasalahkan harus kehilangan puluhan prajuritnya. Hal itu terkait terlibat dalam kasus perusakan maskas Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8) dini hari.  Andika juga menyesalkan sikap oknum yang telah mencoreng nama baik TNI. Ia pun tak mempermasalahkan jika harus kehilangan 31 orang prajurit jika memang terlibat perusakan Mapolsek Ciracas.  “Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya. Daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab yang sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan,” cetus Andika.  Sebelumnya, aksi brutal dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Dengan menaikki kendaraan bermotor, mereka menyerang Markas Kepolisian Sektor Ciracas, di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Sabtu (29/8) dini hari.  Selain merusak sejumlah fasilitas milik polisi dengan benda keras, massa juga dilaporkan melakukan pembakaran. Pengerusakan juga menimpa sejumlah fasilitas milik warga, hingga terjadi penganiayaan.  Dikutip melalui informasi Kebakaran Jakarta Timur, kejadian itu berlangsung sekitar pukul 02.00 WIB. Sejumlah kendaraan dan gerobak pedagang di Jalan Raya Bogor juga dilaporkan mengalami kerusakan.

Aktor Pemicu Penyerangan Polsek Ciracas Belum Tersangka, Ini Sebabnya

Puspom TNI AD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Puspom TNI AD

Berita Terkini

Jumlah Tersangka Pembunuhan Prada Lucky Chepril Saputra Berpotensi Bertambah

Terkait Kasus Mayor Dedi Hasibuan, KontraS Minta Penegakan Hukum di Internal TNI Direformasi

Mobil Penabrak Sejoli Milik Kolonel P

Aktor Pemicu Penyerangan Polsek Ciracas Belum Tersangka, Ini Sebabnya

Download Aplikasi JawaPos.com