<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/sawah-puso-606990327.jpg" alt="1.341 Hektare Sawah di Sumbar Gagal Panen Akibat Bencana Hidrometeorologi. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>1.341 Hektare Sawah di Sumbar Gagal Panen Akibat Bencana Hidrometeorologi. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 1.341 hektare (Ha) sawah masyarakat di daerah tersebut mengalami puso atau gagal panen akibat bencana hidrometeorologi. "Dari 4.500 Ha sawah yang terkena banjir dan longsor di Sumbar, sebanyak 1.341 Ha diantaranya mengalami puso atau gagal panen," kata Koordinator Bagian Dampak Perubahan Iklim UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Mufridawati di Kota Padang, Rabu (10/12). Mufridawati menyebut dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana tersebut, puso tertinggi dialami Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Selain padi, tanaman jagung, tanaman sayur serta buah-buahan juga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025. "Sejak 1 Desember 2025, tim sudah diturunkan untuk mendata lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor," ujar dia. Pendataan ini, lanjutnya, tidak sekadar untuk mengetahui jumlah kerusakan akibat banjir dan tanah longsor, namun juga mengupayakan agar petani mendapat kompensasi atas bencana tersebut. "Dari BPTPH Dinas Perkebunan mendata berapa luas tanaman yang terdampak, ini kita laporkan dan laporan inilah nanti yang diharapkan ada kompensasi untuk petani," harap dia. Kemudian dari semua daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di terdapat tiga daerah yang sampai hari ini belum bisa didata karena akses jalan ke daerah tersebut belum bisa dilewati. Adapun tiga daerah yang belum bisa didata yakni daerah Malalak di Kabupaten Agam, Tinggam di Kabupaten Pasaman Barat, dan Gunung Omeh di Kabupaten Limapuluh Kota. Petugas juga diberi waktu hingga minggu ketiga Desember untuk melengkapi pendataan di lapangan.

Mufridawati menyebut dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana tersebut, puso tertinggi dialami Kabupaten Padang Pariaman.

1.341 Hektare Sawah di Sumbar Gagal Panen Akibat Bencana Hidrometeorologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/sawah-puso-2085569188.jpg" alt="Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar." width="100%">
<figcaption>Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pamekasan menjadi salah satu daerah di Madura yang rawan kekeringan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, 83 dari 178 desa di kabupaten ini berpotensi mengalami kekeringan setiap tahun. Kondisi tersebut membuat pembangunan sumur bor menjadi kebutuhan mendesak agar warga memiliki akses air bersih yang layak. Upaya ini salah satunya diwujudkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui program Pelindo Peduli Kekeringan. Di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Pelindo membangun sumur bor sedalam 75 meter, sumur penampung di Desa Tampojung, serta jaringan pipanisasi sepanjang 2.500 meter. Fasilitas ini kini menjangkau 164 kepala keluarga (KK), termasuk 68 KK baru yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih. Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin, mengatakan bahwa ketersediaan air bersih bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berdampak pada produktivitas, kesehatan, hingga pendidikan masyarakat. "Air adalah sumber kehidupan. Dengan adanya akses air bersih, masyarakat bisa hidup lebih sehat dan meningkatkan kesejahteraan," ujarnya, Kamis (11/9). Program ini berkelanjutan dari inisiatif PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak usaha Pelindo, yang sebelumnya memenangkan Pelindo TJSL Community Development Awards 2024. Pelindo menegaskan, fokus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan mencakup pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Departemen Head TJSL Pelindo, Febrianto Zenny, menambahkan aspek keberlanjutan menjadi prioritas. Untuk itu, dibentuk kelompok pengelola di tingkat desa dengan panduan tata kelola yang jelas. "Harapannya, masyarakat dapat menjaga sekaligus mengembangkan fasilitas ini secara mandiri sehingga manfaatnya berlanjut," katanya. Bagi warga dengan penghasilan rata-rata Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan, kehadiran sumur bor menjadi penopang penting. Air bersih yang dulu sulit didapat kini lebih mudah diakses, sekaligus menopang usaha tani, memperbaiki gizi keluarga, dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Bagi warga dengan penghasilan rata-rata Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan, kehadiran sumur bor menjadi penopang penting.

83 Wilayah di Pamekasan Berpotensi Kekeringan Tiap Tahun, Perlu Banyak Dibangun Sumur Bor

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/sawah-pacitan-3998200473-1207875566.jpg" alt="SAWAH KERING: Fenomena El Nino berdampak rendahnya curah hujan hingga mengakibatkan kekeringan. (NUR CAHYONO/JAWA POS RADAR PACITAN)" width="100%">
<figcaption>SAWAH KERING: Fenomena El Nino berdampak rendahnya curah hujan hingga mengakibatkan kekeringan. (NUR CAHYONO/JAWA POS RADAR PACITAN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kekeringan mulai melanda beberapa wilayah di Jawa Timur (Jatim). Hal ini berdampak pula pada tandasnya lahan pertanian di beberapa titik daerah. </div> Diketahui, kondisi ini menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di beberapa wilayah itu puso atau&nbsp;gagal panen. Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Sabtu (7/9), per bulan Agustus 2024 kemarin, tanaman padi terdampak paling banyak dibandingkan tanaman lainnya. Total areal tanaman padi yang terdampak kekeringan diketahui luasnya mencapai 31.588,94 hektare dengan puso seluas 7.666,80 hektare, rinciannya sebagai berikut: 1. Kabupaten Lamongan, yakni seluas 11.736,0 hektare dengan puso 5.335,50 hektare. 2. Kabupaten Gresik, luasnya mencapai 5.954,5 hektare dengan puso 1.477 hektare. 3. Kabupaten Pacitan, dengan luas 5.785,50 hektare dan tidak terjadi puso. 4. Kabupaten Bojonegoro seluas 5.713,0 hektare dengan puso 92 hektare. 5. Kabupaten Tuban seluas 1.089,4 hektare, dengan puso seluas 239,40 hektare. 6. Kabupaten Nganjuk, luasnya mencapai 698,0 hektare dengan puso 204 hektare. 7. Kabupaten Mojokerto seluas 268,5 hektare dengan puso 257,5 hektare. 8. Kabupaten Jombang, luas lahan sebesar 130 hektare dengan puso 20 hektare. Meski terkena dampak akibat kekeringan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Baju Trihaksoro mengatakan bahwa, ketahanan pangan Jawa Timur untuk beras sudah melampaui target. "Tapi diharapkan untuk membantu provinsi lain dengan program pompanisasi. Saat ini sudah ada sekitar 6000 pompanisasi. Namun rata-rata masih kewenangan pusat. Yakni di Sungai Brantas dan Bengawan Solo," katanya, Kamis (5/9). Bahkan, menurutnya provinsi Jatim masih menjadi lumbung pangan hingga saat ini, dan harus terus dijaga. "Pastinya bukan hanya menjadi tugas petani. Namun juga peran seluruh petugas irigasi yang menjaga kelancaran pengairan lahan pertanian. Tujuannya agar kedaulatan pangan bisa terjaga," ungkapnya. Baju juga berharap, wilayah yang dulunya bisa dua kali panen beras, dengan program pompanisasi ini tentunya bisa tiga atau empat kali panen beras. "Bisa meningkat jumlah panennya, termasuk yang tidak bisa panen bisa panen," katanya. Dalam pelaksaannya nanti, Baju mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan beberapa upaya untuk mengatasi kekeringan, yakni konservasi air, pendayagunaan air, dan pengendalian usaha air. "Masalah air adalah masalah bersama. Karena itu, kami berkoordinasi dengan berbagai dinas terkait agar bisa diminimalisir," katanya. Terakhir, menurutnya pemerintah Jatim juga mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mengaku pihaknua akan berusaha keras supaya sistem irigasi tetap bisa berjalan dengan lancar dalam situasi apapun.

Total areal tanaman padi yang terdampak kekeringan diketahui luasnya mencapai 31.588,94 hektare dengan puso seluas 7.666,80 hektare.

Masuki Musim Kemarau, 8 Wilayah di Jatim ini Terancam Kekeringan dan Gagal Panen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/hama-tikus-1481413034.jpg" alt="Hama tikus dan penggerek batang menyerang areal persawahan seluas 642 hektare di sejumlah daerah sekitar Kabupaten Karawang, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Hama tikus dan penggerek batang menyerang areal persawahan seluas 642 hektare di sejumlah daerah sekitar Kabupaten Karawang, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hama tikus dan penggerek batang menyerang areal persawahan seluas 642 hektare di sejumlah daerah sekitar Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kabid Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang, Dadan Danny menyampaikan bahwa hama tikus dan penggerek batang ini menyerang areal sawah di hampir seluruh kecamatan. Sesuai dengan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang per 30 September 2023, dari 642 hektare areal sawah yang terserang hama, seluas 255 hektare di antaranya terkena serangan hama tikus. Sedangkan luas areal sawah yang kini terancam hama tikus mencapai 1.930 hektare. "Untuk areal sawah yang terserang hama penggerek batang seluas 387 hektare, dan yang terancam hama penggerek batang luasnya mencapai 3.117 hektare," kata Dadan. Ia menyampaikan, serangan hama tikus dan penggerek batang itu tersebar di hampir seluruh kecamatan sekitar Karawang. Atas hal tersebut, kini pihaknya bersama para petani melakukan upaya penanganan atau pengendalian serangan hama tikus dan penggerek batang. Dikatakannya, untuk penanganan hama penggerek batang, UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama penyuluh dan petani melakukan gerakan pengendalian melalui kegiatan penyemprotan insektisida. Sementara untuk pengendalian hama tikus, UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama penyuluh dan petani melakukan gerakan gropyokan. Dalam gerakan gropyokan ini, dilakukan pencarian lubang tikus untuk ditangkap menggunakan alat seperti cangkul, sabit, dan alat pembasmi hama berbau belerang yang dimasukkan ke dalam lubang tikus tersebut. Kegiatan gropyokan ini merupakan bagian dari kearifan lokal. "Sampai sekarang, gerakan gropyokan dan gerakan penyemprotan insektisida masih terus dilakukan, agar serangan hama tikus dan penggerek batang tidak semakin parah," katanya.

Dari 642 hektare areal sawah yang terserang hama, seluas 255 hektare di antaranya terkena serangan hama tikus.

642 Hektare Sawah di Karawang Diserang Hama Tikus dan Penggerek Batang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/sawah-puso-2085569188.jpg" alt="Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar." width="100%">
<figcaption>Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lebih dari 300 hektare (Ha) tanaman padi di lima kecamatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terdampak kekeringan yang menyebabkan tanaman padi yang sudah berusia dewasa mengalami gagal panen. Data sementara yang disampaikan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung hingga awal Oktober ini, sawah yang sudah mengalami puso mencapai 44 Ha. "Ini yang sudah terdampak dan mengalami gagal panen. Potensinya meluas. Ada banyak areal sawah yang saat ini kekurangan suplai air sehingga risiko gagal panen semakin luas," kata Koordinator POPT Kabupaten Tulungagung, Gatot Rahayu di Tulungagung, dikutip Selasa (10/10). Sawah yang sudah dipastikan gagal panen terjadi di Kecamatan Pakel dan Bandung. Sungai-sungai mengering, sumber air juga hilang sehingga petani mendapat pasokan air untuk mengairi sawah-sawah mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013008059/221-hektare-sawah-di-kabupaten-bogor-gagal-panen-41-kelompok-tani-klaim-asuransi-rp-132-miliar">221 Hektare Sawah di Kabupaten Bogor Gagal Panen, 41 Kelompok Tani Klaim Asuransi Rp 1,32 Miliar</a> "Kalau luas sawah yang terdampak kekeringan sebenarnya ada 348 Ha. Sekitar 44 Ha saat ini sudah dilaporkan gagal panen, lainnya berpotensi mengalami kondisi serupa (gagal panen)," katanya. Dijelaskan, sawah berpotensi puso di kecamatan Bandung sebanyak tiga desa, yaitu Desa Bulus, Desa Bantengan dan Desa Ngunggahan. Di Kecamatan Pakel ada sebanyak 10 desa, yaitu Desa Bono, Desa Pakel, Desa&nbsp;Duwet, Desa Sukoanyar, Desa Ngrance, Desa Bangunjaya, Desa Sambitan, Desa Tamban, Desa Suwaru dan Desa Gombang. "Puso terjadi sejak bulan Juli," katanya. Gatot jelaskan pada bulan Juni masih terjadi hujan di Kabupaten Tulungagung. Memperkirakan seperti tahun 2022 terjadi kemarau basah, petani kembali menanam padi. Namun pada bulan Juli ternyata sudah masuk musim kemarau yang berakibat sawah kurang mendapat air untuk irigasi. "Tanaman yang puso mulai usia satu bulan sampai yang hampir panen," ujarnya.

"Ada banyak areal sawah yang saat ini kekurangan suplai air sehingga risiko gagal panen semakin luas," kata Gatot.

300 Hektare Lebih Tanaman Padi di Tulungagung Terdampak Kekeringan,  44 Hektare di Antaranya Puso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/sawah-puso-2085569188.jpg" alt="Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar." width="100%">
<figcaption>Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 41 kelompok tani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sawahnya mengalami gagal panen atau puso, mengajukan klaim asuransi usaha tani padi (AUTP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor Tatang Mulyadi menyebutkan bahwa pihaknya sedang memproses klaim yang diajukan para petani. Ia menjelaskan, setiap satu hektare sawah yang mengalami gagal panen dibayar senilai Rp 6 juta oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. "Yang penting sesuai dengan kriteria, per hektarnya itu Rp 6 juta dari klaim asuransi," jelasnya, Kamis (21/9). Sawah milik 41 kelompok tani yang mengalami puso itu luasnya mencapai 221 hektare tersebar di 11 kecamatan, yakni Cibungbulang, Cileungsi, Citeureup, Gunungputri, Jasinga, Klapanunggal, Nanggung, Pamijahan, Rumpin, Sukamakmur, dan Tenjo. Sementara, Kabid Perlindungan dan Pelayanan Usaha Distanhorbun Kabupaten Bogor Judi Rahmat menjelaskan, pada periode Mei-Agustus 2023 ada seluas 11 ribu hektare sawah yang diasuransikan. "Asuransi tersebut berlaku selama masa tanam hingga panen atau dalam kurun waktu empat bulan," ujarnya. Biaya pendaftaran asuransi tersebut senilai Rp 180 ribu per hektare ditanggung oleh pemerintah. Dengan rincian, 80 persen atau Rp 144 ribu ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 20 persen atau Rp 36 ribu dari Pemkab Bogor. Judi menjelaskan, syarat dan ketentuan yang perlu dilakukan petani untuk mengasuransikan sawahnya adalah dengan cara mendaftarkan sawah kepada petugas agar dituntun supaya bisa masuk pada Sistem Informasi yang dimiliki Distanhorbun pada saat usia tanam belum mencapai 30 hari. Selama tahun 2023 atau dua kali masa tanam, Pemkab Bogor telah mengasuransikan sebanyak 25 ribu hektare tanaman tani padi.

Sawah milik 41 kelompok tani yang mengalami puso itu luasnya mencapai 221 hektare tersebar di 11 kecamatan.

221 Hektare Sawah di Kabupaten Bogor Gagal Panen, 41 Kelompok Tani Klaim Asuransi Rp 1,32 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/act-air-bersih.jpg" alt="Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirimkan 50 ribu liter air bersih ke dua kecamatan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, yakni Girisubo dan Rongkop." width="100%">
<figcaption>Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirimkan 50 ribu liter air bersih ke dua kecamatan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, yakni Girisubo dan Rongkop.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa wilayah yang ada di Indonesia seperti Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengalami kekeringan. Pada Kamis (27/6) lalu, untuk mengurangi dampak kekeringan yang semakin parah, lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirimkan 50 ribu liter air bersih ke dua kecamatan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, yakni Girisubo dan Rongkop.  Di dua kecamatan ini, air bersih didistribusikan ke empat desa yang mengalami dampak terparah kekeringan. Guna memudahkan distribusi air ke empat kecamatan, ACT menggunakan truk tangki yang dapat membawa lima ribu liter untuk sekali jalan.  "Air dipindah ke tandon yang telah disediakan di masing-masing desa," kata Koordinator Tim Program ACT DIY Kharis Pradana dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7).  Sebanyak 520 warga menikmati air bersih yang didistribusikan ACT. Mereka bersyukur karena dapat menggunakan air bersih yang diberikan untuk mandi, minum, dan kebutuhan lainnya selama beberapa waktu ke depan.  "Ratusan hektare lahan padi terancam mengalami puso di awal kemarau, air untuk kebutuhan konsumsi juga sulit didapatkan," jelas Kharis menyebut salah satu dampak kekeringan.  Tak hanya di Gunungkidul, ACT juga mendistribusikan air bersih ke daerah NTB sekitar 6 ribu liter per harinya. Sejak pemulihan gempa, ACT terus menyuplai kebutuhan air untuk warga pada dua daerah di NTB yaitu Desa Sajang dan Beluk Petung.  ACT NTB melalui Global Wakaf pun tengah memetakan penambahan lokasi pengeboran sumur wakaf. Kepala Program ACT NTB Romi Saefudin mengatakan, sumur wakaf akan dibangun untuk menyuplai kebutuhan air bersih warga.  "Untuk lokasi yang kekeringannya tidak begitu parah akan disuplai dengan armada water tank sampai kondisi warga kembali normal," ungkapnya.  Program sumur wakaf pun akan diikhtiarkan menjangkau Bima, Dompu, dan Sumbawa. "Beberapa wilayah di sana juga mengalami kekeringan," jelasnya.  Sementara itu, ahli sains atmosfer Tri Wahyu Hadi mengatakan, secara umum, iklim di Indonesia, termasuk Lombok, dikendalikan oleh sirkulasi monsun Asia-Australia. Itu adalah aliran udara atau angin di lapisan bawah atmosfer yang melintasi ekuator di atas Indonesia dan berganti arah tiap setengah tahun.  Selain perubahan curah hujan, ada peningkatan temperatur rata-rata hampir setiap bulan sebesar 0,5 derajat Celsius (World Wide Fund).

Atasi Kekeringan, 50 Ribu Liter Air Dipasok ke Gunungkidul dan Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/rugi-hampir-rp-1-miliar-puluhan-petani-di-pasuruan-bersedih_m_103110.jpeg" alt="MERUGI: Kondisi lahan sawah di Kecamatan Kraton yang terendam banjir selama sepekan lebih. Akibatnya, ratusan hektare sawah mengalami gagal panen." width="100%">
<figcaption>MERUGI: Kondisi lahan sawah di Kecamatan Kraton yang terendam banjir selama sepekan lebih. Akibatnya, ratusan hektare sawah mengalami gagal panen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ratusan petani di Kabupaten Pasuruan berduka. Pasalnya, padi yang mulai tumbuh tiba-tiba tak bisa dipanen. Lantaran dalam 10 hari ini, air menggenangi sawah mereka. Data Dinas Pertanian (Disperta) setempat, tercatat 220 hektare sawah yang gagal panen alias mengalami puso. Kondisi ini terjadi di 7 desa di Kecamatan Kraton. Di antaranya, Desa Plinggisan, Sidogiri, Tambakrejo, Kraton, Kalirejo, Semare, dan Pulokerto. Semua lahan sawah banyak yang mati karena petani baru masa tanam yang usianya sekitar 15 hari. Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Pasuruan Ihwan mengatakan, ratusan sawah yang gagal panen itu karena terendam genangan banjir terlalu lama. Bahkan, hingga lebih dari sepekan. &ldquo;Untuk sawah yang puso adalah sawah yang sudah terendam lama hingga 7 hari. Selain itu, juga karena lahan baru saja ditanam sehingga langsung mati,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Karena baru tanam dan kemudian terkena genangan air hingga seminggu, maka sawahnya langsung mati alias puso,&rdquo; imbuhnya. Sejatinya, di Kabupaten Pasuruan jumlah lahan sawah yang terendam memang lebih banyak. Namun, sebagian besar hanya terendam sekitar 2 sampai 3 hari saja. Sehingga, tidak sampai menyebabkan tanaman mati. Sedangkan di beberapa daerah seperti Bangil, mulai Kalirejo, Tambakan, dan Kalianyar, lahan sawah memang terendam. Tapi, di lahan tersebut belum ditanami. Disperta pun langung mengirimkan surat permintaan bantuan benih ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah lahan 220 hektare, diharapkan akan ada bantuan satu hektarenya, sebanyak 25 kilogram benih padi. Namun, tetap biasanya akan ada proses verifikasi dari provinsi terkait bantuan benih akibat puso. Dari jumlah 220 hektare tersebut, kerugian per hektarenya rata-rata Rp 3 juta. Sehingga, selama awal Januari ini. Total kerugian sawah akibat banjir sudah mencapai Rp 660 juta. Sementara itu, banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari terakhir, juga menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur di wilayah Kabupaten Pasuruan. Akibatnya, Pemkab Pasuruan mengalami kerugian besar. Sebab, butuh dana relatif besar untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan Bakti Djati Permana menuturkan, sejumlah infrastruktur rusak diterjang banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari terakhir. Mulai jalan yang ambrol, plengsengan jebol, dan sejumlah kerusakan lainnya. Bukan hanya fasilitas umum (fasum) yang lama dibangun. Karena fasum yang baru dibangun tak luput dari kerusakan. Hal inilah yang memicu kerugian yang cukup besar terhadap Pemkab Pasuruan. Pihaknya mengaku, belum mengalkulasi secara detail kerugian materil yang disebabkan bencana longsor ataupun banjir di awal tahun ini. Namun, ditaksir kerugiannya mencapai Rp 2 miliar. &ldquo;Banyak kerusakan fasum imbas banjir dan longsor. Seperti jembatan di Sedodol yang jebol, plengsengan ambrol, dan sejumlah kerusakan lainnya. Kalau diperkirakan, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar,&rdquo; katanya. Jumlah kerugian itu, bisa saja bertambah, melihat banjir maupun ancaman longsor yang masih bisa terjadi. Hal itu seiring dengan curah hujan yang masih cukup tinggi. Terlebih, musim penghujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari. Menurut Bakti, kerusakan yang terjadi, tidak semuanya bisa dilakukan dengan cara kedaruratan. Seperti halnya jalan, yang harus dilakukan secara permanen. &ldquo;Makanya, belum bisa serta merta langsung ditangani karena tidak semuanya dilakukan dengan anggaran kedaruratan,&rdquo; tambah dia. (eka/one/rf)

Rugi Hampir Rp 1 Miliar, Puluhan Petani di Pasuruan Bersedih

puso

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#puso

Berita Terkini