<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PCR-Massal-Keempat-Beijiing-010522-irf-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 5.000 warga Kota Beijing, Tiongkok, dikirim ke pusat karantina terpadu. Itu dilakukan setelah ditemukan 26 kasus positif Covid-19 di salah satu kompleks permukiman di Distrik Chaoyang.  "Virus menyebar dengan cepat dan tersembunyi. Sesuai kebijakan, masa lockdown masyarakat akan dihitung ulang dan diperpanjang setelah setiap kasus baru ditemukan," kata Ketua Tim Dukungan Medis Pencegahan dan Pengendalian Epidemi Kawasan Nanxinyuan, Distrik Chaoyang, Guo Xianghui, dikutip media lokal, Senin (23/5).  Pada Sabtu (21/5) pihaknya telah menemukan 26 kasus baru di delapan blok apartemen sejak dikunci pada 12 Mei lalu. Sejak Sabtu itu pula warga yang tinggal di kawasan itu mulai menjalani isolasi mandiri selama tujuh hari.  Mulai Sabtu (21/5), otoritas Beijing memperketat kontrol wilayah di lima distrik, termasuk Chaoyang, dengan menutup pusat-pusat perbelanjaan, arena hiburan dalam ruang, dan objek wisata seiring dengan makin tidak menentunya hasil dari upaya antipandemi di Ibu Kota Tiongkok.  Dalam 24 jam mulai Jumat (20/5) hingga Sabtu (21/5) di Beijing terdapat 63 kasus baru. Sebelumnya lima kampus di Distrik Fangshan juga dikunci setelah ditemukan kasus positif pada 11 mahasiswa dari salah satu kampus.  Beijing dilanda gelombang terkini Omicron sejak 22 April yang kemudian pada 1 Mei diterapkan lokcdown secara parsial. Selama masa penguncian itu, semua restoran dan kafe hanya melayani pembelian makanan dan minuman untuk dibawa pulang.  Putaran tes PCR massal yang seharusnya berakhir pada Kamis (19/5) akhirnya diputar kembali. Bahkan beberapa tempat tes PCR telah dibuka lagi.

26 Warga Terinfeksi Covid-19, 5.000 Orang Dikirim ke Pusat Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ancam-coret-petugas-haji-tak-disiplin_c_215767.jpeg" alt="HARUS ON TIME: Para petugas haji mengikuti apel pagi di halaman gedung serba guna, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (27/5)" width="100%">
<figcaption>HARUS ON TIME: Para petugas haji mengikuti apel pagi di halaman gedung serba guna, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (27/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan, Asrama Haji Pondok Gede memenuhi syarat menjadi tempat karantina jamaah umrah. Hal itu disampaikan setelah dilakukan pengecekan kesiapan oleh Satgas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  ”Tim Satgas Covid-19 BNPB sudah meninjau asrama haji. Mereka melakukan pengecekan kesiapan. Kesimpulannya, Asrama Haji Pondok Gede memenuhi syarat sebagai tempat karantina jemaah umrah Indonesia,” ucap Hilman, Minggu (28/11).  Saat ini, pembahasan skenario penyelenggaraan umrah pada masa pandemi dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi masih berlangsung. Adapun, skenario penyelenggaraan umrah yang disiapkan kemenag akan menerapkan kebijakan satu pintu pemberangkatan jamaah melalui Asrama Haji Pondok Gede.  Untuk itu, proses karantina jamaah sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan dan karantina setelah kembali ke Indonesia, akan dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede. Hal itu sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19.  ”Jamaah yang berangkat umrah harus dalam keadaan sehat sejak di Tanah Air, selama di Arab Saudi, dan sampai kembali lagi di Indonesia,” papar Hilman.  Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab. Menurut dia, setelah melakukan peninjauan lapangan, tim BNPB menyimpulkan, asrama haji sudah memenuhi syarat untuk karantina jamaah umrah.  ”Hanya perlu penambahan sejumlah informasi di area asrama. Misalnya, tanda jalur keluar-masuk, tanda penunjuk fasilitas, dan lainnya. Alur pergerakan sejak kedatangan jamaah dan keberangkatan, semua sudah dicek. Semuanya sudah oke,” terang Saiful Mujab.

Asrama Haji Pondok Gede Layak Jadi Tempat Karantina Jamaah Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/whatsapp-image-2020-09-15-at-15.16.33-1.jpg" alt="Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta pemerintah daerah (pemda) menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina. Tempat tersebut akan digunakan untuk isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) dan gejala ringan.  ”Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain,” kata Luhut Pandjaitan seperti dilansir dari Antara.  Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan penularan Covid-19 di sembilan provinsi, Luhut Pandjaitan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memimpin rapat koordinasi dengan empat kepala daerah yakni Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara, serta jajaran aparat di Kapolda dan Pangdam terkait.  Dalam rapat koordinasi itu, Luhut Pandjaitan memantau upaya-upaya pencapaian target dan rencana operasi untuk menangani Covid-19 di empat provinsi yang termasuk penyumbang terbanyak kasus positif virus korona di Indonesia.  ”Saya ingin penerapan disiplin protokol kesehatan untuk perubahan perilaku dipertegas pelaksanaannya. Harus ada penurunan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematian, dan penurunan angka kematian per total populasi,” kata Luhut Pandjaitan.  Dia meminta masing-masing kabupaten dan kota memberikan data-data yang menunjukkan variable jumlah kasus, kesembuhan, dan tingkat kematian. ”Saya minta detail mengenai masing-masing klaster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub klaster besar yaitu perkantoran, keluarga, pasar, maupun titik-titik keramaian yang lain,” ucap Luhut Pandjaitan.  Selain itu, Luhut juga meminta rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian.  Sebelumnya, pada Senin (14/9), Presiden Joko Widodo memerintahkan Luhut untuk mengawal ketat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif di Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lE4szea3aPk

Menteri Luhut Minta Daerah Siapkan Rencana Bangun Pusat Karantina OTG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/KARANTINA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran virus Covid-19 yang begitu masif mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan antisipasi. Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali ajakan kepada seluruh desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya untuk bersama-sama melindungi diri dan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing.  Tim juga bersurat ke kepada Kodam IX-Udayana, Polda Bali, dan Korem 163 Wirasatya serta Kabupaten/ Kota se-Bali dalam mengantisipasi penyebaran virus korona. Bukan itu saja, Majelis Desa Adat (MDA) dan Bendesa Adat se-Bali juga dihimbau melakukan disinfeksi massal serentak pada hari pengerepukan Nyepi 24 Maret mendatang tepat pada sore hari.  Satgas Covid-19 sekaligus mengimbau untuk turut mengaktivasi posko penanganan virus corona di desanya masing-masing.  Bagi pekerja migran atau yang baru datang dari bekerja di kapal pesiar, tim Satgas Covid-19 menyiapkan tempat karantina bagi warga migran (tenaga kerja luar Bali yang kembali ke daerahnya) terutama yang berasal dari negara yang terjangkit.  Satgas Covid-19 juga berupaya menyiapkan tempat karantina di UPT Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali.  "Selain juga diberlakukan jalur khusus domestik di Bandara Ngurah Rai bagi PMI dan pelaut-pelaut yang pulang dari luar negeri," jelas Kepala Satgas Penanggulangan Covid – 19 Bali Dewa Made Indra seperti dikutip Radar Bali.  Ia meminta semua pihak diharapkan berkontribusi untuk mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk belajar, bekerja dan melakukan aktivitas dari rumah saja, serta mengurangi aktivitas diluar rumah. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk memotong penyebaran virus Covid-19.  "Dengan sikap tenang dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sekaligus dengan menjaga kebugaran tubuh kita, niscaya kita semua akan mampu melewati serangan virus corona ini," tandas Sekda Provinsi Bali ini.  Sedangkan, untuk rapid test dan pemenuhan alat pelindung diri (APD) ternyata masih dalam upaya. Tim sedang bekerja terus mencari alat pendukungnya yang berfungsi untuk melakukan rapid test, dan hingga saat ini belum ada di Indonesia.  "Kami sudah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat baik BNPB dan Kementerian Kesehatan RI, dan sedang berupaya menghubungi dan mencari penyaluran alat melalui distributor yang menyalurkan alat kesehatan ataupun farmasi dan agen untuk mendapatkan alat tersebut, termasuk pengadaan APD," pungkasnya.

Hindari Covid-19, Pemprov Karantina Pekerja Migran yang Pulang ke Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/000_1OE2R0.jpg" alt="People argue with riot police inside the lobby of a residential building as residents protest against plans for an empty local housing estate to become a temporary quarantine camp for patients and frontline medical staff of a SARS-like virus outbreak whic" width="100%">
<figcaption>People argue with riot police inside the lobby of a residential building as residents protest against plans for an empty local housing estate to become a temporary quarantine camp for patients and frontline medical staff of a SARS-like virus outbreak whic</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hongkong yang mulai kondusif kembali diwarnai aksi unjuk rasa. Sekitar 100 orang turun ke jalan di distrik New Territories, Fo Tan. Aksi protes tersebut dipicu rencana pemerintah Hongkong menjadikan sejumlah gedung atau bangunan sebagai pusat karantina untuk pasien virus Korona.  Demonstran melakukan unjuk rasa selama dua hari yakni Sabtu (15/2) dan Minggu (16/2). Mereka memprotes rencana pemerintah mengubah beberapa bangunan menjadi pusat karantina pasien yang terkena Coronavirus.  Virus Korona kini menjadi alasan demonstran untuk kembali turun ke jalan setelah redup dalam beberapa bulan terakhir. Tuntutannya kini pemerintah Hongkong harus membatalkan rencana pusat karantina demi kesehatan masyarakat setempat.  Bangunan-bangunan yang sedianya digunakan untuk permukiman bakal dijadikan pusat karantina. Hal itu tentu saja memicu protes. Seorang ibu dua anak berusia 38 tahun mengatakan bahwa dia telah menunggu delapan tahun agar rumahnya bisa dibangun. Dia sudah lama berharap untuk mendapatkan kunci pada akhir bulan ini.  "Tidak ada konsultasi dan kami tidak tahu berapa lama karantina itu akan berlangsung. Itu sebabnya kami sangat marah," kata perempuan itu seperti dilansir <a href="https://www.channelnewsasia.com/news/asia/hong-kong-protesters-rally-against-planned-virus-quarantine-12439902">Channel News Asia</a>.  Ayah dua anak, Koby, 36, juga mengaku frustrasi karena tidak diberi tahu berapa lama perumahan itu dapat digunakan sebagai karantina. Sebab calon penghuni di sana sudah lama menanti bisa menempati rumah baru.  "Saya sudah menunggu delapan tahun. Saya punya dua anak yang belajar di taman kanak-kanak dan sudah memindahkan mereka ke sekolah di Fo Tan," katanya.  Para pengunjuk rasa berkumpul di distrik lain pada Minggu (17/2). Dengan harga properti di Hongkong yang termasuk termahal di dunia, memiliki rumah adalah impian bagi banyak orang.  Warga Hongkong tentu saja marah dengan rencana itu dan menuding itu merupakan campur tangan Tiongkok. Mereka mengkritik penanganan pemerintah terhadap wabah virus Korona.  Pihak pemerintah berusaha menenangkan calon penghuni perumahan itu dengan menjanjikan subsidi khusus. Tiga minggu yang lalu, para pengunjuk rasa membakar lobi gedung tempat tinggal yang baru dibangun di distrik lain yang juga telah direncanakan oleh pihak berwenang untuk digunakan sebagai fasilitas karantina. Pemerintah akhirnya membatalkan rencana itu.  Sejauh ini, Hongkong melaporkan ada 57 kasus Coronavirus. Satu orang telah meninggal dunia. Warga Hongkong telah meminta pemerintah kota untuk menutup perbatasan dengan daratan Tiongkok untuk mencegah penyebaran virus Korona.

Sejumlah Bangunan Dijadikan Pusat Karantina, Warga Hongkong Protes

pusat karantina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pusat karantina

Berita Terkini

26 Warga Terinfeksi Covid-19, 5.000 Orang Dikirim ke Pusat Karantina

Asrama Haji Pondok Gede Layak Jadi Tempat Karantina Jamaah Umrah

Menteri Luhut Minta Daerah Siapkan Rencana Bangun Pusat Karantina OTG

Hindari Covid-19, Pemprov Karantina Pekerja Migran yang Pulang ke Bali

Sejumlah Bangunan Dijadikan Pusat Karantina, Warga Hongkong Protes

Download Aplikasi JawaPos.com