<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/11/Heru-Budi-Hartono-Dery-Ridwansah-1JPG-1715453216.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyambut kirab duplikat bendera pusaka Merah Putih dan salinan naskah teks proklamasi saat melintas di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (10/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyambut kirab duplikat bendera pusaka Merah Putih dan salinan naskah teks proklamasi saat melintas di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (10/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2024-2044 dapat mendorong Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Menurut Heru, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 telah mengakomodasi berbagai isu strategis keruangan serta amanat peraturan perundang-undangan terkini yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang untuk mendukung pengembangan Jakarta 20 tahun mendatang. &ldquo;Dengan disetujuinya raperda tersebut, diharapkan pembangunan jangka panjang baik spasial maupun "aspasial" (tanpa batas)&nbsp;dapat mendorong Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan Asia Tenggara,&rdquo; kata Heru di Jakarta, Selasa (20/8). Visi ini menggantikan RTRW Jakarta 2010-2030 yakni Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan sejajar dengan kota-kota besar dunia dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Pantas mengatakan perumusan visi Jakarta yang baru tersebut mengacu pada tiga pilar utama dari perencanaan tata ruang Jakarta yaitu berorientasi transit, berorientasi digital dan penciptaan lingkungan permukiman yang mandiri untuk mewujudkan kota Jakarta yang berketahanan.

Heru Budi Hartono berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2024-2044 mendorong Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Heru Budi Berharap Perda RTRW 2024-2044 dorong Jakarta jadi Pusat Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/WhatsApp-Image-2024-03-21-at-201736-3265405497.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai daerah khusus ibukota (DKI). Meski demikian Jakarta masih menjadi kota besar dan maju. Optimistis itu diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dia meyakini Jakarta akan tetap maju serta layak menjadi pusat ekonomi dan bisnis. "Jadi ketika ada narasi akan terjadi kemunduran dan berpotensi ini-itu, saya kira realistis saja, Jakarta akan tetap maju sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Jadi stop menebar ketakutan," ujar Prasetyo di Jakarta pada Kamis (6/6). Pras sapaan karib Prasetyo mengaku optimistis mengenai masa depan Jakarta, karena telah mengetahui garis besar dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) DKI Jakarta tahun 2025-2045. "Di situ jelas bagaimana kepala daerah harus menjalankan pemerintahan dan pembangunan untuk membawa Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan bisnis nasional sampai global. Jadi bangun Jakarta gak bisa suka-suka elu atau gua," ungkap anggota Fraksi PDIP itu. Sebelumnya, prediksi kemunduran Jakarta disampaikan Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) International Emil E Dardak. Pendapat itu dikemukakan dalam acara Urban Dialogue bertema &ldquo;Jakarta Menuju Kota Global: Tantangan dan Solusi&rdquo;, Senin (3/6). Pada kesempatan itu, Emil mengungkap fenomena kemunduran aktivitas di pusat kota akan diikuti dengan pesatnya perkembangan daerah-daerah penyangga Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meyakini Jakarta akan tetap maju serta layak menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

Tidak Lagi Berstatus DKI, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi Yakin Jakarta Tetap Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20211222_143455.jpg" alt="Ilustrasi Monumen Nasional (Monas) salah satu ikon Kota Jakarta. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Monumen Nasional (Monas) salah satu ikon Kota Jakarta. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026 sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala global. Itu setelah nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.  ”Pemindahan ibu kota negara menyebabkan Jakarta akan memegang peran tunggal sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/1).  Menurut dia, penyusunan RPD 2023–2026 tersebut juga sekaligus untuk mendukung kelanjutan program pembangunan di Jakarta setelah masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria berakhir pada Oktober 2022. RPD 2023–2026 tersebut diharapkan menjawab tantangan dalam mendukung posisi DKI Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara, yakni sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global yang bersaing dengan kota metropolitan dunia.  Selain itu, lanjut dia, menjawab kebutuhan yang diperlukan untuk bisa bersaing dengan kota global lain dari sisi pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya untuk mendanai pembangunan dan mendorong ekonomi tumbuh lebih pesat.  ”Visi ke depan Jakarta tidak hanya melanjutkan yang sudah ada tapi bagaimana juga Jakarta bisa berada di dalam orbit kota-kota metropolitan dunia,” ujar Sri Haryati.  Untuk itu, menurut dia, Pemprov DKI membuka ruang dengan para ahli dan pakar serta seluruh pihak untuk menyiapkan rute menuju kota berskala global.  Sementara itu sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, akan berdampak pada perekonomian di Jakarta. Salah satunya, meminimalisir terganggunya ekonomi akibat faktor keamanan karena banyaknya aksi demonstrasi.  ”Pemindahan ibu kota tentu kami dukung. Pemindahan tersebut ada dampak ekonominya, kan jauh, kalau ada unjuk rasa, atau apa pun,” papar Prasetyo Edi Marsudi.  Walaupun ibu kota dipindahkan, Prasetyo menyebut, status kekhususan daerah masih menjadi pertimbangan pemerintah. ”Kalau tidak, dampak politiknya beda. Akan ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2, dan sebagainya. Padahal daerah Jakarta tidak terlalu besar dan padahal penyangganya besar,” ucap Prasetyo Edi Marsudi.

Pemprov DKI Jakarta Susun Rencana Jadi Pusat Bisnis Skala Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_3_8_1_1_28261183-3-eng-GB_Cropped-159480846520200715-china-flood-AP20197169936095.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok masih akan mengalami curah hujan yang tinggi selama 10 hari ke depan sesuai ramalan cuaca otoritas berwenang. Berdasar itu, banjir besar diprediksi akan semakin meluas. Tiongkok bagian utara akan ikut terdampak.  Dilansir dari <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Natural-disasters/China-warns-of-more-floods-as-Yangtze-stays-above-warning-levels">Nikkei Asian Review</a>, Rabu (15/7), ketika hujan diperkirakan akan bergerak ke utara, pihak berwenang di Xiongan New Area dan Baoding, selatan Beijing, memperkuat langkah-langkah pengendalian banjir. Hal ini sesuai laporan media pemerintah Xinhua. Wilayah Xiongan adalah salah satu daerah pengembangan pusat ekonomi utama yang dipromosikan dan dirintis oleh pemerintah Presiden Xi Jinping.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/15/07/2020/xi-jinping-sebut-banjir-besar-di-tiongkok-sebagai-peristiwa-suram/">Xi Jinping Sebut Banjir Besar di Tiongkok Sebagai Peristiwa Suram</a>  Wilayah ini juga merupakan lokasi Bandara Internasional Daxing, gerbang wisata terbaru Beijing. Para ekonom telah mengkhawatirkan dampak banjir akan menyulitkan pemulihan ekonomi negara itu. Tiongkok memproyeksikan akan ada hambatan pada kegiatan investasi kuartal saat ini.  Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan data ekonomi untuk kuartal April hingga Juni pada Kamis (16/7). Banyak analis berharap pertumbuhan bisa bangkit setelah kontraksi 6,8 persen pada kuartal pertama.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/14/07/2020/tiongkok-dilanda-banjir-besar-presiden-xi-jinping-turun-tangan/">Tiongkok Dilanda Banjir Besar, Presiden Xi Jinping Turun Tangan</a>  Tiongkok pada Rabu (15/7) memperingatkan masyarakat bahwa curah hujan akan tinggi selama 10 hari ke depan. Sampai saat ini ketinggian air di lembah Sungai Yangtze tetap di atas batas peringatan. Musibah banjir semakin merusak pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.  Hujan deras diperkirakan terjadi di Sichuan dan Anhui di wilayah tengah Tiongkok selama beberapa hari ke depan sebelum menuju utara ibu kota Beijing. Sungai Yangtze yang terpanjang di Tiongkok, mengalir melalui wilayah tengah negara itu. Di sanalah Bendungan Tiga Ngarai juga berada. Beberapa warga di sana baru-baru ini mengkhawatirkan kapasitas bendungan untuk mengatasi jumlah air yang berlebih.  Video yang beredar di media sosial menunjukkan banyak wilayah di Wuhan, salah satu kota di lembah Sungai Yangtze di hilir bendungan, juga terdampak banjir. Permukaan air di kota itu tercatat 28,47 meter pada Rabu (15/7), di atas batas peringatan 27,50 meter.  Sejak Juni, curah hujan rata-rata nasional di Tiongkok adalah 172,7 mm, atau 12 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Tiongkok mengalami beberap kali bencana serius yang disebabkan oleh banjir yang berpusat di sekitar Sungai Yangtze pada 1998 dan 2016. Pihak berwenang mengatakan bahwa catatan hujan di lembah sungai sejak awal musim hujan bulan lalu mencapai 600 mm, lebih tinggi dari level tahun 2016 yakni 580 mm. Namun, masih di bawah 700 mm yang tercatat pada tahun 1998.  Banjir di sekitar distrik dekat danau terbesar di negara itu, telah membuat kerusakan dalam beberapa hari terakhir. Tiongkok harus menyelamatkan 6,4 juta orang. Sebelumnya 38 juta orang telah dievakuasi di seluruh Tiongkok.

Banjir Susulan Terjang Pusat Ekonomi Tiongkok yang Dirintis Xi Jinping

pusat ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pusat ekonomi

Berita Terkini

Heru Budi Berharap Perda RTRW 2024-2044 dorong Jakarta jadi Pusat Ekonomi

Tidak Lagi Berstatus DKI, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi Yakin Jakarta Tetap Maju

Pemprov DKI Jakarta Susun Rencana Jadi Pusat Bisnis Skala Global

Banjir Susulan Terjang Pusat Ekonomi Tiongkok yang Dirintis Xi Jinping

Download Aplikasi JawaPos.com