<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/6sDatqnkqNc2DI82se19EB5ygCVvbAM0ioJiOBD2-1-1-750248894.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas ppernyataannya soal tuntutan 17+8. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas ppernyataannya soal tuntutan 17+8. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Keuangan baru sudah tepat. Keputusan ini diyakini bisa berdampak positif pada perekonomian Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,&rdquo; kata Bhima, Rabu (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum terjadi reshuffle kabinet, marak desakan pencopotan Sri Mulyani sebagai menteri. Sehingga ketika reshuffle terjadi, pengganti Sri Mulyani diharapkan bisa menjadi solusi baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima mengatakan, siap mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Sehingga, diharapkan bisa membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016550939/film-sore-istri-dari-masa-depan-mewakili-indonesia-untuk-best-international-best-feature-film-oscar-2026">Film SORE: Istri dari Masa Depan Mewakili Indonesia untuk Best International Best Feature Film OSCAR 2026</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima menuturkan, Menkeu Purbaya harus membuat beberapa kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, CELIOS berpandangan, pajak kekayaan berupa 2 persen merupakan hal urgen yang dapat dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi yang dibuat Sri Mulyani. Efisiensi anggaran wajib dilakukan tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena (efisiensi anggaran Srimul) telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,&rdquo; tandas Bhima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.</div>

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Keuangan baru sudah tepat.

Demi Peningkatan Ekonomi, Menkeu Purbaya Diminta Perbaiki Kepercayaan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/HCDEjZIjfQA30eWmWVb5jATG6c6CeMQKAwrUxOwa-1-165149019.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI baru dianggap bisa berdampak positif, terutama dalam peningkatan ekonomi nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia dinilai bisa semakin kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed mengatakan, keputusan Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan ASEAN. Efek jangka panjangnya bisa membuat perekonomian semakin meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Indonesia berada di persimpangan ekonomi yang penting. Di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, negara ini memiliki peluang untuk membangun narasi pertumbuhan baru, yang menegaskan perannya sebagai kekuatan baru ASEAN sekaligus menandakan kematangan ekonomi jangka panjang kepada pasar modal global,&rdquo; ujar Shan dalam keterangannya, Rabu (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kombinasi antara ambisi kebijakan dan reformasi struktural yang ditawarkan Purbaya mampu memicu siklus positif berupa aliran investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016550497/gubernur-pramono-anung-resmikan-ipa-pesanggrahan-tingkatkan-kualitas-hidup-warga-jakarta">Gubernur Pramono Anung Resmikan IPA Pesanggrahan, Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purbaya dianggap memiliki komitmen yang jelas untuk mendorong sinergi antara investasi publik dan swasta, membuka jalur baru bagi ekspansi infrastruktur, inovasi teknologi, serta transisi hijau.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Orientasi kebijakan ini selaras dengan harapan investor global yang mencari peluang pertumbuhan berskala besar, berkelanjutan, dan berdurasi panjang di pasar negara berkembang,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Shan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di kisaran 4,8 hingga 5,5 persen, dengan dukungan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Situasi ini bisa memancing penguatan investasi jangka panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi investor jangka panjang, transisi hari ini pada akhirnya bisa dikenang bukan sebagai sumber gangguan, melainkan sebagai titik balik konstruktif dalam perjalanan naik ekonomi Indonesia,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai pemilihan Purbaya sebagai Menkeu selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih kuat, kredibel, dan adaptif terhadap tantangan global. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam rantai nilai regional serta global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kedekatannya dengan Presiden Prabowo memastikan tingkat koherensi kebijakan yang tinggi antara strategi fiskal dan prioritas eksekutif di level makro. Keselarasan ini meminimalkan gesekan kebijakan, mempercepat realisasi program, dan memperkuat kepercayaan pasar, terutama ketika reformasi sosial dan ekonomi yang ambisius dilaksanakan secara bersamaan,&rdquo; tandss Shan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI baru dianggap bisa berdampak positif, terutama dalam peningkatan investasi.

Presiden Prabowo Lantik Menteri Keuangan Baru, Ekonom Yakin Bisa Perkuat Investasi

<div id="m#msg-a:r5078664119036414275" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/WhatsApp-Image-2025-09-08-at-175947-1-668933628.jpeg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  (dua dari kiri) mengucapkan sumpah janji di hadapan Presiden Prabowo Subianto, senin (8/9/2025). (Cahyo/Biro Pers Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  (dua dari kiri) mengucapkan sumpah janji di hadapan Presiden Prabowo Subianto, senin (8/9/2025). (Cahyo/Biro Pers Setpres)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa dianggap sebagai momentum bagi pemerintah melakukan reformasi struktural dan disiplin fiskal. Strategi baru perlu dilakukan untuk menanggulangi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasar kini menaruh perhatian pada kesinambungan disiplin fiskal, sembari menantikan strategi baru dari Menkeu yang ditunjuk di tengah perlambatan ekonomi," kata analis Macquarie, Ari Jahja dalam keterangannya, Selasa (9/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 6 persen masih realistis. Namun, perlu strategi guna mencapai target tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Purbaya sebelumnya mendukung program prioritas pemerintah dan menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen masih realistis. Namun, kunci utamanya adalah eksekusi kebijakan, termasuk menjaga kredibilitas dengan tetap mempertahankan batas defisit anggaran 3 persen terhadap PDB,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016547599/sri-mulyani-pamit-sampaikan-terima-kasih-ke-seluruh-jajaran-kemenkeu-pelaku-usaha-hingga-akademisi">Sri Mulyani Pamit, Sampaikan Terima Kasih ke Seluruh Jajaran Kemenkeu, Pelaku Usaha hingga Akademisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Risiko arus keluar modal asing juga masih membayangi. Pada Agustus, tercatat arus masuk asing sebesar USD 675 juta. Namun analis menilai keberlanjutan aliran modal akan sangat bergantung pada kecepatan eksekusi reformasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mobilitas masyarakat meningkat seiring meredanya gelombang demonstrasi, tetapi dalam jangka menengah masih ada pertanyaan terkait kecepatan eksekusi reformasi struktural,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi belanja, pemerintah diprediksi menggenjot realisasi di semester II-2025. Langkah ini penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kenaikan belanja pemerintah pada paruh kedua 2025 dibandingkan paruh pertama akan krusial untuk mendukung pertumbuhan. Defisit fiskal diperkirakan melebar hingga Juli 2025. Indeks PMI menunjukkan tanda-tanda ekspansi pada Agustus,&rdquo; kata Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan belanja modal BUMN menjadi sorotan. &ldquo;Pasar juga menanti penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan belanja modal BUMN, di tengah potensi perlambatan investasi swasta,&rdquo; tambah Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam isu nilai tukar, Bank Indonesia disebut siap menjaga stabilitas rupiah. &ldquo;Cadangan devisa turun ke USD 150,7 miliar pada Agustus (setara 6,3 bulan impor), terendah sejak November 2024,&rdquo; kata Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara keseluruhan, analis menegaskan reformasi tetap menjadi kunci. Purbaya dianggap perlu mendorong strategi efektif untuk pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasar menunggu dorongan lebih jauh pada langkah-langkah struktural guna meningkatkan daya saing: mulai dari peningkatan rasio pajak, belanja yang lebih terarah, eksekusi program prioritas yang lebih baik, hingga kemudahan berusaha,&rdquo; pungkas Ari.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-footer" class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa dianggap sebagai momentum bagi pemerintah.

Resmi Jabat Menkeu, Purbaya Sadewa Diminta Perhatikan Fiskal dan Daya Saing untuk Kejar Ekonomi 6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/zxnqYpxsfkdGH5ZPmSbBv5Mp0IhONYRUme2mGsQA-1949221957.jpg" alt="Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Sri Mulyani Indrawati resmi pamit kepada seluruh jajaran dan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai jabatannya sebagai Menteri Keuangan resmi digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa (9/9).&nbsp;</p> <p>Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan rasa hormat sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, pelaku usaha, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini mendukung tugasnya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, yang selama ini, sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini. Selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara, dengan penuh dedikasi dengan sepenuh hati,&rdquo; kata Sri Mulyani dalam sambutannya.&nbsp;</p> <p>Ia menegaskan, perjalanan panjangnya memimpin Kemenkeu tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran pegawai. Menurutnya, tantangan yang dihadapi tidak pernah mudah, terutama di tengah dinamika perubahan teknologi digital, kondisi geopolitik, hingga tantangan struktural.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah. Makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan kabinet, kementerian lain, hingga legislatif yang kerap menjadi mitra kerja.&nbsp;</p> <p>"Saya berterima kasih juga kepada semua pihak. Terutama para Rekan Kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami. Namun juga para Menteri-Menteri yang lain di dalam Kabinet. Rekan-rekan dari Legislatif, Pak Misbakhun dan Komisi 11, Badan Anggaran dan komisi-komisi lainnya," ujar Menkeu.&nbsp;</p> <p>"Dari Lembaga Yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi dan juga masyarakat luas," imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Selain itu ia juga menyampaikan terima kasih atas segala kerja sama, masukan, hingga kritik yang telah disampaikan untuk dirinya. Bahkan, berkat kritik yang membangun, kata dia, Kemenkeu terus bisa memperbaiki kebijakan dan regulasi.&nbsp;</p> <p>"Terima kasih atas kerja sama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan. Sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara di dalam menjalankan tugas negara," jelasnya.</p>

Sri Mulyani Indrawati resmi pamit dari Kementerian Keuangan, kenang dedikasi dan tantangan yang dihadapi.

Sri Mulyani Pamit, Sampaikan Terima Kasih ke Seluruh Jajaran Kemenkeu, Pelaku Usaha hingga Akademisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/QytQBZYVlUwS3pt4CQPSvi0l6XE0Azj8Oo78xGRK-3269673184.jpg" alt="Pasca reshuffle menteri, Kadin Jatim menyebut pengusaha menunggu arah kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Dokumentasi Kadin Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pasca reshuffle menteri, Kadin Jatim menyebut pengusaha menunggu arah kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Dokumentasi Kadin Jatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menyebut ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, setelah resmi menggantikan Sri Mulyani, Senin (8/9).</p> <p>Dua tantangan tersebut, yakni menjaga defisit fiskal tetap terkendali di level 2- 3 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh 6 - 6,5 persen pada 2026.<br />&lrm;<br />&lrm;"Target ambisius ini hanya bisa tercapai apabila kebijakan fiskal tetap kredibel, disiplin, dan berpihak pada pertumbuhan. Kepercayaan investor harus dijaga," tutur Adik di Surabaya, Selasa (9/9).</p> <p>Ia juga menyoroti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) perdagangan Senin kemarin (8/9), yang anjlok ke posisi 7.766. Ia menyebut merosotnya pasar saham pasca reshuffle kabinet adalah respons yang wajar.<br />&lrm;<br />&lrm;&ldquo;Tujuan reshuffle kabinet jelas untuk meningkatkan efisiensi dan memperkokoh kinerja pemerintahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi reaksi pasar yang turun sementara ini hal biasa,&rdquo; sambungnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/016547475/samsung-luncurkan-galaxy-s25-fe-versi-lebih-murah-dari-galaxy-s25-series-berikut-spesifikasinya">Samsung Luncurkan Galaxy S25 FE, Versi Lebih Murah dari Galaxy S25 Series, Berikut Spesifikasinya</a></strong><br />&lrm;<br />&lrm;Namun, ia tak menampik bahwa pergantian posisi Menteri Keuangan yang kini tidak lagi dijabat Sri Mulyani, menjadi sorotan utama para pengusaha. Terlebih sosoknya dikenal disiplin dengan kebijakan fiskal yang ketat.<br />&lrm;<br />&lrm;&ldquo;Begitu terjadi pergantian, wajar kalau pasar bereaksi negatif dulu. Investor masih menunggu arah kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru. Intinya, kepercayaan pasar harus segera dibangun kembali,&rdquo; tutur Adik.<br />&lrm;<br />Meski IHSG melemah, Adik mencatat saham sektor industri hasil tembakau (IHT) justru menguat. Hal ini mencerminkan optimisme pelaku industri terhadap potensi hadirnya kebijakan yang lebih ramah bagi IHT.<br />&lrm;<br />&lrm;&ldquo;Selama ini pelaku IHT merasa kebijakan Bu Sri kurang berpihak kepada mereka. Dengan adanya menteri baru, ada harapan agar cukai tidak terus dinaikkan, sehingga industri bisa lebih berkembang,&rdquo; tutur Adik.</p> <p>Ia menegaskan stabilitas sosial penting untuk menjaga iklim investasi, salah satunya melalui reformasi perpajakan yang lebih adil. Dengan langkah itu, basis pajak bisa diperluas tanpa menekan kelompok tertentu secara berlebihan.</p> <p>&ldquo;Kadin Jatim berharap reshuffle kabinet ini benar-benar bisa mempercepat laju ekonomi nasional. Investor mungkin menunggu, tetapo kalau pemerintah konsisten, saya yakin pasar akan kembali positif,&rdquo; pungkasnya.</p>

Kadin Jatim menyoroti tantangan Menteri Keuangan baru dalam menjaga defisit fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kadin Jatim: Pengusaha Tunggu Arah Kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa-2209593306.jpeg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat di lantik  di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat di lantik  di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pekerjaan berat menanti Purbaya Yudhi Sadewa setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Salah satu aspek krusial yang perlu segera dilakukan oleh Purbaya adalah pemulihan ekonomi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ekonom INDEF Ariyo Irhamna mengatakan, pelantikan Purbaya dipercaya sebagai langkah penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional yang lebih menekankan pada peran aktif pemerintah dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya menilai prioritas jangka pendek Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial,&rdquo; ungkap Ariyo kepada wartawan, Selasa (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Jakarta ini menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dan Sri Mulyani memiliki ideologis yang berbeda dalam aspek pengelolaan ekonomi. Sri Mulyani cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi, menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016546588/bmkg-cuaca-berawan-hingga-hujan-lebat-disertai-petir-berpotensi-landa-mayoritas-kota-besar-di-indonesia">BMKG: Cuaca Berawan hingga Hujan Lebat Disertai Petir Berpotensi Landa Mayoritas Kota Besar di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Presiden Prabowo Subianto lebih mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan ada dua kebijakan yang bisa segera diambil Purbaya, yakni menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75&ndash;80 juta per tahun agar ruang konsumsi masyarakat menengah ke bawah lebih luas, serta menurunkan tarif PPN menjadi 10 persen dengan 1 persen ditanggung pemerintah (PPN DTP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan langkah itu, daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenai reaksi pasar, Ariyo menilai penurunan IHSG sehari setelah pelantikan merupakan hal yang wajar. &ldquo;Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memberi catatan penting agar disiplin fiskal tetap dijaga. Terutama dalam aspek pengeluaran dana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi &lsquo;ATM tanpa batas&rsquo; yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas,&rdquo; tegas Ariyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, kecepatan implementasi kebijakan serta komunikasi yang efektif dinilai akan menjadi kunci keberhasilan. &ldquo;Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,&rdquo; tandasnya.</div>

Salah satu aspek krusial yang perlu segera dilakukan oleh Purbaya adalah pemulihan ekonomi nasional.

Sudah Resmi Jadi Menkeu, Purbaya Sadewa Diminta Prioritaskan Pulihkan Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/8XTH2QzSSRVNRMBLolClCiNsPV79TCkSkw7dvvbv-2850944084.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera melakukan percepatan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Arahan itu disampaikan usai Purbaya resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani, pada Senin (8/9).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pesan Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu.&nbsp;</p> <p>"Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan, di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi, bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang,&rdquo; sambungnya.&nbsp;</p> <p>Purbaya menegaskan bahwa fokus utama kementeriannya ke depan adalah memastikan instrumen fiskal benar-benar bekerja untuk mempercepat roda ekonomi. Ia menekankan bahwa kebijakan harus diarahkan agar pertumbuhan tidak sekadar stabil, tetapi melaju lebih pesat.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Purbaya mengaku hingga kini belum mendapatkan arahan spesifik dari Presiden terkait penerimaan negara. &ldquo;Belum, belum ada. saya suruh belajar ke Dirjen Pajak. Cuma basicnya saya akan melihat seperti apa,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p>Meski begitu, Purbaya menilai ada tantangan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya, tax ratio Indonesia cenderung konstan. &ldquo;Cuma kalau Anda lihat, tax ratio kan konstan, let's say kita gak bisa berubah dalam waktu dekat untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk dan mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa yang merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).&nbsp;</p> <p>"Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan," kata pembawa acara saat membacakan keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9).&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, kabar reshuffle disampaikan lebih dulu oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak susunan Kabinet Merah Putih, pada sore ini, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).&nbsp;</p> <p>Tak disebut secara rinci, namun berdasarkan informasi yang beredar, terdapat lima nama menteri terdampak pada reshuffle kabinet hari ini. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani.&nbsp;</p> <p>Lalu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.</p>

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Purbaya Yudhi Sadewa untuk percepat pertumbuhan ekonomi nasional setelah dilantik.

Pesan dan Arahan Prabowo ke Menteri Keuangan Baru Purbaya Yudhi Sadewa, Bikin Ekonomi Meroket