<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG_20231101_165552-3584346195.jpg" alt="Lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta/ Sumber: Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta/ Sumber: Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI Mohammad Haerul Amri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan Haerul Amri di Gedung Merah Putih, Jakarta dalam rangka pengungkapan kasus tersebut pada Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Mohammad Haerul Amri, tim penyidik KPK juga memanggil Direktur Utama PT. Aneka Bina Lestari, Sari Dewi untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013207868/kpk-periksa-anggota-dpr-fraksi-nasdem-haerul-amri-terkait-dugaan-korupsi-eks-bupati-probolinggo">KPK Periksa Anggota DPR Fraksi NasDem Haerul Amri Terkait Dugaan Korupsi Eks Bupati Probolinggo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, belum ada konfirmasi apakah kedua saksi tersebut telah hadir untuk memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari Antara, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan PTS dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA), sebagai tersangka kasus dugaan TPPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus pencucian uang ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang sebelumnya menjerat PTS dan HA sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013205850/kejati-sumsel-tetapkan-tiga-tersangka-kasus-korupsi-pajak">Kejati Sumsel Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pajak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus suap seleksi jabatan, Puput dan Hasan telah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya divonis masing-masing selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, keduanya mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013173460/ternyata-korupsi-di-kementan-dilapokan-februari-2020-firli-akui-bertemu-syl-maret-2022">Ternyata Korupsi di Kementan Dilapokan Februari 2020, Firli Akui Bertemu SYL Maret 2022</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK akan terus mengusut perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan dan transparansi.</div>

KPK memanggil Anggota DPR RI Mohammad Haerul Amri dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo.

KPK Periksa Mohammad Haerul Amri terkait Kasus Pencucian Uang eks Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/puput-tantriana-2374839728.png" alt="MENGAKU TAK BERSALAH: Puput Tantriana Sari (kiri) dan Hasan Aminuddin (tengah) berdiskusi dengan pengacaranya dalam sidang PK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa." width="100%">
<figcaption>MENGAKU TAK BERSALAH: Puput Tantriana Sari (kiri) dan Hasan Aminuddin (tengah) berdiskusi dengan pengacaranya dalam sidang PK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. Keduanya tetap mengaku tidak bersalah dalam kasus suap jual beli jabatan penjabat (Pj) kepala desa senilai Rp 360 juta. Upaya PK itu tengah memasuki tahap persidangan. Namun, upaya PK Tantri-Hasan ditolak jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan disampaikan dalam sidang dengan agenda penyampaian tanggapan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (4/7). &rsquo;&rsquo;(Karena, Red) tidak ada novum (bukti baru), tidak ada putusan yang saling bertentangan, dan tidak ada kekhilafan hakim,&rsquo;&rsquo; kata jaksa KPK Dame Maria Silaban dalam sidang. Dia menjelaskan, pengajuan PK dua terpidana itu tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). &rsquo;&rsquo;Kami meminta putusan PK nanti menguatkan putusan kasasi di Mahkamah Agung,&rsquo;&rsquo; tambah jaksa Dame. Sementara itu, pengacara Puput dan Hasan, Diaz Wiriardi, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan PK karena menemukan adanya dugaan kekhilafan hakim dalam memberikan vonis kepada kedua kliennya. Dia meyakini bahwa Puput maupun Hasan tidak bersalah sebagaimana vonis hakim. &rsquo;&rsquo;Dalam persidangan sejak awal hingga akhir, tidak ditemui fakta kedua klien kami menerima uang yang dituduhkan secara fisik,&rsquo;&rsquo; kata Diaz. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Puput dan Tantri dihukum pidana masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Khusus untuk Puput, hakim menghukumnya membayar uang pengganti Rp 20 juta. Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan KPK dalam pengungkapan perkara dugaan jual beli jabatan Pj kepala desa di lingkungan Pemkab Probolinggo. Dalam perjalanannya, praktik itu menyeret Puput Tantriana Sari serta Hasan. Keduanya dianggap terlibat dalam proses jual beli tersebut.&nbsp;(gas/c12/ris)

Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin tetap mengaku tidak bersalah dalam kasus suap jual beli jabatan

Jaksa Tolak PK Mantan Bupati Probolinggo-Suami di Kasus Jual Beli Jabatan Pj Kepala Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/HASAN-TANTRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Hukuman pada mantan bupati pasangan suami-istri Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, akhirnya inckracht (memiliki kekuatan hukum tetap). Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perkara suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo pada 2020 silam.  Dua terdakwa pasutri tersebut tetap divonis dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Selain itu, MA juga memvonis kedua terdakwa dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, untuk terdakwa Tantri, juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan penjara.  Putusan tersebut telah tertuang dalam amar putusan MA Nomor Perkara 30 K/Pid.Sus/2023, Selasa, 31 Januari 2023. Sesuai amar putusan yang diunggah di website MA disebutkan bahwa MA menolak kasasi penuntut umum dengan perbaikan kualifikasi terbukti pasal 11. ‘’Pidana masing-masing 4 tahun penjara.’’ Demikian bunyi putusan MA.  MA menilai kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 11. Jeratan pasal itu tidak sama dengan vonis Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sebelumnya, PN Tipikor Surabaya menyatakan, Tantri dan Hasan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan pertama, Pasal 12 huruf a UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.  Atas tindakan itu, majelis hakim memvonis kedua terdakwa dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Hukuman itu separo dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut Tantri dan Hasan selama 8 tahun. Begitu juga putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang menguatkan putusan PN Tipikor Surabaya.  Arief Suhermanto, salah seorang tim JPU dari Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) belum dapat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo tentang hasil kasasi tersebut. Saat dihubungi via telepon, tidak respons.  Agus Sudjatomoko, advokat yang mendampingi terdakwa Tantri dan Hasan selama persidangan, mengatakan, amar putusan kasasi MA yang menolak kasasi JPU dan memperbaiki kualifikasi pasal dari pasal 12 menjadi pasal 11 itu, sesuai materi pembelaan di persidangan. Dalam pleidoi (pembelaan) primer, pihaknya meminta kedua kliennya bebas dari hukuman.  Lalu, lanjut dia, pleidoi kedua, pasal yang seharusnya ditetapkan pasal 11. Bukan pasal 12 sesuai tuntutan penuntut umum. Sebab, tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam perkara tersebut.  Kliennya, Hasan menerima uang itu bukan sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk menunjuk penjabat (Pj) kepala desa (Kades). Bahkan, uang itu digunakan Hasan untuk membeli kain dan sembako untuk dibagikan.  Adapun, kliennya Tantri, yang memiliki kewenangan dalam penunjukan Pj Kades itu, tidak pernah mengetahui soal pemberian uang dari para calon Pj Kades tersebut. Bahkan, tidak pernah menerima sedikitpun uang dari hasil penyerahan tersebut.  ”Seharusnya, Bu Tantri bisa bebas dari segala tuntutan hukuman. Karena memang beliau tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari para calon Pj kades itu,” ungkapnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo.  ---  Perjalanan Jerat Hukum Pasutri Hasan-Tantri  30 Agustus 2021 <ul> 	<li>Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin diamankan KPK pada dini hari di rumahnya Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo.</li> </ul> 31 Agustus 2021 <ul> 	<li>Hasan-Tantri  ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan suap jual beli jabatan Pj Kades tahun 2021 di Kecamatan Krejengan dan Paiton.</li> 	<li>Saat itu, ditetapkan juga 20 tersangka yang semuanya ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo. Antara lain, Camat Paiton Muhammad Ridwan dan Camat Krejengan Doddy Kurniawan. Lalu, Pj Kades Karangren Sumarto dan 17 calon Pj Kades di Krejengan dan Paiton.</li> </ul>  28 Desember 2021 <ul> 	<li>Hasan=Tantri dan berkasnya dilimpahkan oleh jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.</li> </ul> 25 Januari 2022 <ul> 	<li>Terdakwa Hasan-Tantri mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Mangngi dengan anggota, Emma Ellyani dan Abdul Ghani.</li> </ul> 21 April 2022 <ul> 	<li>Sidang pembacaan tuntutan pada terdakwa Hasan-Tantri oleh JPU. Keduanya dituntut dengan pidana penjara masing-masing 8 tahun. Tuntutan pidana penjara itu dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa</li> 	<li>Selain itu, kedua terdawa dituntut membayar denda masing-masing Rp 800 juta. Lalu khusus untuk uang pengganti, hanya dibebankan pada terdakwa Tantri  sebesar Rp 20 juta.</li> </ul> 2 Juni 2022 <ul> 	<li>Sidang pembacanaan putusan untuk terdakwa Tantri-Hasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa Hasan-Tantri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Selain itu, didenda Rp 200 juta, subsider kurungan 2 bulan.</li> 	<li>Terdakwa Tantri diwajibkan membayar uang pengganti Rp 20 juta, subsider pidana penjara 6 bulan.</li> </ul> 18 Agustus 2022 <ul> 	<li>JPU menerima rilis pemberitahuan putusan banding untuk terdakwa Hasan-Tantri dari PT Surabaya. Isi putusannya sama dengan Pengadilan Tipikor</li> </ul> 31 Januari 2023 <ul> 	<li>Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi JPU. Hasan-Tantri tetap divonis hukuman 4 tahun penjara.  dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, untuk terdakwa Tantri, juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan penjara.</li> </ul>

Akhir Perjalanan Kasus Hasan-Tantri, Pasutri Mantan Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664526730023.jpg" alt="Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak ditangkap akibat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Agustus 2021, eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Surabaya. Setahun berada di balik jeruji besi, Puput mengikuti beberapa kegiatan yang disediakan.  Kepala Rutan Perempuan Surabaya Amiek Diyah Ambarwati mengatakan, Puput beberapa kali menjadi penceramah di masjid. ”(Eks) Bupati Puput selama di sini ikut beberapa kegiatan. Orangnya aktif,” kata Amiek saat ditemui Jumat (30/9).  Puput disebut menjadi penceramah di Masjid Al Insyirah. Ceramah itu biasa diberikan setelah salat subuh. ”Beberapa kali jadi penceramah. Kayak ngisi kultum (kuliah tujuh menit) gitu. Materinya ganti-ganti,” ujar Amiek.  Kegiatan lain yang paling sering dilakukan Puput,lanjut Amiek, adalah membaca buku. Puput disebut banyak menghabiskan waktu membaca buku-buku dari perpustakaan.  ”Hobi utamanya ya membaca buku,” ujar Amiek.  Dia menambahkan, Puput juga beberapa kali mengikuti kegiatan berkebun. Di Rutan Perempuan Surabaya disediakan lahan berkebun dan juga beberapa kegiatan lain.  ”Di sini ada poliklinik, masjid, perkebunan, sampai bimker (bimbingan kerja),” pungkas Amiek.  Sebelumnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8) tahun lalu. Tantri tidak sendiri. Dia ditemani suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan merupakan bupati Probolinggo selama dua periode sebelumnya, yakni 2003–2008 dan 2008–2013.

Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Jadi Penceramah di Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-kpk-tahan-bupati-probolinggo-310821-hma-1-1.jpg" alt="Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari. Saat ini, KPK telah menyita aset milik Puput dan suaminya Hasan Aminuddin sebesar Rp 10,8 miliar.  "Proses pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka PTS dkk, hingga saat ini terus bertambah. Sehingga seluruh aset yang bernilai ekonomis tersebut ditaksir nilai seluruhnya mencapai Rp 104,8 miliar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/8).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, aset-aset yang disita itu  di antaranya berupa tanah dan bangunan, emas, uang tunai, dan kendaraan bermotor. Menurut Ali, tak menutup kemungkinan aset yang disita akan terus bertambah.  Menurut Ali, ketika perkara ini dibawa ke proses persidangan tentu tim jaksa KPK akan membuktikan bahwa harta tersebut, diduga ada kaitan dengan perkara. Sehingga menuntutnya dirampas untuk negara.  "Temuan aset-aset ini melibatkan unit Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) pada Kedeputian Penindakan KPK. Tim Penyidik juga masih terus melakukan pengumpulan alat bukti diantaranya meminta keterangan berbagai pihak sebagai saksi," tegas Ali.  Penelusuran aset ini, sebagai komitmen KPK untuk memaksimalkan aset recovery dari setiap penanganan perkara korupsi baik melalui pidana denda, uang pengganti maupun perampasan aset para koruptor.  "Sehingga asset recovery ini menjadi pemasukan bagi kas negara yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, yang manfaatnya tentu kembali untuk rakyat," ujar Ali.  Dalam perkaranya, Puput dan Hasan terlebih dulu terjerat dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.  KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.  Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf  a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad  Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul  Hadi, Nuruh  Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Belakangan ini, Puput dan Hasan kembali terjerat terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan TPPU dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin setelah ditemukannya alat bukti yang cukup.

KPK Sita Aset Bupati Probolinggo, Diduga Terkait TPPU Rp 10,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/antarafoto-sidang-lanjutan-kaus-mantan-bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari-kpk-230522-rn-2.jpg" alt="Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Dipindah ke Porong, Suami ke Medaeng  JawaPos.com – Penahanan Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami, Hasan Aminudin, dipindah ke Surabaya kemarin (14/7). Pemindahan tempat penahanan dua terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo itu merupakan penetapan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, Puput dipindah ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas II-A Surabaya di Porong, Sidoarjo. Sementara itu, suaminya dipindahkan ke Lapas Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Penetapan majelis tentang penahanan itu dilaksanakan jaksa KPK Wawan Yunarwanto.  Perkara korupsi pasangan suami istri (pasutri) tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebab, Puput dan Hasan memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Di pengadilan tingkat pertama itu, keduanya divonis bersalah dan dihukum penjara empat tahun.  Soal penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Puput dan Hasan, Ali menyebut pihaknya terus mengumpulkan alat bukti. Penelusuran kepemilikan aset dan penyitaan juga dilakukan dalam penyidikan tersebut.  ”Hasil penghitungan sementara, nilai perkiraan aset yang disita mencapai Rp 60 miliar,” jelas Ali.

Kasus TPPU Puput, Perkiraan Aset Disita Rp 60 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/eks-bupati-probolinggo-tiba-di-lapas-surabaya-KPK.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamianya Hasan Aminudin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/7)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamianya Hasan Aminudin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamianya Hasan Aminudin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, Jawa Timur. Keduanya telah divonis masing-masing dengan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.  Namun, Puput dan Hasan saat ini tengah mengajukan upaya hukum banding atas vonis tersebut. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu belum berkekuatan hukum tetap.  "Hari ini (14/7) Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dkk telah selesai melaksanakan penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memindahkan tempat penahanan dari terdakwa Puput Tantriana Sari dkk ke Lapas di Surabaya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/7). "Puput Tantriana Sari ditahan di Rutan Klas IIA Surabaya, sementara Hasan Aminudin ditahan Lapas Klas I Surabaya," sambungnya.  Puput dan suaminya Hasan Aminudin sebelumnya menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK. Menurut Ali, proses pemindahan kedua terdakwa dilakukan secara ketat berdasarkan proses hukum yang berlaku. "Dalam proses pemindahannya, dilaksanakan secara ketat dengan di kawal langsung oleh Tim Jaksa bersama petugas pengawal tahanan dan tetap mematuhi protokol kesehatan," tegas Ali.  Saat ini, KPK juga telah menjerat Puput dan Hasan dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengembangan perkara itu sedang dalam pendalaman KPK, melalui pemeriksaan saksi-saksi.  "Untuk penyidikan perkara dugaan TPPU dengan Tersangka keduanya, saat ini proses pengumpulan alat bukti termasuk penelusuran dugaan kepemilikan aset-aset dan penyitaannya dari para Tersangka masih terus dilakukan oleh Tim Penyidik," ucap Ali.  Sementara ini, lanjut Ali, tim penyidok KPK telah melakukan penyitaan aset milik Puput dan Hasan senilai Rp 60 miliar. Aset yang disita berkaitan dengan sangkaan TPPU tersebut. "Hasil perhitungan sementara yang diperoleh Tim Penyidik dengan nilai perkiraan aset yang disita mencapai Rp 60 miliar dalam bentuk berbagai aset bernilai ekonomis," pungkas Ali. (*)

KPK Pindahkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/sidang-bupati-probolingo.jpg" alt="PIKIR-PIKIR: Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mendengarkan majelis hakim membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya secara telekonferensi dari Rutan KPK, Kamis (2/6). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PIKIR-PIKIR: Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mendengarkan majelis hakim membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya secara telekonferensi dari Rutan KPK, Kamis (2/6). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Drama kasus jual beli jabatan penjabat (Pj) kepala desa di <a href="https://www.jawapos.com/tag/probolinggo/">Probolinggo</a> yang menyerat Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, akhirnya mencapai titik klimaks.  Kamis (2/6) majelis hakim <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-lingkar-luar-barat/">Pengadilan Tipikor Surabaya</a> menetapkan hukuman pidana masing-masing empat tahun kepada pasangan tersebut. Puput dan Hasan dianggap terbukti menerima suap dalam kasus tersebut.  ’’Mengadili, menyatakan terdakwa Puput Tantriana Sari dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/hasan-aminuddin/">Hasan Aminuddin</a> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,’’ kata Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Mangngi saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.  Tak hanya itu, keduanya juga mendapat hukuman tambahan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/puput-tantriana-sari/">Puput</a> dan Hasan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Jika tak mampu membayar, mereka wajib mengganti dengan pidana selama dua bulan kurungan.  Khusus untuk Puput, majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa penggantian kerugian negara senilai Rp 20 juta. Jika dia tidak membayarnya, harta bendanya akan disita untuk mengganti kerugian. Apabila hartanya tidak cukup, diganti dengan pidana selama 6 bulan penjara.  Vonis yang dijatuhkan kepada Puput-Hasan 50 persen lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Sebelumnya, keduanya dituntut vonis 8 tahun penjara plus denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.  Terkait dengan vonis di bawah tuntutan itu, majelis hakim berpendapat bahwa keduanya pantas dihukum lebih ringan karena masih punya anak yang masih kecil-kecil.  Sementara itu, jaksa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> menyatakan pikir-pikir. Mereka belum bersikap apakah akan banding atau tidak terhadap putusan yang dikorting separo dari tuntutan itu.  Sama, kedua terdakwa juga menyatakan masih pikir-pikir. Pengacara Hasan-Tantri, Gunadi Wibakso, tetap keberatan apabila para kliennya disebut korupsi. ’’Tidak ada satu pun saksi menyatakan terdakwa menerima (suap, Red). Mengenai pihak lain yang menerima, lalu mengasumsikan sebagai penerimaan terdakwa satu (Puput), kami tidak sepakat. Terdakwa satu bahkan tidak pernah tahu mengenai penerimaan uang itu,’’ ujar Gunadi seusai persidangan.  Sebagaimana diketahui, kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Tantri-Hasan. Mereka dianggap terlibat dalam jual beli jabatan Pj Kades. Berdasar dakwaan, kasus tersebut melibatkan sejumlah camat yang bertugas meminta uang kepada para calon Pj Kades. Harganya dipatok Rp 15 juta–20 juta per orang. Dalam perjalanannya, para camat itu juga ditangkap dan menjalani hukuman.

Bupati (Nonaktif) Probolinggo dan Suami Dihukum 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/antarafoto-sidang-lanjutan-kaus-mantan-bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari-kpk-230522-rn-2.jpg" alt="Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana dan suami Hasan Aminuddin divonis 4 tahun penjara dalam persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (2/6). Hakim Ketua Dju Johnson Mira M. juga menjatuhkan denda terhadap terpidana sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan.  ”Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 4 tahun penjara,” kata Dju Johnson Mira seperti dilansir dari Antara.  Bupati nonaktif dan suaminya dinyatakan terbukti langgar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.  Menurut jaksa Wawan Yunarwanto, sebenarnya putusan hakim tersebut sangat meringankan karena separuh dari tuntutan JPU dengan tuntutan 8 tahun penjara. ”Kami mengapresiasi putusan majelis hakim yang sependapat dengan tuntutan kami. Selanjutnya kami ke depannya akan kami pikir-pikir dahulu,” kata Wawan usai sidang.  Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Bunadi Wibakso mengatakan, pada dasarnya dakwaan JPU tidak terbukti. Kalau sesuai dengan nota pembelaan dari penasihat hukum, kedua terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dari perkara tersebut.  ”Kami masih pikir-pikir dengan klien kami apakah akan melakukan banding atau menerima putusan dari majelis hakim,” tutur Bunadi.  Kasus yang menjerat mereka adalah dugaan suap terkait dengan seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2021. Hasan dan istrinya terjerat sebagai penerima suap bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.  Sebanyak 18 orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren Sumarto. Ada pula Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Bupati Probolinggo Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200310-WA0001_1583813317259-1.jpg" alt="ilustrasi KPK" width="100%">
<figcaption>ilustrasi KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi yang dilakukan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari.  Wibi mengaku dirinya dimintai konfirmasi oleh penyidik KPK terkait pejualan mobil milik suami Puput yakni, Hasan Aminuddin. "Jadi tahun 2020 yang lalu saya pernah ada jual beli mobil dengan Pak Hasan. Jadi mobol itu yang diminta konfirmasi oleh pihak KPK," ujar Wibi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/3).  Wibi menuturkan, kala itu dia membeli mobil dari Hasan Aminuddin. Sehingga penyidik lembaga antirasuh hanya meminta bukti-bukti dan penjelasan mengenai transaksi jual beli mobil tersebut. "Saya cuma diminta membawa bukti-bukti, ditanya kalau misalnya jual beli itu bagaimana," katanya.  Wibi mengaku dalam pemeriksaannya tersebut, dirinya tidak ditanya penyidik KPK soal dugaan aliran dana hasil korupsi Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari ke Partai Nasdem. "Tidak ada (pertanyaan soal aliran dana dari Puput dan Hasan ke Partai Nasdem-Red), tidak ada pertanyaan tentang itu," ungkapnya.  Keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu mengaku selama pemeriksaan dirinya ditanya penyidik KPK seputar transaksi jual mobil pada tahun 2020 tersebut. "Kurang lebih ada sekitar belasan pertanyaan," tuturnya.  Diketahui, dalam perkara ini Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari, diduga memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari uang haram dari jabatan yang kosong. Sesuai aturan, Puput memang berhak menunjuk orang untuk mengisi jabatan kosong.  KPK juga telah menetapkan Puput Tantriana Sari dan sang suami Hasan Aminuddin sebagai tersangka penerima gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Penetapan tersangka gratifikasi serta TPPU terhadap Puput dan Hasan merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Puput dan Hasan yang merupakan Anggota nonaktif DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.  KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen.  Kemudian, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, Samsuddin, Doddy Kurniawan, serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.  Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp 20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektare untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.  Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp 362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.  Kasus suap jual beli jabatan kepala desa tersebut sudah masuk proses persidangan. Bahkan, sejumlah pihak yang terlibat sudah diputus bersalah. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan penerimaan gratifikasi serta TPPU Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

Diperiksa Penyidik KPK, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bilang Begini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#puput tantriana sari

Berita Terkini