<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/7ccd7517-a423-44ef-890d-b04b7350f43e-1459645528.jpg" alt="PT Pupuk Indonesia (Persero) jaga ketersediaan pupuk subsidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Pupuk Indonesia (Persero) jaga ketersediaan pupuk subsidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmen menjaga ketersediaan pupuk subsidi. Permintaan dan antusiasme petani menebus pupuk subsidi tinggi menjelang musim tanam di awal tahun. Upaya menjaga pasokan pupuk dilakukan melalui strategi optimalisasi produksi, penguatan distribusi antar-wilayah, serta penyesuaian stok pupuk.</p> <p>&rdquo;Pupuk Indonesia berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk subsidi nasional tetap terjaga dengan melaksanakan optimalisasi kapasitas produksi dan memperkuat kemampuan distribusi di tengah berbagai tantangan yang muncul,&rdquo; kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/2).</p> <p>Sejumlah tantangan yang dimaksud di antaranya adalah proses pemulihan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang masih berjalan setelah banjir yang melanda Aceh pada akhir 2025. Pabrik PIM merupakan fasilitas produksi penting yang memasok pupuk ke sejumlah wilayah. Terutama Sumatera Bagian Utara. Selain itu, tantangan lain adalah kondisi cuaca buruk di sejumlah wilayah yang menimbulkan tantangan dalam distribusi.</p> <p>Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pupuk Indonesia bergerak cepat mendorong optimalisasi produksi di seluruh anak perusahaan. Optimalisasi produksi dijalankan dengan mendorong tingkat utilitas fasilitas produksi agar beroperasi maksimal.</p> <p>Langkah optimalisasi produksi ini turut diperkuat dengan strategi penyesuaian stok dengan mengkonversi pupuk nonsubsidi menjadi pupuk subsidi melalui proses pewarnaan dan pengantongan. Dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia juga melaksanakan rekonfigurasi (realokasi) stok gudang antar wilayah. Melalui strategi penguatan pasokan ini, Pupuk Indonesia berupaya memastikan kebutuhan petani di seluruh wilayah-wilayah strategis, seperti Sumatera Utara dan Jawa dapat terpenuhi.</p> <p>&rdquo;Melalui strategi penguatan pasokan tersebut, Pupuk Indonesia berupaya memastikan kebutuhan petani di berbagai wilayah tetap terpenuhi sehingga musim tanam yang akan segera datang dapat berjalan lancar,&rdquo; kata Rahmad.</p> <p>Rahmad menyampaikan, strategi penguatan pasokan lintas wilayah tersebut didukung infrastruktur logistik terintegrasi mulai dari pelabuhan, armada kapal, hingga jaringan gudang. Perusahaan juga menambah jam operasional gudang guna mempercepat penyaluran hingga ke titik serah.</p> <p>Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, Pupuk Indonesia memanfaatkan sistem digital <em>Command Center</em> yang mampu memantau pergerakan stok dan penyaluran secara <em>real time</em>. Proses penebusan pupuk oleh petani pun tetap mudah melalui aplikasi i-Pubers hanya dengan menggunakan KTP.</p> <p>&rdquo;Strategi penguatan pasokan ini kami jalankan secara paralel dengan upaya percepatan pemulihan dari fasilitas produksi yang terdampak bencana, sehingga kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi baik saat ini maupun untuk pasokan jangka panjang,&rdquo; tandas Rahmad.</p> 

PT Pupuk Indonesia komitmen menjaga ketersediaan pupuk subsidi dengan strategi optimalisasi produksi, penguatan distribusi, penyesuaian stok

Jelang Musim Tanam, Stok Pupuk Mulai Diperkuat di Berbagai Wilayah

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/MENKO-PM-2068677522.jpg" alt="Menko Pangan Zulkifli Hasan saat  Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menko Pangan Zulkifli Hasan saat  Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memberikan pujian atas terobosan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen tanpa menambah anggaran subsidi negara. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah bersejarah dan berdampak langsung bagi petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kabar gembira. Ini terobosan Mentan dan Dirut Pupuk. Luar biasa dengan subsidi tetap harga bisa turun 20 persen,&rdquo; kata Menko Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulhas menjelaskan bahwa penurunan harga pupuk subsidi ini terjadi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tetap mempertahankan besaran subsidi pupuk, namun melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan regulasi, sehingga penyaluran pupuk menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Harga pupuk urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang sebelumnya berada di kisaran Rp112.500 kini turun menjadi sekitar Rp90.000. Penurunan harga tersebut berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Penurunan harga tersebut berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017059745/yel-yel-siswa-sekolah-rakyat-9-banjar-baru-iringi-kedatangan-presiden-prabowo">Yel-yel Siswa Sekolah Rakyat 9 Banjar Baru Iringi Kedatangan Presiden Prabowo </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Baru pertama kali terjadi selama pemerintahan Republik Indonesia pupuk turun. Turunnya enggak sedikit, 20 persen. Jadi misalnya itu urea 50 kilogram Rp112.500 sekarang Rp90.000. Turun 20 persen seluruh pupuk subsidi,&rdquo; jelas Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Zulhas menilai bahwa reformasi kebijakan pupuk yang diinisiasi Kementerian Pertanian juga memungkinkan pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun. Perubahan skema dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mendorong daya saing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reformasi kebijakan pupuk yang diinisiasi Kementerian Pertanian juga membuka peluang pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan. Perubahan skema tata kelola dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi industri sekaligus memperkuat daya saing nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau cara membangunnya seperti ini, Indonesia akan maju. Harga pupuk turun, petani untung, dan industri pupuk bisa berkembang,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/017056817/fakta-sekolah-rakyat-yang-diresmikan-presiden-prabowo-besok">Fakta Sekolah Rakyat yang Diresmikan Presiden Prabowo Besok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau oleh petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,&rdquo; kata Mentan Amran di Jakarta pada Rabu (22/10/2025) lalu.</div>

Harga pupuk urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang sebelumnya berada di kisaran Rp112.500 kini turun menjadi sekitar Rp90.000.

Menko Pangan Apresiasi Terobosan Mentan Amran Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/MVAxl2X9b70a9VnK7xIXtU1yGN1jda4QHuV7eum4-3305739324.jpg" alt="Ilustrasi pupuk bersubsidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pupuk bersubsidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) memastikan para petani tak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Hingga 22 Oktober 2025, total stok pupuk yang disiapkan perusahaan mencapai 161.993 ton, yang seluruhnya telah tersedia di gudang dan siap disalurkan ke berbagai wilayah.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pupuk Kaltim berkomitmen penuh mendukung keberhasilan musim tanam Oktober&ndash;Maret melalui ketersediaan stok pupuk yang mencukupi bagi petani. Upaya ini merupakan bagian dari kontribusi Pupuk Kaltim dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pasokan pupuk yang andal dan berkelanjutan,&rdquo; kata Direktur Operasi Pupuk Kaltim F. Purwanto dalam keterangan yang diterima Senin (3/11).&nbsp;</p> <p>Purwanto merinci, stok pupuk yang tersedia terdiri atas 112.035 ton Urea, 35.756 ton NPK, dan 14.202 ton NPK Kakao. Pihaknya memastikan bahwa pupuk tersebut telah tersedia di gudang-gudang Pupuk Kaltim dan siap disalurkan melalui jaringan distribusi Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) selaku perusahaan induk.&nbsp;</p> <p>Tahun ini, Pupuk Kaltim juga mendapat penugasan penyediaan pupuk subsidi dari PIHC sebanyak 1.139.021 ton Urea, 370.742 ton NPK, dan 147.798 ton NPK Kakao. Jumlah tersebut menjadi bagian dari alokasi pupuk subsidi nasional sebesar 9,55 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk 2025.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Perusahaan berkomitmen memenuhi tanggung jawab tersebut sebagai wujud dukungan kepada Pupuk Indonesia Holding Company dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memenuhi alokasi pupuk subsidi bagi petani,&rdquo; ujar Purwanto.&nbsp;</p> <p>Selain memastikan pasokan aman, Pupuk Kaltim juga memperkuat dukungan terhadap produktivitas pertanian melalui program Agrosolution. Program pendampingan ini bertujuan membantu petani meningkatkan hasil panen secara efisien, efektif, dan ramah lingkungan.&nbsp;</p> <p>Sejak diluncurkan pada 2020, Agrosolution telah menjangkau 50.918 petani hingga September 2025, mencakup lahan seluas 103.271 hektare di 16 provinsi, di antaranya Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pupuk Kaltim secara konsisten memperkuat kontribusinya terhadap produktivitas pertanian melalui penyediaan pupuk berkualitas, serta program pemberdayaan petani. Seluruh upaya ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan,&rdquo; tutur Purwanto.</p>

Pupuk Kaltim pastikan ketersediaan 161.993 ton pupuk hingga 2025, dukung ketahanan pangan melalui program Agrosolution

Musim Tanam Tiba, Pupuk Kaltim Pastikan Stok untuk Petani Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Menteri-Pertanian-1302246917.jpeg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelum serah terima jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta (13/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelum serah terima jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta (13/10).</figcaption>
</figure> <p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencabutan izin operasional 2.039 unit kios distribusi pupuk bersubsidi. Mereka terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas harga acuan. Akibat kejahatan itu, petani dirugikan sekitar Rp 600 miliar tiap tahun.</p> <p>Amran menyebut kerugian tersebut sangat besar. Itu adalah angka perhitungan kasar saja. Belum merupakan dampak turunannya. "Pupuk ini adalah darahnya petani," katanya di kantor Kementan (13/10).</p> <p>Dia menjelaskan modus kejahatan kios distribusi pupuk itu hampir sama. Yaitu menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Amran menuturkan rentang harganya di kisaran 18-20 persen dari HET. Praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut.</p> <p>Amran menceritakan keluhan harga pupuk subsidi mahal terjadi di sekitar 30 unit kios distribusi. Kementan bersama Pupuk Indonesia tidak tinggal diam. Kemudian melakukan pengecekan secara menyeluruh.</p> <p>Hasilnya diketahui ada 2.039 unit kios distribusi pupuk subsidi menjual di harga selangit. "Kasusnya sendiri ada 6.383 kasus," tuturnya. Karena ada kejadian dalam satu kios, terdapat dua pupuk subsidi yang harganya dijual melebihi aturan.</p> <p>Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah berjuang mempermudah distribusi pupuk subsidi. Di antaranya dengan memangkas 145 regulasi. Kemudian pendistribusian pupuk subsidi tidak perlu lagi paraf 12 Kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati atau walikota.</p> <p>Sekarang distribusi pupuk cukup dari data yang ada di Kementan. Sehingga tidak serumit dahulu. Pupuk subsidi saat ini melimpah di pasaran. Jadi tidak dibenarkan ada kios yang menjual pupuk subsidi di atas HET.</p> <p>"Ada juga kios yang baik. Bahkan sampai mendatangi petani untuk menyalurkan pupuknya," kata Amran. Dia memastikan pencabutan izin ribuan kios distribusi pupuk subsidi itu tidak mengganggu proses tanam.</p> <p>Pasalnya Amran mengatakan proses tanam secara umum dilakukan Desember mendatang. Dengan penegakan aturan itu, justru nanti petani akan tersenyum saat memulai musim tanam. Karena tidak lagi dihantui harga pupuk subsidi yang tinggi.</p> <p>Dalam kesempatan itu Amran juga menyampaikan, meminta kepada Pupuk Indonesia untuk mengalihkan izin penjualan pupuk subsidi yang dicabut tadi, ke Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga rantai pasok produksi pangan, khususnya beras tidak lagi panjang.</p> <p>"Dulu dari hulu sampai hilir produksi padi melibatkan 8 lini," katanya. Melalui kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih itu, keberadaan middle man atau tengkulak bisa diminimalisir. Petani langsung membeli pupuk di koperasi. Begitu panen, langsung menyalanya ke koperasi.</p> <p class="class-paragraph">Dia menegaskan stok pupuk subsidi tahun ini sekitar 9,5 juta ton. Sementara yang sudah disalurkan sekitar 6 juta ton. Menurut perhitungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun ini.</p>

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman cabut izin kios distribusi pupuk subsidi yang menjual di atas HET.....

Nekad Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, Izin 2.039 Kios Distribusi Dicabut

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/OUTLOOK-PERTANIAN-3806487850.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Dok. Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Dok. Humas Kementan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah berupaya mengupayakan kelancaran musim tanam II (MT II) yang dimulai bulan ini. Di antaranya dengan memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi sampai ke tangan petani padi.</p> <p>Untuk memastikan stok, Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sepanjang tahun. Fleksibilitas eRDKK itu memberikan dampak positif langsung kepada petani.</p> <p>Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan bahwa kebijakan terbaru itu bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi. Terutama pada MT II yang dimulai bulan April.</p> <p>&ldquo;Dengan adanya fleksibilitas dalam pemutakhiran eRDKK, data penerima pupuk subsidi bisa terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan," kata Andi Nur Alam Syah, Rabu (2/4).</p> <p>Sehingga bisa memastikan petani yang benar-benar membutuhkan dapat mengakses pupuk secara tepat waktu dan sesuai alokasi.&nbsp;Menurut dia, sistem itu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk&nbsp;agar dapat meminimalkan potensi kesalahan data atau penyimpangan.</p> <p>Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa perubahan kebijakan itu merupakan langkah nyata mereka dalam memastikan keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan. Kementan ingin memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.&nbsp;</p> <p>Amran mengatakan fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK ini adalah bentuk respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan petani di lapangan. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian untuk kelancaran distribusi pupuk.&nbsp;</p> <p>"Kebijakan pemutakhiran data eRDKK membuat tata kelola pupuk subsidi lebih adaptif dan responsif," kata Andi Amran Sulaiman.</p> <p>Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Serta memaksimalkan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan nasional.</p>

Kementerian Pertanian menerapkan fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK untuk meningkatkan akses pupuk subsidi bagi petani

Kementerian Pertanian Data Penerima Pupuk Subsidi Bisa Diperbaharui Sepanjang Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/IMG-20250225-WA0022-2172602844.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Hal itu bisa dilakukan dengan menyalurkan secara langsung pupuk tersebut ke pengusaha lokal di desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menekankan, perlunya menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,&rdquo; kata Mekeng kepada wartawan, Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar itu menyebut, saat ini sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Karena itu, bisa BRI berperan memberikan pendampingan dan modal kerja, ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat masyarakat desa mengajukan pinjaman, BRI tidak mungkin langsung menyetujui tetapi melihat track record dari peminjam. Sebab, BRI punya kapasitas menilai kelayakan peminjam karena bisa survei sampai desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,&rdquo; ucap Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015675374/pemeriksaan-imam-apriyanto-oleh-kpk-tidak-berkaitan-dengan-pupuk-sriwidjaja-palembang">Pemeriksaan Imam Apriyanto oleh KPK Tidak Berkaitan dengan Pupuk Sriwidjaja Palembang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekeng juga menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kedua kelompok menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, upaya menggandeng BRI sejalan dengan amanat Perpres No 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Sebab, kehadiran Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,&rdquo; pungkas Mekeng.</div>

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa.

Mekeng Harapkan Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung ke Pelosok Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-1.jpg" alt="Stadion GBT. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Stadion GBT. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mafia pupuk menjadi catatan pemerintah untuk diberantas habis. Terlebih, mafia ini membuat rakyat khususnya petani susah.&nbsp;Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto juga menyasar ketahanan pangan.</p> <p>Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman mengatakan, distribusi pupuk kepada petani harus diperhatikan. Petani harus mendapat kesejahteraannya. Kesulitan para petani mendapatkan pupuk salah satunya karena perilaku koruptif oknum tertentu.</p> <p>"Maka saya memiliki ide dan gagasan agar pemerintah bukan lagi memberikan subsidi untuk pupuk, tapi memberikan subsidi pada Nilai Tukar Petani (NTP). Karena para petani yang sesungguhnya, mereka justru tidak menikmati pupuk subsidi ini. Jangankan yang subsidi, pupuk non subsidi saja sulit, seperti ada yang memonopoli,&rdquo; kata Arif, Jumat (10/1).</p> <p>Legislato dari Dapil Banten I ini menduga para pelakunya adalah oknum tengkulak. Mereka diperkiraka bekerjasama dengan oknum supplier atau agen pupuk.</p> <p>Akibatnya, para petani kesulitan mendapatkan pupuk, baik pupuk subsidi maupun non subsidi. Sedangkan para tengkulak tersebut bisa dengan mudah mendapatkannya.</p> <p>"Saat para petani kesulitan mendapatkan pupuk, yang terjadi adalah datang seseorang (tengkulak) yang seolah-olah pahlawan, dia cukupi kebutuhan pupuk para petani dengan harga non subsidi. Kemudian komitmen yang dibangun adalah NTP dikuasi oleh oknum tengkulak itu. Dan para petani tidak bisa menjual kepada siapapun," jelasnya.</p> <p>Selain itu, kata Arif, pada saat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) maupun harga Gabah kering giling (GKG) begitu rendah, namun Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium malah begitu tinggi.</p> <p>Atas kondisi itu, Arif mendesak kepada pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pupuk kepada para petani. Melainkan langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan subsisidi pada Nilai Tukar Petani (NTP).</p> <p>"Ketika pemerintah hadir, misalnya ketika di HPP-nya Rp 6.500, maka pemerintah memberikan subsidi, sehingga harganya bisa Rp 8.000, atau Rp 9.000. Pemerintah, melalui Bulog, wajib membeli Gabah mereka. Begitupun berlaku untuk hasil pertanian lainnya,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Pencabutan pupuk subsidi yang diganti dengan subsisidi NTP, menurut Arif, akan lebih efektif dan tepat sasaran. Karena selama ini mayoritas para petani sudah membeli pupuk dengan harga non subsidi.</p> <p>"Kalau produknya ada, jangankan yang non subsidi yang subsisidi saja para petani itu mau beli, jadi Tata kelola Pembelian dan Penjualan Pupuk ini yang harus juga di benahi" pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Petani harus mendapat kesejahteraannya. Kesulitan para petani mendapatkan pupuk salah satunya karena perilaku koruptif oknum tertentu.

Sikat Mafia Pupuk Demi Kesejahteraan Petani, DPR Sarankan Pemerintah Ubah Skema Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/pupuk-subsidi-1511878191.jpeg" alt="ILUSTRASI PUPUK. (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PUPUK. (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Periode Pemerintahan Prabowo Subianto belum jalan sebulan, tetapi petani sudah mengeluhkan distribusi pupuk. Keluhan itu berupa tidak meratanya distribusi pupuk itu terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur, yakni di Jember dan Lumajang.</p> <p>Keluhan petani itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim kepada Menteri BUMN Erick Thohir. &ldquo;Ini ada titipan pesan dari petani di dapil saya, sebenarnya petani ini mampu untuk membeli pupuk, hanya kadang ketersediaannya masih kurang. Sebenarnya kami mampu membeli yang tidak subsidi pun mampu, cuma barangnya tidak ada,&rdquo; ujar Rivqy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).</p> <p>Rivqy Abdul Halim merupakan anggota DPR dari PKB di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang.</p> <p>Ketua kelompok Fraksi PKB di Komisi VI itu mendorong kementerian di era Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen terhadap petani. Terlebih visi misi Presiden adalah melakukan swasembada pangan.</p> <p>&ldquo;Saya mendorong komitmen dari Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian untuk melakukan pemerataan distribusi pupuk. Tidak hanya itu, tetapi juga melakukan pemberantasan terhadap mafia pupuk,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Rivqy mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan tambahan subsidi pupuk. Langkah ini sebagai bentuk pemerintah memperhatikan petani.</p> <p>&ldquo;Saya mengapresiasi bahwa Kementerian BUMN telah memberikan perhatian khusus kepada petani dalam hal menjamin ketersediaan pupuk, sudah memberikan penambahan subsidi pupuk <br />dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebagai informasi masalah tidak meratanya distribusi pupuk masih terus berulang hampir setiap tahunnya. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 mengungkap terkait potensi manipulasi penerimaan pupuk subsidi. Selain itu ada juga temuan dan saran Ombudsman RI pada awal 2023 perihal potensi maladministrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.</p>

Petani mengeluhkan distribusi pupuk. Keluhan itu berupa tidak meratanya distribusi pupuk itu terjadi di Lumajang dan Jember.

Petani Keluhkan Distribusi Pupuk Tidak Merata di Lumajang dan Jember, Anggota DPR Lapor ke Menteri BUMN Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/foto-1-741737802.jpg" alt="Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Pupuk Indonesia (Persero) berharap adanya penyederhanaan proses penagihan pupuk subsidi demi mengurangi beban bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran tagihan.</p> <p>"Karena&nbsp;<em>overly regulated</em>&nbsp;ini, banyak sekali&nbsp;<em>regulated cost</em>, misalnya dari sisi rumitnya penagihan pupuk subsidi. Itu mengakibatkan biaya bunga yang tidak kecil," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' yang digelar di Jakarta, Rabu (17/7).</p> <p>Rahmad menjelaskan bahwa kondisi&nbsp;<em>overly regulated</em>&nbsp;dalam regulasi pupuk subsidi mengakibatkan biaya yang signifikan, terutama terkait dengan proses rumit dalam penagihan tagihan. Menurut dia, biaya bunga yang tidak kecil telah menjadi dampak langsung dari ketidakmudahan dalam proses tersebut.</p> <p>Menurut Rahmad, proses distribusi pupuk subsidi dari awal penyaluran hingga surat perintah pencairan dana bisa memakan waktu hingga lima bulan. Hal ini mengakibatkan biaya bunga yang mencapai triliunan rupiah per tahun.</p> <p>"Maka dari proses pertama penyaluran hingga terbitnya surat perintah pencairan dana itu kira-kira lima bulan, kita sudah hitung dari sisi ini saja, bunganya itu triliunan per tahun," tuturnya.</p> <p>Rahmad menegaskan bahwa penyederhanaan proses penagihan akan membawa manfaat signifikan, terutama dalam menghemat uang negara secara keseluruhan.</p> <p>"Kalau ini bisa disederhanakan tentu ini akan menghemat uang negara," jelas Rahmad.</p> <p>Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) merancang 13 usulan terkait kebijakan pupuk subsidi dari hulu hingga hilir bagi pemerintahan baru, sehingga bisa lebih efektif ke depannya dalam meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia menuju swasembada pangan.</p> <p>Sebanyak 13 usulan Pupuk Indonesia untuk perbaikan kebijakan pupuk bersubsidi dari produksi hingga penagihan, yakni pertama penegasan tujuan dan sasaran subsidi pupuk, kedua pemutakhiran data kebutuhan pupuk secara berkelanjutan.</p> <p>Ketiga, penganggaran berbasis kebutuhan; keempat penggunaan harga indeks pasar untuk pembentukan nilai subsidi; kelima alokasi individu oleh KPA, bukan pemerintah kabupaten/kota; keenam jaminan pasokan gas untuk produksi pupuk demi ketahanan pangan; ketujuh kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) jangka panjang untuk produksi pupuk.</p> <p>Kedelapan, BUMN pupuk menjamin pasokan kebutuhan pupuk bersubsidi nasional, penentuan stok nasional, izin ekspor dipermudah; kesembilan skema penyaluran melalui distributor/kios atau langsung ke petani; ke-10 pengaturan gudang yang dinamis dan efisien.</p> <p>Ke-11&nbsp;yakni audit HPP per tiga bulan, audit per tahun, audit kebutuhan pupuk per tiga tahun; ke-12 pembayaran piutang subsidi paling lambat satu tahun anggaran; dan ke-13 digitalisasi integrasi.</p> <p>"Kami melakukan transformasi pupuk subsidi mumpung akan ada pemerintahan baru, di mana pemerintah yang sekarang juga sangat fokus dan pemerintah yang akan datang juga akan fokus dengan ketahanan pangan," kata Rahmad.<br /><br />Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk secara nasional naik menjadi 9,55 juta ton atau meningkat dua&nbsp;kali lipat dari yang sebelumnya 4,7 juta ton di tahun 2024.<br /><br />Penambahan alokasi subsidi pupuk ini tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022.</p>

"Karena overly regulated ini, banyak sekali regulated cost, misalnya dari sisi rumitnya penagihan pupuk subsidi," ujar Rahmad.

Pupuk Indonesia Keluhkan Penagihan Pupuk Subsidi Rumit, Minta Ada Penyederhanaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/beras-premium-naik-3383806933.jpeg" alt="ILUSTRASI Beras premium. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Beras premium. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Di antara upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kelangkaan beras adalah dengan mengejar percepatan masa tanam padi pada Maret ini. Tapi, ikhtiar tersebut dihantui masalah ketersediaan pupuk subsidi.</p> <p>Kekhawatiran terulangnya masalah kelangkaan pupuk bersubsidi itu menjadi sorotan pakar kebijakan agrobisnis IPB Feryanto. Dia menuturkan, ketika pemerintah mendorong peningkatan produksi, harus diikuti komitmen banyak pihak. Termasuk komitmen memastikan ketersediaan pupuk. Khususnya pupuk subsidi. &rdquo;Fungsi pengawasan perlu dioptimalkan,&rdquo; katanya kemarin (12/3).</p> <p>Dengan begitu, lanjutnya, ketersediaan pupuk subsidi bisa diakses oleh masyarakat. Menurut data yang dia dapat, anggaran pupuk subsidi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sehingga cukup disayangkan jika tahun ini ada kabar kelangkaan pupuk subsidi kembali.</p> <p>Fery khawatir kasus yang selama ini terjadi bakal muncul kembali tahun ini. Yaitu, kelangkaan pupuk subsidi. Seperti diketahui, tahun lalu banyak petani yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Dari pengamatannya, sistem baru pendistribusian pupuk subsidi belum berjalan efektif. Skema baru ini adalah penyaluran pupuk subsidi melalui bantuan langsung ke petani.</p> <p>&rdquo;Di samping itu, informasi bahwa produksi pupuk juga mengalami penurunan akibat keterbatasan bahan baku dari impor,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Fery mengatakan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 26,68 triliun. Dengan dana tersebut, pupuk bersubsidi yang disalurkan adalah urea dan pupuk NPK.</p> <p>Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan beberapa upaya untuk menjaga stok beras. Dia menuturkan, upaya percepatan tanam padi pada Maret ini harus dikawal. Secara khusus dia meminta dinas pertanian setempat turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan percepatan tanam tersebut.</p> <p>Kesuksesan percepatan masa tanam Maret ini sangat penting untuk menjaga stok beras Juni mendatang.</p> <p>&rdquo;Segera turun ke sawah memastikan pertanaman dan lakukan pompanisasi,&rdquo; katanya. Dia meminta jangan ada yang menunda-nunda pelaksanaan penanaman padi pada Maret ini. <strong>(wan/c17/ttg)</strong></p>

Di antara upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kelangkaan beras adalah dengan mengejar percepatan masa tanam padi pada Maret ini.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pupuk subsidi

Berita Terkini