<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1826297216013440937" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/Screenshot_2025-03-11-19-00-06-405_comgoogleandroidgm-edit-1761396776.jpg" alt="Pupuk bersubsidi yang disalahgunakan QMR menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 juta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pupuk bersubsidi yang disalahgunakan QMR menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 juta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826297216013440937-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang menyebabkan kelangkaan di wilayah Bojonegoro. Pelaku berinisial QMR (31), warga Kecamatan Malo, Bojonegoro, ditangkap karena menjual pupuk bersubsidi dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015750626/segini-besaran-thr-karyawan-lama-dan-karyawan-baru-yang-harus-dibayarkan-pada-lebaran-2025">Segini Besaran THR Karyawan Lama dan Karyawan Baru yang Harus Dibayarkan pada Lebaran 2025</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasubdit IV Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Damus Asa, mengungkapkan bahwa kasus itu bermula dari penyelidikan terhadap kelangkaan pupuk di Jawa Timur. &ldquo;Tim Unit I Subdit Tipidter melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh oknum yang memperjualbelikan pupuk subsidi secara ilegal di Bojonegoro,&rdquo; ujarnya di Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil operasi yang dilakukan, polisi menemukan barang bukti berupa 46 sak pupuk bersubsidi dengan total berat 2,3 ton. Rinciannya, 40 sak pupuk jenis NPK Phonska dan 6 sak pupuk jenis urea. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai Rp 7,5 juta hasil penjualan serta satu unit ponsel yang digunakan pelaku untuk transaksi ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 644/KPTS/SR.310/M/11/2024, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi seharusnya untuk Urea: Rp 2.250 per kg atau Rp 112.500 per sak (50 kg) dan NPK Phonska: Rp 2.300 per kg atau Rp 115.000 per sak (50 kg).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pelaku menjual pupuk tersebut dengan harga jauh lebih tinggi. &ldquo;Pelaku menjual pupuk subsidi dengan harga Rp 200.000 per sak, baik untuk jenis NPK maupun Urea. Padahal, harga resminya tidak sampai Rp 120 ribu per sak,&rdquo; jelas AKBP Damus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil pemeriksaan, QMR mengaku mendapatkan pupuk subsidi dari seorang berinisial HA asal Lamongan. Ia membeli pupuk dengan harga Rp 135.000 per sak, lalu menjualnya kembali dengan harga Rp 200.000 per sak. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pelaku diperkirakan telah menjual sekitar 30 ton pupuk subsidi, dengan total kerugian negara mencapai Rp 300 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatannya, QMR dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Ia juga dikenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan serta beberapa regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pelaku terancam hukuman dua tahun penjara karena telah memperdagangkan barang dalam pengawasan secara ilegal, yang berdampak pada kelangkaan pupuk di wilayah Jawa Timur,&rdquo; kata Damus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. &ldquo;Kami akan terus mengawasi dan menindak tegas pelaku-pelaku yang menyalahgunakan pupuk subsidi, karena ini menyangkut kesejahteraan petani,&rdquo; papar dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi

Polda Jatim Ungkap Kasus Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi, Kerugian Negara capai Rp 300 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/TPN-25-1908032552.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo melanjutkan kebiasaannya menginap di rumah warga di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah sejak Minggu (24/12) malam." width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo melanjutkan kebiasaannya menginap di rumah warga di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah sejak Minggu (24/12) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo melanjutkan kebiasaannya menginap di rumah warga saat berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia. Kali ini, Ganjar bermalam di rumah warga di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah sejak Minggu (24/12) malam. Ganjar mengajak petani di desa setempat sarapan pagi secara bersama-sama. Sembari menyantap sarapan, Ganjar yang duduk lesehan di tikar mendengarkan dengan seksama setiap keluhan para petani. Petani Desa Kliwonan, Sadino mengaku kesulitan mendapat pupuk bersubsidi di daerahnya. Ia mengatakan, hal itu disebabkan karena pendataan petani yang kurang jelas. "Di sini petani sulit cari pupuk. Katanya kita tidak masuk data, padahal kita sudah mengurus dua tahun lebih belum beres," ucap Sadino, Senin (25/12). Menurutnya, stok pupuk bersubsidi sebenarnya tersedia, namun mereka tidak bisa membelinya lantaran tidak masuk dalam data petani penerima pupuk bersubsidi. "Pupuknya ada tapi kita tidak bisa beli," paparnya. Karena itu, ia dan para petani berharap Ganjar bisa memberikan solusi supaya petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan mudah. "Harapannya petani mudah mendapatkan pupuk," ucap Sadino. Selain pupuk, Sadino menambahkan, ketersediaan air untuk irigasi lahan juga menjadi masalah serius di daerahnya. "Air irigasi juga sulit, kita butuh sumur untuk mengatasi kelangkaan air irigasi," keluhnya. Menanggapi keluhan dari petani, Ganjar menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi memang terjadi di seluruh Indonesia. Sebab, pemerintah telah mengurangi kuota atau jatah pupuk bersubsidi. "Soal pupuk bukan hanya di Jawa Tengah tapi semua daerah di Indonesia,&rdquo; ungkap Ganjar. Namun, Ganjar berkomitmen akan menyelesaikan persoalan pupuk dengan memperbaiki data petani. Selain mendata jumlah petani, data luasan lahan dan komoditas juga akan diperbaiki. Ia menekankan, dengan data yang akurat, penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhannya. "Kuota pupuk harus ditambah sesuai dengan kebutuhan petani. Selain itu, perlu juga pendampingan dari penyuluh untuk membuat pupuk alternatif. Sehingga tidak ada lagi yang namanya petani kekurangan pupuk," tuturnya. Sedangkan, terkait adanya permintaan sumur dari petani, Ganjar mengatakan bahwa air memang merupakan kebutuhan mendesak bagi petani. "Mereka minta dibuatkan sumur kalau nanti jadi presiden. Tidak usah nunggu presiden terlalu lama sekarang kalau dibolehkan (tidak money politic) kita buatkan," pungkasnya. &nbsp;

Stok pupuk bersubsidi sebenarnya tersedia, namun tidak bisa dibeli lantaran tidak masuk dalam data petani penerima pupuk bersubsidi.

Usai Menginap di Rumah Warga Sragen, Ganjar Terima Keluhan Kelangkaan Pupuk Hingga Pendataan Petani yang Tak Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/image-2-3873309240.png" alt="Keterangan Pers Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang akselerasi tanam padi di Indonesia./Sumber foto: tangkapan layar Youtube @Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Keterangan Pers Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang akselerasi tanam padi di Indonesia./Sumber foto: tangkapan layar Youtube @Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Himpunan Mitra Produksi Organik (Himpo) Jawa Barat Alvian Luneto menyambut baik revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurutnya, peraturan tersebut akan mempermudah petani dalam mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Alvian menjelaskan, melalui peraturan tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi membolehkan seluruh petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk cukup dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Sebelumnya, di sebagian daerah harus menggunakan kartu tani. &ldquo;Alhamdulillah ini kabar baik bagi para petani, tentu kami mendukung penuh keputusan Menteri Amran untuk merevisi Permentan 10 Tahun 2022,&rdquo; kata Alvian&nbsp;dalam keterangan tertulisnya. Untuk itu, Alvian berharap revisi Permentan 10 Tahun 2022 segera diterbitkan. Terlebih saat ini Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Himpo untuk segera melakukan proses persiapan produksi. &ldquo;Masalah pembuatan calon petani calon lahan atau CP/CL segera kami laksanakan. Karena tanggal 1 januari pupuk petroganik harus ada di kios. Sampai saat ini tenaga kerja masih menganggur semua menunggu perubahan Permentan 10 Tahun 2022, yang sampai saat belum ada kejelasan,&rdquo;ujarnya. Alvian melanjutkan, saat ini petani tidak hanya membutuhkan pupuk subsidi jenis urea dan NPK. Menurutnya, petani juga membutuhkan pupuk organik bersubsidi. Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta mengatakan, revisi Permentan Nomor 10 Tahun 2022, akan memudahkan petani dan kios pupuk dalam melakukan transaksi pupuk subsidi ini. &ldquo;Ini akan mempermudah petani mendapatkan pupuk berbsubsidi,&rdquo;katanya. Otong juga menyarankan agar Kementerian Pertanian memperbarui data penerima pupuk bersubsidi. Sehingga, data yang digunakan valid untuk menentukan alokasi atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah tersebut. &ldquo;Data perlu diperbaharui agar pemberian pupuk bersubsidi tepat sasaran,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi membolehkan seluruh petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk dengan cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di mana sebelumnya di sebagian daerah harus menggunakan kartu tani. Kebijakan tersebut dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. &ldquo;Banyak keluhan soal pupuk bersubsidi, sementara kita tengah memasuki musim tanam, kami gerak cepat rubah Permentan, saya pastikan sekarang petani bisa tebus pupuk hanya dengan KTP,&rdquo; kata Amran dalam pernyataan resminya, Rabu (6/12).

“Alhamdulillah ini kabar baik bagi para petani, tentu kami mendukung penuh keputusan Menteri Amran untuk merevisi Permentan 10 Tahun 2022,”

Dukung Penuh Revisi Permentan Nomor 10 Tahun 2022