<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/IMG_20250807_203950-3351395035.jpg" alt="ilustrasi pungutan liar. (Diasty Surjanto/Antara)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pungutan liar. (Diasty Surjanto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Inspektorat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memeriksa 50 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Pemeriksaan itu terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau mengaku jadi korban pungli untuk bisa bekerja di tempat tersebut. &rdquo;Kita sudah memeriksa para THL yang mengaku dimintai uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru. Mereka menyampaikan pengakuan perihal praktik pungli terhadap perekrutan THL di RSD Madani Pekanbaru,&rdquo; kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru Iwan Simatupang seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Selanjutnya, Inspektorat menurunkan tim khusus melakukan klarifikasi terhadap pengakuan para THL. Mereka tidak menampik sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum di rumah sakit pelat merah itu. Menurut Iwan, mereka mengaku membayar uang berkisar Rp 15 juta hingga Rp 40 juta kepada oknum di rumah sakit itu. Pengakuan ini bukan sekadar pengakuan saja tapi disertai bukti sudah menyerahkan uang ke oknum di RSD Madani Pekanbaru. &rdquo;Ada di antaranya bukti transfer yang diserahkan para THL. Mereka juga menyerahkan bukti lain yang memperkuat penyataan mereka di hadapan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho beberapa waktu lalu,&rdquo; terang Iwan. &rdquo;Mereka malah ada yang sudah menyerahkan bukti penyataan mereka bahwa dipungut sejumlah uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru,&rdquo; papar dia. Pelaksana Tugas Direktur RSD Madani Pekanbaru Sherly Amri mengatakan, jumlah pegawai di rumah sakit pemerintah kota ini mencapai 500 orang lebih. Ada 202 pegawai berstatus aparatur sipil negara dan 300 pegawai berstatus THL.

Inspektorat Kota Pekanbaru periksa 50 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru terkait dugaan pungutan liar

Inspektorat Pekanbaru-Riau periksa 50 THL Terkait Dugaan Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/1001319945-2619059696.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman. (Humas Pemkot Makassar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman. (Humas Pemkot Makassar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menegaskan, tidak ada celah bagi jalur calo, termasuk praktik pungutan liar (pungli) pada sistem penerimaan murid baru (SPMB). &rdquo;Kami tegaskan, tidak ada jalur calo, bayar-bayar dan lainnya. Semua transparan. Kalau ada masyarakat yang tidak puas dengan layanan, silakan masuk di link pengaduan,&rdquo; ujar Achi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Achi menyampaikan, tujuan utama SPMB adalah memberikan kesempatan yang lebih adil dan transparan dalam penerimaan siswa baru. Selain itu, meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan. Meskipun dipahami bahwa tidak semua memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sistem digitalisasi tersebut. Dispendik Makassar membuka layanan posko bantuan dan pengaduan terkait SPMB 2025 pada jenjang SD dan SMP. Dinas Pendidikan telah menyiapkan tiga jenis layanan pendampingan. Pertama, telah disiapkan link pengaduan daring yang bisa diakses masyarakat. Kedua, helpdesk operator sekolah yang membantu warga mengakses portal. Ketiga, adanya barcode layanan yang memudahkan masyarakat memindai dan langsung terhubung ke sistem. &rdquo;Di sekolah juga sudah tersedia barcode untuk layanan. Segala kemungkinan sudah kami siapkan, baik di sekolah maupun di Kantor Dinas Pendidikan,&rdquo; tandas Achi. Masyarakat yang mengalami kesulitan dipersilakan mengakses link pengaduan, bantuan barcode, atau langsung mendatangi operator sekolah terdekat. Achi menyebutkan bahwa pendaftaran SPMB dimulai dari jalur domisili, kemudian afirmasi dan jalur mutasi. Dia menjelaskan, jalur afirmasi memberikan kuota khusus bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas. Pada tingkat SD, kuotanya mencapai 28 anak per kelas. Achi mengimbau warga untuk tidak hanya mendaftar di satu sekolah saja agar distribusi siswa bisa merata.

Dinas Pendidikan Kota Makassar menegaskan, tidak ada celah bagi jalur calo, termasuk praktik pungli pada sistem penerimaan murid baru (SPMB)

Kadispendik Makassar Tegaskan Tidak Ada Jalur Calo di Proses SPMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/WhatsApp-Image-2025-04-12-at-115034-177019557.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyebar surat edaran bagi masyarakat Jawa Barat agar tidak meminta sumbangan di jalan raya. (Instagram/Dedi Mulyadi)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyebar surat edaran bagi masyarakat Jawa Barat agar tidak meminta sumbangan di jalan raya. (Instagram/Dedi Mulyadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pungutan di jalan raya, yang mengatasnamakan sumbangan. Surat Edaran itu akan diterbitkan, pada Senin (14/4) besok. "Untuk seluruh warga Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025, akan mengeluarkan Surat Edaran Larangan pungutan menggunakan jalan raya," kata Dedi Mulyadi dalam akun media sosial Instagram, Minggu (14/4). "Jadi, berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan Surat Edaran Larangan," sambungnya. Mantan Bupati Purwakarta itu mengingatkan, para kepala desa, lurah, camat, bupati dan wali kota untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut. Ia menegaskan, jika ada pembangunan masjid dan mushola tidak perlu meminta sumbangan di jalan, melainkan harus dicarikan solusi bersama-sama. "Lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan mushola dan sejenisnya. Maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut," tegasnya. Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa proses pembangunan tempat ibadah merupakan tanggung jawab bersama. Ia tidak menginginkan adanya gangguan lalu lintas dari praktik-praktik tersebut. "Karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam, dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri," pungkasnya.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, terbitkan SE larangan pungutan sumbangan di jalan raya mulai 14 April 2025.

Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan Masjid di Jalan Raya, Mulai Berlaku Senin Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/474447864_1013594547468593_2501518037233849388_n-78414022.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto. (Diskominfo Jember/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto. (Diskominfo Jember/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Jember Hendy Siswanto memberhentikan Camat Silo, Joni Pelita (JP), dari jabatannya. Sebab, dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pungutan liar sebesar Rp 4,5 juta terhadap salah satu kepala desa saat yang bersangkutan menjabat sebagai Camat Sukowono. &rdquo;Camat Silo tersebut melakukan pungutan liar terhadap Kepala Desa Sukosari dengan nominal Rp 4,5 juta agar mendapatkan rekomendasi pencairan dana desa (DD) sebanyak dua kali,&rdquo; kata Hendy seperti dilansir dari Antara di Jember. Pemberhentian jabatan tersebut juga berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang menyebutkan bahwa JP terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. &rdquo;Camat itu dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan apa pun selama 12 bulan terhitung sejak 22 Januari 2025,&rdquo; tutur Hendy Siswanto. Hendy berharap kasus pungutan liar tidak terjadi lagi di Jember karena merugikan semua. Termasuk mencoreng nama birokrasi yang sudah dibangun dan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu mendapat sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. &rdquo;Kami imbau kepada siapa pun harus berani menolak permintaan pungli dari pejabat dan ASN yang menyalahi aturan. Jika ada laporkan pada atasannya dan seharusnya siapapun tidak boleh memberikan uang pungli,&rdquo; ujar Hendy Siswanto. Tim Saber Pungli menilai JP terbukti bersalah melanggar pasal 184 ayat (1) KUHP, kemudian Kejaksaan Negeri Jember dan Kepolisian Resor Jember kemudian menyerahkan penjatuhan sanksi kepada Pemkab Jember. Laporan pungutan liar itu berawal dari video yang viral di media sosial yakni seorang kades memberikan sejumlah uang kepada Camat JP dan diketahui bahwa kepala desa yang terkena pungutan liar dan membuat video itu adalah Kepala Desa Sukosari Ahmad Romadlon pada 2021 saat yang bersangkutan (JP) menjadi Camat Sukowono. Sementara JP saat dikonfirmasi sejumlah wartawan melalui pesan singkat dan telepon beberapa kali tidak menjawab.

Bupati Jember Hendy Siswanto berhentikan Camat Silo dari jabatannya karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pungutan liar

Bupati Jember Berhentikan Camat Silo karena Terbukti Lakukan Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/IMG_20240730_184903-2279859418.jpg" alt="Pelaksana Harian Kepala Dispendik Jabar Ade Afriandi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Harian Kepala Dispendik Jabar Ade Afriandi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan Jawa Barat sedang mengklarifikasi dan menelusuri informasi tentang adanya praktik pungutan liar di salah satu SMA di Kota Cirebon. &rdquo;Klarifikasi telah dilakukan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 bersama kepala sekolah dan komite sekolah,&rdquo; kata Pelaksana Harian Kepala Dispendik Jabar Ade Afriandi seperti dilansir dari Antara saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (30/7). Saat ini, masih menunggu hasil yang dihimpun dari proses klarifikasi. Selain itu, dia mengaku telah melihat unggahan di media sosial yang menyebutkan terkait pungutan liar di Cirebon itu dengan disertai bukti transfer uang. Namun, dia mengatakan tanggal yang tertera pada bukti transfer menunjukkan kejadian yang ada pada 2023. &rdquo;Kita tahu dari Tiktok, di posting-an itu ternyata transfernya November 2023. Tapi kita konfirmasi dulu, yang disampaikan itu ternyata bukti transfer itu 2023, sekarang kan 2024,&rdquo; ujar Ade Afriandi. Meski begitu, pihaknya akan terus menelusuri dugaan pungutan liar tersebut. Sebab, hal itu bagian dari upaya pencegahan&nbsp;serta meminta kepada sekolah maupun orang tua untuk tidak terburu-buru melakukan kegiatan di luar kepentingan pembelajaran di sekolah. &rdquo;Pemberitaan ini jadi pengingat bagi kita semua di saat PPDB&nbsp;(Penerimaan Peserta Didik Baru) selesai, pembelajaran dimulai, biarkan dulu anak-anak adaptasi, jangan dulu didorong sekolah oleh komite orang tua supaya di awal langsung seragam segala macam. Nanti saja bertahap sesuai kemampuan orang tua,&rdquo; kata Ade Afriandi. Terkait dengan sumbangan sekolah dari orang tua, dia menjelaskan, hal tersebut telah diatur dalam peraturan gubernur yang mengamanatkan&nbsp;orang tua berhak memberi sumbangan kepada sekolah sepanjang tidak memberatkan. &rdquo;Di dalam pergub itu dibenarkan sepanjang tidak mengikat dan berjangka waktu serta tidak diatur sekolah. Misal, saya orang tua murid, pas masuk ada pertemuan dan ada keinginan dari orang tua. Apa yang bisa kita bantu, kalau itu datang dari orang tua dan disepakati itu gak ada masalah. Tapi kalau dari sekolah minta disumbang itu tidak sesuai,&rdquo; ucap Ade, tanpa menyebut peraturan yang dimaksud. Sebelumnya, melalui video yang diunggah di akun Tiktok pada Minggu (27/7), Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono mengatakan mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait pungutan liar di salah satu SMA di Kota Cirebon. &rdquo;Kemarin ada yang kirim sejumlah foto ke chat WA saya. Mungkin foto-foto itu menunjukkan informasi ada pertemuan antara komite sekolah atau pihak sekolah dengan orang tua siswa salah satu SMA di Jawa Barat,&rdquo; kata Ono dalam video tersebut. Dia mengungkapkan informasi foto yang pertama berisi kebutuhan partisipasi senilai Rp 3.315.500.000 dibagi 349 siswa sehingga hasilnya Rp 9.500.000 yang harus dibayar untuk satu siswa. &rdquo;Dalam foto itu juga ada informasi biaya tersebut sudah menanggung subsidi silang KIP dan mencakup delapan standar program,&rdquo; kata bakal calon Gubernur Jabar itu. Dia mengatakan ada juga foto yang menginformasikan rekapitulasi rencana anggaran kelas 10, yang totalnya sama, yakni Rp 3.315.500.000. Foto lain berupa bukti transfer yang ditujukan ke nomor rekening BJB atas nama Bend Komite SMA Negeri 1 Cirebon sebesar Rp 7.500.530 dengan berita Sumbangan Komite Sekolah. &rdquo;Nah, sehingga tentunya saya ingin mengetahui lebih lanjut ya apakah partisipasi sumbangan ini benar-benar dibenarkan sesuai regulasi yang dibuat Pemprov Jabar c.q. Dinas Pendidikan Jabar,&rdquo; ujar&nbsp;dia. Ono Surono juga mengatakan hal ini juga perlu dicek kembali, apakah memang rapat tersebut sudah benar-benar disetujui seluruh orang tua siswa yang hadir maupun yang tidak hadir untuk membayar jumlah partisipasi sumbangan Rp 9,5 juta.

Dinas Pendidikan Jabar sedang mengklarifikasi dan menelusuri informasi tentang adanya praktik pungli di salah satu SMA di Kota Cirebon

Dispendik Jabar Klarifikasi Informasi Pungli di Salah Satu SMA di Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/09/1000170473-2716471364.jpg" alt="Petugas Dishub Kota Medan menangkap juru parkir liar melakukan pungli di Medan." width="100%">
<figcaption>Petugas Dishub Kota Medan menangkap juru parkir liar melakukan pungli di Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perhubungan Kota Medan bersama tim terpadu menangkap sebanyak 39 orang juru parkir terduga pelaku pungutan liar. &rdquo;Kalau tak salah saya total ada 39 orang kita amankan. Kita bawa ke Samapta Polrestabes Medan guna dilakukan pembinaan,&rdquo; ungkap Kepala Dishub Kota Medan Iswar Lubis seperti dilansir dari Antara di Medan, Selasa (9/4). Puluhan orang juru parkir itu telah memaksa pengendara kendaraan bermotor membayar retribusi parkir tepi jalan di lokasi bukan parkir elektronik di Kota Medan. Padahal, Dishub&nbsp;Kota Medan menggratiskan retribusi parkir tepi jalan dengan sistem pengutipan parkir konvensional atau manual belum menerapkan parkir elektronik&nbsp;pada 2 April. Saat bersamaan Dishub Kota Medan juga telah menarik seluruh surat perintah tugas (SPT) pengawas di lokasi parkir konvensional atau manual. &rdquo;Nyatanya kami tidak lagi mengizinkan uang tunai. Kalau petugas parkir di lapangan minta uang tunai, berarti dia melakukan pungli dan akan kami tangkap,&rdquo; tegas Iswar Lubis. Dishub&nbsp;bersama personel Polrestabes Medan dibantu Kodim 0201/Medan dan Kejari Medan bakal terus melakukan patroli rutin ke berbagai lokasi dinilai rawan pungli. Hingga kini terdapat 145 lokasi parkir tepi jalan di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan sistem parkir elektronik. Pemkot Medan memberi target pendapatan asli daerah retribusi parkir tepi jalan sebesar Rp 66 miliar pada tahun ini. Meningkat dari target 2023 sebesar Rp 30 miliar. &rdquo;Kebijakan ini mungkin sedikit ekstrem, tetapi langkah ini kita ambil untuk meluruskan hal yang menyimpang dan efisiensi,&rdquo; tutur Iswar. Wali Kota Medan Bobby Nasution&nbsp;pada pekan lalu meminta dukungan unsur Forkopimda Kota Medan agar penerapan parkir gratis nonparkir elektronik&nbsp;berjalan dengan baik di lapangan. &rdquo;Kami mohon dibantu Pak Kapolrestabes, Pak Dandim dan Pak Kajari atas penerapan parkir nonelektronik yang digratiskan di lapangan,&rdquo; kata Bobby.

Dinas Perhubungan Kota Medan bersama tim terpadu menangkap sebanyak 39 orang juru parkir terduga pelaku pungutan liar

Dishub Kota Medan Tangkap 39 Orang Juru Parkir Pelaku Pungli

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/WhatsApp-Image-2024-01-10-at-084559-23702118-1-1668320971.jpg" alt="Salah satu Area parkir Nganjuk." width="100%">
<figcaption>Salah satu Area parkir Nganjuk.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Mencegah adanya pungutan liar yang berkelanjutan dari juru parkir (jukir) nakal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk terus mengimbau kepada seluruh masyarakat terkait ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah (perda). Salah satu strateginya, Dinas Perhubungan (dishub) terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk senantiasa meminta karcis ke petugas jukir saat memarkirkan kendaraannya dan ketika hendak membayar retribusi parkir. Kepala Dishub Tri Wahju Koentjoro melalui Kabid Angkutan dan Transportasi Makrus menyebut, selain mengimbau para pemilik kendaraan, ia juga menegaskan kepada jukir agar selalu memberi karcis saat akan memungut biaya parkir. "Jukir harus memberi karcis retribusi parkir jika memungut parkir dan warga wajib meminta,&rdquo; tandas Kepala Dishub Tri Wahju Koentjoro melalui Kabid Angkutan dan Transportasi Makrus, seperti yang dikutip Radar Nganjuk (JawaPos Grup), pada Rabu (17/1). Hal itu penting dilakukan, karena menurutnya, dengan adanya karcis tersebut maka dapat dipastikan bahwa jukir itu adalah jukir resmi, bukan jukir ilegal. Sehingga, jukir tersebut tidak akan berani memungut retribusi parkir yang nyeleneh dari ketentuan perda. Selain itu, Makrus juga mengingatkan untuk tidak perlu memungut retribusi parkir kepada para pemilik kendaraan dengan nomor polisi (nopol) luar Kabupaten Nganjuk dan kendaraan nopol Nganjuk yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan sebelumnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013770156/aturan-parkir-satu-sisi-di-malang-diterapkan-masih-ada-pemilik-kendaraan-yang-tak-patuh-karena-ada-jukir-yang-curi-curi">Aturan Parkir Satu Sisi di Malang Diterapkan, Masih Ada Pemilik Kendaraan yang Tak Patuh, Karena Ada Jukir yang Curi-curi</a> Sebab, jika sudah membayar retribusi parkir berlanggana, maka otomatis si pemilik kendaraan itu bisa parkir dengan gratis. Karena sudah dibayar selama setahun. &ldquo;Jadi tidak setiap parkir harus bayar retribusi parkir,&rdquo; ingatnya. Selanjutnya, jika masih ada saja jukir yang nakal atau memaksa, Makrus meminta agar masyarakat tidak usah membayarnya. Yang harus dilakukan adalah segera laporkan hal tersebut ke dishub atau kepolisian. Menurutnya, sikap jukir yang memaksa pemilik kendaraan untuk membayar retribusi parkir yang melenceng jauh diatas nilai di perda itu, sudah termasuk pada tindakan pungutan liar (pungli). Dan hal itu sudah mengarah pada aksi premanisme. Sebelumnya, hal tersebut sudah seringkali kejadian kepada warga, hingga membuat mereka geram. Diketahui, banyak warga yang dulu membayar retribusi parkir di atas ketentuan peraturan daerah (perda) Warga sering dipaksa untuk membayar retribusi parkir sepeda motor sebesar Rp 2 ribu. Padahal, dalam Perda No 3/2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada saat itu tarif parkir sepeda motor masih Rp 500. ***

Pemilik kendaraan wajib minta karcis, Dishub Nganjuk juga tegaskan jukir selalu memberi karcis saat memungut retribusi.

Cegah Pungli, Kabid Angkutan dan Transportasi Nganjuk Bilang Tak Usah Bayar Parkir Jika Tak Diberi Karcis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/palembang-1608807497.jpg" alt="Pungli di Jembatan Ampera Palembang." width="100%">
<figcaption>Pungli di Jembatan Ampera Palembang.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Warganet dikesalkan dengan tindakan pungli (pungutan liar) yang tertangkap kamera di Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @palembang.update dan menampilkan seorang pria yang diduga preman sedang melakukan pemalakan terhadap wisatawan di Jembatan Ampera, Palembang. Rekaman video itu diunggah pada Sabtu, 13 Januari 2024 dan sudah ditonton sebanyak 1,9 juta kali, hingga diunggah ulang oleh akun @viralsekali di Instagram. &ldquo;Pungli aja terus bang, Kerja lah bang biar berkah,&rdquo; tulis caption @viralsekali. Warganet pun geram dengan tindakan pemalakan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum preman tersebut. &ldquo;Tangkap .....meresahkan wisatawan saja,&rdquo; harap @arummulyaningsih. &ldquo;Makin gak aman aja hidup di negara sendiri selalu saja permasalahan SDM yg rendah,&rdquo; kata @wira_trengginas. &ldquo;Itulah kenapa saya udah 2 tahun di Palembang belum pernah ke ampera,&rdquo; ungkap @adisydyt. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013730046/hindari-pungli-dishub-kota-kediri-sarankan-pemilik-kendaraan-bayar-parkir-pakai-qris">Hindari Pungli, Dishub Kota Kediri Sarankan Pemilik Kendaraan Bayar Parkir Pakai QRIS</a> Tidak sedikit dari warganet yang berharap oknum-oknum seperti itu segera ditertibkan di semua kota di Indonesia. &ldquo;Ini bukan Oknum, tapi emang Preman, yg emang dibiarin oleh aparat penegak hukum &amp; Pemda setempat, lihat saja setelah Viral ink, Pelaku pasti ditangkap, setelah itu, ya kembali seperti biasa. Muncul lagi Pelaku lainnya, dibiarin lagi,&rdquo; kata @huda6869. &ldquo;Meresahkan sich emang, di jembatan Deket stasiun tuh, kalau naik gocar pasti diminta 5000 dengan dalih parkir. Parah emang, mohon untuk ditertibkan pak polisi,&rdquo; ujar @ahmad_nashirin. &ldquo;Preman di palembang emg selalu ada dn terjaga dgn baik... hari ini ada penodongan -&gt; viral -&gt; ditangkap -&gt; esok nya ada lagi ada lagi di tempat yg sama... aparat dipalembang emg gemesin ya klo kerja,&rdquo; kata @4420woody. Dilansir JawaPos.com dari Antara, Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan, telah mengidentifikasi pelaku pungli di Jembatan Ampera yang terlihat di video viral tersebut. Dikatakan, video viral tersebut mendapat perhatian Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang merasa geram atas tindakan tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013730052/icw-nilai-kpk-lambat-usut-dugaan-pidana-pungli-terhadap-pegawainya-di-rutan">ICW Nilai KPK Lambat Usut Dugaan Pidana Pungli Terhadap Pegawainya di Rutan </a> Ratu Dewa kemudian segera mengerahkan petugas keamanan untuk menindaklanjuti pelaku pemalakan tersebut. Pihak kepolisian Palembang berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan kawasan wisata Palembang, termasuk Jembatan Ampera, untuk mencegah terjadinya hal serupa. Mereka juga menyatakan bahwa pelaku akan segera diberikan sanksi sesuai dengan aksinya dan meminta warga serta wisatawan untuk tidak panik ketika mengunjungi Jembatan Ampera.***

Viral, seorang pria yang diduga preman sedang melakukan pemalakan terhadap wisatawan di Jembatan Ampera, Palembang.

Viral Pungli Terhadap Wisatawan di Jembatan Ampera Palembang, Warganet: Meresahkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/pungli-bali-3756141420.jpg" alt="Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Haryo Seto." width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Haryo Seto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan seorang pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Haryo Seto, atas kasus dugaan melakukan pungutan liar. Dugaan pungli itu dilakukan pada layanan prioritas Fast&nbsp;Track di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali Dedy Kurniawan mengatakan,&nbsp;Haryo Seto yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, ditetapkan sebagai tersangka berdasar surat penetapan tersangka Nomor:1421/N.1.5/Fd.2/11/2023 tertanggal 15 November 2023. Penetapan tersebut berdasar hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati&nbsp;Bali. Tim penyidik telah mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta alat bukti petunjuk. &rdquo;HS, sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kls I Khusus TPI Ngurah Rai, ditetapkan sebagai tersangka atas peran dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,&rdquo; tutur Dedy Kurniawan seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya,&rdquo; tambah Dedy. Atas perbuatannya, lanjut dia, tersangka HS disangka melanggar pasal 12 huruf a jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap HS selama 20 hari di Rumah Tahanan Lapas Kelas II A Kerobokan, Badung, Bali. Sebelumnya, Haryo Seto diamankan penyidik Kejati Bali dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bali, Selasa (14/11) pukul 22.00 wita. Haryo&nbsp;Seto&nbsp;merupakan satu dari lima orang yang diamankan penyidik Kejati Bali. Empat orang lainnya masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejati Bali. Penangkapan terhadap lima pegawai imigrasi tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait pungli di jalur prioritas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Fast&nbsp;Track merupakan layanan prioritas keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam mempermudah pelayanan keimigrasian ke luar negeri bagi kelompok prioritas, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta pekerja migran. Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA dengan memberlakukan tarif Rp 100.000 hingga Rp 250.000 per orang. Barang bukti yang disita dalam OTT Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp 100 juta. Berdasar keterangan lima oknum petugas Imigrasi Ngurah Rai tersebut, Kejati Bali menduga setiap bulan terkumpul Rp 100 juta &ndash; Rp 200 juta dari pungutan liar itu.

Kejati Bali tetapkan seorang pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas dugaan melakukan pungutan liar di Bandara Ngurai

Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Jadi Tersangka Dugaan Pungli Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664440012171.jpg" alt="Ilustrasi tahanan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahanan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Seorang tahanan meninggal di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, Jawa Timur. Korban diduga mengalami sakit, hingga tidak bisa diselamatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur, Asep Sutandar menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya dalam layanan kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami turut berbela sungkawa kepada keluarga tahanan di Rutan Gresik yang ditinggalkan dan tentu sangat menyesalkan kejadian ini. Saat ini jenasah sudah dimakamkan dan keluarga didampingi dari pihak Rutan Gresik," kata Asep dalam keterangan tertulis, Selasa (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep turun langsung bersama tim dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jatim untuk melakukan peninjauan sekaligus memeriksa layanan dan fasilitas Rutan Gresik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013107245/lapas-dan-rutan-di-kepri-alami-kelebihan-kapasitas-tahanan-60-persen">Lapas dan Rutan di Kepri Alami Kelebihan Kapasitas Tahanan 60 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan penjelasan dari pihak Rutan Gresik, almarhum mengeluh sesak nafas, maka pihak Rutan langsung melakukan tindakan cepat dalam memberi pertolongan dan pengobatan serta segera membawa almarhum ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013058267/perempuan-ini-nekat-simpan-ponsel-di-dalam-bh-hendak-diselundupkan-ke-rutan-surabaya">Perempuan Ini Nekat Simpan Ponsel di Dalam BH, Hendak Diselundupkan ke Rutan Surabaya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepala Rutan Gresik menyampaikan bahwa pemberian makanan dan minuman serta layanan lain bagi tahanan sudah dilakukan sesuai SOP. Namun akan kami dalami, evaluasi segera kami lakukan di rutan,&rdquo; ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait isu pungutan liar pada tahanan, Asep memastikan akan melakukan penelusuran guna membuktikan kebenarannya. Sanksi akan diberikan bila isu tersebut terbukti kebenarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sangat terbuka atas segala pengaduan dari masyarakat maupun Warga Binaan. Jika memang ada dugaan pelanggaran peraturan, akan segera kami lakukan pemeriksaan dan jika benar terbukti, sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku,&rdquo; tambahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, baik dalam pengawasan kinerja maupun layanan pemasyarakatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masukan dari masyarakat kami perhatikan, bahkan jika ingin turut serta dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Tidak hanya di Rutan Gresik saja, tetapi seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur," pungkas Asep.</div>

Seorang tahanan meninggal di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, Jawa Timur. Korban diduga mengalami sakit pernafasan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pungutan liar

Berita Terkini