<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/0eaTbAR7gp9cjthmxVN6kPW4FKhDNOuLgEjJdEsV-1004990615.jpg" alt="Kepala Desa Rengasjajar Rusli. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Desa Rengasjajar Rusli. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Rusli, menyampaikan bahwa Perdes tentang pungutan yang menjadi dasar penarikan uang Rp 100 ribu untuk setiap tronton yang melintas atau sekitar Rp 50 juta perhari memang sudah dibuat pada periode ketiga saat dirinya memimpin. Hanya saja, Perdes tersebut tidak diundangkan karena pada saat itu terjadi pandemi Covid-19. Selain itu, Perdes juga belum diundangkan atau tidak dilaksanakan sampai sekarang karena ditolak oleh warga yang melakukan penarikan di sejumlah titik lokasi pada setiap tronton yang melintas. "Perdes itu memang sudah ada tapi belum dilaksanakan," kata Rusli kepada JawaPos.com. Alasan lain Perdes tentang pungutan belum dilaksanakan di Desa Rengasjajar kendati aturannya sudah ada karena tidak berkonflik dengan warga yang sudah lebih dulu melakukan pungutan. "Itu tidak disetujui oleh warga," tegasnya. Angka Rp 30 miliar pertahun dipastikan Rusli merupakan perputaran dana yang diterima warga Rengasjajar dari menjadi pekerja, kuli, hingga penarikan dana oleh warga di sejumlah titik tronton. Rusli memastikan uang Rp 50 juta perhari itu tidak menjadi pemasukan desa. "Jadi, perputaran uang Rp 50 juta perhari itu adalah perputaran uang yang diterima tukang pantek, buruh perataan, ganjur, dan lain-lain. Itu tidak masuk ke desa. Kalau Rp 50 juta per hari dan Rp 30 miliar pendapatan Pemdes, makmur kami bang," paparnya. "Dan bila dana ini dikelola desa kompensasi masyarakat yang dibagikan ke masyarakat mungkin bisa mencapai lebih dari Rp 1 juta per kepala keluarga pertahun," imbuhnya. Dia akhirnya memberikan klarifikasi tentang hal ini karena angka yang sempat dimunculkannya dalam podcast Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM telah melahirkan polemik di masyarakat.&nbsp; Sejumlah tudingan negatif pun bermunculan. Hingga akhirnya muncul desakan agar dana desa dilakukan audit untuk memastikan dana tersebut tidak diselewengkan.

Kepala Desa Rengasjajar, Rusli, menjelaskan kontroversi Perdes pungutan tronton yang tidak dilaksanakan dan dampaknya.

Kades Rengasjajar Soal Pemasukan Rp 50 Juta Perhari dari Tambang Tidak Masuk ke Desa, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/IMG_3058JPG-759407574.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan," width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut pungutan pajak pedagang online oleh e-commerce dibuat untuk memberi kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Bukan untuk menambah pungutan.&nbsp; "Ini untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta Selatan, Senin (28/7).&nbsp; Lebih lanjut, Menkeu juga memastikan terhadap pungutan itu tidak ada tambahan kewajiban baru bagi para pedagang online. Selain, kata dia, hanya untuk memfasilitasi kemudahan administrasi.&nbsp; "Tanpa, saya ulangi lagi, tanpa ada tambahan kewajiban baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru," pungkasnya. Bimo membeberkan, para pedagang online di e-commerce sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang. Apalagi, perbedaannya hanya dari sisi mekanisme pemungutan dan pelaporan pajaknya saja yang dalam hal ini dilakukan oleh e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau platform sejenis.&nbsp; Selain itu, Bimo juga memastikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sudah berprinsip pada keadilan sesuai dengan yang selama ini telah diimplementasikan pemerintah. "Policy itu sudah sangat fair sesuai dengan apa yang selama ini sebenarnya diimplementasikan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pungutan pajak untuk pedagang online bertujuan memberi kepastian hukum dan kemudahan administrasi.

Soal Pungutan Pajak Pedagang Online oleh e-Commerce, Menkeu Sri Mulyani: Hanya Beri Kemudahan Administrasi, Tidak Ada Pajak Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/JKT_Pertumbuhan-Ekonomi_Salman-Toyibi6-4080057891.jpg" alt="Suasana Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya bisa mencapai target agar pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai. Mencapai target itu dengan mendorong investor untuk berinvestasi. Namun, investor mau datang jika Pemerintah bisa membereskan masalah hulu. Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha, lemahnya kepastian hukum di Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. Ketidakpastian hukum di Indonesia dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam. Lebih jauh Eugenia mengatakan, meskipun sistem politik di Tiongkok menekan demokrasi, kepastian hukum bagi investor sangat kuat. Di Vietnam juga demikian, pemerintahnya memberikan berbagai insentif seperti kemudahan memperoleh jaminan penggunaan lahan jangka panjang bagi investor asing. &ldquo;Di Indonesia, untuk menyewa atau membeli lahan prosedurnya berbelit-belit. Belum lagi pungutan resmi maupun tidak resmi yang kerap dihadapi pengusaha. Mengurus legalitas usaha bisa bertahun-tahun. Dan, ini menciptakan ketidakpastian ekonomi. Investor sulit memprediksi keuntungan yang dapat diperolehnya&rdquo; jelas Eugenia kepada wartawan pada Kamis (25/6). Dia menilai, sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketidakpastian hukum adalah sektor yang membutuhkan lahan seperti industri manufaktur dan perkebunan terutama sektor industri kelapa sawit. Meskipun jasa perdagangan seperti ekspor tidak terlalu terganggu, seperti halnya produksi barang di sektor hilir, mereka juga menghadapi kendala ketidakpastian hukum yang tidak kalah berat. Eugenia mengkritisi banyaknya pungutan, lambannya birokrasi, serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan membuat calon investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia. &ldquo;Kalau kepastian hukum tidak jelas, kepastian ekonomi pun tidak ada. Investor pasti akan memilih tempat yang lebih pasti keuntungannya&rdquo; katanya. Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya keadilan dan kepastian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Yusril prihatin fenomena ketidakpastian hukum yang marak terjadi, khususnya terkait kepemilikan aset perusahaan dan tanah. Contohnya bagaimana sebuah PT yang telah disahkan secara resmi bisa tiba-tiba berpindah tangan tanpa kejelasan. Padahal, kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal I 2025. Selanjutanya, Eugenia menganggap ketidakpastian hukum sebagai salah satu faktor penting. Faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi adalah efisiensi APBN dan dinamika global seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan konflik geopolitik. &ldquo;Kalau pengeluaran pemerintah turun karena efisiensi, sudah pasti pertumbuhan ekonomi turun. Sektor pariwisata, misalnya, sangat terkena dampaknya. Belum lagi konflik seperti di Timur Tengah bisa mengganggu logistik ekspor impor barang,&rdquo; jelas anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen (y-on-y). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen. Untuk itu, Eugenia menekankan pentingnya sinergi dunia usaha dan pemerintah. Dunia usaha harus terus memberikan masukan konstruktif melalui asosiasi seperti Kadin, Apindo, dan Hipmi. &ldquo;Mereka itu yang tahu langsung kondisi lapangan. Pemerintah harus terbuka pada masukan, jangan sampai pengusaha hengkang ke negara lain seperti Vietnam,&rdquo; tegasnya. Menyoal sikap pemerintah yang dinilai lebih tegas terhadap pengusaha di era sekarang, Eugenia menyatakan hal tersebut tidak selalu negatif. &ldquo;Lebih keras daripada pemerintahan sebelumnya, iya. Tapi dalam jangka panjang bisa berdampak positif kalau dibarengi dengan konsistensi dan komunikasi yang baik seperti soal kebijakan efisiensi,&rdquo; ungkapnya. Pemerintah perlu memberikan contoh nyata melalui keberhasilan investasi BUMN seperti Danantara. &ldquo;Kalau pemerintah sukses berinvestasi dan hasilnya terlihat, swasta secara otomatis akan ikut,&rdquo; ujarnya. Dia menggarisbawahi pentingnya perlakuan hukum yang adil antara perusahaan negara dan swasta. Regulasi boleh keras, tapi pelaksanaannya tidak boleh diskriminatif. "Harus adil,&rdquo; tuturnya. Ke depannya, regulasi dapat dijalankan secara konsisten dan tidak diskriminatif. &ldquo;Target pertumbuhan 8 persen saya rasa masih terlalu optimis kalau situasi sekarang belum dibenahi. Tapi kalau regulasi dijalankan konsisten dan pemerintah memberi contoh melalui investasinya sendiri, kita masih memiliki harapan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,&rdquo; tandasnya.

Banyaknya pungutan, lambannya birokrasi, serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala investasi.

Ekonom Ungkap Kendala Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Banyaknya Pungutan, Birokrasi Lamban, Peraturan Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/O9whxZd6g7ZF5bauPVsMyClYBGjYwIDCgeo9tyIE-818320474.jpg" alt="Acara kelulusan SMP Negeri Surabaya digelar sederhana, hangat, dan penuh kekeluargaan. (istimewa)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Acara kelulusan SMP Negeri Surabaya digelar sederhana, hangat, dan penuh kekeluargaan. (istimewa)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sempat diterpa isu pungutan biaya wisuda, SMP Negeri 1 Surabaya membantah lewat menyelenggarakan acara kelulusan yang sederhana, namun hangat dan penuh kekeluargaan. Bukan di gedung mewah, acara kelulusan siswa SMPN 1 Surabaya digelar di aula sekolahan dan dihadiri oleh orang tua atau wali murid. Berbagai penampilan kesenian dari siswa-siswi kelas 7 dan 8 juga ikut meramaikan. Dibuka dengan Tari Tradisional Remo, penampilan dilanjutkan paduan suara One Voice Spensabaya, hingga Spensabaya Lite Orchestra, yang menjadikan kelulusan sederhana ini tetap berkesan dan indah untuk dikenang. "Anak-anakku, terus semangat melangkah maju ke depan, jangan pernah ragu, Insya Allah kesuksesan bisa kalian raih dengan kerja keras," tutur Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surabaya Eko Widayani dalam sambutannya. Eko menyampaikan bahwa seluruh siswa-siswi SMP sederajat di Surabaya telah menerima pengumuman kelulusan pada 2 Juni 2025. Siswa SMP Negeri 1 Surabaya dinyatakan lulus 100 persen. "Selamat melangkah maju anakku, bawalah nama almamater kita, baktikan dirimu pada nusa dan bangsa dengan ilmu dan karakter baik, yang telah disemaikan Bapak dan Ibu guru pada ladang jiwa muda yg penuh semangat," seru Eko. Salah satu wali murid yang turut hadir di acara, Herlina Harsono Njoto memberikan apresiasi. Menurut dia, Spensabaya bukan hanya menjadi sekolah, tetapi juga rumah kedua bagi anak-anak mereka. "Bapak dan Ibu bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, pelindung, dan teladan bagi anak-anak kami. Setiap nasihat, setiap pelajaran, dan bahkan setiap teguran, adalah bentuk cinta yang tak ternilai," tutur Herlina. Di akhir, para siswa yang baru lulus di SMP Negeri 1 Surabaya melepas topi secara simbolis, lalu memberi bunga kepada orang tua di lapangan sekolah. Momen haru yang menandai perpisahan sekaligus awal langkah baru mereka.

SMP Negeri 1 Surabaya gelar acara kelulusan tanpa pungutan biaya, penuh kesederhanaan dan kehangatan, dihadiri orang tua dan diwarnai penamp

Momen Haru di SMP Negeri 1 Surabaya, Siswa Lepas Topi dan Beri Bunga kepada Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/4849vTb1SZGd4WSViSIok2YR3KBd5j2eNMOJZCcK-1-3292004303.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya padi serentak di Majalengka, Senin (7/4). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya padi serentak di Majalengka, Senin (7/4). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkonfrontasi dua pihak terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot sebesar Rp 200 ribu. Dalam pertemuan tersebut, Dedi langsung menanyakan kejelasan soal siapa yang memerintahkan pungutan tersebut. Diketahui bahwa Emen yang menagih uang untuk pemotongan uang kompensasi mengaku diperintah oleh Ketua KKSU Nandar. Kini, keduanya dikonfrontasi Dedi Mulyadi. &ldquo;Jadi Emen memungut uang inisiatif sendiri atau disuruh?&rdquo; tanya Dedi. &ldquo;Disuruh,&rdquo; jawab Emen lugas. &ldquo;Yang nyuruh Dado atas suruhan Pak Nandar. Minta langsung, katanya 'Pak Emen gening anak buah Pak Emen mah kalabur. Pang koordinatorkeun ku Pak Emen&rsquo;,&rdquo; jelasnya, menirukan permintaan potongan dana. Dedi pun kemudian berbalik ke Nandar. &ldquo;Gitu, Pak Nandar. Nyuruh enggak ke si Dado?&rdquo; Nandar mengelak, &ldquo;Teu rumaos (nggak merasa).&rdquo; Namun, Dedi terus menekan, mengungkap karena sebelumnya Nandar mengakui ada permintaan dari Sekjen Organda agar dana kompensasi dipotong Rp 200 ribu untuk biaya koordinasi. &ldquo;Untuk menerjemahkan itu agar ada biaya koordinasi, nyuruh siapa?&rdquo; tanya Dedi. Nandar akhirnya menyebut dua nama: Saeful dan Deon. &ldquo;Oh, Saeful sama Deon akhirnya nyuruh Dado?&rdquo; timpal Dedi. &ldquo;Kayaknya mah gitu,&rdquo; jawab Nandar, seolah mulai mengakui jalur instruksi tidak langsung tersebut. Konfrontasi ini membuka jalur komunikasi yang semula simpang siur, dan memperjelas alur instruksi soal pemotongan dana sopir angkot yang sempat jadi polemik. Sebelumnya, pemotongan dana kompensasi&nbsp;untuk sopir angkot jalur Puncak Bogor terus disorot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Meski telah memanggil berbagai pihak terkait, masalah ini belum juga tuntas. Kini, Dedi mendapatkan informasi baru terkait sosok yang diduga menjadi otak di balik pemotongan dana tersebut. Dalam pertemuan terbaru, Dedi berdialog langsung dengan Nandar, pria yang sebelumnya sering disebut oleh sopir angkot Emen saat ditanya soal aliran dana kompensasi yang dipotong. Kepada Dedi, Nandar mengaku sebagai Ketua KKSU (Kelompok Kerja Supir Usaha) Jalur Cisarua 02A yang membawahi sekitar 480 unit angkot dan dibantu lima orang dalam timnya. Dedi menggali lebih dalam soal asal perintah yang diterima Nandar. Ternyata, perintah untuk mengoordinasikan para sopir datang dari Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Hariadi. Nandar mengaku bekerja sepanjang malam untuk mendata 270 angkot yang layak menerima dana insentif dari Baznas dan Bank Jabar Peduli&mdash;yang merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Jabar agar sopir tidak beroperasi selama libur lebaran demi mengurangi kemacetan di kawasan Puncak. Namun, Nandar mengungkapkan bahwa ia dan timnya bekerja tanpa dana operasional sepeser pun. Sehingga, ia diminta mengumpulkan dana "koordinasi" hingga Rp 200 ribu per sopir atas instruksi Hariadi. Padahal, uang kompensasi yang diberikan Pemprov Jabar sebesar Rp 1 juta per sopir seharusnya diterima utuh. &ldquo;Yang kerja bapak, yang minta uang Pak Hariadi. Yang capek bapak, tapi yang menikmati hasil orang lain,&rdquo; ujar Dedi dalam pertemuan tersebut, Kamis (10/4). Untuk diketahui, kisruh ini muncul dari kebijakan Pemprov Jabar yang memberikan kompensasi agar sopir angkot Puncak tak beroperasi selama momen padat Idulfitri, demi menekan kemacetan parah yang biasa terjadi. Sayangnya, kebijakan baik ini dinodai ulah oknum yang memanfaatkan kesempatan. Dedi menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, demi keadilan bagi para sopir yang telah patuh pada kebijakan dan bekerja keras.

Gubernur Dedi Mulyadi memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi dugaan pemotongan uang kompensasi sopir angkot.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Konfrontasi Pungutan Uang Kompensasi Sopir Angkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/20241009_075005-2945899366.jpg" alt="Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala SMA Negeri 70 Jakarta Mulyanto membantah ada pungutan untuk siswa kelas XII. Isu yang beredar bahwa kegiatan kelas XII dilakukan menggunakan pungutan. Mulyanto menjelaskan, definisi pungutan dari Kemendikbud tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pungutan adalah adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan. &rdquo;Kegiatan kelas XII yang akan dilaksanakan tahun ini dipersiapkan dengan pembiayaan melalui sponsor, sisa profit pentas seni, donatur, dan sumbangan sukarela. Tidak ada satupun orang tua maupun murid yang diwajibkan untuk memberikan sejumlah dana untuk membiayai kegiatan kelulusan,&rdquo; kata Mulyanto dalam keterangan, Minggu (23/3). Dia menegaskan, semua orang tua dan murid diikutsertakan dalam semua kegiatan kelulusan tanpa ada ikatan harus ikut membiayai dan tanpa ada diskriminasi. &rdquo;Panitia maupun sekolah tidak pernah menentukan besaran biaya per orang untuk membiayai kegiatan kelulusan,&rdquo; tegas Mulyanto. &rdquo;Sesuai definisi dari Permendikbud, kami menyatakan tidak ada pungutan yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan kelulusan seperti yang dituduhkan,&rdquo; tambah dia. Menurut Mulyanto, setiap sponsor dan donatur yang memberikan sumbangan sukarela untuk kegiatan kelulusan menyatakan secara tertulis dukungan dan nilai sumbangan yang diberikan. Tidak adanya paksaan dan semua sumbangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel. Mulyanto menyatakan, terkait pungutan pada kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tahun ini dengan tema Dhirendra Ekandanta. Pihaknya menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. &rdquo;Kegiatan P5 dengan tema Dhirendra Ekandanta adalah kegiatan yang dilakukan pada tahun akademik 2023-2024 bukan 2024-2025. Kegiatan P5 tahun ini belum terselenggara dan akan diselenggarakan dengan tanpa pungutan apalagi dana yang disetor ke rekening pribadi guru,&rdquo; tegas Mulyanto. Terkait isu dan tuduhan mengenai sedikitnya program yang mendukung kualitas akademik di SMAN 70 untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN). Program dukungan akademik dilakukan dalam berbagai kegiatan di antaranya try out soal-soal UTBK sekali setiap pekan, sosialisasi strategi masuk PTN bagi orang tua dan murid, dan lainnya. Kegiatan tersebut sudah mulai membuahkan hasil di mana jumlah murid yang lolos masuk PTN melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) naik signifikan dengan peningkatan melebihi 30 persen dari Jumlah murid yang lolos pada 2024. Murid yang lolos masuk SNBP pada 2025 adalah 47 orang dibandingkan 2024 yang berjumlah 36 orang. &rdquo;Kami sangat bersyukur karena seluruh murid dan orang tua murid sangat mendukung program dan strategi yang kami jalankan,&rdquo; ujar Mulyanto. Program peningkatan kualitas akademik di SMAN 70 tidak hanya mempersiapkan agar murid dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN), namun juga mempersiapkan bagi murid yang orang tuanya memiliki daya dukung untuk kuliah di perguruan tinggi luar negeri (PTLN). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Oktober 2024 dan Januari 2025 dengan hadirnya 21 universitas dan kolese dari Inggris serta 2 universitas dari India ke SMAN 70 Jakarta. &rdquo;Berdasar data yang kami himpun pun terdapat 38 murid yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, sehingga ingin langsung bekerja. Kami berupaya mengidentifikasi mereka yang ingin bekerja dengan menghadirkan alumni dan orang tua yang dapat memberikan motivasi, bimbingan serta pelatihan UMKM,&rdquo; papar Mulyanto. &rdquo;Kami berharap agar setelah lulus dari SMAN 70, mereka yang tidak melanjutkan kuliah dapat mandiri berwirausaha, tidak bergantung mencari lowongan kerja,&rdquo; terang dia. Sedangkan terkait dengan pendaftaran masuk Universitas Indonesia melalui jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), ditegaskan bahwa sekolah tidak pernah memungut biaya apapun bagi murid yang ingin mendaftarkan diri. Mulyanto menambahkan, SMA Negeri 70 selalu mendukung murid untuk berprestasi baik di jalur akademik maupun non akademik. &rdquo;Prestasi di bidang olahraga juga terus meningkat, di antaranya menjadi juara 1 kompetisi bola basket DBL putri selama 4 tahun berturut-turut,&rdquo; ucap Mulyanto.

Kepala SMAN 70 Jakarta bantah ada pungutan untuk siswa kelas XII. Beradar isu bahwa kegiatan kelas XII dilakukan menggunakan pungutan

Kepala SMAN 70 Jakarta Klaim Kegiatan Siswa Kelas XII Menggunakan Dana Sponsor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-17521.jpg" alt="Ilustrasi pelajar di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi peringatkan kepala sekolah dan guru untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak di lingkungan sekolah. Pesan itu disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi di Gedung Candra Kencana Surabaya, Rabu (27/12). Alasan Wali Kota Eri menyampaikan pesan itu, karena ingin Surabaya menjadi kota yang ramah terhadap anak. &rdquo;Karena sekolah-sekolah (di Surabaya) ini didirikan untuk umat yang lebih besar, bukan untuk kepentingan komite. Komite boleh dibentuk, tapi tidak boleh menyusahkan siswa-siswa yang lain, dan tidak boleh memengaruhi kebijakan kepala sekolah,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri tak ingin, ada siswa di sekolah yang merasa kurang nyaman dan terganggu, atau bahkan kesusahan akibat adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan wali kota. &rdquo;Jadi saya minta, kalau kepala sekolah punya komite, jangan pernah menarik apapun, uang apapun, atas nama komite. Itu baru kepala sekolah yang luar biasa,&rdquo; ujar Eri. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, pernah ada yang menyampaikan soal sumbangan sukarela yang diminta oknum kepala sekolah atau guru. Oknum itu meminta sumbangan berdasar kesepakatan dengan komite. Padahal, dia menegaskan, sekolah di Surabaya tidak boleh ada penarikan apapun terhadap siswa. &rdquo;Ada tarikan apapun mau sukarela ataupun tidak, ya jangan. Karena sekolah ini terdiri atas orang (keluarga) yang mampu dan orang yang tidak mampu. Tapi, sebenarnya orang mampu tadi, ya kalau bisa dibantu yang tidak mampu tadi, jangan membebankan kepada yang kurang mampu,&rdquo; tegas Eri. Wali kota Surabaya yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu menyampaikan kepada para kepala sekolah dan guru untuk menjaga marwah pendidikan. Jangan sampai, ada siswa yang tidak menyumbang malah di-bully temannya di sekolah. Cak Eri juga khawatir, jika anak-anak itu di-bully akan timbul rasa persaingan sehingga menyebabkan rasa minder pada anak. &rdquo;Pemkot sudah melarang, sudah tak larang (saya larang). Jadi tidak ada alasan apapun untuk meminta sumbangan kepada murid. Akan tetapi, kalau punya rezeki, taruh uang itu kepada sekolah untuk kepentingan seluruhnya, itulah Surabaya,&rdquo; jelas Eri. Terkait sanksi jika ada temuan hal serupa, Cak Eri tak segan melakukan tindak tegas terhadap oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan penarikan sumbangan. &rdquo;Kita akan peringatkan guru, (peringatan) satu, dua, tiga, ya dicopot,&rdquo; ucap Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, hal yang paling rawan terjadi penarikan iuran itu ketika menjelang wisuda. Dia berharap kepala sekolah melakukan kroscek atau mengukur kemampuan masing-masing orang tua siswa. &rdquo;Kalau memang ada orang tua yang mampu, kalau enggak kan kasihan juga. Saat ini kondisi perekonomian kan juga mulai jalan lagi,&rdquo; kata Yusuf. Mencegah adanya persaingan antar siswa akibat penarikan iuran sekolah, Yusuf menjelaskan, Dispendik Kota Surabaya punya cara jitu. Yakni menggelar acara wisuda dengan kegiatan keterampilan siswa. Dengan cara itu, akan meningkatkan kreativitas dan lebih berkesan bagi siswa. &rdquo;Jadi mengisi kegiatan wisuda itu tidak harus mewah, karena itu saya tanamkan nilai-nilai kesederhanaan itu. Harapan kami sekolah itu dapat menyesuaikan, misal dengan memberikan sertifikat kepada anak, potensinya apa, mengaji, basket, sehingga itu lebih bagus dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak,&rdquo; papar Yusuf.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi peringatkan komite dan kepala sekolah menciptakan suasana yang nyaman bagi anak didik tidak menarik pungutan

Tegas, Wali Kota Surabaya Larang Komite Sekolah Tarik Uang ke Siswa

pungutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pungutan

Berita Terkini